Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of SouthEast Asian Human Rights INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-'Adl Jurnal HAM Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum Community Development Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM University Of Bengkulu Law Journal Indonesian Comparative Law Review Khazanah Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Majalah Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Lemhannas RI JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Journal of Law, Environmental and Justice Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " International Law Discourse in Southeast Asia
Fernando, Zico Junius
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Politics and Green Financial Crime: Envisioning a Sustainable Democratic Future in Indonesia Putra, Yagie Sagita; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur; Fernando, Zico Junius
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24 No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.15576

Abstract

The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in Indonesia has uncovered a significant issue concerning illegal financial transactions linked to environmental crimes. They have identified that approximately 1 trillion Rupiah, obtained from such green financial crimes, is being funnelled into political parties for the 2024 elections. This discovery is particularly alarming, as it raises serious concerns about the integrity of the democratic process and the sustainability of the nation's political future. The PPATK's findings indicate that this illegal funding comes from various environmental crimes, including illegal logging and other environmentally damaging activities. The fact that these funds are being used to finance political campaigns implies a deeply concerning intersection between environmental crime and political corruption. This situation exemplifies a broader category of 'green financial crime', where environmental exploitation is directly linked to illicit financial gains. Results This research investigates the implications of these financial irregularities for the country's commitment to environmental conservation and the development of green policies. It discusses the broader implications for Indonesia's democratic order and urges a re-evaluation of current political funding mechanisms, advocating for transparent and accountable practices to ensure electoral integrity and promote a sustainable democratic future. The importance of collective action, involving civil society, policymakers, and international partners, to address the linkages between politics, democracy, and green financial crime ultimately protects Indonesia's democratic values and environmental heritage.
GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Salim, Agus; Utami, Ria Anggraeni; Fernando, Zico Junius
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan lingkungan yang marak terjadi di Indonesia beberapa dekade belakangan ini, banyak memakan korban, baik itu korban manusia ataupun non-manusia seperti hewan, pohon, sungai dll. Namun dalam kenyataanya dilapangan, perlindungan korban masih jauh dari yang semestinya, apalagi berkaitan dengan korban non manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah mencoba konsep green victimology dalam upaya perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan, yang menetapkan bahwa batasan korban atas viktimisasi lingkungan dalam perspektif green victimology tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga termasuk dapat mengklasifikasikan korban non-manusia seperti, hewan, pohon, dan sungai, yang didasari pada nilai ekosentrisme (mengakui nilai-nilai intrinsik) dan sudut pandang keadilan lingkungan (ecojustice).
MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Kontesa, Emelia; Fernando, Zico Junius; Hartati, Sawitri Yuli
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.240

