Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unram Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Buana Ilmu Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law JHR (Jurnal Hukum Replik) Legal Spirit Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Jurnal Hukum Caraka Justitia Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Binamulia Hukum Journal of Strafvodering Indonesian Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Strafvordering Indonesian
Muhamad Abas
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 178 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 178 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Rosdiana Dewi, Elvira; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1297

Abstract

A practice that is widespread in banking, credit collateral is material in the form of land. In credit agreement practice, defaults often occur, therefore collateral is needed, so that credit agreements gain trust and have high economic value. In this writing, the author aims to find out the legal certainty of creditors regarding collateral in the form of property rights certificates in credit agreements and to find out what the judge's decision was in decision number 8/Pdt.G.S/2021/PN.Kwg. This research uses a normative juridical approach. This research concludes that in credit agreements with collateral, legal protection for creditors is very necessary. Therefore, material collateral is needed to minimize the risk of default by the debtor. Article 6 of the Mortgage Rights Law states that if there is a breach of contract in a credit agreement, the first mortgage holder has the right to sell the collateral that is the object of the mortgage through a public auction.
Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang Susi; Anwar Hidayat; Muhamad Abas
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/av1d1q74

Abstract

Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak mempunyai tempat tinggal, dan hidup dalam kondisi kehidupan di bawah standar di masyarakat dianggap gelandangan, Mereka juga hidup dengan berjalan di sekitar tempat umum. Pengemis di sisi lain adalah individu yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan kepada orang lain sambil mengemis di depan umum dengan berbagai cara. Pengemis dan gelandangan bagian dari PMKS, ini  merupakan fenomena sosial yang terkait erat dengan realitas sosial. gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan Masyarakat, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, dan pelindungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, artinya menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan keadaan nyata dengan menggunakan data lapangan, Penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Satuan Polisi Pamong Praja telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis berdasarkan temuan masalah penelitian  sudah sesuai dengan standar operasional prosedur serta telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan yaitu: Keterbatasan SDA Satpol PP Kabupaten Karawang, Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana, Mindset gelandangan dan pengemis yang selalu menunggu  belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah.
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg Supriatna, Yayat; Sartika Dewi; Muhamad Abas
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mgnxx857

Abstract

Kekerasan seksual mengenai anak di artikan sebagai suatu bentuk peganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak dengan tujuan membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Dari data yang disajikan oleh KemenPPA pada tahun 2022,  korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun  menduduki peringkat pertama. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasannya ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang pada pasal 1  ayat (2) memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia & perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hakim saat menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan   hukum yang ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. akan tetapi penulis merasakan kerugiin imaterill yang di rasakan oleh korban yang belum terpenuhi karena bagaimanapun korban tetaplah seorang anak-anak berusia di bawah 18 tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik) Leonardo Norandi Sitorus; Deny Guntara; Muhamad Abas
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18993

Abstract

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiyaan, Korban.
Juridical Review of Seller's False Information in Villa Sale and Purchase Transactions Resulting in Consumer Losses Based on Law No. 8. Year 1999 concerning Consumer Protection Monica Dian Ekasari; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.697

Abstract

False information is any information that is deliberately conveyed with the aim  of  misleading  or  manipulating  the recipient  of  the information.  This practice can occur under consumer protection law, including in advertising, selling products or services, and various other forms of communication. False information often goes against the principles of honesty, transparency and integrity in communication. The case that occurred in decision number 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi was the sale of a villa or called Villa NE-21. The practice of buying and selling Villa NE-21 was carried out not according to procedures, namely providing false information to consumers, this is serious violations of consumer protection principles and applicable laws. This research adopts two main methods, namely normative juridical and analytical descriptive approaches. PPJB NE-21 which has been signed by the plaintiff and defendant can be said to be null and void due to false information carried out by the seller in the sale and purchase transaction of Villa NE-21. According to the author's analysis, the verdict read out by the panel of judges is in accordance with statutory provisions. In article 19 of the UUPK it is explained that business actors must be responsible for all forms of losses experienced by consumers, and the form of responsibility carried out by business actors can be converted into money.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik) Leonardo Norandi Sitorus; Deny Guntara; Muhamad Abas
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18993

