Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unram Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Buana Ilmu Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law JHR (Jurnal Hukum Replik) Legal Spirit Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Binamulia Hukum Journal of Strafvodering Indonesian Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Strafvordering Indonesian
Muhamad Abas
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 174 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 174 Documents
Search

 14   15   16   17   18 
Analisis Pengaturan Pertanggung Jawaban Pembuangan Limbah Cair PT.Pindo Deli III di Kabupaten Karawang Lidya Nuraeni; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2728

Abstract

Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusaahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara deskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.
Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat : Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawang) Didiek Kurnia; Deny Guntara; Gary Gagarin Akbar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4530

Abstract

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai terobosan alternatif dalam sistem penanganan kasus pidana di Indonesia dengan mengedepankan keterlibatan semua pemangku kepentingan: pelaku, korban, negara dan komponen masyarakat. Paradigma ini menawarkan jalur penyelesaian di luar mekanisme pengadilan konvensional melalui proses dialog yang menghasilkan kesepakatan berkeadilan bagi seluruh pihak. Implementasi konsep ini secara formal dimulai dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA yang memperkenalkan konsep diversi. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif melibatkan koordinasi berbagai institusi penegak hukum. Studi ini melakukan analisis mendalam terhadap implementasi keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan regulasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan mengambil studi kasus spesifik pada Surat PenghentianNo: TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang dikeluarkan pada 27 Desember 2021. Lingkup penelitian mencakup evaluasi mekanisme penerapan serta batasan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dalam beragam jenis tindak pidana. Metodologi yang digunakan bersifat penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang.
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH PADA UU CIPTAKER TERKAIT PELAKSANAAN UPAH MINIMUMDI KABUPATEN KARAWANG Muhamad Abas; Primawan Yunior Sanu; Yuniar Rahmatiar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6171

Abstract

The protection of workers' rights, particularly concerning minimum wage (UM), has become a central issue in the evolving landscape of Indonesian labor law. This study is motivated by the elimination of sectoral minimum wages through Government Regulation No. 36/2021 and the enactment of the Omnibus Law (UU Ciptaker), which sparked widespread controversy, especially regarding the protection of workers' rights and the transparency of the legislative process. Grounded in the theories of the rule of law, human rights protection, and the principles of good governance, this research employs normative legal methods using a statute approach and literature study. Data collection was conducted through the examination of primary legal materials such as laws and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal sources including academic journals, legal books, and relevant scholarly articles. The data was analyzed qualitatively using a descriptive-analytical technique to interpret the legal implications of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. The findings reveal a misalignment between the objectives of the Omnibus Law and the implementation of workers' rights protections. Meanwhile, the Constitutional Court's decision offers a new perspective on the limitations of legislative authority, encouraging the separation of labor regulations from the Omnibus Law, and reinforcing constitutional guarantees for workers' rights. This decision has had a significant impact on wage policy, particularly in Karawang Regency, where the determination of minimum wage must now adhere to the principles of social justice, transparency, and respect for fundamental workers' rights, as subsequently implemented through the issuance of Minister of Manpower Regulation No. 16/2024 on the Determination of Minimum Wage for 2025. Overall, the Constitutional Court's decision strengthens the legal structure of Indonesian labor law, underscores the importance of the rule of law in protecting workers' rights, and marks a pivotal moment in the reform of labor regulations in line with social justice and human rights values.
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Perkara Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt) Lia Amalia; Mela Mustika; Muhamad Abas; Saprudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6195

Abstract

Arbitration as an alternative to resolving business disputes offers a fast, confidential, and final process, but this finality is limited by the provisions of Law Number 30 of 1999 which allows for cancellation under certain conditions. This normative legal research analyzes the legal basis for the cancellation of an arbitration award through a case study of the West Jakarta District Court Decision Number 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt. The results of the study show that cancellation is only permitted based on three limiting reasons in Article 70 of the Arbitration Law. In the case of PT Talkindo Selaksa Anugrah, the judge annulled the BANI decision based on the discovery of important hidden documents and the existence of trickery. The judge's considerations reflect the balance between maintaining the principle of finality of arbitration and upholding substantive justice, although the standard of proof applied is more flexible than international standards. The annulment of an arbitration award must still be seen as an extraordinary corrective mechanism that is applied strictly, without sacrificing the integrity of the arbitration process, because finality should not protect dishonest practices in dispute resolution.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG DALAM UPAYA PREVENTIF MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KARAWANG Muhamad Abas; Danang Irwanto; Sartika Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6223

