Claim Missing Document
Check
Articles

The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction Wiraguna, Sidi Ahyar; Santiago, Faisal
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i1.304

Abstract

Background: Before technology was widely used, transactions were carried out directly or non-electronically so that contracts in transactions were made in physical form. Due to the rapid development of the times, non-electronic transactions are now with a touch of technology turning into electronic transactions considering the many conveniences and cheapnesses obtained. As with direct transactions, sometimes in running a business, a contract agreement is needed. Aim: This study analyzed the implementation of electronic contract on B2B electronic transaction. Method: This study uses a normative legal research method with a normative juridical approach, while data collection techniques are carried out by exploring journals, books and applicable laws and regulations. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented descriptively. Findings: The results of the study show that the implementation of electronic contracts in electronic transactions is based on the need to make long distance agreements while still fulfilling the legal requirements of the agreement including agreements, people who are adults and there are no obstacles to carrying out legal actions, certain rights and legal causes. So it can be concluded that the electronic contract is similar to a conventional contract, the only difference being that the electronic contract is created through an electronic system process while the conventional contract is created not through an electronic system process but is directly created orally or in writing on a special paper.
The Effect of Leadership Style and Employment Policy on Employee Productivity: A Case Study Effendy, D. Andry; Santiago, Faisal
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i2.319

Abstract

Background: Each individual has their own leadership style in managing and determining their employment policies which affect employee productivity. Aim: This study aims to determine the effect of leadership style and employment policy on employee productivity. Method: This study uses quantitative research methods while data collection techniques are carried out through questionnaires with a sample of 30 as respondents who were selected using random sampling techniques and analyzed using multiple linear regression. Findings: The results showed that the leadership style and employment policy had a significant effect on the productivity of  Syntax Corporation Indonesia employees. The results of the t test analysis obtained a leadership style t significance value of 0.003 and the employment policy t significance value of 0.002 was smaller than 0.5 so that it was proven that the leadership style variable (X1) and the employment policy variable (X2) had a significant effect on employee productivity (Y).
Konsep Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Santiago, Faisal
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.93

Abstract

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destitasi. Efektif jika diminum berlebihan dapat menyebabkan mabuk, teller, muka merah, banyak bicara, cadel, sempoyongan,konsentrasi kurang, serta bagi yang memiliki penyakit jantung dapat mematikan. berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan seperti perkelahian, pemerkosaan, kekerasan dalam ruamh tangga, pembunuhan, pencurian ataupun perampokkan dan tindakan kriminalitas lainnya. Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara iedal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah meengatur perkembangan minuman beralkohol yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Karenanya, maka sudah menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap produk alkohol dan peredarannya, anatara lain diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Konsep Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, merupakan bagian sumbangsih pemikiran yang secara ilmiah dapat dimanfaatkan guna memudahkan pembuatan Perda. Dengan demikian, akan memudahkan pula penempatan alur sistimatikanya dalam menempatkan substansi atau isi dari suatu Perda. Kata Kunci: Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Abstract: Alcoholic beverage is a drink containing ethyl alcohol or ethanol (C2H5OH) of material processed agricultural products containing carbohydrates by fermentation and distillation or fermentation without distillation. Effects if taken excessively can cause hangovers, teller, red face, talkative, slurred, staggering, lack of concentration, as well as for those who have heart disease can be deadly. Various events which arise as a result of alcohol abuse has resulted in the comntission of crimes such as fights, rape, domestic violence, murder, theft or robbery and criminal actions lainnya.Konstitusi Indonesia Article 29 paragraph I of the 1945 Contstitution states that the state is based on God. That is the life of the people in it are formed in the frame of religious teachings. Ideally as a religious country, would be easier to regulate the development of alcohol, beverages at any time can be life-threatening. Therefore, it is the duty of the state in this case the goverment to carry out strict supervision and control of the product alcohol and circulation, among others, regulated by Regulation (Regulation). The concept of an academic paper on the Draft Local Regulation on Control and Supervision of Atcoholic Beverages, part of thinking scientifically, contribution can be utilized to facilitate the formulation of regulations. Thus, it will also facilitate the placement groove sistimatikanya in placing the substance or content of the legislation. Daftar Pustaka A. Buku Firman Irawan, Pengaruh Alkohol Bagi Kesehatan, Jakarta: Wacana Jaya Press, 2008. Hermasyah, Patologi Sosial; Dampak Negatif Penyalahgunaan Minuman Alkohol, Jakarta : Pamator Press, Jakarta 2005. Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Moelyatno . Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan). Jakarta: Kanisius, 2011. _ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya). Jakarta: Kanisius, 2013. Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Uniersitas Indonesia, 1984. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Zudan Arif F, 2009. Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sibarani, Sabungan; Santiago, Faisal
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.233