Abstract

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiyaan, Korban.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL Nurhayati, Indah; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual dan pertanggungjawaban pelaku. Kemudian menganalisis kondisi-kondisi kebergantungan dilihat dari motif kronologi kasus. Metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara tiga orang korban, hasil penelitian didapatkan bahwa adanya tindak pelecehan sesksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan bagi para korban, akan tetapi di PT.Plasess Indonesia tidak terdapat perlindungan pelecehan seksual bagi para pekerja wanita yang mengalami pelecehan seksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual menyebutkan bahwa penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik berupa sanksi pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan di PT.Plasess Indonesia sendiri tidak ada sanksi khusus untuk pelaku pelecehan seksual maupuan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual sebagai mana yang tertera dalam PKB (perjanjian kerja Bersama).
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike; Al Naupal, Raden Hisyam
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 1 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v8i1.3717

Abstract

Democracy in the government system is very dependent on the General Election (Pemilu) mechanism which upholds the principles of transparency and equality, where elections are an important instrument to accommodate people's aspirations and ensure the change of power in a dignified manner. However, the dirty practice that often surrounds the democratic process is the phenomenon of Money Politics or Transactional Politics, which can be defined as a systematic effort to influence voter preferences through material compensation, whether in the form of cash, goods or promises of economic value. This practice can significantly weaken the true essence of democracy, namely popular sovereignty. The Indonesian government has anticipated this problem through comprehensive legal instruments, namely regulations related to Money Politics which are contained in a number of laws, especially Law no. 7 of 2017 concerning Elections and Law no. 10 of 2016. Specifically, Article 523 regulates forms of Money Politics violations in three critical phases: the campaign period, the quiet period, and during voting, with legal consequences that have been explicitly formulated in the regulation, aimed at preventing practices that can distort democratic process and undermine the integrity of general elections
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Rifky Alfarez, Dewa; Gagarin Akbar, Muhamad Gary; Abas, Muhamad
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.3646

Abstract

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.
PENGARUH DAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT : Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ariani, Taufiqoh Bina; Setiady, Tri; Abas, Muhamad; Budi Santoso, Imam
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i3.26136