Abstract

Corruption is a serious issue that has a broad impact on economic stability, social structures, and public trust. Karawang Regency, as a region with rapid economic growth, also faces a high risk of corruption. The Karawang District Prosecutor’s Office holds a strategic role in preventive efforts through various educational and supervisory programs. The research problem or main discussion in this study is how the Karawang District Prosecutor’s Office plays a role in preventing corruption crimes and whether the relationship between the legal structure, legal substance, and legal culture can support efforts to prevent corruption by the prosecutor's office. This research is normative legal research with a juridical-normative approach, encompassing statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through literature studies of legislation, prosecutorial policies, and relevant legal literature. Data analysis is carried out descriptively-analytically using legal interpretation techniques and comparative analysis. The research results show that the Karawang District Prosecutor’s Office has implemented various preventive strategies, such as the "Prosecutors Enter Schools" (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) Program, the "Prosecutors Guard Villages" (Jaksa Jaga Desa) Program, and the "Prosecutors as Fishermen's Friends" (Jaksa Sahabat Nelayan) Program. In addition, supervision of regional strategic projects is carried out to prevent abuse of authority. However, there are challenges such as limited human resources, lack of coordination between institutions, and low public legal awareness. By strengthening regulations, transparency, and accountability, it is expected that corrupt practices can be minimized and the integrity of government governance can be enhanced
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN DAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM Devi Arviani Arinta; Deny Guntara; Muhamad Abas; Arisa Wongchai
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6305

Abstract

Defamation through electronic media has become an increasingly complex issue amid the rapid development of information technology. Social media facilitates information dissemination but also opens opportunities for the misuse of freedom of expression that may harm others. Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (EIT Law) has sparked debate due to its ambiguous wording and potential misuse to suppress legitimate criticism. This research employs a normative juridical method by analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. Secondary data were obtained through literature studies and qualitatively analyzed to assess the legal certainty and compatibility of Article 27A with human rights principles, particularly freedom of expression. The findings indicate that Article 27A of the EIT Law remains weak both in its drafting and implementation, especially regarding the phrase "another person," which creates ambiguity and may criminalize public criticism. Such provisions risk being used as a tool of criminalization, contradicting the principle of legal certainty and democratic values guaranteed by the 1945 Constitution. Therefore, a more precise interpretation and revision of Article 27A are necessary to ensure consistency with the principles of legality, legal certainty, and the protection of freedom of expression. .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr) Dwiana Prilly Larasati; Deny Guntara; Muhamad Abas; Mohamad ArdinSuwandi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6626

Abstract

This study examines law enforcement mechanisms against the illegal distribution of drug solvents without medical prescription under Law No. 17 of 2023 concerning Health, analyzing the legal framework, enforcement challenges, and policy implications through Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr. The proliferation of illegal drug sales without medical prescription remains a persistent challenge in Indonesia, driven by factors including public demand for convenient access, cost considerations, and systemic weaknesses in pharmaceutical oversight, creating a critical gap between regulatory provisions and effective law enforcement implementation. Employing a normative legal research approach, this study analyzes positive law provisions, particularly Law No. 17 of 2023 concerning Health and relevant criminal law provisions, to evaluate the legal basis and enforcement mechanisms against unauthorized pharmaceutical distribution. Article 435 of Law No. 17 of 2023 provides a robust legal foundation for prosecuting both individual perpetrators and corporate entities involved in producing or distributing drug solvents without compliance with regulatory requirements. This study finds that Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr demonstrates the application of the ne bis in idem principle, ensuring defendants are not tried twice for the same criminal act. However, the case reveals significant structural weaknesses in the pharmaceutical regulatory and supervisory systems that continue to undermine effective enforcement. While law enforcement efforts against unauthorized drug distribution have commenced, current mechanisms remain insufficient without comprehensive systemic reform. The judiciary has correctly applied fundamental criminal law principles, yet enforcement success depends on strengthening digital oversight systems, harmonizing cross-sector regulations, and enhancing law enforcement capacity and digital forensics capabilities. This study contributes to legal scholarship by demonstrating the need for an integrated approach combining criminal prosecution, regulatory reform, and institutional capacity building, recommending that policymakers and law enforcement agencies prioritize modernizing pharmaceutical surveillance through digital systems, harmonizing regulations across relevant agencies, and developing specialized law enforcement units equipped with advanced forensic capabilities to effectively combat pharmaceutical crimes.
PERLINDUNGAN MEREK LAVERANA DAN HAK KONSUMEN DALAM KASUS PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muhammad Ryo Agustian; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.549

