Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Yustisia Al-'Adalah JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Integritas: Jurnal Antikorupsi Al-'Adl Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum Community Development Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal Indonesian Comparative Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Lampung Journal of International Law (LaJIL) Journal of Judicial Review Indonesia Private Law Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Majalah Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Administrative and Environmental Law Review Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Lemhannas RI JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Trunojoyo Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Law, Environmental and Justice Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Milthree Law Journal Judex Laguens Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) International Law Discourse in Southeast Asia Indonesian Journal of Criminal Law Studies INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal HAM International Journal of Constitutional and Administrative Law
Fernando, Zico Junius
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens Sauni, Herawan; Fernando, Zico Junius; Putra, David Aprizon; Virdaus, Saivol; Hardinanto, Aris
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.9752

Abstract

This research examines the urgency and challenges of eradicating foreign bribery in Indonesia, utilizing the perspective of Islamic law as an ethical and moral framework. Although Indonesia has committed to the eradication of corruption through ratification of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and participation in the G20 Anti-Corruption Working Group, the persistence of a stagnant Corruption Perception Index (CPI) score and the absence of specific regulations on foreign bribery indicate a gap between international commitments and domestic implementation. Through a normative legal method, this research analyzes the legal framework and corruption eradication practices in comparison to the principles of fairness, transparency, and accountability in Islamic law. The results show that there are significant gaps in the regulation and practice of combating corruption, especially in relation to combating foreign bribery. This research recommends reforming regulations that not only meet international standards but also accommodate ethical and moral values from Islamic law, as well as emphasizing the importance of international cooperation based on the principle of solidarity in goodness. Efforts to eradicate foreign bribery in Indonesia require a comprehensive approach, combining legal reform, integration of Islamic values, and strengthening international cooperation, to increase the effectiveness of the fight against corruption and strengthen integrity and public trust.
Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana Fernando, Zico Junius; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Efforts to recover assets from crime is one of the studies of anti-corruption communities in the world. Through the Draft Law on Asset Confiscation which has been initiated by the government, it is hoped that activities/efforts to recover assets resulting from crimes can be streamlined for the benefit of law enforcement. The concept adopted in the Draft Law on Asset Confiscation is actually very well-founded and also has a very clear purpose, but of course in its presentation there are still gaps that can be criticized and debated, for example related to human rights and principles in law. Criminal acts are nothing but all of this intended for the common good, both for the community as subjects who are subject to the law and also law enforcement officers as implementers of the rules made. The research method used is the normative legal method in the form of library research which is carried out by collecting legal materials, both primary, secondary and/or tertiary. The technique of collecting materials used in this research is literature study. The collected materials were analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors used content analysis.Keywords: Asset Confiscation, Human Rights, Principles of Criminal Law. ABSTRAKUpaya-upaya dalam pemulihan aset dari kejahatan merupakan salah satu kajian dari komunitas-komunitas anti korupsi di dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan kegiatan/upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan untuk kepentingan penegakan hukum. Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sesungguhnya telah amat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, namun tentu dalam penyajiannya masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, misalnya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip di dalam Hukum pidana, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (content analysis).Kata Kunci: Perampasan Aset, HAM, Prinsip Hukum Pidana.
Fungsi Hukum Terhadap Politik dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Salsabila, Annisa; Fernando, Zico Junius
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1102