Abstract

Abstrak Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.Dengan lahirnya Perma 13/2016 korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi. Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.
Legal Reform of Term Limitations for Legislative Members as a Form of Institutional Reform Sugiarto, Sugiarto; Santiago, Faisal
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i6.1782

Abstract

The limitation of the term of office for legislative members in Indonesia is an essential aspect of institutional reform aimed at improving democratic quality. This reform seeks to prevent the abuse of power and promote political regeneration.The research aims to analyze the implementation of term limits for legislative members, focusing on creating a more responsive, transparent, and accountable legislative system aligned with the aspirations of the people. This study employs a normative legal research method by analyzing constitutional provisions, election laws, and comparative practices in other democracies. Data collection involves literature reviews and legal documentation analysis. The research highlights key steps necessary for implementing term limits, such as amending the 1945 Constitution, revising election laws, and formulating detailed implementing regulations. Identified obstacles include resistance from incumbent legislators, political disagreements among parties, and challenges in law enforcement and oversight. Enforcing term limits for legislative members requires comprehensive legal reforms to ensure democratic quality and sustainable political renewal, despite significant political and institutional challenges.
Efficiency of the Sanction Determination Process for Members of the Republic of Indonesia Police Who Have Violated the Code of Ethics Iwansyah, Iwansyah; Santiago, Faisal
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i6.1825

Abstract

Enforcement of the code of ethics in the Indonesian National Police (Polri) is an important aspect of maintaining the professionalism and integrity of the institution. This study aims to analyze the efficiency of the process of enforcing the code of ethics in the Polri with a focus on the speed of case resolution, accuracy and consistency of sanctions, and its impact on the discipline and professionalism of Polri members. This study also identifies steps that can improve efficiency, such as simplifying administrative procedures, strengthening the capacity of the Profession and Security Unit (Propam), and utilizing information technology. The results of the study indicate that efficiency in enforcing the code of ethics can be achieved by accelerating the administrative process, improving the quality of human resources in Propam, and integrating information systems that facilitate coordination between units. This study provides recommendations for strengthening internal procedures and increasing transparency and accountability in the law enforcement process in the Polri
Legal Reconstruction of the Police Code of Ethics in Strengthening Sanctions against Members Involved in Narcotics Abuse Sudibyo, Andin Wisnu; Santiago, Faisal
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1823

