p-Index From 2021 - 2026
18.668
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Rasji; Lila Graciella Yuwono; Meiliani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2369

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memegang peranan penting dalam menentukan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan kewenangan KY sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KY hanya dapat menjalankan pengawasan etik dan moralitas hakim, tanpa campur tangan dalam substansi putusan atau proses pengambilan keputusan yudisial. Namun, dalam praktiknya, KY menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi KY terkait sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KY memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan etika hakim, efektivitas pengawasannya terbatas akibat hambatan hukum dan ketidakpatuhan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas guna memperkuat kewenangan KY tanpa merusak prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
EXECUTION OF AUCTIONS FOR MORTGAGE RIGHTS BY KPKNL AFTER THE SLEMAN RELIGIOUS COURT RULING NUMBER 709/PDT.G/2022/PA.SMN Abi Hamdalah Sorimuda Harahap; Rasji Rasji
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.9.1.2024.23-32

Abstract

One of the objectives of land reform is to hold a fair and equitable distribution of the livelihoods of the peasants in the form of land so that with this distribution a fair and equitable distribution of results can be achieved. The purpose of this land reform is realized through the determination of the minimum area and maximum area of agricultural land ownership with certain rights by one family or legal entity. Prohibition of agricultural land ownership in absentee is a prohibition on ownership of agricultural land located outside the area where the owner lives. One of the efforts to prevent absentee land ownership is the existence of an Electronic Identity Card. However, the implementation of the transfer of rights based on the sale and purchase of agricultural land, with the implementation of the E-KTP, was not carried out perfectly. This research aims to examine the implementation of the absentee sale and purchase of agricultural land rights using E-KTP in Bangli Regency. The research method used is empirical legal research and the research locations were held in Bangli Regency, PPAT and the Bangli Regency Land Office. The results of this research showed that the implementation of an E-KTP nationally, still cannot overcome the ownership of agricultural land in Bangli Regency by people who have addresses outside the Bangli Regency sub-district and still carry out the process of changing addresses so as not to cause absentees.
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Handoyo; Rasji
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/95446315

Abstract

Artikel ini menganalisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam pemberian amnesti serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pemberi persetujuan dalam perspektif hukum tata negara. Kewenangan pemberian amnesti merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketiadaan pengaturan substantif yang secara tegas menentukan jenis perkara yang dapat atau tidak dapat diberikan amnesti, sehingga ruang diskresi Presiden menjadi sangat luas dan berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatutan kebijakan, konsistensi penegakan hukum, dan pembentukan preseden ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung kajian terbatas terhadap praktik ketatanegaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian amnesti dapat dinilai sah secara prosedural sepanjang memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Namun demikian, legitimasi substantif kebijakan amnesti ditentukan oleh kualitas pertimbangan, tingkat akuntabilitas, dan keterbukaan alasan pemberian amnesti, agar tidak menimbulkan persepsi penyimpangan dari prinsip negara hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan penyusunan pedoman substantif berupa parameter kepentingan umum, akuntabilitas, serta dampak terhadap konsistensi penegakan hukum, tanpa menghilangkan fleksibilitas kewenangan ketatanegaraan. Kata Kunci: amnesti, Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, negara hukum, hukum tata negara
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Handoyo; Rasji
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/95446315

Abstract

Artikel ini menganalisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam pemberian amnesti serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pemberi persetujuan dalam perspektif hukum tata negara. Kewenangan pemberian amnesti merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketiadaan pengaturan substantif yang secara tegas menentukan jenis perkara yang dapat atau tidak dapat diberikan amnesti, sehingga ruang diskresi Presiden menjadi sangat luas dan berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatutan kebijakan, konsistensi penegakan hukum, dan pembentukan preseden ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung kajian terbatas terhadap praktik ketatanegaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian amnesti dapat dinilai sah secara prosedural sepanjang memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Namun demikian, legitimasi substantif kebijakan amnesti ditentukan oleh kualitas pertimbangan, tingkat akuntabilitas, dan keterbukaan alasan pemberian amnesti, agar tidak menimbulkan persepsi penyimpangan dari prinsip negara hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan penyusunan pedoman substantif berupa parameter kepentingan umum, akuntabilitas, serta dampak terhadap konsistensi penegakan hukum, tanpa menghilangkan fleksibilitas kewenangan ketatanegaraan. Kata Kunci: amnesti, Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, negara hukum, hukum tata negara
Considering the Effectiveness of Circulars: Finding Alternative of Medium Public Communication Rasji Rasji; Sinta Paramita; Nigar Pandrianto
Jurnal Komunikasi Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v14i1.18185