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU 7/2020) sebagai perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan besar dari publik. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penting, pertama bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan kedua, bagaimana respon negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas penolakan terhadap UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Guna menjawab dua pertanyaan itu, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Tulisan ini mengakui bahwa tiga aspek dasar fungsi hukum terhadap hubungannya dengan politik oleh Miro Cerar sangat membantu untuk menganalisis bagaimana hukum difungsikan terhadap politik serta bagaimana karakter hukum yang dihasilkan dalam fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penolakan masyarakat terhadap UU 7/2020 diwujudkan dengan pengujian UU 7/2020 ke Mahkamah Konstitusi. Pembentukan UU yang cenderung abnormal menjadikan hukum difungsikan sebagai alat (means) untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu dan menempatkan politik menjadi independent variabel sedangkan hukum menjadi dependent variable. Adapun respon negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas penolakan terhadap UU 7/2020 diwujudkan dengan menolak permohonan pengujian UU 7/2020 untuk seluruhnya oleh yudikatif dan penyusunan perubahan keempat UU 24/2003 oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut mencerminkan revisi perubahan ketiga dan keempat UU MK memiliki karakter hukum yang bersifat konservatif/ortodoks. Penelitian ini menyarankan pengembangan konsep partisipasi dalam pembentukan UU, perluasan penggunaan Amanat Presiden, dan mempertimbangkan perluasan dokrin kerugian konstitusional pada pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.
Robot Prosecutors and the Future of Criminal Justice in Indonesia: Innovation, Ethics, and Legal Implications Anggraeny, Kurnia Dewi; Fernando, Zico Junius; Rinaldi, Kasmanto
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robot prosecutors represent the integration of robotic technology and artificial intelligence (AI) into the traditional role of a prosecutor, reflecting the global trend towards automation and the application of technology within the legal system. This concept is no longer merely a theoretical; it has begun to materialize in certain jurisdictions. For instance, China has emerged as a pioneer in this field by successfully developing an innovative AI program capable of not only of identifying crimes through detailed data analysis but also of filing appropriate lawsuits. This progress underscores the immense potential of this technology to enhance efficiency and accuracy in judicial processes, while simultaneously raising significant questions about ethics, transparency, and justice. This study employed normative methods and utilizing several approaches, including comparative, conceptual, and futuristic approaches. Qualitative analysis was applied to the collected materials; and content analysis was used to classify legal materials. The findings emphasize that while robot prosecutors can improve efficiency in handling routine and data-driven cases, their role should not replace human judgment in more complex and ethically sensitive cases. The legal system must ensure a balance between technological advancements and fundamental principles of justice. Collaboration between AI and human prosecutors, guided by clear protocols, is essential to maintain fairness and ethical integrity, particularly in cases involving moral and social considerations. Thus, Indonesia’s approach to integrating robot prosecutors should focus on establishing transparent oversight mechanisms and protecting the rights of defendants, particularly the right to appeal, to ensure that technological advancements support rather than compromise justice. The adoption of robot prosecutors in Indonesia has the potential to revolutionize the legal landscape. However, it must be pursued cautiously, taking into account both the technological benefits and the human values that underpin justice.
Deepfakes and Victimology: Exploring the Impact of Digital Manipulation on Victims Ali, Mahrus; Fernando, Zico Junius; Huda, Chairul; Mahmutarom, Mahmutarom
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 8 No 1 (2025): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v8i1.306

Abstract

In the rapidly evolving era of information technology, the emergence of "deepfakes" hyper-realistic digital manipulations powered by artificial intelligence has introduced complex and pressing challenges to the field of victimology. These synthetic media are increasingly used for cybercrime, online harassment, defamation, and disinformation, leading to serious psychological, reputational, and legal consequences for victims. This study employs a normative legal research method that integrates conceptual, comparative, and futuristic approaches. The conceptual approach explores the legal and psychosocial dimensions of digital victimization; the comparative approach identifies legal responses in various jurisdictions; while the futuristic approach is used to predict the trajectory of deepfake threats based on AI development trends and emerging digital behaviors. Unlike previous generalist analyses, this research provides concrete findings: it identifies four dominant forms of digital exploitation through deepfakes namely non-consensual pornography, political disinformation, financial scams, and reputational sabotage. The study also reveals that psychological trauma, reputational harm, and repeat victimization are the most pressing victimological issues in deepfake cases. By applying content analysis to real-world cases, this paper builds a framework for understanding how deepfakes transform the victim–offender dynamic, and it proposes forward-looking strategies for legal reform, victim protection, and digital literacy. This study contributes to filling the current academic gap by offering a victim-centered perspective on the legal and psychosocial consequences of synthetic media, thereby promoting more inclusive and adaptive responses in the face of evolving digital threats.
Cyber Victimology and Legal Gaps in Southeast Asia Fernando, Zico Junius; Widyawati, Anis; Rinaldi, Kasmanto
International Law Discourse in Southeast Asia Vol. 4 No. 1 (2025): Southeast Asia’s Role in Shaping Public International Law: Human Rights and Mig
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ildisea.v4i1.20147

Abstract

Cybercrime is escalating in Southeast Asia alongside rapid digital growth, yet the region still lacks a unified legal and victim-centered approach. While most studies focus on perpetrators and cybersecurity, this research addresses a critical gap by exploring Cyber Victimology as a framework to understand and strengthen victim protection in ASEAN countries. Using a normative legal method with comparative and conceptual approaches, this study examines legal disparities, weak law enforcement, limited victim support, and low digital literacy, particularly among children and the elderly. Findings show that ASEAN lacks harmonized regulations, adequate cyber policing, and psychological-legal support infrastructure. For instance, Singapore’s robust Personal Data Protection Act contrasts with minimal protection in Cambodia and Laos. The study proposes concrete policy responses, including regional legal harmonization modeled on the Budapest Convention and the GDPR, enhanced law enforcement capacity, national crisis centers, and targeted digital literacy programs. Integrating Cyber Victimology into policy will help ASEAN establish a more inclusive, victim-responsive digital governance system.
Revitalization of Indonesian criminal law through the acknowledgment of living law: An investigation of the Sigajang Laleng Lipa’ customary law Harefa, Beniharmoni; Fernando, Zico Junius; Maharani, Asari Suci; Anditya, Ariesta Wibisono; Humana, Sri
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v15i2.28234

