p-Index From 2021 - 2026
11.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sawwa: Jurnal Studi Gender Jurnal Asy-Syari'ah Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurist-Diction Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Riwayah : Jurnal Studi Hadis Journal of Law, Administration, and Social Science Journal Of Sharia Banking Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Indonesian Research Journal on Education Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah Strata Social and Humanities Studies Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS) Zona Law And Public Administration Indonesia Anayasa El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal Inovasi Global AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Andragogia: Journal of Educational Sciences and Islamic Studies Indonesian Journal of Sustainability Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Literature Review Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Khazanah Sosial
Claim Missing Document
Check
Articles

Anthropological Sociology Of Sharia Economic Law On The Practice Of Gold Arisan Contracts Of Indonesian Sharia Pawnshops Mida Safitriani, Mida Safitriani; Arifin, Tajul; Abdal, Abdal; Rizqillah, Faisal Najmi
Strata Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v1i2.102

Abstract

This research analyzes in depth the practice of gold gathering at Sharia Pawnshop from the perspective of sociology, anthropology and sharia economic law to reveal the complex dynamics in modern sharia economic practices and their impact on wider society. This understanding also provides insight into how local traditions and global norms interact in increasingly complex contexts. The author uses qualitative research methods and secondary data analysis. These data will be analyzed using sociological and anthropological theoretical approaches to sharia economic law. The results of this research are that the Gold Arisan practice at Sharia Pawnshop is a collective system of buying gold like traditional arisan. It builds social relationships, reflects cultural values, and adheres to sharia economic principles without usury. Sharia economic laws such as Qardh, Murabahah, and Rahn play an important role. Sociologically, this forms a complex social network. From an anthropological perspective, it reflects the values ​​and traditions of society. From the perspective of economic sharia law, comply with strict principles including the prohibition of usury and asset management. This analysis provides an in-depth understanding of financial practices in the context of culture, social norms and Islamic law, as well as the impact of social interactions.
Peran Sociopreneur dalam Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Sosiologi dan Antropologi Nailus Sakinah, Nailus Sakinah; Arifin, Tajul; Abdal, Abdal
Strata Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v1i2.105

Abstract

This article discusses social transformation and poverty alleviation, these are the two main challenges in community development. The role of the socialpreneur, who is a social entrepreneur, has great potential in creating positive change in the context. Socialpreneurs can play a role in overcoming poverty problems through microfinance institutions. Socialpreneurs can use innovation, creativity, entrepreneurial spirit to identify pressing social problems and find sustainable solutions. The author uses qualitative methods, with secondary data analysis, sourced from books, journals and articles related to this discussion. The results of his research stated that poverty is a serious problem that endangers scarcity, health and education. Islam encourages its followers to avoid poverty, and Islamic microfinance institutions are effective in reducing poverty. The integration of social entrepreneurship in microfinance institutions helps maintain a balance between profitability and social impact. Measures such as poverty-focused services and business training support social transformation and poverty alleviation. Socialpreneurship allows individuals to run a business while contributing to social change. The millennial generation views this as a way to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). In efforts to eradicate poverty through socialpreneurship, sociological and anthropological perspectives help understand cultural values, social interactions, and the influence of stigmatization on poor communities.
Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP Satianagara, Arjuna; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/n252d826

Abstract

Tulisan ini mengkaji hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perzinaan, yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian ini membandingkan pendekatan hukum Islam, yang memberlakukan hukuman fisik yang ketat, dengan sanksi yang relatif lebih ringan dan bersyarat menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber utama seperti hadis, undang-undang, dan literatur akademis. Hasilnya menyoroti perbedaan signifikan dalam cara perzinaan didefinisikan, diatur, dan dihukum dalam hukum Islam dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia, yang menawarkan wawasan tentang potensi reformasi hukum dan pertimbangan moral masyarakat.
Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam  Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam Hakim, Muhammad Irfan; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/20savm98

Abstract

  Anak adalah anugerah tuhan yang patut untuk disyukuri oleh setiap orang tua. Membesarkan dan merawa mereka dengan baik adalah tanggung jawab orang tua yang seharusnya dijalankan dengan penuh cinta. Baik anak kandung maaupun anak angkat, keduanya memiliki keistimewaan yang sama di mata orang tua, terlepas dari hubungan darah. Anak angkat memiliki definisi tersendiri yang berarti seseorang yang hak-haknya dialihkan dari orang tua atau wali sah menurut hukum kepada orang lain yang bertanggung jawab atas Pendidikan, perawatan, nafkah, dan pembesaran anak tersebut di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, sesuai dengan Keputusan hukum yang berlaku. Penelitian ini ditulis untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam merespon isu pengangkatan anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak angkat, serta kedudukan mereka dalam konteks kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan hukum terkait hak waris bagi anak angkat, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan anak angkat sangat penting dalam hak mewarisi harta peninggalan orang tua.  
Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739 Nazhif, Muhammad Alwan; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/tfwrh632

