Articles
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
Kadek Indra Adi Pranata;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45939
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, (2) upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembuangan Bayi Baru Lahir Dalam Keadaan Mati. Adapun upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembungan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng adalah dengan menanamkan pendidikan secara moral dan formal, memberikan penyuluhan-penyuluhan,dan penegakan regulasi yang digunakan secara maksimal
PERAN UNIT 4 SATUAN RESKRIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KABUPATEN BULELENG
Dewa Ayu Sudarmini;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45940
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu Faktor Internal meliputi : Faktor kontrol diri yang lemah dan lemahnya nilai moral seseorang yang merupakan sebuah implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima serta Faktor Eksternal meliputi : faktor kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang sudah lumrah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. (2) Selanjutnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu melalui Jalur Penal : Upaya Represif dan Jalur Non Penal : Upaya Pre-Emtif dan Preventif
Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v21i1.51
The actions taken by the Myanmar Government against its Rohingya ethnic groups have fulfilled the element that this action can be categorized as a crime of genocide. The requirement for an action can be said to be an act of genocide, if it has fulfilled elements such as mass murder, carried out systematically, discriminated against religion, and aimed at eliminating a certain minority ethnic or group. Therefore, the actions taken by the Myanmar government have fulfilled the above elements, so it can be concluded that the actions taken by the Myanmar government against the Muslim Rohingya ethnicity are international genocide crimes.Keywords: Genocide, International Criminal Law, Rohingya
Legal Protection Towards Workers With Disabilities In Bali Province
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Administrative and Environmental Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.461 KB)
|
DOI: 10.25041/aelr.v2i2.2428
Protection for workers, especially workers with disabilities, where the government recognises the safety and existence of workers with disabilities. Labour is part of the subject of employment which is considered able to do a job to produce goods or services to meet the needs of themselves and the community. When referring to the existing legislation, workers with disabilities' position in obtaining employment and the legal protection of the rights of workers with disabilities is the same as that of a non-disabled person. The Government of Indonesia has committed and seriousness to respect, protect, and fulfil the rights of persons with disabilities, which is ultimately expected to improve the welfare of people with disabilities. Therefore, the government is obliged to realise the rights contained in the convention through adjustment of legislation, including ensuring the persons with disabilities rights in all aspects of life. This article would like to find out the implementation of the legal protection towards the disabilities workers in Indonesia and what forms of legal protection should be implemented. Therefore, this article will use research methods of legal normative and with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The researchers found that the legal protection towards disabilities is sufficiently proven by the regulation and policies that are applicable.
Economic Policy Formulation Risks to Existence Rural Creative Industry as a Form of Resilience Legal Protection
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p05
The purpose of this research is to find out, among others: (1) the development of the creative industry rural areas in Buleleng district in their resilience to the Covid 19 Pandemic; (2) the obstacles faced by the rural creative industry in the Covid-19 Pandemic situation; (3) Strategy in the form of economic policy formulation rises to the existence of the creative industry rural areas as a form of resilience in the legal protection of Small and medium-sized enterprises, in the face of a pandemic Covid 19 in Buleleng Regency. This research is an empirical juridical research with nature with the field of public policy studies. This sociolegal research uses a socio-economic approach referring to laws and regulations relating to the economic development of rural areas and Small Industry, a conceptual approach, and a case approach. Technique research analysis is a legal hermeneutic technique which is presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study indicate that it is important for the government to assist in restoring and revitalizing the rural creative industry in Buleleng Regency with various government assistance and policies that can support Small Industry businesses. A total of 1,785 cooperatives and 163,713 micro, small and medium enterprises were affected by the coronavirus (Covid-19) pandemic. Strategy The government's policy is divided into various short, medium and longterm strategies, including short term and urgent, the government focuses on reducing the addition of COVID-19 fatalities with an emphasis on health sector stimulus and welfare assistance for the affected people.
Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia
Ni Putu Rai Yuliartini;
Ida Bagus Wyasa Putra;
Gede Marhendra Wija Atmaja;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/novelty.v13i1.a18738
Introduction to The Problem: The background of this research is the existence of problems related to legal protection policies for women and children who are victims of human trafficking in Indonesia. Based on data from the Ministry of Foreign Affairs, it is known that there were 35 victims of human trafficking in 2010, while in 2011 and 2012, there were 33 people and 92 people, respectively. One of the policies made by the government regarding the above problems is Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, it is found that this law has not been able to reduce human trafficking in Indonesia. In addition, this law is considered ineffective in fulfilling the rights of victims in which the criminal law's provision of protection to victims of human trafficking has not yet produced a clear pattern.Purpose/Objective Study: This study aims to analyze the legal protection for women and children as victims of human trafficking in Indonesia.Design/Methodology/Approach: This research is normative legal research (juridical normative) which uses a statute approach and a conceptual approach related to legal protection for women and children victims of human trafficking in Indonesia. Research results are further associated with the values contained in Human Rights.Findings: Based on the description above, the problems found are as follows: The number of cases of human trafficking in Indonesia continues to increase; Legal protection efforts for women and children victims of human trafficking viewed from a human rights perspective in Indonesia have not been effective; The form of protection for victims of human trafficking by criminal law has not yet shown a clear pattern.Paper Type: Research Article
The Complexity of Determining Indicative Evidence in The Rape Criminal Act
Ni Putu Rai Yuliartini;
Wita Setyaningrum;
Dewa Gede Sudika Mangku
Varia Justicia Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v17i1.4368
The rise of rape cases in Indonesia has resulted in social unrest, especially among women and children. Sometimes, judges have difficulty determining indicative evidence of rape cases. This study aims to analyze the strength of the evidence as consideration for judges in the criminal case of rape. This research is normative legal research. The data used in this research is secondary data obtained through a literature study and analyzed juridically normative based on a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The study results show that rape is the most difficult crime to prove, considering that this kind of crime is often committed in places where it is difficult to find witnesses. Judges experience difficulties in concretely explaining evidence. Even in court practice often experience difficulties in applying it. These difficulties can then have implications for the decision that the judge will release because the decision is dominated by the judge's verdict, which may be excessive. Indicative evidence is the only indirect evidence among other evidence formulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES KARANGASEM
I Komang Seri Pande Wahyu;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This study aims to find out (1) the implementation and constraints as well as the supporting factors for holding restorative justice for traffic accident criminals in the jurisdiction of the Karangasem Police, (2) the discretionary process for traffic accidents at the Karangasem Police based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This type of research uses empirical juridical methods. The sampling technique used was purposive sampling. The techniques used in this research are document study techniques, interview techniques and observation techniques. The data collected were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show (1) the application of retorative justice is an effort to divert from the criminal justice process out of the formal process to be resolved through deliberation and the obstacles faced in implementing restorative justice are that all Polsek in Karangasem Regency do not all have accidents, so if there is an accident managed directly by the Karangasem Police, the supporting factors for holding a retorative justice are that both parties involved, both the victim and the suspect, want to hold a retorative justice, (2) based on an interview from Mr. Gusti Lanang Putu as Head of Traffic at the Karangasem Police, stated that the discretionary process for criminal acts The traffic accident at the Karangasem Police Station was the first for both parties to make a letter of peace, the two parties wanted peace through the penal mediation route.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Ni Made Darmakanti;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51446
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA
Kadek Diva Hendrayana;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51447
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Buleleng, Dinas Sosial serta Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.