Abstract

ABSTRAKMewujudkan perbankan berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep Green Banking. Penelitian ini akan membahas aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi Green Banking yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Green Banking melibatkan strategi perbankan yang ramah lingkungan, di mana bank berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sangat penting untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik Green Banking. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks Green Banking, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting kedepan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada.Kata kunci: perbankan berkelanjutan; green banking; hukum pidana lingkungan. ABSTRACTRealising sustainable banking is one of the important efforts in reducing negative impacts on the environment. One way to achieve this is by implementing the concept of Green Banking. This research will discuss aspects of criminal law in environmental protection as part of an effective Green Banking strategy. This research uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach, and futuristic approach. The nature of research used in this research is descriptive-prescriptive, the author analyses using content analysis techniques. The result of this research is that Green Banking involves an environmentally friendly banking strategy, in which banks commit to reducing carbon emissions, optimising resource use, and supporting environmentally friendly projects. This not only has a positive impact on the environment, but also improves the company's image and generates long-term financial benefits. The criminal law aspect of environmental protection is essential to enforce rules and regulations relating to Green Banking practices. Criminal law aims to protect the environment from destructive actions and sanction the perpetrators. In the context of Green Banking, the criminal law approach is an important instrument going forward to ensure that banks comply with existing environmental regulations.Keywords: sustainable banking; green banking; environmental criminal law.
LAND, LAW, AND JUSTICE: INDONESIA'S CRUSADE AGAINST LAND GRABBING IN THE ERA OF THE NEW CRIMINAL CODE Agusalim; Zico Junius Fernando; Ganefi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 1 No. 1 (2023): NOVEMBER
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the intricate issues of land grabbing and agrarian conflicts in Indonesia, spotlighting the socio-economic and legal challenges faced by local communities, smallholders, and indigenous peoples. Utilizing a normative legal methodology, the study delves into statutory, conceptual, and futuristic approaches to analyze the phenomenon of land grabbing, which has been exacerbated by global food demand, economic interests, and the expansion of capitalism. The enactment of Law No. 1 of 2023 on the new Criminal Code (KUHP) in Indonesia marks a pivotal development in addressing crimes against land, offering robust legal protection against land dispossession, and ensuring equitable land transactions. The research underscores the dire need for agrarian reform, rooted in the principles of the Basic Agrarian Law (UUPA) and aimed at rectifying the unequal distribution of land. It argues for a balanced approach that harmonizes the interests of society, including marginalized groups, with those of investors to foster sustainable development and social justice. The study highlights the legislative efforts to tackle land-related crimes through the new KUHP, emphasizing the significance of transparency, fairness, and the protection of legal rights in land management. Through a comprehensive analysis, this research contributes to the discourse on sustainable national development, advocating for policy reforms and legal measures to combat land grabbing. It calls for a more democratic policy-making process, involving civil society's active participation, to ensure equitable land distribution and uphold the welfare of smallholders and indigenous peoples.
GREEN BANKING AS A MONEY LAUNDERING PREVENTION INSTRUMENT: IMPLICATIONS FOR THE FINANCIAL SECTOR AND THE ENVIRONMENT Hamdani Maakir; Joko Susetyanto; Zico Junius Fernando
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia's financial sector is undergoing a transformative shift through the integration of green banking principles, marking a significant stride towards sustainable development and the bolstering of financial integrity. This paper explores the proactive measures taken by Indonesia, including the adoption and adaptation of international initiatives such as the Global Alliance for Banking on Values, Green Development Banks, the Network for Greening the Financial System (NGFS), the utilization of blockchain technology, and the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) standards. These steps not only align with the global Sustainable Development Goals (SDGs) but are also tailored to meet Indonesia's unique environmental, socio-economic challenges. The commitment of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) to mandate and nurture green banking practices is a testament to the country's dedication to a sustainable future, simultaneously enhancing the financial sector's resilience against crimes like money laundering. The emphasis on transparency and accountability through mandated sustainability reporting emerges as a key strategy in establishing trust and credibility amongst stakeholders. However, challenges in the consistent implementation of green banking practices and sustainability reporting underscore the need for clear, measurable standards and comprehensive education and training. The convergence of environmental sustainability with anti-money laundering efforts epitomizes a synergistic approach to strengthening the financial sector's stability and transparency. This paper concludes that green banking in Indonesia transcends regulatory compliance, embodying a strategic imperative that leverages environmental stewardship as a foundation for secure, transparent, and ethical banking. Indonesia's evolving green banking framework not only contributes to global sustainability efforts but also sets a benchmark for integrating economic growth with environmental conservation, paving the way for a sustainable and prosperous future. This study illuminates Indonesia's role as a pioneer in the fusion of sustainability and financial integrity within the banking sector.
Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital : Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy Arifin, Zainal; Fernando, Zico Junius; Handayani, Emi Puasa
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.21555

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU). Dalam perkembangannya, UU ITE sering dianggap multitafsir dan represif, yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Pasal-pasal seperti Pasal 27A dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal-pasal sebelumnya yang dianggap "pasal karet," tetap menuai kritik karena masih menciptakan efek jera (chilling effect). Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan pengurangan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital. Namun, kajian mengenai dampak perubahan kedua UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024 serta perbandingan regulasi internasional yang lebih proporsional masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dalam UU ITE dapat memicu ketidakpastian hukum, memarjinalkan kelompok tertentu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Reformasi UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap pasal-pasal hasil revisi dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024, dengan pendekatan perbandingan global untuk mengusulkan regulasi ruang siber yang lebih adil dan demokratis. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis prinsip demokrasi, peningkatan literasi digital, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi ruang siber yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial.
Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila Hardinanto, Aris; Arief, Barda Nawawi; Setiyono, Joko; Fernando, Zico Junius; Sabrina, Nahdiya
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.13923

Abstract

The government is trying to reform national law in the field of criminal law by drafting a Criminal Code Bill (RUU KUHP) to replace Wetboek van Strafrecht. The culmination of this preparation was the promulgation of the Criminal Code Bill on January 2, 2023, through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). However, there are not many articles that discuss the process and critical analysis of living law formulation as stated in the provisions of Article 2 of the Criminal Code and their explanations. The research method used was legal research with statute, historical, comparative legal, and conceptual approaches. The results of this research conclude that the living laws are formulated inconsistently in terms of scientific substance. In order to make this formulation can realize justice based on Pancasila, it can be achieved in several ways. First, there is a need to reinterpret living legal concepts by involving experts in customary law, legal anthropology, legal sociology, and interdisciplinary legal researchers. Second, redefining the meaning of law that lives within the body of the Criminal Code is not limited to customary law, especially the principle of legality, but also includes customary law and traditional laws in traditional societies. Third, formulating formal law/criminal procedural law as the enforcer of material criminal law/National Criminal Code by re-establishing and recognizing customary courts in the Indonesian criminal justice system whose application in society is to realize the fifth principle of social justice for all Indonesian people from Pancasila.
Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning Environmental Criminal Law Paradigm Fernando, Zico Junius; Sary, Wevy Efticha; Wali, Ahmad; Anditya, Ariesta Wibisono
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v5i1.53692

