Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al-'Adl SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Bina Hukum Lingkungan Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Criminal Law Musamus Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JHR (Jurnal Hukum Replik) Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Dedikasi Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Prosiding University Research Colloquium Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Room of Civil Society Development Jurnal Restorative Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Innovative and Creativity SASI Forschungsforum Law Journal Journal of Transcendental Law De Facto: Journal of international multidisciplinary sciences Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Room of Civil Social Development Indonesia Media Law Review Jurnal Jurisprudence JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik WiShEL Pamulang Law Review Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Safrin Salam
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
Bisnis Berskema Piramida Berkedok Multilevel Marketing (MLM) Menurut Pandangan Hukum Pidana Albert Pede; Yudin Yunus; Siti Alifsyahrin Lasori; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5925

Abstract

Abstrak Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji kembali produk hukum yang telah mengatur suatu masalah hukum dan dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sanksi pidana dalam mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing masih sangat lemah. Meskipun sanksi pidananya telah diatur khususnya dalam Undang-Undang perdagangan, namun sampai saat ini belum ada satu pun perusahaan yang dikenai pidana seperti yang tertera dalam Undang-Undang perdagangan. Sehingga dirasa perlu untuk dibuatkan suatu Undang-Undang khusus atau turunannya untuk mengatasi bisnis berskema piramida berkedok multilevel marketing. Mengingat jumlah korban dan jumlah materi yang tidak sedikit Kata Kunci: Multilevel Marketing, MLM, Skema Piramida Absrtact This research grouped by juridical-normative type, the mean is re-viweing law product who adjusting any law problem and associated with who realy happened in social fact. this research indicated who crime implementation to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate is so weak. Though the sanction wrote in trade constitution, however until today no one of the company or the owner applied crime as wrote in trade constitution. So that we need to make a new special contitution or the transcription to handle pyramid scheme in multilevel marketing impersonate. Reckon in the count of the victim and the count of worth are huge. Keywords: Multilevel Marketing, MLM, Pyramid Scheme
Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia La Gurusi; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5926

Abstract

Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan dalam analisis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pembunuhan; Keadilan; KUHP Abstract Criminal sanctions against maltreatment cases have clearly been contained in the legislation, especially the Criminal Code, but not necessarily a suspected perpetrator of a criminal offence can be directly sanctioned based on what has been stated in the legislation. This research uses normative legal research with several approaches in the analysis, namely the statutory approach and the case approach. The research analysis will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results of the research will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results showed that the Judge of the Pasarwajo Class II District Court before making a decision did not only consider the juridical aspects, but also considered outside of the juridical aspects such as: taking into account the attitude and behaviour of the defendant while in court, age, and the future of the defendant as part of the judge's consideration in making a decision. Keywords: Judge's Decision; Crime of Murder; Justice; Criminal Code
E-Government dalam Perspektif Hukum: Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Tangerang dan Shanghai Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono; Nurul Miqat; Adfiyanti Fadjar; Upik Mutiara
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penerapan e-government di Kabupaten Tangerang, yang menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur digital, literasi digital, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, Shanghai, Tiongkok, telah berhasil menerapkan e-government dengan efisiensi tinggi, yang menciptakan aksesibilitas layanan publik yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-government di Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum dan membandingkannya dengan keberhasilan Shanghai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan perbandingan kebijakan e-government antara kedua daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang telah membuat kemajuan dengan aplikasi "Tangerang Gemilang," namun terdapat gap dalam pemanfaatan teknologi dan akses yang terbatas. Sebaliknya, Shanghai berhasil mengimplementasikan sistem e-government dengan infrastruktur yang baik dan tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Kesimpulannya, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan perlindungan data pribadi yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas e-government di Kabupaten Tangerang. Peneliti menyarankan agar Kabupaten Tangerang belajar dari praktik Shanghai, seperti penguatan kolaborasi publik-swasta dan penerapan teknologi canggih.
Human Rights Protection in the Ecosystem of Surveillance Technology and Big Data Law Enforcement Safrin Salam; Asmah; Muhammad Ramadan Kiro; Sulastri Yasim; Ibrahim Kayode Muhammed
Indonesia Media Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): January-June, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v5i1.44290

