Articles
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)
Christina G.W, Risca;
Gede Sudika Mangku, Dewa;
Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33034
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta denganperaturan yang digunakan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa sesuai denganSpace Treaty 1967 dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksidemi mencapai tujuan damai (2) mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang harusnyadilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa warga Sumeneptentang jatuhnya roket falcon 9 berdasarkan liability convention 1972. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundangundangan,pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidakterlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yangmengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalahdengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukumyang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya liability convention 1972. Hasilpenelitian menunjukan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruangangkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau national appropriation termasuk juga bendabendalangit karena antariksa merupakan wilayah kemanusiaan/wilayah semua umat manusia(province of mankind). (2) pertanggungjawaban yang digunakan untuk meminta kerugian kepadanegara peluncur yaitu terhadap warga yang terkena dampaknya ialah tanggung jawab mutlak akantetapi warga yang mengalami kerugian tidak meminta ganti rugi dikarenakan kerusakan sudahdiperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.Kata Kunci
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK SECARA LITIGASI DI WILAYAH KOTA DENPASAR
Sumarni, Kadek;
Sari Adnyani, Ni Ketut;
Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28846
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah Kota Denpasar, serta untuk menganalisisakibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak merek di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriftif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen,observasidanwawancara. yang penentuan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi penyelesaian sengketa sengketa merek di wilayah Kota Denpasar hanya berjalan sampai di polda saja karena adanya kesepakan antara kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai, (2) akibat hukum yang diterima terhadap pelaku pelanggaran merek di wilayah Kota Denpasar yaitu dengan cara membayar ganti rugi sesuai dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh pemegang kuasa dari merektersebut selain membayar ganti rugi pelaku usaha tersebut juga diminta untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan media massa.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG
Ariawan, I Wayan;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33023
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.
ANALISIS YURIDIS ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA PELAKSANAAN UPACARA NGABEN (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)
Singid Adnyana, Wayan Agus;
Sugi Hartono, Made;
Rai Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38036
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Melakukan analisis yuridis terkait dengan pengaturan hukum dalam penetapan status tersangka terhadap salah seorang peserta upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan (2) melakukan analisis yuridis terkait dengan alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) dasar dari digunakannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu terpenuhinya ketentuan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah oleh Menteri dan (2) alasan dan pertimbangan hukum terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus upacara ngaben tahun 2020 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena daerah Kabupaten Buleleng tidak ditetapkan sebagai daerah wabah.
TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA
Merta Suadi, I Putu;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38164
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce, dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangang (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Permata Hati, A.A.I. Damar;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28779
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan permohonan suntik mati (Euthanasia) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia serta pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dapat diketahui bahwa suntik mati (Euthanasia) jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia hanya diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 304 dan 344, dimana dari pasal tersebut dinyatakan bahwa suntik mati (Euthanasia) merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana.(2) Pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) memiliki tahapan yang sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan suntik mati (Euthanasia) itu sendiri tidak bisa dilaksanakan di Indonesia apapun alasanya karena suntik mati (Euthanasia) tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
IMPLEMENTASI HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Nunuk Astuti, Ni Ketut;
Sudika Mangku, Dewa Gede;
Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28833
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa (1) penerapan hak pistole tehadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, serta (2) hambatan dalam penerapan hak pistole tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling serta untuk penentuan subyek menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang terlaksananya hak tersebut, (2) hambatan dari penerapan hak pistole tersebut selain karena sarana prasarana, sumber daya manusia, juga dikarenakan belum ada prosedur pengajuan barang yang jelas dan tertulis, serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami kelebihan kapasitas.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG
Bagus Adi Putra, Salit Ngurah;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Gede Sudika Mangku, Dewa
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33035
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan BNNK Buleleng. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan penyalahgunan minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal penvcegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Adelia Anggraeni, Luh Putu;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38062
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan Restorative Justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng adalah telah berjalan sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna. (2) Hambatan yang dihadapi penyidik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan internal (meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana) dan hambatan eksternal (meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat). Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG
Novira Santi, Gusti Ayu;
Rai Yuliartini, Ni Putu;
Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28786
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data yang dugunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang dugunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban di Kabupaten Buleleng, dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasraana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi seperti rumah sakit di Kabupaten Buleleng, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.