Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.36

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum

Rasji

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Author-ID : 4120202

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

REKONSTRUKSI PERATURAN DESA DI INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS DAN PERBANDINGAN Wilda Septi Liane; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Desa sebagai pemerintahan tertua perlu memiliki kewenangan khusus untuk memperlakukan hak asal usulnya sesuai aspirasi masyarakat desa setempat. Hal ini termasuk mengenai bagaimana pemilihan kepala daerah dan badan permusyawaratan desa secara demokratis harus berujung pada implikasi pemberlakuan produk peraturan desa sebagai produk politik tingkat desa yang ditetapkan secara demokratis. Memahami pemerintahan desa dan peraturan desa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai frasa “dipilih secara demokratis” yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai kaidah dasar negara hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tujuan diadakannya rumusan frasa yang demikian ialah untuk menyesuaikan pilkada dengan dinamika perkembangan bangsa dalam menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki, yang sampai saat ini diartikan sebagai frasa ‘dipilih secara demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 memiliki maksud bahwa pilkada dilakukan langsung dengan pemilihan oleh rakyat secara langsung dan demokratis. Checks and balances yang tepat adalah menjadikan peraturan desa sebagai objek pengujian pada umumnya di Mahkamah Agung, bukan melalui evaluasi pemerintahan daerah kabupaten/kota, terlebih dalam tahap rancangan dan bukan pada tahap pelaksanaan. Hal ini menurunkan, jika bukan menghilangkan, wibawa peraturan desa dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini justru bertentangan dengan kewajiban negara yang mengakui dan menghormati desa sebagai tempat dengan hak asal usul, tak terkecuali untuk desa adat dengan kedudukannya yang “memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat”. Oleh karena itu, secara inheren, peraturan desa perlu direkonstruksi dengan cara dihilangkan mekanisme ‘evaluasi’ oleh sistem pemerintahan daerah di atasnya yang justru meredupkan semangat untuk menghasilkan produk dan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Yuwono Prianto; Benny Djaja; Rasji SH; Narumi Bungas Gazali
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKKetentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata kuliner. Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum. ABSTRACTThe provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism culinary sector.Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.

Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Valencia Prasetyo Ningrum; Rasji Rasji; Yuliya Safitri
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i8.475

In the midst of an increasingly integrated globalization of communication, the Internet has popularized and shrunk the world while blurring national boundaries with their sovereignty and social order. Technological advances have brought about rapid changes and frontier lifestyle changes in this globalization era. The ratification of the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Act are new guidelines in the midst of technological advances to support evidence in the procedural law of the State Administrative Court. The existence of State Administrative disputes has implications for the work of State Administrative courts to measure differences of opinion issued by State Administrative bodies or officials with the community when the public interest arises and decisions from the State Administrative agency or officials are deemed detrimental to the interests of the community. In the settlement of state administrative and criminal cases/cases, the judge must examine the evidence submitted by the parties before making a decision or seeking factual and formal truth. Proof is the most important part of the experiment. The purpose of this study is to determine the arrangement of the electronic evidentiary system and its legal force in the State Administrative Court. The research method used in this study is a normative juridical method, namely a legal research method that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. The conclusion of this study is the legal force of electronic evidence in the procedural law of the State Administrative Court.

Analisis Gugatan Perkara No. 36/PUU-XX/2022 terhadap Penolakan Permasalahan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Ela Suryani; Evaline Suhunan Purba; Made Aubrey Josephine Angelina; Rasji Rasji
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7530

Amandemen Undang-Undang ITE sangat penting untuk diterapkan guna memastikan kepastian hukum yang lebih besar bagi publik. Dalam Putusan Gugatan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh 29 content creator yang membahas mengenai permasalahan pencemaran nama baik. Permasalahan yang diajukan para pihak pemohon menurut Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang berkenaan, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Norma yang terkandung dalam UU ITE menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya permintaan para content creator untuk merevisi UU ITE bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal ini yang menjadi permasalahan gugatan No. 36/PUU-XX/2022 dalam putusannya menjelaskan bahwa media massa yang ada yang menjadi sebab dari terjadi pencemaran nama baik oleh karena itu media massa tersebut diancam dengan UU ITE karena adanya berita-berita kritis.