Abstract

Background. Artificial intelligence (AI), particularly deepfake technology, has greatly influenced society by enabling the creation of fake pornographic content. This phenomenon threatens privacy, reputation, and mental well-being. In Indonesia, laws addressing pornography and electronic crimes exist but are inadequate to manage AI-driven crimes such as deepfake pornography. The absence of specific legal frameworks poses challenges to effectively tackling these issues. Purpose. This study aims to examine the inadequacies of current Indonesian regulations in dealing with deepfake pornography and propose a legal reconstruction of the Police Code of Ethics to strengthen sanctions against perpetrators. The research also explores ways to balance strict legal measures with the encouragement of beneficial technological advancements. Method. A qualitative research method was employed, involving a review of legal documents, regulations, and case studies related to deepfake pornography and AI-related crimes. Comparative analysis with other countries’ laws was conducted to identify best practices. Results. The findings reveal gaps in the Indonesian legal framework for addressing AI-related crimes. Recommendations include the formulation of new regulations that specifically address deepfake technology, stronger sanctions, and the integration of ethical AI use in law enforcement practices. Conclusion. Responsive legal frameworks that regulate AI use and strengthen sanctions are essential for protecting individuals and enhancing law enforcement. This ensures that technological innovations serve societal benefits without causing harm.
Urgency of Regulating Victims’ Economic Rights in Fictitious Credit Cases Based on Misuse of Personal Data Fonda, Hanif; Santiago, Faisal
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1826

Abstract

Background. The rapid development of information technology has led to an increase in fictitious credit cases involving the misuse of personal data. Victims often experience significant economic losses, including damaged credit reputation and financial hardship. While Indonesia has implemented the Personal Data Protection Law and the Witness and Victim Protection Law, these regulations lack specific provisions for addressing economic losses caused by such crimes. Purpose. This study aims to explore the urgency of regulating victims’ economic rights in fictitious credit cases involving personal data misuse. It also seeks to identify the gaps in existing legal frameworks and propose new measures to address these issues effectively. Method. The study employs a qualitative approach by analyzing existing laws, regulations, and case studies related to personal data misuse in Indonesia. It highlights the inadequacy of current policies and emphasizes the necessity for legal reform. Results. The findings reveal a significant legal vacuum in protecting victims’ economic rights, including compensation, restitution, and credit reputation restoration. The study underscores the need for comprehensive regulations to ensure justice and economic recovery for victims, as well as improved oversight of personal data management and law enforcement. Conclusion. To protect victims’ economic rights, Indonesia must develop specific regulations addressing fictitious credit cases. Enhancing legal frameworks and strengthening enforcement mechanisms are essential to mitigate the impact of personal data misuse in banking transactions.
Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) Yuwono, M. Sunandar; Santiago, Faisal
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1827

Abstract

Background. Consumer protection is an essential aspect of fair business practices. In Indonesia, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was established to provide an alternative to formal courts for resolving consumer disputes. However, issues such as legal loopholes, limited resources, and low public awareness challenge its effectiveness. Purpose. This study evaluates the effectiveness of BPSK in resolving consumer disputes and protecting consumers from harmful business practices. Method. A normative legal method was applied, focusing on the legal norms in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Data were collected through document studies, including legal literature, academic journals, official reports, and regulatory frameworks. Findings. The study reveals that BPSK offers faster and more efficient dispute resolution compared to formal courts. However, challenges such as objection procedures against decisions, limited human resources and budget, and inadequate public knowledge of consumer rights hinder its optimal functioning. Conclusion. To improve BPSK’s effectiveness, its legal position must be strengthened, resources enhanced, and regulations refined. Additionally, public awareness campaigns are essential to ensure wider utilization of BPSK services. These measures aim to achieve legal certainty and justice for consumers in Indonesia.
Legal Certainty Regarding the Existence of Electronic Certificates Based on Welfare State Principles Yudianto, Bambang; Santiago, Faisal
Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean Vol. 1 No. 6 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/ijmsa.v1i6.1830

