Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban PT KAI Commuter Indonesia terhadap Kerugian Penumpang Akibat Gangguan Operasional KRL Jabodetabek Kelvin Akhmad Kuranii; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Dora Mustika
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12205

Abstract

Public transportation has become a basic need of the community in mobilizing. For every transportation process, passengers are required to have a ticket as proof of travel documents. Passengers and carriers are bound by the existence of a contract of carriage, which is a contract of carriage that gives birth to a legal relationship and gives rise to rights and obligations. This research aims to determine the civil liability of PT KAI Commuter Indonesia is based on an operational disruption event that caused an accident that occurred while transporting passengers. This study uses a normative juridical research method that is descriptive with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained from laws and regulations and secondary data sources obtained from literature materials. The data collection method uses literature studies and direct interviews as supporting data in processing data to produce conclusions regarding legal protection for consumers in legal events in the form of operational disruptions to the EMU Jabodetabek Commuter Line. The results of the study show that passengers and carriers have the right and obligation to get safety guarantees, as well as PT KAI Commuter Indonesia is responsible for losses suffered by passengers in the form of ticket refunds and compensation for accident victims, whether they are dead, disabled, or injured. The compensation paid by PT KAI Commuter Indonesia is a premium paid by passengers managed by the insurance company, namely PT Jasa Raharja. However, in practice, it is still unclear in the laws and regulations and also the scope in the agreement with the insurance company.
REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING ON CONFISCATION OF ASSETS RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION M Dani Fariz Amrullah D; Dora Mustika; Ari Priyanto
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.378

Abstract

Corruption is an urgent problem that must be addressed immediately in order to achieve healthy economic growth. Various records show an increase and development of corruption models that occur. The mechanism for enforcing the law on corruption is something that must be considered because it ensures its implementation is correct, fair, there is no arbitrariness and no abuse of power. Corruption crimes when viewed from Islamic criminal law are included in jarimah. Jarimah or Jinayah comes from the word jarama-yajrimu-jarimatan, which means "to do" and "to cut", and is specifically used limited to "sinful acts" or "hated acts". The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach.Normative Legal Research is a research method carried out by analyzing library materials or secondary data consisting of legal texts, court decisions, official documents and other legal literature..The mechanism for confiscation of assets resulting from corruption is currently based on Article 18 letter (a) of Law Number 31 of 1999 which was later updated through the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (UU PTPK). Meanwhile, in the context of efforts to return assets, it can be done through a civil lawsuit mechanism, which is regulated in Article 32 to Article 38 of Law Number 31 of 1999 which was updated through Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. It is hoped that in the formulation policy regarding the confiscation of assets resulting from corruption, it will be guided by and refer to the civil forfeiture system used in the United Nations Convention Against Corruption in returning assets resulting from corruption by providing an obligation to reverse the burden of proof to the suspect (defendant). So that the civil lawsuit facility becomes a very effective means in order to return state losses.
Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Hukum Adat Lampung: Perspektif Restorative Justice di Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara Yasril Kausar Hidayah; Kasmawati; Dora Mustika; Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8850

Abstract

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Salah satu bentuk implementasi hukum adat tersebut terlihat pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, mengkaji penerapannya terhadap masyarakat non-Lampung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kepolisian, pelaku kecelakaan, serta keluarga korban yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan damai berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk penguatan moral dan sosial. Mekanisme tersebut mampu memulihkan hubungan sosial, mencegah konflik lanjutan, serta mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang menempatkan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat Lampung dapat diterapkan terhadap masyarakat non-Lampung berdasarkan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sepanjang memperoleh persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, penerapan hukum adat memiliki batasan, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum positif.
Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Alat Mesin Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dalam KUHPerdata Kadek Nanda Saputra; Dewi Septiana; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Dinda Anna Zatika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9139

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah perjanjian antara petani sebagai penyewa dan pengelola taksi Alsintan sebagai pemberi sewa, yang dibuat tanpa dokumen tertulis dengan pembayaran sewa dilakukan setelah petani panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian, kekuatan mengikat para pihak, serta kekuatan pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan Live Case Study. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. Dalam hal pembuktian, perjanjian tersebut hanya mengandalkan kepercayaan para pihak sehingga sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disaksikan oleh para saksi guna memperkuat pembuktian.
Legalitas Penguasaan Hak Merek atas Simbol Organisasi Olahraga: Kajian Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Lambang PTMSI Fikri Aminudin Tabrizy; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga serta penerapan prinsip itikad tidak baik dalam menilai keabsahan pendaftaran merek atas lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga tidak cukup didasarkan pada prinsip first to file, melainkan harus didukung oleh legitimasi substantif sebagai pemilik sah organisasi. Selain itu, penerapan prinsip itikad tidak baik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan pendaftaran merek, terutama apabila pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam rezim hukum merek Indonesia.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Perusahaan Berbadan Hukum Bagas Nugroho; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; M. Wendy Trijaya; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4840