Abstract

The work of the Corporate Social Obligation organization is required in the financial success of the local region in order to aid the community's economy, which combines diverse points of view. so that business in society is not perceived as a danger to the environment and solely has an interest in obtaining profit. The effect of the Corporate Social Responsibility program must be accountable in strengthening the community's economy, according to Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The author poses the following questions: "How does the Company's Corporate Social Responsibility Influence in Improving Community Welfare?" and "What is the Role of Company Corporate Social Responsibility as Corporate Responsibility in Building the Community's Economy?" This is an issue that must be addressed. The research approach used in this study is normative writing with qualitative methodologies, with some normative law concerns. The use of a company's corporate social responsibility idea not only improves the company's reputation, but it must also be able to deliver advantages to the nation's people across all sectors and the economy.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Kholik Abdul Majid, Luky Ade Ahmad Fauzan Adinda Silvia Febrianty Adyan Lubis Adyan Lubis Adyan Lubis Agusra Ahlan Sihabillah Ahmad Bagas Dwi Darsono Ahmad Sopian Sauri Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Aidina, Fitria Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Al Naupal, Raden Hisyam Ali Abdulah Alvian Ramdhani Amarulazhar, Amar Amri, Qoonitah Andini Putri Andri Susanto Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Ariani, Taufiqoh Bina Arihi, La Ode Safiun Arisa Wongchai Arma Sentia Putri, Renalda Asnanda, Anggraeni Astri Safitri Nurdin Aulia, Salvia Nur Budi Santoso, Imam Cindya Putri Paembonan Dahrul Manalu Danang Irwanto Darsono, Ahmad Bagas Dwi Delvira Ayu Deny Guntara Deny Guntara deny guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Destia Ayuning Thias Deswita, Wa Ode Awalia Desyifa Nurhidayah Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Dian Widyaningrum Dian Widyaningrum, Dian Didiek Kurnia Dwi Permata, Sagita Dwiana Prilly Larasati Edward Japanis Ratu Dewan Embang Herlambang Erathon , Pascal Azka Erathon Erlangga, Romi Fajar Abdul Aziz Farhan Asyahadi Farhan Asyahadi Farhan Asyhadi Farhan, Zatmika Nur Fatonah Fatonah Fauzan, Rafli Akmal Fauzi, Muhammad Iqbal Fazri Editiya Mahardika Fiqrie, Okky Faitzal Firman Aji Pamungkas Gagarin Akbar, M. Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gary Gagarin Akbar Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gunawan, Edwin Guntara, Denny - Guntara, Deny Haetami, Vikri Hanna Zahra Maharani Hilman Hariri, Mochammad Sofyan Hendri Gunawan Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Indah Nurhayati Indah Rahmalia Indra Sibagariang Insan Supriyatin Intan Alpidoh Irawan, Surya Irma Garwan Irma Yuningsih Ismail Ismail, Naufal Ismayanti, Eli Iswandi, Erik Izdihar, Naufal Jannus Manurung Jihan Alfadia Kasnianti Khoirul Ummam Leonardo Norandi Sitorus Leonardo Sitorus Lestari, Nopita Lia - Listiana LIA AMALIA Lia Amalia Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lidya Nuraeni Lidya Nuraeni Lilis Setiani Listiono listiono Listiyono Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Luwih Damar Luluk Sugiyarto M. Gary Gagarin Akbar Maharani, Raden Bella Bintang Mahmudi, Afrizal Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Mega Agrianty, Firly Mega Fatimah Rosana Mela Mustika Merliana Dewi Michael Putra Panjaitan Minetha, Adelli Ritza Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Moh. Shofi Anan Mohamad ArdinSuwandi Monica Dian Ekasari Muhamad Jiia Fauzi Muhammad Fakhrurrozi Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Hafidh Al Amien Muhammad Ryo Agustian Nanik Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Narya, Narya Suryadi Naufal, Raden Hisyam Al Nawawi, Ahmad - Nopianti, Wike Nova Desi Ratnasari Nuraeni, Rini Nurahmad, Silvi Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurfadilah, Intan Elga Padilah, Muhamad Patul Mudin, Arip Pebriyani, Pebriyani Pratama, Raka Indra Pratiwi, Dwi Nuraeni Primawan Yunior Sanu Purwana, Dalih Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia R Hisyam Al Naupal Raden Hisyam Al Naupal Raden Lita Nur Elita Rafly, Muhammad Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Rende, Alimulya Rifky Alfarez, Dewa Robby Setiawan Rosdiana Dewi, Elvira Rr. Winarti Pudji Lestari Rr. Winarti Pudji Lestari S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadjat, Rizki Safitri Mudriyani, Ajeng Sakum, Sakum Sanih, Sanih Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Sarnely Uge Sartika Dewi Sartika Dewi Sartika Dewi Septian, Fazrian Sidabutar, Octaviana Siska Mariza Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sopyan Sopyan Suhirnan Supriatna, Yayat Susanti, Depi Susi Susilawati Suyono Sanjaya Syarif, Soultan Tanti Alfareza Herdianti Targana, Tatang Tatang Targana Tatang Targana Taufik Caniago Tianing, Ebeng Tri Setiady, Tri Uge, Sarnely Ulandari, Mega Ummam, Khoirul Vironika, Tiyas Wa Ode Riyan Ridayanti Wahyu Danang Setiadi Wahyu Danang Setiadi Wahyu Hidayat Wahyu Koswara Wahyu Mulyandaru Wakono, Nur Wawan Indra R. Widasari, Widasari Wike Nopianti Wike Nopianti Wulan Cahya Ningrum Yuniar - Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yustya Laraswati Yusuf Rizki Zaenury, Ahmad Goza Zarisnov Arafat Zarisnov Arafat Zatmika Nur Farhan