Abstract

Indonesia has laws and regulations that regulate people's behavior. Therefore, the government must communicate effectively with the community, so that they can obey it. In order for the implementation of legislation to be more effective, the government issues circulars addressed to the public. This circular contains technical information or messages that need to be carried out by the public. This article discusses the effectiveness of government legal communication to the public through circulars. This research approach is quantitative by conducting surveys and normative observations of secondary data in the form of circulars, expert views from various references, and regulations related to circulars. The results showed that the government's legal communication to the public through circulars was mostly effective. This is because circulars made by government officials are more of a regulatory nature (as a regulation), and a small part are stipulating (as a stipulation). This circular is a one-sided message from government officials to other officials or the general public as communicants. The nature of regulating circular letters can be in the form of orders or recommendations that are mandatory or which can be carried out by the communicant. However, the public has the right not to implement the government's message if the contents of the circular contradict the applicable regulations. This is done through a judicial review process. However, in general, government circulars are understood, accepted and implemented by the public
Responsibilities of a Notary Public Violating the Code of Ethics Based on Decision Number 501/Pdt/2020/Pt.Dki And Decision Number 294 K/Tun/2021 Carissa Dianputri; Rasji Rasji
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 8 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i8.1701

Abstract

Notary is a public official who in its implementation makes an authentic deed where the authentic deed when made by a Notary is legally valid and can be used as a valid means of proof in the event of a dispute. Regulations related to Notaries have been regulated in Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices. Notaries in carrying out their positions must also comply with the Notary Code of Ethics. As an example of a case taken in this author regarding a Tangerang city Notary named Muhammad Irsan was dishonorably dismissed because he signed outside his area of office and did not provide copies of the deed to the confronters. This type of research uses normative legal research with descriptive analysis. Secondary data used is through interviews, journals, books and laws and regulations. The results of the research are 1) The responsibility of the Notary in providing a copy of the deed to the visitors lies in Article 54 paragraph (1) of the Notary Position Law and 2) is a legal remedy that can be made by the visitors if the Notary violates his code of ethics, namely reporting or filing a lawsuit to the MPPN (Notary Central Supervisory Council). The confronters are entitled to their rights including the provision of copies of the deed from the Notary in accordance with Article 54 paragraph (1) of the UUJN.
Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja Patrick Winson Salim; John Michael Hizkia; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5383

Abstract

Abstract Wage determination is a crucial element in ensuring workers' rights, including their right to achieve a decent standard of living in line with human dignity. In alignment with this, the presence of the Job Creation Law represents a significant change in a country's labor law framework, aimed at promoting investment and economic growth. However, these changes also potentially impact worker wages, especially concerning the setting of minimum wages that depend on economic and labor market conditions. In this context, the determination of minimum wages must adhere to specific criteria. The conduct of this research aims to address the main issue, "How can the implementation of the Omnibus Law on Job Creation affect workers' wage compliance?". The type of research used is the juridical-normative method, which essentially involves the analysis of literature review. Findings from the research indicate that the uneven minimum wage levels among provinces and regencies/cities in the Job Creation Law drive employers to seek regions with lower minimum wages for investment. Consequently, workers are forced to accept lower wages than their counterparts in other regions, potentially widening wage disparities. Keywords: Job Creation Law; Fulfillment of Minimum Wage; Workers Abstrak Pengupahan merupakan unsur yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk mencapai standar hidup yang pantas dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi memengaruhi pengupahan pekerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu. Dilakukannya riset ini untuk menjawab permasalahan utama, yaitu "Bagaimana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi pemenuhan upah bagi pekerja?". Tipe penelitian yang dipakai yaitu Metode yuridis-normatif, yang esensinya melibatkan analisis studi kepustakaan. Temuan dari riset menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam UU Cipta Kerja mendorong pengusaha mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya, pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, dan ini dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; Pemenuhan Upah Minimum; Pekerja
Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan Rasji; Dwi Indriyanie
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5407