Abstract

Introduction to the Problem: The research article examines the Sigajang Laleng Lipa’ tradition in South Sulawesi’s Bugis community as a "living law" under Indonesia's new criminal code, specifically Article 2. The tradition’s violent nature, often leading to fatal outcomes, may conflict with principles in the updated code. Purpose/Study Objectives: The primary objective of this study is to conduct an analysis of criminal law regulations in Indonesia regarding the Sigajang Laleng Lipa’ tradition and assess its alignment with Article 2 of the new Indonesian Criminal Code. The study aims to understand whether this traditional conflict resolution mechanism meets the legal standards set out in the new code, especially concerning the concept of living law. Design/Methodology/Approach: This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to legal recognition in Indonesian criminal law. Secondary data, gathered through literature sources like books and journals, facilitates an in-depth examination of the Sigajang Laleng Lipa’ tradition and the Indonesian criminal code. The doctrine of proportionality guides this study, emphasizing that punishment should match the crime to ensure justice and prevent excessive penalties. Findings: The findings reveal that the Sigajang Laleng Lipa’ tradition, despite its historical and cultural significance in the Bugis community, involves violent practices that have led to fatal consequences. Moreover, it is observed that this tradition does not fulfil the criteria set forth in Article 2, Paragraph (2) of the new Criminal Code. This mismatch highlights a significant challenge in incorporating living law traditions into the modern legal framework of Indonesia. Due to its inconsistency with philosophical, juridical, and sociological principles, the tradition cannot be sustained. Consequently, its use as a punitive measure is unjustifiable, as it does not effectively achieve criminal justice objectives and provides minimal social benefit, lacking contribution to crime prevention efforts. Paper Type: Research Article
Advancing Ecological Justice through the Integration of Eco-Religion in Criminal Law Reform Fernando, Zico Junius; Dahwal, Sirman; Arifin , Firdaus; Maskur , Muhammad Azil; Muthia, Arini Azka
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v3i2.133

Abstract

The accelerating global ecological crisis has exposed the limitations of anthropocentric and utilitarian paradigms embedded in conventional environmental criminal law. This article proposes the integration of eco-religion a spiritual worldview that regards nature as sacred and interdependent with human moral responsibility as a transformative foundation for ecological justice and legal reform. Drawing upon Islamic, Christian, Hindu-Buddhist, and indigenous environmental ethics, the study argues that spiritual values can provide normative depth and cultural legitimacy to reorient criminal law from a punitive model toward a restorative and justice-oriented framework. Utilizing a normative legal method enriched by conceptual, comparative, and futuristic approaches, the paper analyzes key international practices including those in Ecuador, Bhutan, France, and Uganda and explores their applicability to the Indonesian context. The study demonstrates that incorporating eco-religious values can elevate the legal standing of nature, reframe environmental crimes as moral transgressions, and empower local wisdom and constitutional principles such as Pancasila and the 1945 Constitution. Ultimately, this integration offers a culturally rooted and ethically grounded model of legal reform that redefines environmental harm as a crime against life systems, calling for accountability, restoration, and intergenerational justice.
Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia’s Environmental Law Fernando, Zico Junius; Sinaga, Lestari; Iskandar, Iskandar; Mardin, Nurhayati; Arifin, Firdaus
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 4 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v4i1.20146

Abstract

This study aims to analyze the new paradigm of recognizing the environment as a legal subject within Indonesia's legal system and its implications for environmental law enforcement. Driven by the increasingly complex environmental crisis caused by natural resource exploitation, environmental degradation, and climate change, this paradigm introduces an eco-centric approach and the theory of biocentric justice. The concept acknowledges the environment as a legal entity with intrinsic rights to exist, develop, and be restored when damaged. The research employs a normative approach with qualitative analysis methods and comparative studies of countries such as Ecuador, Bolivia, New Zealand and India which have implemented the recognition of the environment as a legal subject. The findings indicate that recognizing the environment as a legal subject in Indonesia requires comprehensive legal reforms, including constitutional amendments, the enactment of specific laws on environmental rights, strengthening law enforcement institutions, and empowering communities. This recognition is expected to enhance environmental law enforcement, establish ecological justice, and promote sustainable development. Therefore, this paradigm not only serves as a solution to the environmental crisis but also reflects Indonesia's commitment to Pancasila values and the sustainability of future generations.  
Immigration Intelligence and Counterterrorism Strategies in Indonesia Heniarti, Dini Dewi; Fernando, Zico Junius; Kusumah, Fardana
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.69425

