Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unram Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Buana Ilmu Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law JHR (Jurnal Hukum Replik) Legal Spirit Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Binamulia Hukum Journal of Strafvodering Indonesian Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Strafvordering Indonesian
Muhamad Abas
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 174 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 174 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike; Al Naupal, Raden Hisyam
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 1 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v8i1.3717

Abstract

Democracy in the government system is very dependent on the General Election (Pemilu) mechanism which upholds the principles of transparency and equality, where elections are an important instrument to accommodate people's aspirations and ensure the change of power in a dignified manner. However, the dirty practice that often surrounds the democratic process is the phenomenon of Money Politics or Transactional Politics, which can be defined as a systematic effort to influence voter preferences through material compensation, whether in the form of cash, goods or promises of economic value. This practice can significantly weaken the true essence of democracy, namely popular sovereignty. The Indonesian government has anticipated this problem through comprehensive legal instruments, namely regulations related to Money Politics which are contained in a number of laws, especially Law no. 7 of 2017 concerning Elections and Law no. 10 of 2016. Specifically, Article 523 regulates forms of Money Politics violations in three critical phases: the campaign period, the quiet period, and during voting, with legal consequences that have been explicitly formulated in the regulation, aimed at preventing practices that can distort democratic process and undermine the integrity of general elections
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Rifky Alfarez, Dewa; Gagarin Akbar, Muhamad Gary; Abas, Muhamad
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3646

Abstract

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.
PENGARUH DAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT : Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ariani, Taufiqoh Bina; Setiady, Tri; Abas, Muhamad; Budi Santoso, Imam
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i3.26136

Abstract

The work of the Corporate Social Obligation organization is required in the financial success of the local region in order to aid the community's economy, which combines diverse points of view. so that business in society is not perceived as a danger to the environment and solely has an interest in obtaining profit. The effect of the Corporate Social Responsibility program must be accountable in strengthening the community's economy, according to Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The author poses the following questions: "How does the Company's Corporate Social Responsibility Influence in Improving Community Welfare?" and "What is the Role of Company Corporate Social Responsibility as Corporate Responsibility in Building the Community's Economy?" This is an issue that must be addressed. The research approach used in this study is normative writing with qualitative methodologies, with some normative law concerns. The use of a company's corporate social responsibility idea not only improves the company's reputation, but it must also be able to deliver advantages to the nation's people across all sectors and the economy.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENTINGNYA TRANSPORTASI UMUM DAN OPTIMALISASI TRAYEK ANGKUTAN DI KABUPATEN KARAWANG Anwar Hidayat; Muhamad Abas2
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9932

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transportasi umum dan optimalisasi trayek angkutan di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif dengan masyarakat, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama program adalah memberikan edukasi mengenai manfaat transportasi umum yang ramah lingkungan, efisien, dan inklusif, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan penataan trayek. Melalui pendekatan partisipatif, program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta sebesar 65% tentang pentingnya perencanaan trayek berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, pembentukan kelompok kerja tingkat desa dan pengembangan modul edukasi menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan program. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi dan kearifan lokal mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan trayek dan layanan transportasi umum di Kabupaten Karawang. Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA, SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Adyan Lubis; Muhamad Abas; Leonardo Sitorus; Alvian Ramdhani; R Hisyam Al Naupal
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9940

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusussebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurangmampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadapbantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (stateresponsibility). Asas dari negara hukum mengandung prinsip “Equality Before The Law”(atau kedudukan yang sama dalam hukum) dan “Presumption Of Innocence”(atausering disebut prinsip praduga tak bersalah), merupakan pilar utama dari bangunannegara hukum (stated law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya(supremacy of law) Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social stratum).
POSITION OF JOINT PROPERTY IN POLYGAMOUS MARRIAGES REVIEWED IN THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW Fiqrie, Okky Faitzal; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6132

Abstract

This research highlights the legal complexity related to the division of joint assets in marriage, both in the context of monogamy and polygamy, with a focus on the provisions of Article 35 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 and Article 65 paragraph (1) point (b) of Law No. 16 2019. Through a normative juridical approach and analytical descriptive methods, this research examines how assets obtained during marriage are recognized as joint assets without considering individual contributions, as well as the implications of the division of assets in polygamous marriages where each wife is entitled to a fair share according to Islamic law. Implementation of this law requires in-depth understanding and consistent enforcement from the relevant parties to ensure justice and harmony within the family.Keywords: Joint Property, Polygamy, Islamic Law
LEGAL ANALYSIS OF CHILD PROTECTION AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES IN INDONESIA Izdihar, Naufal; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6012

