Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unram Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Buana Ilmu Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law JHR (Jurnal Hukum Replik) Legal Spirit Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Binamulia Hukum Journal of Strafvodering Indonesian
Muhamad Abas
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 170 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 170 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik) Leonardo Norandi Sitorus; Deny Guntara; Muhamad Abas
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18993

Abstract

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiyaan, Korban.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL Nurhayati, Indah; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual dan pertanggungjawaban pelaku. Kemudian menganalisis kondisi-kondisi kebergantungan dilihat dari motif kronologi kasus. Metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara tiga orang korban, hasil penelitian didapatkan bahwa adanya tindak pelecehan sesksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan bagi para korban, akan tetapi di PT.Plasess Indonesia tidak terdapat perlindungan pelecehan seksual bagi para pekerja wanita yang mengalami pelecehan seksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual menyebutkan bahwa penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik berupa sanksi pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan di PT.Plasess Indonesia sendiri tidak ada sanksi khusus untuk pelaku pelecehan seksual maupuan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual sebagai mana yang tertera dalam PKB (perjanjian kerja Bersama).
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike; Al Naupal, Raden Hisyam
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 1 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v8i1.3717

Abstract

Democracy in the government system is very dependent on the General Election (Pemilu) mechanism which upholds the principles of transparency and equality, where elections are an important instrument to accommodate people's aspirations and ensure the change of power in a dignified manner. However, the dirty practice that often surrounds the democratic process is the phenomenon of Money Politics or Transactional Politics, which can be defined as a systematic effort to influence voter preferences through material compensation, whether in the form of cash, goods or promises of economic value. This practice can significantly weaken the true essence of democracy, namely popular sovereignty. The Indonesian government has anticipated this problem through comprehensive legal instruments, namely regulations related to Money Politics which are contained in a number of laws, especially Law no. 7 of 2017 concerning Elections and Law no. 10 of 2016. Specifically, Article 523 regulates forms of Money Politics violations in three critical phases: the campaign period, the quiet period, and during voting, with legal consequences that have been explicitly formulated in the regulation, aimed at preventing practices that can distort democratic process and undermine the integrity of general elections
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Rifky Alfarez, Dewa; Gagarin Akbar, Muhamad Gary; Abas, Muhamad
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3646

Abstract

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.
PENGARUH DAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT : Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ariani, Taufiqoh Bina; Setiady, Tri; Abas, Muhamad; Budi Santoso, Imam
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i3.26136

Abstract

The work of the Corporate Social Obligation organization is required in the financial success of the local region in order to aid the community's economy, which combines diverse points of view. so that business in society is not perceived as a danger to the environment and solely has an interest in obtaining profit. The effect of the Corporate Social Responsibility program must be accountable in strengthening the community's economy, according to Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The author poses the following questions: "How does the Company's Corporate Social Responsibility Influence in Improving Community Welfare?" and "What is the Role of Company Corporate Social Responsibility as Corporate Responsibility in Building the Community's Economy?" This is an issue that must be addressed. The research approach used in this study is normative writing with qualitative methodologies, with some normative law concerns. The use of a company's corporate social responsibility idea not only improves the company's reputation, but it must also be able to deliver advantages to the nation's people across all sectors and the economy.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENTINGNYA TRANSPORTASI UMUM DAN OPTIMALISASI TRAYEK ANGKUTAN DI KABUPATEN KARAWANG Anwar Hidayat; Muhamad Abas2
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9932

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transportasi umum dan optimalisasi trayek angkutan di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif dengan masyarakat, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama program adalah memberikan edukasi mengenai manfaat transportasi umum yang ramah lingkungan, efisien, dan inklusif, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan penataan trayek. Melalui pendekatan partisipatif, program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta sebesar 65% tentang pentingnya perencanaan trayek berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, pembentukan kelompok kerja tingkat desa dan pengembangan modul edukasi menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan program. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi dan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan trayek dan layanan transportasi umum di Kabupaten Karawang. Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Adyan Lubis; Muhamad Abas; Leonardo Sitorus; Alvian Ramdhani; R Hisyam Al Naupal
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9940