Abstract

The rapid integration of surveillance technology and big data analytics into law enforcement has transformed contemporary governance, generating both security benefits and serious human rights concerns. This article examines how existing regulatory frameworks inadequately address the dynamic risks embedded in surveillance ecosystems and proposes a lifecycle-based governance response. Using a qualitative normative-empirical methodology, the study combines doctrinal legal analysis of international human rights law with comparative regulatory assessment and interdisciplinary technology governance theory. The findings reveal structural fragmentation, insufficient algorithmic transparency, weak proportionality assessment, and reactive oversight mechanisms that fail to capture risks across data collection, storage, analysis, sharing, and deletion. In response, the study develops a Dynamic Human Rights Risk Assessment Model that operationalizes proportionality, necessity, transparency, and accountability at each stage of the surveillance data lifecycle. The model embeds continuous monitoring, mandatory impact assessments, and independent oversight within surveillance infrastructures, shifting governance from static compliance to adaptive human rights stewardship. The research concludes that lifecycle-based regulation provides a coherent and flexible framework capable of safeguarding fundamental rights while accommodating technological innovation in complex surveillance environments.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum atas Alat Bukti Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Perspektif Teori Keadilan Prosedural Safrin Salam; Nuragifah Taheriah; Nurul Miqat; Imron Rizki Azis; A.R. Wirawan
Forschungsforum Law Journal Vol 3 No 02 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v3i02.14135

Abstract

This study examines the reconstruction of legal protection for evidentiary instruments concerning hak ulayat following the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 from the perspective of procedural justice. The primary focus of the study is the delegitimization of customary evidence and the still limited recognition of socio-communal evidence within Indonesia’s land administration system. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials are analyzed prescriptively to assess normative consistency, identify regulatory weaknesses, and formulate a fairer model of legal protection for the proof of hak ulayat. The findings show that Government Regulation Number 18 of 2021 has opened a pathway for the formalization of customary land through the schemes of management rights, ministerial determination, registration, and certification. However, this model still places the validity of hak ulayat within a state-centered regime of recognition and has not expressly recognized the history of collective possession, recognition by customary law communities, natural boundaries, and the legitimacy of customary institutions as autonomous components of the national land law system of evidence. From the perspective of procedural law, customary evidence can in fact be associated with documentary evidence, witness testimony, and presumptions. This study concludes that legal certainty over hak ulayat land must be built through a normative reconstruction integrating customary law, land law, and procedural justice so that the protection of the rights of customary law communities becomes more substantive and operational
Penyelesaian Penanganan Sengketa Pilkada Melalui Mekanisme Peradilan Khusus Salam, Safrin; Warjiyati, Sri; Zamrud, Wa Ode; A, Imron Rizki
Res Judicata Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4926

Abstract

Dalam usaha efisiensi dan menjaga intervensi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daera (PILKADA) sebagai sengketa tata usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan penyelenggara negara yang merugikan peserta pemilihan (pasangan calon) atau partai politik atau individu dan institusi lain, di dalam proses pilkada. Dianggap perlu peradilan khusus pilkada sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang PILKADA. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus secara adil oleh lembaga independen, sehingga memberi rasa adil atas terpenuhinya hak masing-masing yang bersengketa. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual.
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA LAPANDEWA BUTON SELATAN Darojatun Andara; Safrin Salam; Taufik Taufik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/k1byp218

Abstract

Pembagian Hukum waris di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki mekanisme, prinsip, dan implikasi sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pembagian warisan di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan perangkat desa.  Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lapandewa Buton Selatan lebih mengutamakan norma adat yang berdasarkan peran sosial dalam keluarga, sementara hukum perdata mengatur pembagian secara proporsional menurut garis kekerabatan., Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan.. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat.
Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam Lukman Nul Hakim; Safrin Salam; Eko Satria
DE FACTO : Journal Of International Multidisciplinary Science Vol 4 No 02 (2026): DE FACTO : Journal Of International Multidisciplinary Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/defacto.v4i02.2756

Abstract

This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage based on the Compilation of Islamic Law and its implementation at the KUA of Sangia Wambulu District, Central Buton Regency. The study employed an empirical legal method with an empirical juridical approach. Data were collect ed through observation, interviews, documentation, and literature review, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the KUA performs its role through administrative examinat ion and age verification of prospective spouses, premarital guidance, legal counseling, and cooperation with village governments and comm unity leaders. These efforts are consistent with the Compilation of Islamic Law, Law Number 16 of 2019, and Minister of Religious Affa irs Regulation Number 34 of 2016. However, prevention effectiveness is still influenced by cultural factors, economic conditions, low educational attainment, and the high number of marriage dispensation requests. Therefore, stronger collaboration among the KUA, government, schools, religious leaders, and communities is needed to increase legal awareness and reduce early marriage in an integrated, sustainable, effective, consistent, and comprehensive manner.
Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum Safrin Salam; Mustakim La Dee
Pamulang Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25526