Abstract

Ada peluang bagi produsen yang tidak jujur ​​untuk memanfaatkan merek-merek terkenal karena meningkatnya permintaan barang-barang bermerek internasional di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, penelitian ini mengkaji perlindungan merek terkenal dan hak-hak konsumen terkait pencabutan merek karena itikad buruk. Berdasarkan Putusan 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengadilan menilai perlindungan merek dan hak-hak konsumen terhadap pencabutan merek dagang. Studi kasus berpusat pada sengketa merek dagang yang melibatkan Irawan Gunawan dan Laverana GmbH & Co.KG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yudisial kualitatif dan normatif.untuk mengevaluasi konsekuensi hukum dari pendaftaran merek dengan itikad buruk dan dampaknya terhadap konsumen serta pemilik merek. Hasil Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal esensial untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menegaskan pentingnya pertimbangan hakim dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak kekayaan intelektual, dengan memutuskan pembatalan merek tergugat yang terbukti mendaftarkan merek secara curang. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam dunia usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat dan berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAKE OVER KREDIT PERUMAHAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg) Merliana Dewi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 9 (2024): Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering melibatkan pengalihan hak melalui perjanjian take over kredit di bawah tangan, tanpa sepengetahuan bank dan tidak mengikuti prosedur resmi. Studi ini mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaan take over kredit di bawah tangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PN.Kwg. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pembeli beritikad baik. Hakim menyatakan tergugat wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan.
Menakar Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Ahlan Sihabillah; Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.846