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk pada kategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang daya rusaknya dapat merugikan terhadap berbagai aspek.Dalam KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti, korupsi telah diatur secara tekstual mulai dari bentuk perilaku hingga ancaman pidana khususnya pada pasal 603-606 KUHP 2023 yang secara khusus mengatur bab tindak pidana korupsi.Dalam ajaran islam sendiri terdapat nilai yang terkandung secara tidak langsung merujuk pada larangan untuk  berbuat perilaku korupsi yakni terdapat pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas keterkaitan dan hubungan antara hukum nasional yakni pasal 603-606 KUHP 2023 yang akan berlaku nanti dengan nilai-nilai yang diajarkan islam pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739 mengenai tindak pidana korupsi.Melalui pendekatan yuridis normatif serta dengan dibantu oleh beberapa sumber primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dan kesesuaian antara pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits riwayat Bukhari nomor 1739.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hukum nasional yang berlaku nanti maupun ajaran islam memiliki kesamaan dalam melarang perilaku tindak pidana korupsi, integrasi antar keduanya merupakan komitmen kuat dalam upaya menghindari serta memberantas korupsi.  
Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 Buchori , Muhamad Fiqri Al; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7f5sr285

Abstract

Rujuk dalam pernikahan merupakan mekanisme penting yang diatur dalam syariat Islam dan perundang-undangan nasional Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga pasca-talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rujuk menurut Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa rujuk diperbolehkan selama masih dalam masa iddah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Sementara itu, Pasal 41 UUP menekankan tanggung jawab kedua belah pihak terhadap anak dan harta bersama meskipun terjadi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan Yuridis normatif dengan sumber primer berupa hadits dan undang-undang, serta literatur juga kualitatif dari kitab-kitab fikih dan karya ilmiah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa rujuk dalam perspektif hadits dan undang-undang memiliki titik temu dan sinkronisasi antara keduanya sehingga penting untuk penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara berkeadilan dan kontekstual.
Eksistensi Tuhan : Perspektif Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 4888 Farhan , Razkha Yudistira Adrian; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/222ry204

Abstract

Eksistensi Tuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, eksistensi Tuhan juga diatur dalam konstitusi negara dan ajaran agama yang tercermin dalam hadist-hadist nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatu (literature study). Artikel ini akan membahas dua perspektif penting terkait eksistensi Tuhan, yaitu Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 4888. Keterkaitan antara konstitusi negara dan ajaran agama ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap eksistensi Tuhan tidak hanya merupakan bagian dari nilai spiritual individu, tetapi juga menjadi fondasi moral dan etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Perspektif Hadis Nasa’i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pelaku Mabuk Timora, Deril Rafsya; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/amzxmk35

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena mabuk akibat konsumsi minuman yang mengandung alkohol dalam pandangan Islam, berdasarkan Hadis Sunan Nasa’i No. 5568, serta dalam konteks hukum positif Indonesia yang diatur dalam Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan mencakup kitab Hadis Sunan Nasa’i dan regulasi terkait, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam Islam maupun dalam hukum nasional, perilaku mabuk dianggap sebagai tindakan yang merusak moral serta mengganggu ketertiban umum. Islam menerapkan hukuman berat bagi pelaku untuk menjaga akal sehat dan akhlak umat, sedangkan hukum nasional memberikan sanksi pidana guna mempertahankan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya mabuk dan pentingnya penegakan hukum secara konsisten.  
Hukuman Mati dalam Pasal 340 KUHP dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 1676 Ardiansyah, Ardiansyah; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/62ywr504