Abstract

Background. The adoption of electronic certificates in Indonesia’s land administration system aims to enhance efficiency and accessibility by leveraging digital technology. However, their implementation faces significant challenges, including public skepticism, regulatory gaps, infrastructure limitations, and technological disparities, raising concerns about their legal certainty and societal impact. Purpose. This study seeks to analyze the legal certainty of electronic certificates in Indonesia, identify obstacles hindering their adoption, and propose solutions to align their implementation with welfare state principles. Method. Using a qualitative approach, the study examines legal frameworks such as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. 01 of 2021, alongside insights from stakeholders, including government officials, legal experts, and the public. Data collection was conducted through literature reviews, interviews, and focus group discussions. Results. The findings reveal gaps in public trust, regulatory oversight, and access to digital infrastructure, which hinder the widespread acceptance of electronic certificates. Stakeholders emphasize the need for enhanced socialization, equitable access to technology, and stricter regulatory mechanisms to ensure fairness and security. Conclusion. Electronic certificates hold significant potential to modernize land administration and promote welfare state principles. However, their successful implementation requires comprehensive policy reform, public engagement, and equitable access to technology.
Co-Authors Abdul Kadir Achmad, Suparji Aga Kurniawan Agus Supriyanto Ahmad Redi, Ahmad Ahmad Sahroni, Ahmad Alfianda, Jaka Tiwana Alfiani, Francisca Romana Nanik Aljawi, Muhammad Farid Apriani, Meni Ardiansyah, M. Filusi Ariany, Erry Arief Fakrulloh, Zudan Attidhira, Safira Widya Azis, Miftakul Bagus, Sujoko Bakir, Herman BAMBANG SUJATMIKO Barthos, Megawati Basri, Herlina Benjamin, Biem Triani Briando, Bobby Budianto, Azis Chandra, Joemarthine Christianty, Eva Nurlaelisa Daniel Balubun, Daud Darmawan, Andri Difa, Aulia Diantama Effendy, D. Andry Endriyana, Riza Enny Kristiani Fahrur Rozi, Agus Fathiyah, Shofa Fathony, Muhammad Fernando, Agung Fonda, Hanif Franata, Hugo S Guspitawaty, Elita Gusti Gede Maha Andika Jaya, I Gustryan, Muhammad Hamdi, Muhammad Arief Hedwin Hanggara, Lalu Hermawan, Didy Irawanto Israhadi, Evita Isretno Isretno Israhadi, Evita Iwansyah, Iwansyah Jasi, Askolani Karyono, Ario Lutrianto A., Indra M. Saleh M. Zahlan, M. Zahlan Mahmuddin Mahmuddin Mangunsong, Togi M. Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Muhammad Soffa Muchtarom, Achmad Muhamad Rizki Muhammad Hasyim, Muhammad Muhidin Muhidin Nai, Makkamadin Aras Nasution, Adhitya Anugrah Nasution, Izhar Zahri Netra, Ade Noval, Cepi Novelino, Romadu Nugroho Marsudianto, Dwi Palar, Hari PAngkey, DIcky Yulius Pasaribu, Fajar Ronal Harry Priyanto, Bambang Budi Puja Laksana, Andik Rika Santina Rizalni Kurniawan, Aan Ryandra, Reza S Franata, Hugo Sabungan Sibarani, Sabungan Sagalane, Andra Bani Saka, Risti Salamony, Jetter Wilson Samiyono, Sugeng Sapan, Heber Hombang Sari, Amalia Sarwono, Aditya Pratama Satoto, Endro Setiawan, Dwi Nur Setyawati, Niken Budi Sholih, Muhammad Abdurohman SIAGIAN, AMRIZAL Sirot Sirot, Sirot Soedirjo, Achmad Taufan Sri Inggriani, Sri Sudibyo, Andin Wisnu Sudradjat, Mohamad Adya Laksmana Sugiarto S Sulkiah Hendrawati Sumartono Sumartono Suparno Suparno Supriyanto Supriyanto Susanto, Robertus Hadi Syahputra, M Arif Taufan Soedirjo, Achmad Trihastuti S., Tuti Utami, Widya Wahyu Wijaya, Armen Wiraguna, Sidi Ahyar Wiraputra, Anindito Rizki Wulandari, Evita Vibriana Yanto, Sapta Eka Yudhistira, Dhieno Yudianto, Bambang Yusuf, Hudi Yuswanti, Adillah Yuwono, M. Sunandar Zakaria, Taufan Zudan Arif Fakrulloh Zuwanda, Rifka