Abstract

Kampung sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng menunjukan hukum tidak berdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia dan 2) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami hakikat penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng dan 2) Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah. 
Co-Authors A, Imron Rizki A. ST Kumala Ilyas A.R. Wirawan Abdul Rahim Adfiyanti Fadjar Adnan, La Ode Agus Slamet Al Faruq, Muhammad Rajih Albert Pede Amrun Kahar Andara, Darojatun Andi, Samsir Andy Arya Maulana Wijaya Ani Pratiwi Asmah Azhar, Eko Azis, Imron Rizki Callistus Odeh Chatimah, Nurul Ambiyaa Cynthia C. Izu Darmawan Wiridin Darojatun Andara Dewi, Rasmala Dita Wulandari, Mya Edy Nurcahyo Eko Satria Endri Yenti Erick Bason Failu, Ismail Fauzi Ahmad Muda Firdaus, Arif Ananda Gurusi, La Hadi Supriyanto Handar Subhandi Bakhtiar Haritsa Haritsa Hasni Hasni Helmi Yusnita Hendrik Ruben Gelong Hezradian, Rahma Fathan Hezraria, Rahmi Fathan Hijrah Lahaling Ibrahim Kayode Muhammed Ibrahim Kayode Muhammed Ibrahim, Kayode Muhammed Imron Rizki A Imron Rizki A Imron Rizki Azis Iskandar Salju Izu Cynthia Chukwufumnanya Izu, Cynthia C. Jusu, La Karim, La Ode Muhammad Kaswandi, Kaswandi Kayode Muhammed Ibrahim Khalil, Abdelmajid Idris Mohammed Kindom Makkulawuzar, Kindom Kingdom Makkulawuzar Komuna, Avelyn Pingkan Kunthi Tridewiyanti LA DEE, MUSTAKIM La Gurusi La Gurusi La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim Lasori, Siti Alfisyahrin Lisma Lisma Lukman Nul Hakim Mahmuda, Dewi Mahrita Aprilya Lakburlawal, Mahrita Aprilya Mansyah, Muh Sutri Marlina, Andi Mashendra Matuankotta, Jenny K. Muhammad Karim, La Ode Muhammad Ramadan Kiro Muhammad Ramadan Kiro Muhammad Salam Amrullah Muhammad Sutri Mansyah Mustakim La Dee Noviyanti Malaha Nuragifah Nuragifah Taheriah Nurcahyo, Edy Nurhijah Nurhijah Nurhijah Nurul Miqat Oluwaseyi, Fatunsin Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky Pajaru Lombu Rachman, Sulyanti Radjawane, Pieter Rahmat Haniru Rahmat Haniru, Rahmat Rahmawati Rambu Hada Indah Rambu Susanti Mila Maramba Rasmala Dewi Ribeiro, Leonito Risma Yulestari Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Ruliah Ruliah Saharuddin Saharuddin Salam, Shinta Nurhidayati Salnaf Ituga, Rauf Akbar Sanjaya, I Made Gunawan Sari, Rizki Mustika Satriadi Satriadi Siti Alfisyahri Lasori Siti Alifsyahrin Lasori Siti Nur Anisa Siti Sumiwati Sri Baniyanti Sri Mayanti Sri Warjiyati Sri Wijayanti ST. HADIJAH WAHID Sufiarni Sufiarni Suhartono, Mutia Aprilia Suhartono, Rizki Mustika Sulastri Yasim Sulayman Supardi Supardi Supriyanto Syahrul Taheriah, Nuragifah Taufik Taufik Tonny, Fajrin Umar Umar Faruq Umar P Upik Mutiara Wally, Aswar Aswendi Waode Novita Ayu Muthmainna Wirawan, A. Rachmat Yahya, Safarudin Yayan Serah Yunus, Yudin Yusran Yusran Zamrud, Wa Ode Zeti Nofita Sari