Abstract

The death penalty is the most severe law in the Indonesian legal system. This law is applied to provide a deterrent effect, even so the death penalty often causes this because it is considered contrary to Human Rights (HAM). In Islamic law there is also a law of qisas which uses the concept of the death penalty as a form of appropriate retaliation for the crime of murder. This paper aims to analyze the relevance between the provisions of the death penalty in Article 340 of the Criminal Code and the concept of qisas in Islamic law. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method through literature studies. The results of the study indicate that there is a meeting point in the value of justice between the death penalty in Indonesian positive law and the principle of qisas in Islamic law, both of which aim to maintain the right to life and social peace.
Relevance of Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights to the Enforcement of Prisoners’ Human Rights in Correctional Institutions Prasetia, Riky; Arifin, Tajul; Fauzia, Ine
Jurist-Diction Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i2.66487

Abstract

The treatment of prisoners often still deviates from human rights standards. In fact, prisoners are entitled to the same protection before the law as the general public. The purpose of this study is to examine how Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights affects the protection of human rights of prisoners in Correctional Institutions. This study applies a normative juridical approach and a descriptive method of analysis. Data were collected using literature study techniques, as well as using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that there are still problems related to the fulfillment of prisoners' rights to equality before the law and non-discriminatory treatment in correctional institutions, making Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights relevant to be implemented. Several regulations in Indonesia show that there is a strong legal basis to support the implementation of Article 7 of the declaration. The findings of this study imply the need for optimal enforcement and supervision in fulfilling human rights for prisoners
Co-Authors 'Ain, I. Nurol Abdal Abdal, Abdal Abdul Rohim, Abdul Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdurahim, Mika Adawiah, Amalia Muazzah ahmad arifin Ahmad Ridwan Ahmadi, Husni Al Khansa, Amelia Cendikia Ali Masrur Andika, Indra Dwi Cahya Angraeni, Muthiara Annura Nazwa Arrazi, Ghiffaridz Valdzan Athoillah, Mohamad Azizah, Wardatul Azzahra, Arini Nabila AzZahra, Naila Syafa Azzami, Abdulloh Buchori , Muhamad Fiqri Al Cahyani, Putri Tri Damarudin, Zarqa Haura Bilfaqih Dea Dahlia Dewi, Raenita Aulia Fadllurrahman, Irfan Faisal Adam, Faisal Farhan , Razkha Yudistira Adrian Farizi, Muhammad Luthfi Al Fauji, Hayatul Fauzia, Ine Fauziah, Azka Fauziah, Ine Hafid, Numan Sofari Hakim, Muhammad Irfan Haniifaa, Anita Nabila Harmaini, Ryan Lukman El Hakim Hasan Bisri Herawati, Milda Kurnia Hermawan, Faza Pauzia Heryana, Sandi Hidayat, Ia Mufti Hidayatulloh, Tutur Nurul Ibal, Faisal Adam Ikhsan, Muhammad Miftahul Imam Muttaqin, Faruqi Irawan, Zahran Abhipraya Islah Siregar, Muhamad Iwan Setiawan Jalaludin, Diding Jefik Zulfikar Hafizd Jubaedah, Dedah Kholili, Muhammad Salim Kurniawan, Cecep Soleh Lidzikrirrofiqi, Muhammad Rifqi M, Faruqi Imam Maharani, Siti mayang, Dewi Mida Safitriani, Mida Safitriani Milati, Arina Mohamad Rana Muhammad Hilmi Mujaddid Rais, Fakhri Mukhlas, Oyo Sunaryo Muzaki, Amar Nabilla Fitri Arfian Nailus Sakinah, Nailus Sakinah Nazhif, Muhammad Alwan Noviaranti, Sari Nurrohman Nurrohman Nursalim, Danni Nursyamsudin, Nursyamsudin Padhilah, Piqi Rizki Pian, Happy Prasetia, Riky Pratama, Brilyan Yudha Puspitasari, Dea Putra, Aldy Pratama Putri, Rizkia Novebiani Ramadhana, Ahyana Ikhwana Ramania, Restu Ramdi, Tansya Hadiansyah Ridwan, Ahmad Hasaan Rizaludin, Rizaludin Rizqillah, Faisal Najmi Rohman, Teguh Abdul Rusmana, Dian Sabila, Kanisa Sadikin, Moch. Ramdan Hasan Saebani, Beni Ahmad Saepullah, Usep Safei, Abdulah Saima, Ima Santoso, Selamet Sari, Dina Novita Satianagara, Arjuna Savariah, Eva Sidiq, Gifar Sitorus, Hotma Gustian Solihat, Naysila Fitri Sonia, Gina Srimauludiyah Sugiyanti, Ekta Lina Timora, Deril Rafsya Tri Cahyani , Putri Ulya Adila, Hafidah Yuniarti, Vinna Sri Zaliaokta, Faliani