Abstract

As the times advance, cases of children as casualties of sexual viciousness are expanding day by day and very some children are included as culprits of sexual viciousness carried out like grown-ups, this has ended up a unused questioning that stresses numerous parties. This investigate points to discover out how the Child Security Law and the Adolescent Criminal Equity Framework are directed in cases of children as culprits of sexual viciousness and what components can trigger children to commit criminal acts of sexual savagery. This inquire about employments a sort of standardizing juridical inquire about strategy utilizing a few approaches, namely the statutory approach, the case approach additionally employing a comparative approach. The discoveries in this inquire about appear that the control of children as culprits of sexual savagery has not been completely controlled in statutory directions and there's a require for a survey of the age limits for children both within the Child Assurance Law and the Juvenile Criminal Equity Framework, seeing that there's a move in children's mentality at this time. . There are variables that impact children to gotten to be culprits of sexual savagery, specifically need of parental supervision, the impact of globalization, negligible devout instruction and natural variables. The conclusion in this case is that preoccupation can be endeavored in the event that the greatest criminal term is 7 a long time, but in cases of sexual viciousness it cannot be carried out, at that point detainment will be forced as a final resort.Keywords : Children; Sexual Violence; Legal Protection; Criminal Acts.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF EMBAGLEY OF RENTAL CARS IN CONNECTION WITH ARTICLE 372 OF THE CRIMINAL CODE (Case Study at Wulan Rent Car) Patul Mudin, Arip; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6131

Abstract

Every criminal act cannot be separated from a series of causes and effects. Legal events that conflict with statutory regulations always cause harm to other people. Criminal accountability is intended to determine the condition of a perpetrator of a criminal act, whether or not the perpetrator can be punished for the criminal act he committed, in this case namely the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code. The issues raised are  What is the criminal responsibility for the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car and what criminal sanctions are applied to the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car. The research method used is qualitative using an empirical juridical approach because it examines actual legal events directly. Criminal responsibility is fundamental for compensating for losses incurred by victims of criminal acts of embezzlement, namely by being accountable before the law by bearing the legal consequences that they must undergo because this is within the authority of law enforcement officials and compensating for losses suffered by victims of criminal acts of embezzlement. victims of criminal acts worth of lost objects. determined. Settlement of compensation must also be carried out through a court decision in the criminal field which has permanent legal force.Keywords: Criminal Liability, Crime, Embezzlement.
LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST TRAFFIC ACCIDENT CRIMES LINKED TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION Ranisya Hadi, Vira; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6006

Abstract

To encourage economic development, technological progress, local government, state formation, administrative responsibility, and the safe and effective transportation of people and goods across the country, the federal government must fulfill its commitment to a highly developed transportation infrastructure. The purpose of this is to learn about incidents involving vehicles and seek efforts from law enforcement and the public to reduce the number of traffic accidents. Empirical Juridical Methodology is used in this research process and research specifications use analytical descriptive. The results of the research from the first problem formulation are, as a preventive measure, increasing supervision of road traffic and transportation such as facilities and infrastructure, infrastructure, and vehicle safety on the road and secondly, based on the law, criminal accidents are an incident caused by unintentional, negligent and careless driving by a perpetrator. The author concludes that in efforts to enforce traffic laws, there needs to be awareness and an important role for the government, as well as law enforcers, to participate in encouraging the public to be more aware when driving and pay attention to whether vehicles are suitable for use or not. For perpetrators of traffic accident offenses there are sanctions that apply through Article 310, but in general in traffic accident cases the Restorative Justice method is often used because the incident is an Ordinary Offense. Keywords: Transportation; Traffic; Road Transport; Security.
Wasiat Wajibah dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi dan Implikasinya bagi Ahli Waris Non-Muslim Fauzan, Rafli Akmal; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5890