Abstract

In everyday life, economic activities often involve legal agreements between parties regarding an agreed-upon object. In Indonesia's Civil Law system, various types of contracts are regulated, including employment relationships. This study aims to identify the factors leading to termination of employment (PHK) based on the Job Creation Law and to explore legal protection for workers who experience unilateral termination. The focus of this research includes the analysis of employment termination mechanisms under the Job Creation Law, and the legal efforts available to workers against unilateral termination carried out by companies. This research is normative in nature, employing a qualitative method and a normative juridical approach. This approach involves examining rules, norms, and regulations relevant to unilateral termination through a literature study, which includes reading, quoting, copying, and analyzing related theories. The primary data used are secondary data, while primary data serve as supporting data. The findings indicate that there are cases of unilateral termination that violate the Job Creation Law. The ambiguity of sanctions in the law creates loopholes for companies to carry out unilateral terminations. Workers affected by unilateral termination are entitled to legal protection as stipulated in the Job Creation Law, which is part of the commitment to improving economic quality. Companies that conduct unilateral termination must also face sanctions in accordance with violations of the law and the uncertainty of citizens' constitutional rights.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Kholik Abdul Majid, Luky Ade Ahmad Fauzan Adinda Silvia Febrianty Adyan Lubis Adyan Lubis Adyan Lubis Agusra Ahlan Sihabillah Ahmad Bagas Dwi Darsono Ahmad Sopian Sauri Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Aidina, Fitria Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Al Naupal, Raden Hisyam Ali Abdulah Alvian Ramdhani Amarulazhar, Amar Amri, Qoonitah Andini Putri Andri Susanto Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Ariani, Taufiqoh Bina Arihi, La Ode Safiun Arisa Wongchai Arma Sentia Putri, Renalda Asnanda, Anggraeni Astri Safitri Nurdin Aulia, Salvia Nur Budi Santoso, Imam Cindya Putri Paembonan Dahrul Manalu Danang Irwanto Darsono, Ahmad Bagas Dwi Delvira Ayu Deny Guntara deny guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Destia Ayuning Thias Deswita, Wa Ode Awalia Desyifa Nurhidayah Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Dian Widyaningrum, Dian Didiek Kurnia Dwi Permata, Sagita Dwiana Prilly Larasati Embang Herlambang Erathon , Pascal Azka Erathon Farhan Asyahadi Farhan Asyahadi Farhan Asyhadi Farhan, Zatmika Nur Fatonah Fatonah Fauzan, Rafli Akmal Fauzi, Muhammad Iqbal Fazri Editiya Mahardika Fiqrie, Okky Faitzal Firman Aji Pamungkas Gagarin Akbar, M. Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gary Gagarin Akbar Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gunawan, Edwin Guntara, Denny - Guntara, Deny Haetami, Vikri Hanna Zahra Maharani Hilman Hariri, Mochammad Sofyan Hendri Gunawan Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Indah Nurhayati Indah Rahmalia Indra Sibagariang Insan Supriyatin Intan Alpidoh Irawan, Surya Irma Garwan Irma Yuningsih Ismail Ismail, Naufal Ismayanti, Eli Iswandi, Erik Izdihar, Naufal Jannus Manurung Jihan Alfadia Kasnianti Khoirul Ummam Leonardo Norandi Sitorus Leonardo Sitorus Lestari, Nopita Lia - Listiana Lia Amalia LIA AMALIA Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lidya Nuraeni Lidya Nuraeni Lilis Setiani Listiono listiono Listiyono Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Luwih Damar Luluk Sugiyarto M. Gary Gagarin Akbar Maharani, Raden Bella Bintang Mahmudi, Afrizal Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Mega Agrianty, Firly Mela Mustika Merliana Dewi Michael Putra Panjaitan Minetha, Adelli Ritza Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Moh. Shofi Anan Mohamad ArdinSuwandi Monica Dian Ekasari Muhamad Jiia Fauzi Muhammad Fakhrurrozi Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Ryo Agustian Nanik Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Narya, Narya Suryadi Naufal, Raden Hisyam Al Nawawi, Ahmad - Nopianti, Wike Nova Desi Ratnasari Nuraeni, Rini Nurahmad, Silvi Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurfadilah, Intan Elga Padilah, Muhamad Patul Mudin, Arip Pebriyani, Pebriyani Pratama, Raka Indra Pratiwi, Dwi Nuraeni Primawan Yunior Sanu Purwana, Dalih Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia R Hisyam Al Naupal Raden Lita Nur Elita Rafly, Muhammad Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Rende, Alimulya Rifky Alfarez, Dewa Robby Setiawan Rosdiana Dewi, Elvira Rr. Winarti Pudji Lestari Rr. Winarti Pudji Lestari S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadjat, Rizki Safitri Mudriyani, Ajeng Sakum, Sakum Sanih, Sanih Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Sarnely Uge Sartika Dewi Sartika Dewi Sartika Dewi Septian, Fazrian Sidabutar, Octaviana Siska Mariza Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sopyan Sopyan Suhirnan Supriatna, Yayat Susanti, Depi Susi Susilawati Suyono Sanjaya Syarif, Soultan Tanti Alfareza Herdianti Targana, Tatang Tatang Targana Tatang Targana Taufik Caniago Tianing, Ebeng Tri Setiady, Tri Uge, Sarnely Ulandari, Mega Ummam, Khoirul Vironika, Tiyas Wa Ode Riyan Ridayanti Wahyu Danang Setiadi Wahyu Hidayat Wahyu Koswara Wahyu Mulyandaru Wakono, Nur Wawan Indra R. Widasari, Widasari Wike Nopianti Wike Nopianti Wulan Cahya Ningrum Yuniar - Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yustya Laraswati Yusuf Rizki Zaenury, Ahmad Goza Zarisnov Arafat Zarisnov Arafat Zatmika Nur Farhan