Abstract

Abstrak Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (POJK 22/2021). POJK ini mengatur penerapan saham dengan hak suara multipel yaitu klasifikasi saham dimana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan atau Multiple Voting Shares (MVS). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisa hukum terkait bagaimana posisi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada emiten yang menerapkan MVS di pasar modal Indonesia dalam perspektif keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis kebijakan opsional yang dikeluarkan oleh OJK melalui POJK 22/2021. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diawali dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikannya, menghubungkan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, saran dan rekomendasinya. Hasil penelitian ini menunjukan posisi ketidakadilan bagi pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritas pada Emiten yang menerapkan MVS, dimana pemegang saham mayoritas tidak dapat memiliki kewenangan untuk menentukan arah strategis perusahaan, namun apabila terdapat kerugian yang dialami Emiten dimasa yang akan datang, pemegang saham biasa yang merupakan pemegang saham mayoritaslah yang akan menderita kerugian terbesar. Kata Kunci: Saham; Hak Suara Multipel; Pemegang Saham Biasa; Pasar Modal; Keadilan.
Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terosisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian Rasji; Joshua Anggie Bobby; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5411

Abstract

Abstrak Ancaman terorisme di dunia semakin meningkat dan perubahan taktik serta strategi yang digunakan oleh kelompok teroris menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia sebagai negara dengan letak geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi ancaman terorisme. Gerakan organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penyebaran faham radikal di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi memainkan peran penting dalam mengendalikan potensi radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam konteks keimigrasian, pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang asing sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Kata Kunci: Terorisme; Imigrasi; Pengawasan
Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan Rasji; Juwitha Putri Simanjuntak
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5412