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) Stevania Stevania; Rasji Rasji
Journal on Education Vol 5 No 1 (2022): Journal on Education: Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i1.732

Absolute competence analysis on Government Administrative Law and State Administrative Court Law. Absolute competence is the authority of the court to adjudicate a case or dispute in the form of object, material or subject matter of the dispute. The wider the absolute competence that the object in dispute is not only a state administrative decision but there are factual or real actions. The birth of government administration laws brought many changes, namely in the form of absolute and relative competence. In the law on government administration, it is regulated that government administrative actions are the object of dispute, there is a theoretical and conceptual side that expert opinion disagrees with the enactment of this factual action. Enforcement of this factual action has become a lot of disputes between law enforcers in determining law violations committed by state institutions. With the addition of the object of dispute in the state administrative court, several disputes have arisen between the government administration law and the state administrative court law. Factual actions have various meanings that can lead to abuse of authority and can make people and government agencies confused. In the KTUN in the judicial law.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK PRIVASI DI ERA DIGITAL Timotius Djaja Saputra; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.349-357

Dalam era digital banyak aspek kehidupan manusia yang dipermudah karena kehadiran dan perkembangan dari teknologi. Salah satu bentuk dari perkembangan terknologi adalah terciptanya berbagai macam sistem elektronik, baik dalam bentuk aplikasi, situs, ataupun portal. Dalam penggunaan sistem elektronik biasanya dibutuhkan data pribadi penggunanya untuk keperluan dari masing-masing sistem elektronik tersebut. Data pribadi biasanya digunakan sebagai identitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang dalam proses dari sistem elektronik tersebut. Data pribadi dinilai sebagai hal yang bersifat sensitif karena terdapat informasi terkait identitas seseorang dalam data pribadi, dimana informasi seseorang pada data pribadi merupakan bagian dari privasi orang tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa data pribadi seseorang bisa saja digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang yang dapat merugikan pemilik dari data pribadi tersebut terutama pada hak privasinya, sehingga dibutuhkan perlindungan atas data-data tersebut terutama di era digital yang mana data pribadi banyak digunakan untuk berbagai keperluan dari sistem elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital, dengan menggunakan metode Statue Approach.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA EFISIENSI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.340-348

PP No. 35 Tahun 2021 ialah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang ini merupakan peraturan baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terdapat banyak perdebatan mengenai Undang-Undang yang baru dan turunannya, salah satunya ialah Pasal 43 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021, dimana tertulis bahwa PHK dapat dilakukan dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Pasal ini menjadi perdebatan karena tidak ada pengaturan secara jelas terhadap batasan yang harus dibuktikan oleh pengusaha untuk menggunakan alasan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui batasan yang harus dibuktikan oleh perusahaan pada saat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan ini. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara daring. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan yang ada telah memberikan penjelasan mengenai parameter yang harus dibuktikan, namun terdapat frase yang menyebabkan kerancuan karena dapat mengakibatkan semakin beragamnya hal yang dapat digunakan selain dari kedua hal tersebut.

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBANGUN KELUARGA YANG BAHAGIA Rasji; Rahaditya; Agung Valerama
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v5i2.22579

