Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.731
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurist-Diction Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Riwayah : Jurnal Studi Hadis Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Law, Administration, and Social Science Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Strata Social and Humanities Studies Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS) Zona Law And Public Administration Indonesia Anayasa Jurnal Inovasi Global AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Jurnal Ilmu Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society Indonesian Journal of Sustainability Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP PATROL): SETTLEMENT OF CUSTOMER DEFAULTS IN MUDHARABAH CONTRACTS (CASE STUDY AT BJB SYARIAH KCP PATROL) Milati, Arina; Arifin, Tajul
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.14002

Abstract

Defaults can be subject to ta'zir, contract cancellation, risk transfer, or paying for the case. Ta'zir is enforced by Islamic Banks to prevent customers from being negligent about their obligations. The research aims to find out the settlement of default customers, to find out the factors that cause customer defaults, and to find out the results of the analysis regarding DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding procedures for settling defaults in mudharabah contracts at BJB Syariah KCP Patrol. The method used is descriptive qualitative. The results of his research are that settlement of default customers at KCP Patrol is carried out by imposing ta'zir fines and attempts to reprimand via SMS, visiting the customer's house, summoning the customer to come to the bank, giving a subpoena 3 (three) times, to confiscating collateral if the customer is still just don't pay the installments. Factors that cause default customers are a declining business, deliberately delaying payments or being negligent, not having good faith, and sick customers. In conclusion, DSN Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 is not fully implemented because at BJB Syariah KCP Patrol still applies ta'zir fines to all customers without exception. Wanprestasi dapat dikenakan ta'zir, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar perkaranya. Ta'zir diberlakukan oleh Bank Syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi nasabah dan mengetahui hasil analisis mengenai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di KCP Patrol dilakukan dengan cara mengenakan denda ta'zir dan upaya teguran melalui SMS, mendatangi rumah nasabah, memanggil nasabah datang ke bank, memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, hingga penyitaan jaminan apabila nasabah masih saja tidak membayar angsurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi yaitu memiliki usaha yang menurun, sengaja menunda-menunda pembayaran atau lalai, tidak mempunyai itikad baik dan nasabah sakit. Kesimpulannya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sepenuhnya diterapkan karena di BJB Syariah KCP Patrol masih menerapkan denda ta'zir kepada semua nasabah tanpa terkecuali.
Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Mentalitas Anak berdasarkan HR. Muslim No. 4807 Fauziah, Azka; Arifin, Tajul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola asuh orang tua merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan mentalitas dan kognitif anak, yang secara langsung dapat memengaruhi arah kehidupan anak hingga dewasa. Penelitian ini mengkaji peran orang tua dalam perkembangan anak dengan mengangjat pembahasan berdasarkan hadist riwayat Imam Muslim No. 4807, yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tua berperan dalam menentukan keyakinannya. Hadist ini menjadi dasar bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pembentukan mentalitas yang dapat menjadikan arah kehidupan anak. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library reseach) dan pendekatan desktiptif-kualitatif dalam menganalisis kandungan hadist juga kaitannya dengan konsep pola asuh dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam dapat membentuk anak yang memiliki akhlak mulia, mentalitas kuat, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Berdasarkan hal terebut, penting sekali bagi setiap orang tua dalam memahami cara pola asuh dalam mendidik anak yang dapat mengembangkan anak dengan baik. Pendidikan yang seimbang antara aspek intelektual dan spiritual dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara akademi, tetapi juga memiliki emosional yang stabil juga disertai dengan karakter yang kuat seseuai tuntunan agama Islam.
Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hadis Bukhari No. 5090 dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Saima, Ima; Arifin, Tajul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu kompleks yang terjadi di masyarakat Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri isu ini telah terjadi di pelbagai dimensi masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pernikahan beda agama dalam pandangan islam berdasarkan Hadis Bukhari No. 5090 serta ketetapan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hadist bukhari No. 5090 menjelaskan bagaimana seorang muslim memilih pasangan hidupnya dengan tepat, berdasarkan agama, akhlak serta mengutamakan iman. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agaman dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut menunjukan bahwa Negara tidak mengatur pernikahan beda agama secara eksplisit. Hasil analisis menunjukan terdapat perbedaan pendekatan antara hadis dan undang-undang, di mana hadis lebih menekankan pemilihan pasangan hidup sedangkan undang-undang memberikan ruang interpretasi berdasarkan hukum agama masing-masing.
Keadilan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688 Haniifaa, Anita Nabila; Arifin, Tajul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip keadilan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan pendekatan yuridis-normatif terhadap nilai-nilai keadilan dalam Hadits Shahih Muslim No. 1688. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kedekatan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan Hadits Shahih Muslim dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menafsirkan prinsip keadilan dalam kedua sistem norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memuat prinsip keadilan universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akibat kuatnya pengaruh patronase politik dan budaya di institusi penegak hukum. Hadits Shahih Muslim No. 1688 menjadi rujukan moral dan etik yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu bahkan terhadap keluarga pemimpin tertinggi sekalipun. Temuan ini memberikan gagasan bahwa integrasi nilai keadilan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat menjadi model etik yang memperkuat keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi etika profesi hukum dan pendidikan hukum berbasis nilai keadilan universal sebagai strategi jangka panjang pembaruan hukum di Indonesia.
Perspektif Zakat menurut HR Abu Dawud No.1609: Tinjauan Pasal 18 (1) UU No. 23 2011 Pengelolaan Zakat Sitorus, Hotma Gustian; Arifin, Tajul
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/661vx876