Abstract

This article aims to analyze the regulations regarding compulsory bequests (wasiat wajibah) in the Islamic inheritance system in Indonesia, particularly concerning non-Muslim heirs. The primary focus is to understand how Indonesian jurisprudence and regulations respond to and accommodate the inheritance rights of heirs of different religions. The methodology used in this research is a normative juridical approach, encompassing legislative analysis, case law, and examination of legal documents such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Supreme Court decisions. The findings reveal that although traditional Islamic legal sources like the Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas have not yet accommodated compulsory bequests for non-Muslim heirs, the development of Indonesian jurisprudence has begun to recognize these rights. Supreme Court rulings, such as Decision Number 368 K/Ag/1995 and Number 51 K/Ag/1999, have paved the way for the acknowledgment of compulsory bequests to non-Muslim heirs. These decisions indicate the judges' efforts to balance justice and equality in a pluralistic society. The regulation of compulsory bequests in Indonesia has experienced significant development by including non-Muslim heirs in the inheritance scheme through compulsory bequests. This reflects the adaptation of Islamic law to the evolving social context and demonstrates the commitment of Indonesian judicial institutions to interpreting the law in a more inclusive and equitable manner. This jurisprudence is crucial for providing justice to all parties, regardless of religious differences, and showcases the flexibility of Islamic law in addressing contemporary societal needs.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Kholik Abdul Majid, Luky Ade Ahmad Fauzan Adinda Silvia Febrianty Adyan Lubis Adyan Lubis Adyan Lubis Agusra Ahlan Sihabillah Ahmad Bagas Dwi Darsono Ahmad Sopian Sauri Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Aidina, Fitria Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Al Naupal, Raden Hisyam Ali Abdulah Alvian Ramdhani Amarulazhar, Amar Amri, Qoonitah Andini Putri Andri Susanto Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Ariani, Taufiqoh Bina Arihi, La Ode Safiun Arisa Wongchai Arma Sentia Putri, Renalda Asnanda, Anggraeni Astri Safitri Nurdin Aulia, Salvia Nur Budi Santoso, Imam Cindya Putri Paembonan Dahrul Manalu Danang Irwanto Darsono, Ahmad Bagas Dwi Delvira Ayu Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara deny guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Destia Ayuning Thias Deswita, Wa Ode Awalia Desyifa Nurhidayah Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Dian Widyaningrum, Dian Didiek Kurnia Dwi Permata, Sagita Dwiana Prilly Larasati Embang Herlambang Erathon , Pascal Azka Erathon Farhan Asyahadi Farhan Asyahadi Farhan Asyhadi Farhan, Zatmika Nur Fatonah Fatonah Fauzan, Rafli Akmal Fauzi, Muhammad Iqbal Fazri Editiya Mahardika Fiqrie, Okky Faitzal Firman Aji Pamungkas Gagarin Akbar, M. Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gary Gagarin Akbar Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gunawan, Edwin Guntara, Denny - Guntara, Deny Haetami, Vikri Hanna Zahra Maharani Hilman Hariri, Mochammad Sofyan Hendri Gunawan Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Indah Nurhayati Indah Rahmalia Indra Sibagariang Insan Supriyatin Intan Alpidoh Irawan, Surya Irma Garwan Irma Yuningsih Ismail Ismail, Naufal Ismayanti, Eli Iswandi, Erik Izdihar, Naufal Jannus Manurung Jihan Alfadia Kasnianti Khoirul Ummam Leonardo Norandi Sitorus Leonardo Sitorus Lestari, Nopita Lia - Listiana Lia Amalia LIA AMALIA Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lidya Nuraeni Lidya Nuraeni Lilis Setiani Listiono listiono Listiyono Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Luwih Damar Luluk Sugiyarto M. Gary Gagarin Akbar Maharani, Raden Bella Bintang Mahmudi, Afrizal Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Mega Agrianty, Firly Mela Mustika Merliana Dewi Michael Putra Panjaitan Minetha, Adelli Ritza Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Moh. Shofi Anan Mohamad ArdinSuwandi Monica Dian Ekasari Muhamad Jiia Fauzi Muhammad Fakhrurrozi Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Ryo Agustian Nanik Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Narya, Narya Suryadi Naufal, Raden Hisyam Al Nawawi, Ahmad - Nopianti, Wike Nova Desi Ratnasari Nuraeni, Rini Nurahmad, Silvi Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurfadilah, Intan Elga Padilah, Muhamad Patul Mudin, Arip Pebriyani, Pebriyani Pratama, Raka Indra Pratiwi, Dwi Nuraeni Primawan Yunior Sanu Purwana, Dalih Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia R Hisyam Al Naupal Raden Lita Nur Elita Rafly, Muhammad Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Rende, Alimulya Rifky Alfarez, Dewa Robby Setiawan Rosdiana Dewi, Elvira Rr. Winarti Pudji Lestari Rr. Winarti Pudji Lestari S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadjat, Rizki Safitri Mudriyani, Ajeng Sakum, Sakum Sanih, Sanih Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Sarnely Uge Sartika Dewi Sartika Dewi Sartika Dewi Septian, Fazrian Sidabutar, Octaviana Siska Mariza Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sopyan Sopyan Suhirnan Supriatna, Yayat Susanti, Depi Susi Susilawati Suyono Sanjaya Syarif, Soultan Tanti Alfareza Herdianti Targana, Tatang Tatang Targana Tatang Targana Taufik Caniago Tianing, Ebeng Tri Setiady, Tri Uge, Sarnely Ulandari, Mega Ummam, Khoirul Vironika, Tiyas Wa Ode Riyan Ridayanti Wahyu Danang Setiadi Wahyu Hidayat Wahyu Koswara Wahyu Mulyandaru Wakono, Nur Wawan Indra R. Widasari, Widasari Wike Nopianti Wike Nopianti Wulan Cahya Ningrum Yuniar - Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yustya Laraswati Yusuf Rizki Zaenury, Ahmad Goza Zarisnov Arafat Zarisnov Arafat Zatmika Nur Farhan