Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.415
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dora Mustika
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban PT KAI Commuter Indonesia terhadap Kerugian Penumpang Akibat Gangguan Operasional KRL Jabodetabek Kelvin Akhmad Kuranii; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Dora Mustika
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.12205

Abstract

Public transportation has become a basic need of the community in mobilizing. For every transportation process, passengers are required to have a ticket as proof of travel documents. Passengers and carriers are bound by the existence of a contract of carriage, which is a contract of carriage that gives birth to a legal relationship and gives rise to rights and obligations. This research aims to determine the civil liability of PT KAI Commuter Indonesia is based on an operational disruption event that caused an accident that occurred while transporting passengers. This study uses a normative juridical research method that is descriptive with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained from laws and regulations and secondary data sources obtained from literature materials. The data collection method uses literature studies and direct interviews as supporting data in processing data to produce conclusions regarding legal protection for consumers in legal events in the form of operational disruptions to the EMU Jabodetabek Commuter Line. The results of the study show that passengers and carriers have the right and obligation to get safety guarantees, as well as PT KAI Commuter Indonesia is responsible for losses suffered by passengers in the form of ticket refunds and compensation for accident victims, whether they are dead, disabled, or injured. The compensation paid by PT KAI Commuter Indonesia is a premium paid by passengers managed by the insurance company, namely PT Jasa Raharja. However, in practice, it is still unclear in the laws and regulations and also the scope in the agreement with the insurance company.
REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING ON CONFISCATION OF ASSETS RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION M Dani Fariz Amrullah D; Dora Mustika; Ari Priyanto
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.378

Abstract

Corruption is an urgent problem that must be addressed immediately in order to achieve healthy economic growth. Various records show an increase and development of corruption models that occur. The mechanism for enforcing the law on corruption is something that must be considered because it ensures its implementation is correct, fair, there is no arbitrariness and no abuse of power. Corruption crimes when viewed from Islamic criminal law are included in jarimah. Jarimah or Jinayah comes from the word jarama-yajrimu-jarimatan, which means "to do" and "to cut", and is specifically used limited to "sinful acts" or "hated acts". The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach.Normative Legal Research is a research method carried out by analyzing library materials or secondary data consisting of legal texts, court decisions, official documents and other legal literature..The mechanism for confiscation of assets resulting from corruption is currently based on Article 18 letter (a) of Law Number 31 of 1999 which was later updated through the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (UU PTPK). Meanwhile, in the context of efforts to return assets, it can be done through a civil lawsuit mechanism, which is regulated in Article 32 to Article 38 of Law Number 31 of 1999 which was updated through Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. It is hoped that in the formulation policy regarding the confiscation of assets resulting from corruption, it will be guided by and refer to the civil forfeiture system used in the United Nations Convention Against Corruption in returning assets resulting from corruption by providing an obligation to reverse the burden of proof to the suspect (defendant). So that the civil lawsuit facility becomes a very effective means in order to return state losses.
Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Hukum Adat Lampung: Perspektif Restorative Justice di Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara Yasril Kausar Hidayah; Kasmawati; Dora Mustika; Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8850

Abstract

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Salah satu bentuk implementasi hukum adat tersebut terlihat pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, mengkaji penerapannya terhadap masyarakat non-Lampung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kepolisian, pelaku kecelakaan, serta keluarga korban yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan damai berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk penguatan moral dan sosial. Mekanisme tersebut mampu memulihkan hubungan sosial, mencegah konflik lanjutan, serta mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang menempatkan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat Lampung dapat diterapkan terhadap masyarakat non-Lampung berdasarkan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sepanjang memperoleh persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, penerapan hukum adat memiliki batasan, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum positif.
Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Alat Mesin Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dalam KUHPerdata Kadek Nanda Saputra; Dewi Septiana; Dora Mustika; Sepriyadi Adhan S; Dinda Anna Zatika
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9139

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah perjanjian antara petani sebagai penyewa dan pengelola taksi Alsintan sebagai pemberi sewa, yang dibuat tanpa dokumen tertulis dengan pembayaran sewa dilakukan setelah petani panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian, kekuatan mengikat para pihak, serta kekuatan pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan Live Case Study. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata. Dalam hal pembuktian, perjanjian tersebut hanya mengandalkan kepercayaan para pihak sehingga sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disaksikan oleh para saksi guna memperkuat pembuktian.
Co-Authors Aditya Permana Aditya Permana Agustin MR, Yennie Ahmad Thoriq Zulfikar Ahmad Zazili Akbar Rayhan Nugroho Al Queena Belqiis Alya Nabila Amanda, Novia Ari Priyanto Azizah Debi Safitri Cynthia Louren Natalia Depri Liber Sonata Depri Liber Sonata Dewi Septiana Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati Dinda Anna Zatika Dita Febrianto Dita Febrianto Dita Febrianto Elfia Tri Afrilia Elly Nurlaili Elly Nurlaili Fadhila Awal Ramadhani Faiza Attallah Herlian Harsa Wahyu Ramadhan Ilhami Sefira Lestari Jacinda Syarlynadira Jennifer Tantyanna Mardian Jesica Jessen Marbun Josefa Margareth Sibuea Kadek Nanda Saputra Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kelvin Akhmad Kuranii Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Kusuma Wardani, Yulia Loisa Yasmine Imanuela Br Depari M Dani Fariz Amrullah D M Dani Fariz Amrullah D M Riefki Apriansyah S M. Rhevo Taureandhia M. Wendy Trijaya M. Wendy Trijaya Made Widhiyana Maheswari Pavita Dayana Dayana Maureen Asikin Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Moh. Wendy Trijaya Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Havez Mutia Lingga Juarsyah Nenny Dwi Ariani Nenny Dwi Ariani Novia Dwi Ramadhanella Nunung Rodliyah Primadi, Lingga Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi Ricco Andreas Rilda Murniati Rilda Murniati Rilda Murniati Rio Aditya Nugraha Rohaini Rohaini Ronaldo Nababan Sabila Faza Fariha Salsabila Nazhwa Anindya Sari, Tri Sinta Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Seisilia Simamora Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan Sepriyadi Adhan S Shanaya Azzahra Ariputri Shyfa Shafira Putri Dema Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Tata Julian Putri Trijaya, M. Wendy Uswatun Hasanah Wendy Trijaya Yasril Kausar Hidayah Yennie Agustin Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid Yennie Agustin MR Yennie Agustin MR Yuli Kasmarani Yulia Kusuma Wardani