Abstract

Abstrak Artikel ini mencoba menggali pemahaman mendalam tentang dua pendekatan besar dalam filsafat hukum, yaitu naturalisme dan positivisme. Naturalisme hukum menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum berasal dari alam semesta atau sifat dasar manusia dan bukan hasil dari kehendak manusia. Ini mengandung keyakinan bahwa ada hukum universal yang tidak berubah dan harus ditemukan daripada diciptakan. Sebaliknya, positivisme hukum percaya bahwa hukum berasal dari perintah manusia dan keputusan institusional, dengan sedikit atau tanpa kaitan dengan moralitas objektif atau prinsip universal. Analisis perbandingan antara kedua pandangan ini menyoroti perbedaan dalam asumsi dasar, metodologi, dan implikasi praktik hukum. Meskipun naturalisme menawarkan dasar moral untuk hukum, positivisme menyajikan pandangan yang lebih pragmatis dan konkret tentang sumber dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kedua pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran hukum dan praktik hukum selama berabad-abad, dan pemahaman mendalam tentang keduanya adalah esensial untuk memahami dinamika serta evolusi sistem hukum di seluruh dunia. Kata Kunci: Naturalisme Hukum, Positivisme Hukum, Moralitas Objektif, Prinsip Universal, Sistem Hukum.
Co-Authors Abi Hamdalah Sorimuda Harahap Adam Ramadhan Adam Tanzio Manggal Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akbar Nur Rokhim Akhirudin Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Danelo Putra Wibowo Alexander Kevin Gorga Amelia Abdullah Zimah Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Angelina Jacqueline Sugiarto Anggian Cassilas Anya Sitara Budidarsono Argya Attallah Apryano Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Aulia Khairunisa Aurelius Steven Beale Auzan Wafi Ayi Meidyna Sany Baehaqi Baharuddin Jusuf Habibie Hasta Balraj Kaur Barnabas Juni Saputra Gulo Belicia Widhyana Yulia Putri Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Brinet Lydia Kabalmay Briyan Dustin Calinka Princess Belinda Laapen Calista Putri Tanujaya Calvita Calvita Carissa Dianputri Carissa Patricia Hong Cendana Suryani Charisse Evania Tansir Cherlyne Baby Florencia Chrissonia Margareta Mbayang Christian Samuel Lodoe Haga Christopher Howard Christopher Howard Wonohadidjojo Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Clarissa Mayella Chandra Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan David Edyson David Lestarius Immanuel Baeha Delvina Koniardy Destiana Vani Candra Devika Graciella Gunawan Devy Yulyana Dhiny Ellen Juwita Dikjaya Dikjaya Doni Hafendi Dwi Indriyanie Ekaprasetya Ekaprasetya Ela Suryani Elfindah Princes Emmanuela Komala Sari Emmanuella Audry Estellin Endang Lestari Erick Darmansyah Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fathimathuz Zachra De Chaniago Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Febriany Febriany Felicia Amanda Sulistio Fellicia Angelica Kholim Feny Bobyanti Feriza Alfiani Fico Acchedya Wijaya Fricila Anggitha Gabriela Gunawan Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Glenn Kevin Cailla Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Griselda Vaustine Handoyo Hizkia Ivan Nugroho Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jeanette Ladyna Kasman Jedyzha Azzariel Priliska Jessica Chandra Jessica Chua Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Jovindi Fernando Kusniawan Juwitha Putri Simanjuntak Kaniko Dyon Geraldi Kevin Noble Effendi Kevin Rukmana Laurencia Ryanto Lena Mariana Sitorus Leo Leo Lila Graciella Yuwono Liumenti Liumenti Lubna Tabriz Sulthanah Luqyana Shafira Alfarhani Luverne Pujian Quinn Made Aubrey Josephine Angelina Marcellius Kirana Hamonangan Margareta Kristiani Hartono Maria Vianney Lourdes Sugara Marina Marina Marlyn Christ Nathasia Br Sumbayak Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Meiliani Melia Michael Michael Kalep Simarmata Michael Kalep Simarmata Michelle Abigail Suganda Michelle Audrey Serena Mohammad Rubby Sriyanto Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Muhammad Fadloli Muhammad Lutfi Pratama Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Nadiva Azzahra Putri Namira Diffany Nuzan Nanda Divabuena Purba Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathalie Priscilla Nathanael Telaumbanua Nathania Apriza Nathasya Nathasya Nayla Az Zahra Ramadhan Nigar Pandrianto Novianti Lestari Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Puja Ayu Purwanti Purba Made Aubrey Putri Meilika Nadilatasya Rachel Christie Rafael Christian Djaja Rahaditya Reisa Arrifa Renggi Pramita Rewiyaga Rewiyaga Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Rigel Rigel Riska Amelia Putri Riska Aulia Rizqy Pratama Erdiyanto Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sarazatin Ananda Muslih Septyanisa Wahyuningtyas Shafira Nazhimah Shavira Ardita Maharani Sheren Agapena Hosaya Liunda Sheren Regina Vedora Sherley Lie Sherly Budiono Sherlyana Indah Saputri Shindy Veronica Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Silvia Evelyn Siti Novianti Sota James Sakila Stevania Stevania Steven Cai Lee Phua Steven Galileo Haryanto Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tatsbita Khaulah Tengku Amira Najla Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tri Salwa Nur Eida Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Vanessa Vanessa Vannestian Marhein Vennia Neshya Rusli Viane Patricia Vilyn Angelina Vionna Vetty Vera Virginia Virginia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane William Chandra Wincent Hungstan Angkasa Yanuar Putra Erwin Yervant T. S Sitompoel Yofi Permatasari Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yosia Clementino Moningka Yudha Aditya Pradana Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah Zefanya Angellin Chen