Articles
Law Enforcement Against Foreign Nationals as Perpetrators of Online Lending
Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi;
Sugiartha, I Nyoman Gede;
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35912/jihham.v5i2.6372
Purpose: This study analyzes the legal regulation of foreign nationals within the Indonesian legal system and the sanctions imposed on them as perpetrators of online lending activities. Research Methodology: This research employs a normative legal approach using statutory, conceptual, and case analyses. Legal materials are examined qualitatively through literature review and deductive reasoning. Results: The findings show that foreign nationals are recognized as legal subjects under the principle of territorial jurisdiction and are subject to Indonesian law when conducting legal acts within its territory. Sanctions for involvement in online lending may include civil liability for breach of contract and unlawful acts under the Civil Code, criminal penalties, and administrative measures such as immigration sanctions. Conclusions: Indonesian positive law provides a sufficient legal framework to impose civil, criminal, and administrative sanctions on foreign nationals engaged in online lending. However, enforcement remains limited by practical constraints. Limitations: This study focuses on existing regulations and court decisions and does not examine international legal cooperation mechanisms in depth. Contributions: This study contributes to the literature by offering an integrated analysis of the legal position of foreign nationals in Indonesia’s online lending regulation.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial
Desak Made Widiantari Indira Jyoti;
Kade Richa Mulyawati;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i2.5065
Body Shaming merupakan bentuk penghinaan terhadap citra tubuh yang berdampak pada gangguan psikologis dan semakin marak seiring pesatnya perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran cepat dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Body Shaming sebagai kekerasan psikis serta bentuk perlindungan hukum bagi korban di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Body Shaming memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta diatur secara normatif dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP, Pasal 436 KUHP baru, dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk perbuatan melalui media elektronik. Perlindungan hukum bagi korban meliputi perlindungan preventif berupa edukasi dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan kesadaran masyarakat guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban Body Shaming.
Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar
Komang Krisna Prema;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4245.120-124
Pentingnya suatu pembahasan mengenai perlindungan anak pada Kabupaten Gianyar sebagai contoh wilayah layak anak tingkat nasional didasarkan atas pemenuhan hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini guna mengungkap efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumen hukum. Dalam mengangkat permasalahannya data dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk diskriptif. Hasil temuan mengungkapkan efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dengan menyiapkan program-program yang diutamakan untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam
I Made Ary Supartawan;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6034.52-58
Tindak pidana penjarahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang terangkum pada Pasal 363 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat keadaan tertentu seperti gempa bumi. Rumusan permasalahan ini, 1) Bagaimana kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana? dan 2) Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP pihak yang berwenang menangkap berdasarkan bukti, masa waktu yang cukup dan sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dikenakan 7 tahun penjara. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah sebaiknya aturan mengenai tindak pidana penjarahan ditingkatkan kembali, dari segi sanksinya agar memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjarahan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Putu Wisesa Sagara;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6036.118-124
Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan? Metode penelitian ini yakni hukum normatif. Hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2 beserta pasal 49 ayat 1. Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tetap memperhatikan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai hak asasi manusia.
Pertanggungjawaban Pemilik Gedung Mall atas Kerusakan Gedung Hingga Pengunjung Mall Meninggal Dunia
Eka Andrean Ramadhan;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5057.231-236
This study aims to analyze and describe the regulations for criminal liability of mall building owners for building damage that causes mall visitors to die and criminal sanctions that ensnare mall building owners. The research method used is normative legal research, this writing study is based on legal materials and literature, which are the stages in obtaining legal rules or norms. The analysis of legal materials is a descriptive-analytical analysis. The results of the study indicate that the responsibility of building owners has been listed in the civil law code where the owner must be responsible if the building collapses causing people to become victims, so they must carry out maintenance and maintenance of the building so that there is no damage that causes the collapse of the mall building.
Faktor Penyebab Kecelakaan di Jalur Hijau Denpasar-Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
I Wayan Bagas Surya Adi Pratama;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5060.249-255
Accidents happen almost every time. Various factors are the cause of accidents, of course each region has its own factors but in general it can be influenced by various things like most cases. Various efforts were made, such as using special helmets for motorcycle riders, and using seat belts for car drivers, but there are still many traffic accidents until now. This study aims to analyze and describe the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. The number of vehicles that are so many today in Indonesia. In discussing this problem, the author uses an empirical legal research approach. Based on the results of the study, it can be seen that the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. Efforts to reduce the number of accidents by analyzing the data on the causes of accidents and also the various obstacles that are difficult to reduce the number of accident cases that occur by reviewing from various sources. Then efforts such as socializing about driving standards, obeying traffic regulations, repairing and adding facilities for safety and comfort for motorists.
Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar
Ni Kadek Nisa Alfiyana;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu WIdyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5063.269-274
Bullying is an action taken by someone to attack someone not only physically but also psychologically. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that someone, especially among students, is easy to do bullying which is mostly caused by promiscuity, lack of attention from parents and a free environment. This study aims to analyze and describe the criminology of violent acts of bullying among students. The research method used is Empirical Law research using the applicable legislation approach and goes directly to the field to conduct research. The results of this study indicate that bullying is caused by internal factors originating from oneself and external factors originating from promiscuity in the surrounding environment. Criminal sanctions against perpetrators of bullying are ensnared by law Article 80 paragraph (1) Jo which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran
Novitasari Kusuma Dewi;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281
Marriages that occur between foreign nationals and Indonesian citizens are mixed marriages. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that mixed marriages occur which involve differences in nationality between partners. Based on this, this study aims to analyze and describe the regulation of the citizenship status of children from mixed marriages and registration of citizenship of children from mixed marriages. The method used in this study is normative law that uses a statutory approach and analysis of legal concepts derived from the literature. The results of this study indicate that the regulation of the citizenship status of children resulting from mixed marriages is regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Children resulting from mixed marriages have the right to declare and choose their citizenship no later than 3 (three) years after turning 18 (eighteen) years old or already married. The procedure for registering children resulting from mixed marriages must be registered in writing in the Indonesian language by a legal guardian or parent. Registration is done online through the pewarganegaraan.ahu.go.id website or by submitting complete requirements to the President of the Republic of Indonesia inside or outside the territory of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights.
Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Nyoman Sutama
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Due to the development of law, legal assistance activities especially for the people that were not able to lay in law as well as the more widely in the community, which is now already so developed in Indonesia. As for the laws that regulate clearly about legal aid is law number 16 of the year 2011. Therefore, the formulation of the problem of this thesis are: 1) how the post position of legal aid (Posbakum) in providing service in PTUN Denpasar, 2) is the function of granting legal aid service in Denpasar PTUN. Research methods used to answer the problems is the normative method, a method that uses a variety of legal research legal materials of primary and secondary legal materials such as legislation, legal theory, and can be either the opinions of scholars. Based on the above research, it is very helpful to every person to obtain legal aid in legal proceedings to obtain justice. In this study the authors raised the existence of legal aid Post title (Posbakum) in the courts of the country of Denpasar.