Abstract

The background of this study is the increasing volume of international human mobility, which presents serious challenges for Indonesia’s immigration system in preventing terrorism and maintaining state security. The Directorate General of Immigration struggles with outdated infrastructure, limited technological support, and insufficient human resource capabilities, all of which hinder effective immigration checks and the identification of high-risk individuals. Terrorists have exploited loopholes in Indonesia’s immigration system to enter or flee the country. The purpose of this research is to investigate whether the immigration intelligence approach can serve as an effective and comprehensive strategy for combating terrorism in Indonesia. The method employed in this study is qualitative, involving library research that analyses secondary sources, including legislation, case studies (e.g., the 2016 Sarinah attack and the 2018 Surabaya bombing), government reports, and scholarly literature. The results obtained indicate that immigration intelligence through mechanisms such as risk profiling, early detection, inter-agency collaboration, and technological integration plays a crucial role in identifying and preventing terrorist threats before they occur. Conclusions that can be drawn from this study are that immigration intelligence offers significant preventive advantages but requires strengthened infrastructure, improved coordination among institutions, and international cooperation to be fully effective in Indonesia’s counterterrorism efforts.
Co-Authors Achmad Cholidin Agus Manfaluthi Agus Salim Agus Salim Agusalim Agusalim Agusalim Agusalim Agusalim, Agusalim Ahmad Wali Akhmad Akhmad Ali Huristak Hartawan Hasibuan Ali Masyhar Ana Silvia Ana Silviana Ana Tasia Pase Anditya, Ariesta Wibisono Anis Widyawati Annisa Salsabila Anwar, M. Ian Hidayat Arifin , Firdaus Aris Hardinanto Aris Hardinanto Aris Hardinanto Asrul Ibrahim Nur Barda Nawawi Arief Baskara, Agri Beniharmoni Harefa Benny Sumardiana Bhanu Prakash Nunna Chairul Huda, Chairul Dahwal, Sirman David Aprizon Putra David Aprizon Putra, David Aprizon Dhita Widya Putri Dini Dewi Heniarti Dwiyanto, Hendri Efren Nova Eka Nugraha Putra Emelia Kontesa Emelia Kontesa Emi Puasa Handayani Fadhil, Moh. Fardana Kusumah Feka, Mikhael Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Arifin Ganefi Ganefi Hamdani Maakir Hamonangan Albariansyah Hartati, Sawitri Yuli Herlambang Herlina Manullang Humana, Sri I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Ilham Kurniawan Ardi Imanuddin, Muhammad Iskandar Iskandar Jaco Barkhuizen Jaco Barkhuizen Jaco Barkhuizen Joko Setiyono Joko Susetyanto Kasmanto Rinaldi Kayus K Lewoleba Kiki Amaliah Kiki Kristanto Kontesa, Emelia Kristanto, Kiki Kurnia Dewi Anggraeny Kusumah, Fardana Laily Ratna Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria M Abdi Maharani, Asari Suci Mahmud Mulyadi Mahmutarom, Mahmutarom Mahrus Ali Mas Putra Zenno Januarsyah Maskur , Muhammad Azil Mikhael Feka Mikhael Feka Muchlas Rastra Samara Muksin Muhamad Adystia Sunggara Muhammad Rustamaji Muhammad Yusuf Akbar Muthia, Arini Azka Muwaffiq Jufri Nahdiya Sabrina Naidah, Siti Nur Rochaeti Nur Rochaeti Nur Rochaeti, Nur Nurhayati Mardin Panca Sarjana Putra Panca Sarjana Putra Papontee Teeraphan Papontee Teeraphan Priyono, Erwan Adi Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Putra Perdana Ahmad Saifulloh Putra, Panca Sarjana Putra, Yagie Sagita R.B Sularto Rachmat Akbar Ramadhani, Susi Rangga Jayanuarto Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Ridwan Arifin Romziatussaadah Romziatussaadah Rosmanila Sacipto, Rian SALSABILA, ANNISA Sary, Wevy Efticha SAUNI, HERAWAN Sauni, Herawan Septa Candra Sherly Nelsa Fitri Sidauruk, Jupenris Silvia, Ana Sinaga, Lestari Sinaga, Pidari Solehuddin Solehuddin Sri Wulandari Sri Wulandari Sudirman SItepu Sueni, Annisa Sabilla Syamsudin Syamsudin Syamsudin Taniady, Vicko Teeraphan, Papontee Timotius Febry Cristian Wahyu Sutrisno Trinas Dewi Hariyana Try Mulya Naposo Siregar Utami, Ria Anggraeni Vidyadhara Prawiratama Nugraha Virdaus, Saivol Wali, Ahmad Wevy Efticha Sary Widi Wiranti Wiwit Pratiwi Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Zainal Arifin Zainal Arifin Zulaika, Almira Novia