Articles
STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Ni Putu Era Daniati;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32874
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”, (2) Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi.
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)
Efvi Rahmawati;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33016
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. (2) mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitia dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, obeservasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian adalah dengan teknik Pruposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan unsur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan sudah dijelaskan secara jelas oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringkankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.
IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN BULELENG
I Gede Damma Vijananda;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33021
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng belum diterapkan secara maksimal hal tersebut dikarenkan adanya faktor pendorong dari masyarakat yang mempengaruhi sehingga perjudian itu masih tetap terjadi, yaitu faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, faktor iseng-iseng dan faktor lingkungan, serta (2) upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng adalah upaya pre-emtif, preventif, dan refresif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN BULELENG
I Gede Fajar Adi Pranata;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :(1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapenebangan liar di Kabupaten Buleleng, (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidanapenebangan liar di Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng,yaituDinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara, Kepolisian Resor Buleleng,Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini adalahpenelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalahteknik non probability sampling dengan cara yang digunakandalammenentukan subjek penelitianadalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakancara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapenebangan liar sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikandilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan denganmengacu pada Undang-Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan. Adapun upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar diKabupaten Buleleng adalah berupa upaya-upaya yang meliputi sosialisasi atau melakukan pembinaandan melakukan kegiatan rutin berupa patroli keadaan sekitar kawasan hutan lindung.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG
I Wayan Ariawan;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33023
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG
Kadek Okta Riawan;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33029
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Undang-Undang Narkotika, serta (2) mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling. Teknik pengelolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial di BNNK Buleleng sudah terlaksana sepenuhnya di BNNK Buleleng, (2) hambatan yang dihadapi pihak BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya sumber daya manusia Sedangkan upaya BNNK Buleleng adalah penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pemantauan dan melalukan rekrutmen sumber daya manusia.
IMPLEMENTASI PASAL 75 HURUF (J) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DI POLRES BULELENG
Komang Tri Sundari Dewi;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33030
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng tidak sepenuhnya berhasil karena lebih berisiko untuk gagal dan tingkat keberhasilan juga tidak dapat dipastikan, karena target operasi tidak dengan mudah membeli narkotika kepada orang yang tidak dikenalnya, (2) kendala yang dihadapi Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biasa operasional, dan kendala eksternal yaitu mendapatkan informan, dan menentukan lokasi.
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B
Nyoman Genta Brahmanta Awatara;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33031
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi pasal 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya penyimpangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pos bantuan hukum menjadi kurang. Serta (2) Upaya yang dilakukan pihak Posbakum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)
Risca Christina G.W;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33034
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta denganperaturan yang digunakan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa sesuai denganSpace Treaty 1967 dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksidemi mencapai tujuan damai (2) mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang harusnyadilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa warga Sumeneptentang jatuhnya roket falcon 9 berdasarkan liability convention 1972. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundangundangan,pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidakterlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yangmengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalahdengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukumyang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya liability convention 1972. Hasilpenelitian menunjukan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruangangkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau national appropriation termasuk juga bendabendalangit karena antariksa merupakan wilayah kemanusiaan/wilayah semua umat manusia(province of mankind). (2) pertanggungjawaban yang digunakan untuk meminta kerugian kepadanegara peluncur yaitu terhadap warga yang terkena dampaknya ialah tanggung jawab mutlak akantetapi warga yang mengalami kerugian tidak meminta ganti rugi dikarenakan kerusakan sudahdiperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.Kata Kunci
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG
Salit Ngurah Bagus Adi Putra;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33035
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan BNNK Buleleng. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan penyalahgunan minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal penvcegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).