Abstract

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) adalah instrumen penting dalam dunia bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, untuk menggabungkan sumber daya guna melaksanakan proyek besar dan mengakses fasilitas kredit perbankan. Namun, implementasi KSO sering kali menghadapi permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara perusahaan berbadan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif  dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan didukung hasil wawancara dengan notaris. Serta analasis data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sangat krusial, dimulai dari tahap pra-perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca-perjanjian. Notaris memberikan penyuluhan hukum, memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, hingga membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Notaris juga berperan dalam proses pasca-kontrak, seperti penyelesaian sengketa dan penyimpanan dokumen. Notaris memastikan dokumen-dokumen korporasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris juga memiliki peran penting dalam pembuatan addendum perjanjian jika diperlukan.
Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Agribisnis antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk) Adinda Riesky Nathania; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika; Dewi Septiana; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9356

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi diputus dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk. Pupuk seberat 403.132 kilogram senilai Rp2.022.018.200,00 telah diserahkan berdasarkan tujuh delivery order, tetapi pembeli tidak melunasi pembayaran sehingga tersisa utang sebesar Rp1.494.525.000,00 meskipun telah diberikan pemberitahuan piutang jatuh tempo dan tiga kali somasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur wanprestasi yang terpenuhi dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga unsur wanprestasi menurut Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdata terpenuhi. Pertama, terdapat perjanjian jual beli yang sah menurut Pasal 1320 dan mengikat menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dan tujuh delivery order. Kedua, CV Jaya Abadi ingkar janji karena hanya membayar sebagian harga pupuk yang telah diterimanya. Ketiga, CV Jaya Abadi telah dinyatakan lalai melalui pemberitahuan jatuh tempo dan somasi, tetapi tetap tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu 30 Juni 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh unsur wanprestasi terpenuhi dalam perjanjian jual beli antara PT Sang Hyang Seri dan CV Jaya Abadi.
Perlindungan Hukum Pemilik Lahan atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Komersial Ridho Aldiansyah; Sepriyadi Adhan S; Mohammad Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Dora Mustika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9367

Abstract

Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sengketa wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi (Bapak Zulkarnain Halim) terkait penggunaan akses jalan dalam penyelenggaraan acara Sari Ringgung Countdown Festival. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK, serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul dari tindakan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini murni merupakan hubungan kontraktual keperdataan mengenai penggunaan akses lahan dengan klausul kompensasi tiket sebesar Rp27.000,00 per pengunjung (dari harga tiket Rp100.000,00), dan bukan merupakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH). Hakim secara tepat menerapkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban pokok pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 (perhitungan Rp27.000,00 × 4.314 pengunjung riil) yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus. Penelitian merekomendasikan agar para pihak merumuskan klausul kewajiban secara terperinci dan memahami batas keberlakuan UUPBH dibanding hukum kontrak umum.
Co-Authors Adinda Riesky Nathania Aditya Permana Aditya Permana Agustin MR, Yennie Ahmad Thoriq Zulfikar Ahmad Zazili Akbar Rayhan Nugroho Al Queena Belqiis Alya Nabila Amanda, Novia Ari Priyanto Azizah Debi Safitri Bagas Nugroho Cynthia Louren Natalia Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dinda Anna Zatika Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Elfia Tri Afrilia Elly Nurlaili Elly Nurlaili Fadhila Awal Ramadhani Faiza Attallah Herlian Fikri Aminudin Tabrizy Harsa Wahyu Ramadhan Ilhami Sefira Lestari Jacinda Syarlynadira Jennifer Tantyanna Mardian Jesica Jessen Marbun Josefa Margareth Sibuea Kadek Nanda Saputra Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kelvin Akhmad Kuranii Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Kusuma Wardani, Yulia Loisa Yasmine Imanuela Br Depari M Dani Fariz Amrullah D M Dani Fariz Amrullah D M Riefki Apriansyah S M. Rhevo Taureandhia M. Wendy Trijaya M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Maheswari Pavita Dayana Dayana Maureen Asikin Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Havez Mutia Lingga Juarsyah Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Novia Dwi Ramadhanella Nunung Rodliyah Primadi, Lingga Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Ricco Andreas Ridho Aldiansyah Rilda Murniati Rilda Murniati Rilda Murniati Rio Aditya Nugraha Rohaini Rohaini Ronaldo Nababan Sabila Faza Fariha Salsabila Nazhwa Anindya Sari, Tri Sinta Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Seisilia Simamora Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan Sepriyadi Adhan S Shanaya Azzahra Ariputri Shyfa Shafira Putri Dema Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tata Julian Putri Trijaya, M. Wendy Uswatun Hasanah Wendy Trijaya Yasril Kausar Hidayah Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yennie Agustin MR Yuli Kasmarani Yulia Kusuma Wardani