Abstract

Greenwashing, a deceptive practice wherein corporations falsely present their products, services, or policies as environmentally friendly, has emerged as a serious threat to environmental protection and consumer trust in the era of sustainable development. This paper argues that greenwashing should be recognised not merely as an ethical or regulatory violation but as a criminal offence within the framework of environmental criminal law. Through a normative-juridical approach combined with a comparative analysis of legal frameworks in various jurisdictions, this study explores the limitations of current civil and administrative sanctions in deterring greenwashing practices. The analysis reveals that the absence of criminal liability has allowed corporations to manipulate sustainability narratives without facing substantial legal consequences. By examining the socio-legal harms of greenwashing, including environmental degradation, market distortion, and erosion of public confidence, this paper advocates for a paradigm shift in environmental law enforcement. It proposes the integration of greenwashing as a distinct criminal act under environmental law, emphasising principles such as strict liability, corporate criminal responsibility, and the need for restorative justice mechanisms. The study concludes with policy recommendations for legal reform that align with the principles of ecological justice and sustainable governance, reinforcing the urgency to criminalise greenwashing as part of a broader effort to protect both the environment and the rights of consumers.
Transnational Environmental Crime in the Context of International Criminal Law and Victim-Centered Environmental Justice Fernando, Zico Junius; Arifin, Firdaus; Sunggara, Muhamad Adystia; Kusumah, Fardana
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 1 (2025): Issue In progress (January 2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i1.4338

Abstract

Transnational environmental crimes are among the most complex and destructive forms of cross-border criminality, including wildlife trafficking, illegal trade of endangered species, transboundary pollution, and unlawful exploitation of natural resources by state and non-state actors. These offenses have yet to gain explicit recognition as core international crimes, despite their severe impacts on ecosystems, geopolitical stability, and local communities. This article examines the urgent need to incorporate transnational environmental crimes into international criminal law and emphasizes a victim-centered environmental justice approach to restore the rights and sustainability of affected communities. Using normative and comparative legal analysis, it advocates recognizing ecocide and cross-border environmental offenses as serious violations of ecological justice and human rights. The study further explores how victim protection frameworks can extend to Indigenous communities, future generations, and non-human entities, offering guidance for Indonesia in building a more responsive, transnational, and victim-oriented environmental criminal justice system.
Co-Authors Achmad Cholidin Agus Salim Agus Salim Agusalim Agusalim Agusalim Agusalim, Agusalim Akhmad Akhmad Albariansyah, Hamonangan Ana Silvia Ana Silviana Ana Tasia Pase Anditya, Ariesta Wibisono Anis Widyawati Annisa Salsabila Anwar, M. Ian Hidayat Arifin , Firdaus Aris Hardinanto Barda Nawawi Arief Baskara, Agri Beniharmoni Harefa Bhanu Prakash Nunna Candra, Septa Chairul Huda, Chairul Cholidin, Achmad Dahwal, Sirman David Aprizon Putra David Aprizon Putra, David Aprizon Dini Dewi Heniarti Dwi Budi Santoso Efren Nova Emi Puasa Handayani Fadhil, Moh. Feka, Mikhael Firdaus Arifin, Firdaus Ganefi Hamdani Maakir Hartati, Sawitri Yuli Herlambang Herlina Manullang Humana, Sri Ilham Kurniawan Ardi Imanuddin, Muhammad Iskandar Iskandar Jaco Barkhuizen Jaco Barkhuizen Joko Setiyono Joko Susetyanto Kasmanto Rinaldi, Kasmanto Kiki Amaliah Kontesa, Emelia Kristanto, Kiki Kurnia Dewi Anggraeny Kusumah, Fardana Laily Ratna Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria M Abdi Maharani, Asari Suci Mahmud Mulyadi Mahmutarom, Mahmutarom Mahrus Ali Maskur , Muhammad Azil Mikhael Feka Muchlas Rastra Samara Muksin Muhamad Adystia Sunggara Muhammad Yusuf Akbar Muna, Kholifatul Muthia, Arini Azka Nahdiya Sabrina Naidah, Siti Nur Rochaeti Nur Rochaeti, Nur Nur, Asrul Ibrahim Nurhayati Mardin Papontee Teeraphan Pase, Ana Tasia Pratama, Aditya Andela Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putra, Panca Sarjana Putra, Yagie Sagita R.B Sularto Rangga Jayanuarto Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Ria Anggraeni Utami Rosmanila Sacipto, Rian SALSABILA, ANNISA Sary, Wevy Efticha SAUNI, HERAWAN Sauni, Herawan Septa Candra Sherly Nelsa Fitri Sidauruk, Jupenris Silvia, Ana Sinaga, Lestari Sinaga, Pidari Solehuddin Solehuddin Sri Wulandari Sudirman SItepu Teeraphan, Papontee Tobing, David M. L. Try Mulya Naposo Siregar Utami, Ria Anggraeni Virdaus, Saivol Wali, Ahmad Wiwit Pratiwi Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yagie Sagita Putra Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Yusriyadi Zainal Arifin Zentoni