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusussebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurangmampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadapbantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (stateresponsibility). Asas dari negara hukum mengandung prinsip “Equality Before The Law”(atau kedudukan yang sama dalam hukum) dan “Presumption Of Innocence”(atausering disebut prinsip praduga tak bersalah), merupakan pilar utama dari bangunannegara hukum (stated law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya(supremacy of law) Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social stratum).
POSITION OF JOINT PROPERTY IN POLYGAMOUS MARRIAGES REVIEWED IN THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW Fiqrie, Okky Faitzal; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6132

Abstract

This research highlights the legal complexity related to the division of joint assets in marriage, both in the context of monogamy and polygamy, with a focus on the provisions of Article 35 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 and Article 65 paragraph (1) point (b) of Law No. 16 2019. Through a normative juridical approach and analytical descriptive methods, this research examines how assets obtained during marriage are recognized as joint assets without considering individual contributions, as well as the implications of the division of assets in polygamous marriages where each wife is entitled to a fair share according to Islamic law. Implementation of this law requires in-depth understanding and consistent enforcement from the relevant parties to ensure justice and harmony within the family.Keywords: Joint Property, Polygamy, Islamic Law
LEGAL ANALYSIS OF CHILD PROTECTION AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES IN INDONESIA Izdihar, Naufal; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6012

Abstract

As the times advance, cases of children as casualties of sexual viciousness are expanding day by day and very some children are included as culprits of sexual viciousness carried out like grown-ups, this has ended up a unused questioning that stresses numerous parties. This investigate points to discover out how the Child Security Law and the Adolescent Criminal Equity Framework are directed in cases of children as culprits of sexual viciousness and what components can trigger children to commit criminal acts of sexual savagery. This inquire about employments a sort of standardizing juridical inquire about strategy utilizing a few approaches, namely the statutory approach, the case approach additionally employing a comparative approach. The discoveries in this inquire about appear that the control of children as culprits of sexual savagery has not been completely controlled in statutory directions and there's a require for a survey of the age limits for children both within the Child Assurance Law and the Juvenile Criminal Equity Framework, seeing that there's a move in children's mentality at this time. . There are variables that impact children to gotten to be culprits of sexual savagery, specifically need of parental supervision, the impact of globalization, negligible devout instruction and natural variables. The conclusion in this case is that preoccupation can be endeavored in the event that the greatest criminal term is 7 a long time, but in cases of sexual viciousness it cannot be carried out, at that point detainment will be forced as a final resort.Keywords : Children; Sexual Violence; Legal Protection; Criminal Acts.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF EMBAGLEY OF RENTAL CARS IN CONNECTION WITH ARTICLE 372 OF THE CRIMINAL CODE (Case Study at Wulan Rent Car) Patul Mudin, Arip; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6131