Indonesia has a population of 273.87 million, which places Indonesia as the country with the fourth largest population in the world. According to statistical data, the population of Indonesia who is married is 133.03 million jirwa and the divorced is 11.47%. Divorce shows the failure of a married couple in maintaining their marriage. This has an impact on the loss of happiness of the marriage partner and their offspring. Meanwhile the Marriage Law mandates that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to become husband and wife. The goal is for the married couple to become a happy and eternal family. This problem needs to be overcome by building legal awareness of marriage partners, so that marriage partners can build happy families. This problem has been given a solution through the implementation of community service activities (PKM). PKM is carried out using the method of lectures, guidance, and discussions between service providers and PKM partners. The devotee provided material related to marriage and efforts to build a happy family, which was followed by legal guidance, and interactive discussions with PKM partners. This activity has succeeded in equipping partners with an understanding of the law of marriage, the purpose of marriage, and how to overcome domestic problems, as well as building legal awareness of partners to maintain the integrity of their households and form a happy family forever. The implementation of PKM in Langut Village, Loh Beneficial District, Indramayu Regency has succeeded in instilling and increasing awareness of the village community about marriage law and the importance of building a happy family. The village community already has good knowledge of marriage law, has a good understanding of the legal aspects and benefits of marriage law, has a legal attitude in accordance with marriage law, and is able to behave legally according to marriage law. This awareness of the law of marriage is a provision for the village community to maintain the integrity of the household and build a happy family ABSTRAK: Indonesia memiliki penduduk sebanyak 273,87 juta jiwa, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut data statistik, penduduk Indonesia yang berstatus menikah sebanyak 133,03 juta jiwa dan yang bercerai sebanyak 11,47%. Perceraian menunjukan kegagalan pasangan suami istri dalam mempertahankan perkawinannya. Hal ini berdampak pada hilangnya kebahagian pasangan nikah beserta keturunannya. Sementara itu undang-undang perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri. Tujuannya adalah agar pasangan nikah tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Permasalahan ini perlu diatasi dengan membangun kesadaran hukum pasangan nikah, agar pasangan nikah mampu membangun keluarga yang bahagia. Permasalahan ini telah diberikan solusinya melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, bimbingan, dan diskusi antara pengabdi dengan mitra PKM. Pengabdi memberikan materi yang berkaitan dengan perkawinan dan upaya membangun keluarga bahagia, yang dilanjutkan dengan bimbingan hukum, dan diskusi interaktif dengan mitra PKM. Kegiatan ini telah berhasil membekali pemahaman mitra tentang hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan cara mengatasi permasalahan rumah tangga, serta membangun kesadaran hukum mitra untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Pelaksanaan PKM di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu telah berhasil menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang hukum perkawinan dan pentingnya membangun keluarga bahagia. Masyarakat desa telah memiliki pengetahuan hukum perkawinan yang baik, memiliki pemahaman aspek hukum dan manfaat hukum perkawinan dengan baik, memiliki sikap hukum sesuai dengan hukum perkawinan, serta mampu berperilaku hukum sesuai dengan hukum perkawinan

Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi Evaline Suhunan; Purba Made Aubrey; Rasji Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.514

Seperti yang diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 Tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan. Sebelumnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Controversy over the Plan for Implementing a Closed Proportional System in the 2024 General Election for the People's Representative Council Rasji Rasji; Angelia Angelia; Fellicia Angelica Kholim
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.545

Indonesia as a constitutional state has carried out general elections several times in an effort to safeguard people's sovereignty and state democracy. Every citizen has the right to be elected and elect qualified representatives of the people in accordance with statutory provisions. One of the most important aspects in holding general elections is the system used. There are various types of general election systems that have been implemented in Indonesia, one of which is a proportional system which is divided into 2 (two) types, namely an open proportional system and a closed proportional system. Of course, these two systems raise debate in people's lives, there are pros and cons. The development of a proportional system and legislative general elections, especially in the election of members of the People's Legislative Assembly in Indonesia, can be the key answer to choosing this system in general elections in Indonesia. Until finally, this phenomenon made the researchers want to examine the closed proportional system which is said to replace the open proportional system that was implemented in the previous year's General Election. This study uses the research method used in the form of normative research with the approach used is a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approach (statute approach) which aims to review the feasibility of the two systems by looking at the advantages and disadvantages.

Co-Authors Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akhirudin Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Kevin Gorga Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Ayi Meidyna Sany Baehaqi Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Charisse Evania Tansir Christian Samuel Lodoe Haga Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Delvina Koniardy Destiana Vani Candra Devika Graciella Gunawan Doni Hafendi Dwi Indriyanie Ela Suryani Erick Darmansyah Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jedyzha Azzariel Priliska Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juwitha Putri Simanjuntak Kaniko Dyon Geraldi Lena Mariana Sitorus Leo Leo Liumenti Liumenti Made Aubrey Josephine Angelina Marcellius Kirana Hamonangan Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Melia Michael Kalep Simarmata Michelle Abigail Suganda Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Namira Diffany Nuzan Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Nigar Pandrianto Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Putri Meilika Nadilatasya Rafael Christian Djaja Rahaditya Renggi Pramita Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sherley Lie Sherly Budiono Shindy Veronica Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Silvia Evelyn Sota James Sakila Stevania Stevania Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane William Chandra Yanuar Putra Erwin Yofi Permatasari Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yudha Aditya Pradana Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah

Title

Found 79 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 79 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 79 Documents
Search