Articles
Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar
Komang Krisna Prema;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4245.120-124
Pentingnya suatu pembahasan mengenai perlindungan anak pada Kabupaten Gianyar sebagai contoh wilayah layak anak tingkat nasional didasarkan atas pemenuhan hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini guna mengungkap efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan teknik studi dokumen hukum. Dalam mengangkat permasalahannya data dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk diskriptif. Hasil temuan mengungkapkan efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dengan menyiapkan program-program yang diutamakan untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam
I Made Ary Supartawan;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6034.52-58
Tindak pidana penjarahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang terangkum pada Pasal 363 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat keadaan tertentu seperti gempa bumi. Rumusan permasalahan ini, 1) Bagaimana kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana? dan 2) Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP pihak yang berwenang menangkap berdasarkan bukti, masa waktu yang cukup dan sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dikenakan 7 tahun penjara. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah sebaiknya aturan mengenai tindak pidana penjarahan ditingkatkan kembali, dari segi sanksinya agar memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjarahan.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Putu Wisesa Sagara;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6036.118-124
Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan? Metode penelitian ini yakni hukum normatif. Hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2 beserta pasal 49 ayat 1. Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tetap memperhatikan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai hak asasi manusia.
Pertanggungjawaban Pemilik Gedung Mall atas Kerusakan Gedung Hingga Pengunjung Mall Meninggal Dunia
Eka Andrean Ramadhan;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5057.231-236
This study aims to analyze and describe the regulations for criminal liability of mall building owners for building damage that causes mall visitors to die and criminal sanctions that ensnare mall building owners. The research method used is normative legal research, this writing study is based on legal materials and literature, which are the stages in obtaining legal rules or norms. The analysis of legal materials is a descriptive-analytical analysis. The results of the study indicate that the responsibility of building owners has been listed in the civil law code where the owner must be responsible if the building collapses causing people to become victims, so they must carry out maintenance and maintenance of the building so that there is no damage that causes the collapse of the mall building.
Faktor Penyebab Kecelakaan di Jalur Hijau Denpasar-Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
I Wayan Bagas Surya Adi Pratama;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5060.249-255
Accidents happen almost every time. Various factors are the cause of accidents, of course each region has its own factors but in general it can be influenced by various things like most cases. Various efforts were made, such as using special helmets for motorcycle riders, and using seat belts for car drivers, but there are still many traffic accidents until now. This study aims to analyze and describe the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. The number of vehicles that are so many today in Indonesia. In discussing this problem, the author uses an empirical legal research approach. Based on the results of the study, it can be seen that the factors causing accidents on the Denpasar-Gilimanuk green line in Melaya District, Jembrana Regency. Efforts to reduce the number of accidents by analyzing the data on the causes of accidents and also the various obstacles that are difficult to reduce the number of accident cases that occur by reviewing from various sources. Then efforts such as socializing about driving standards, obeying traffic regulations, repairing and adding facilities for safety and comfort for motorists.
Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar
Ni Kadek Nisa Alfiyana;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu WIdyantara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5063.269-274
Bullying is an action taken by someone to attack someone not only physically but also psychologically. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that someone, especially among students, is easy to do bullying which is mostly caused by promiscuity, lack of attention from parents and a free environment. This study aims to analyze and describe the criminology of violent acts of bullying among students. The research method used is Empirical Law research using the applicable legislation approach and goes directly to the field to conduct research. The results of this study indicate that bullying is caused by internal factors originating from oneself and external factors originating from promiscuity in the surrounding environment. Criminal sanctions against perpetrators of bullying are ensnared by law Article 80 paragraph (1) Jo which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran
Novitasari Kusuma Dewi;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281
Marriages that occur between foreign nationals and Indonesian citizens are mixed marriages. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that mixed marriages occur which involve differences in nationality between partners. Based on this, this study aims to analyze and describe the regulation of the citizenship status of children from mixed marriages and registration of citizenship of children from mixed marriages. The method used in this study is normative law that uses a statutory approach and analysis of legal concepts derived from the literature. The results of this study indicate that the regulation of the citizenship status of children resulting from mixed marriages is regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Children resulting from mixed marriages have the right to declare and choose their citizenship no later than 3 (three) years after turning 18 (eighteen) years old or already married. The procedure for registering children resulting from mixed marriages must be registered in writing in the Indonesian language by a legal guardian or parent. Registration is done online through the pewarganegaraan.ahu.go.id website or by submitting complete requirements to the President of the Republic of Indonesia inside or outside the territory of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights.
Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Nyoman Sutama
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Due to the development of law, legal assistance activities especially for the people that were not able to lay in law as well as the more widely in the community, which is now already so developed in Indonesia. As for the laws that regulate clearly about legal aid is law number 16 of the year 2011. Therefore, the formulation of the problem of this thesis are: 1) how the post position of legal aid (Posbakum) in providing service in PTUN Denpasar, 2) is the function of granting legal aid service in Denpasar PTUN. Research methods used to answer the problems is the normative method, a method that uses a variety of legal research legal materials of primary and secondary legal materials such as legislation, legal theory, and can be either the opinions of scholars. Based on the above research, it is very helpful to every person to obtain legal aid in legal proceedings to obtain justice. In this study the authors raised the existence of legal aid Post title (Posbakum) in the courts of the country of Denpasar.
Diversi terhadap Pelaku Pembuangan Orok Bayi oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)
Ni Putu Lalitha Candra Laksmi;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This journal is titled Diversion Against Actors Disposing Baby Orok by Children Like adults, children as perpetrators of crimes will also experience a legal process that is identical to adults who commit criminal acts, the meaning of identical words here means almost the same, different only time period and how to handle it. Diversion is the transfer or transfer of the judicial process into an alternative process of settlement of cases, namely through deliberations of recovery or mediation. The problem 1 what is the Judge's consideration for deciding Diversion on Children as Actors? And 2 what is the criminal sanction inflicted on children as perpetrators of criminal offenses by babies? The approach to the problem used in this study, this study uses a type of normative legal research called doctrinal legal research. The problem approach in this research is carried out by using the legislative approach method by examining all laws and regulations relating to the relevant legal events, conceptual approaches that move from the views and doctrines that develop in law, and case approach. Judge's consideration in determining the diversity of perpetrators of childbirth disposal by children, this case is found in case No. 18/Pid.SusAnak/2016/PN.Dps, children are given the opportunity to correct mistakes and be returned to their parents to be guarded and guided and to be fostered so that the child does not do the deed again.
Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online
Pande Putu Rastika Paramartha;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Putu Gede Seputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Online gambling is a phenomenon that cannot be denied and is found in the community. In promoting online gambling, site owners usually advertise their online gambling sites to internet. Because this is the dissemination and development of online gambling sites is growing rapidly. From the above background, the problem can be formulated as follows: How is the regulation of criminal sanctions against the installer and promotion of online gambling advertisements and What are the criminal sanctions against the installer and promotion of online gambling advertisements The research method used is the type of normative research that is the type of research by conducting its assessment based on legal materials from the prevailing literature and legislation. The legal arrangements for advertisers and promotions of online gambling are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in article 27 paragraph 2 which reads: "Everyone intentionally and without rights distributes and or electronic documents containing gambling "Criminal sanctions against advertising and promotion of online gambling advertisements are regulated in article 45 paragraph 1 of Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely criminal penalties with a maximum of 6 (six) years and or a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 . (one billion rupiah).