Abstract

Every criminal act cannot be separated from a series of causes and effects. Legal events that conflict with statutory regulations always cause harm to other people. Criminal accountability is intended to determine the condition of a perpetrator of a criminal act, whether or not the perpetrator can be punished for the criminal act he committed, in this case namely the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code. The issues raised are  What is the criminal responsibility for the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car and what criminal sanctions are applied to the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car. The research method used is qualitative using an empirical juridical approach because it examines actual legal events directly. Criminal responsibility is fundamental for compensating for losses incurred by victims of criminal acts of embezzlement, namely by being accountable before the law by bearing the legal consequences that they must undergo because this is within the authority of law enforcement officials and compensating for losses suffered by victims of criminal acts of embezzlement. victims of criminal acts worth of lost objects. determined. Settlement of compensation must also be carried out through a court decision in the criminal field which has permanent legal force.Keywords: Criminal Liability, Crime, Embezzlement.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Kholik Abdul Majid, Luky Ade Ahmad Fauzan Adimu, Siva Rizkia Adinda Silvia Febrianty Adyan Lubis Adyan Lubis Adyan Lubis Agusra Agustian, Muhammad Ryo Ahmad Sopian Sauri Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Aidina, Fitria Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Al Naupal, Raden Hisyam Ali Abdulah Alvian Ramdhani Amarulazhar, Amar Amri, Qoonitah Ana Ximenes Sousa Andini Putri Andri Susanto Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Ariani, Taufiqoh Bina Arif Wicaksono Arihi, La Ode Safiun Arma Sentia Putri, Renalda Asnanda, Anggraeni Astri Safitri Nurdin Aulia, Salvia Nur Budi Santoso, Imam Cindya Putri Paembonan Dahrul Manalu Darsono, Ahmad Bagas Dwi Delvira Ayu Deny Guntara deny guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Destia Ayuning Thias Deswita, Wa Ode Awalia Desyifa Nurhidayah Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dewi, Merliana Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Dian Widyaningrum, Dian Didiek Kurnia Dwi Permata, Sagita Embang Herlambang Erathon , Pascal Azka Erathon Ethan Lim kong Farhan Asyahadi Farhan Asyahadi Farhan Asyhadi Farhan, Zatmika Nur Fatonah Fatonah Fauzan, Rafli Akmal Fauzi, Muhammad Iqbal Fazri Editiya Mahardika Fiqrie, Okky Faitzal Firman Aji Pamungkas Gagarin Akbar, M. Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad - Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gary Gagarin Akbar Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gunawan, Edwin Guntara, Denny - Guntara, Deny Guntara, Deny - Haetami, Vikri Hariri, Mochammad Sofyan Hendiko Siregar, Piki Hendri Gunawan Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Indah Nurhayati Indra Sibagariang Insan Supriyatin Intan Alpidoh Irawan, Surya Irma Garwan Irma Yuningsih Ismail Ismail, Naufal Ismayanti, Eli Iswandi, Erik Izdihar, Naufal Jannus Manurung Jihan Alfadia Kasnianti Khoirul Ummam Leonardo Norandi Sitorus Leonardo Sitorus Lestari, Nopita Lia - Listiana LIA AMALIA Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lidya Nuraeni Lidya Nuraeni Lilis Setiani Listiono listiono Listiyono Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Luwih Damar Luluk Sugiyarto M. Gary Gagarin Akbar Maharani, Raden Bella Bintang Mahmudi, Afrizal Manurung, Jetro - Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Mega Agrianty, Firly Michael Putra Panjaitan Minetha, Adelli Ritza Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Moh. Shofi Anan Monica Dian Ekasari Muhamad Jiia Fauzi Muhammad Fakhrurrozi Muhammad Gary Gagarin Akbar Nanik Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Narya, Narya Suryadi Naufal, Raden Hisyam Al Nawawi, Ahmad - Nopianti, Wike Nova Desi Ratnasari Nuraeni, Rini Nurahmad, Silvi Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurfadilah, Intan Elga Padilah, Muhamad Patul Mudin, Arip Pebriyani, Pebriyani Pratama, Raka Indra Pratiwi, Dwi Nuraeni Purwana, Dalih Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia R Hisyam Al Naupal Raden Lita Nur Elita Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Rende, Alimulya Rifky Alfarez, Dewa Robby Setiawan Rosdiana Dewi, Elvira Rr. Winarti Pudji Lestari Rr. Winarti Pudji Lestari S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadjat, Rizki Safitri Mudriyani, Ajeng Sakum, Sakum Sanih, Sanih Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Sarnely Uge Sartika Dewi Sartika Dewi Sartika Dewi Septian, Fazrian Siahaan, Holmen Sidabutar, Octaviana Sihabillah, Ahlan Siska Mariza Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sopyan Sopyan Suhirnan Supriatna, Yayat Susanti, Depi Susi Susilawati Suyono Sanjaya Syarif, Soultan Tanti Alfareza Herdianti Targana, Tatang Tatang Targana Tatang Targana Taufik Caniago Tianing, Ebeng Tri Setiady, Tri Uge, Sarnely Ulandari, Mega Ummam, Khoirul Vironika, Tiyas Wa Ode Riyan Ridayanti Wahyu Danang Setiadi Wahyu Hidayat Wahyu Koswara Wahyu Mulyandaru Wakono, Nur Wawan Indra R. Widasari, Widasari Wike Nopianti Wike Nopianti Wulan Cahya Ningrum Yuniar - Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yustya Laraswati Yusuf Rizki Zaenury, Ahmad Goza Zarisnov Arafat Zarisnov Arafat Zatmika Nur Farhan