Abstract

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif zakat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 yang menekankan larangan pemberian zakat kepada orang kaya dan orang yang mampu bekerja, serta menganalisis relevansinya dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap teks hadis dan ketentuan perundang-undangan, penelitian menemukan bahwa substansi hadis tersebut memberikan dasar normatif mengenai kriteria mustahik yang berhak menerima zakat. Ketentuan pasal 18 ayat (1) UU tersebut yang mengharuskan pendistribusian zakat "sesuai dengan syariat Islam" secara implisit mengakui keberlakuan prinsip-prinsip hadis, meskipun dalam implementasinya diperlukan standar operasional yang lebih rinci. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi antara sumber hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan zakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Prinsip Keadilan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif HR.Bukhari , No. 30 Ramadhana, Ahyana Ikhwana; Arifin, Tajul
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3cbxnk28

Abstract

Studi ini mempertimbangkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan melihat dari sudut pandang hadis HR. Bukhari No. 30. Sementara itu, Hadis HR Bukhari No. 30 mengandung nilai moral tentang pentingnya niat dan kejujuran dalam tindakan, termasuk pemberian hak-hak pekerja, dan artikel tersebut menekankan pentingnya perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari keadilan dalam hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan menurut hukum positif Indonesia dan nilai-nilai Islam, terutama yang ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan memiliki dimensi etika dan spiritual, yang dapat mendorong pekerja untuk mematuhi dan memperhatikan hak-hak mereka.
Legal Analysis on Defamation from the Perspective of Islamic Law and Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights Sidiq, Gifar; Arifin, Tajul; Fauziah, Ine
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 1 (Juni 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i1.4032

Abstract

This research is based on the fact that defamation is an important issue that affects the honor of individuals in various legal systems. This issue has far-reaching implications, both personally and socially, requiring a comprehensive approach to protecting individual rights. This research aims to analyze defamation from two legal perspectives, namely Islamic Law and Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data were collected through a literature review of relevant primary and secondary sources. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques to explore the essence of legal protection in both perspectives. The results of the study show that both Islamic Law and Article 12 of the UDHR emphasize the importance of protecting the honor of individuals. However, Islamic law highlights more social and spiritual dimensions, such as the concept of maintaining honor as part of religious obligations. Meanwhile, the UDHR focuses on the protection of individual legal rights in the context of human rights. These findings indicate the need to integrate both approaches in the Indonesian legal system to provide more comprehensive and balanced protection against defamation cases. The implication of this research is to encourage legal policies that not only protect the rights of individuals but also pay attention to the typical moral and social aspects of Indonesian society.
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PASAL 28E UUD 1945 DAN TOLERANSI BERDASARKAN HR. BUKHORI NO. 39: FREEDOM OF RELIGION IN ARTICLE 28E OF THE 1945 CONSTITUTION AND TOLERANCE BASED ON HR. BUKHORI NO. 39 Arifin, Tajul; Al Khansa, Amelia Cendikia
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 7 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/d24ej628

Abstract

Abstract This study aims to discuss the spread of the issue of religious freedom in the context of Indonesian national law, especially through Article 28E of the 1945 Constitution, as well as the values of tolerance in Islam as reflected in the Hadith Narrated by Bukhori No. 39. The main purpose of this discussion is to evaluate the extent to which the state constitution and Islamic teachings provide support for the principles of freedom and tolerance between religions in a diverse society. Through normative juridical approaches and literature study methods, the results of the study show that religious freedom is part of human rights that are not only guaranteed by the constitution, but also supported by Islamic teachings that emphasize the importance of tolerance. Despite this, in practice, there are still several challenges, such as discriminatory treatment of minority groups and restrictions on the exercise of religious rights. Therefore, synergy is needed between the state's role and public awareness in creating a harmonious religious life, mutual respect, and respect for differences.
Teori dan Prosedur Studi Kasus: Rijal al-Hadits Tentang Analisis Kritis Hadits Royhan, Fahmi; Arifin, Tajul; Arifin, Tajul
Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/cakrawala.v1i2.36

Abstract

This research is motivated by the fact that, in many cases, the assessment of a narrator is not always based on objective evidence, but also involves subjective interpretations by scholars. This raises questions about the standards of objectivity in the science of Rijal al-Hadith and to what extent subjectivity plays a role in evaluating narrators. The aim of this study is to explore and critically analyze the methodology used in Rijal al-Hadith. The research applies a descriptive-analytical approach, with data collected through literature study techniques. The data is then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate the presence of subjectivity and complexity, especially related to differences in scholarly views on the credibility of narrators such as Al-Waqidi, which highlights the need for contextual understanding and variation in interpretation. Furthermore, Rijal al-Hadith also faces challenges in the context of modernity and social complexity, requiring an evaluation and updating of methodologies to make them more inclusive. The findings of this research imply the necessity of a holistic approach that considers social, cultural, and intellectual aspects, as well as the use of digital technology and interdisciplinary approaches to enhance the accuracy of narrator assessments.
Teori dan Prosedur Studi Kasus: Rijal al-Hadits Tentang Analisis Kritis Hadits Royhan, Fahmi; Arifin, Tajul; Arifin, Tajul
Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/cakrawala.v1i2.36

Abstract

This research is motivated by the fact that, in many cases, the assessment of a narrator is not always based on objective evidence, but also involves subjective interpretations by scholars. This raises questions about the standards of objectivity in the science of Rijal al-Hadith and to what extent subjectivity plays a role in evaluating narrators. The aim of this study is to explore and critically analyze the methodology used in Rijal al-Hadith. The research applies a descriptive-analytical approach, with data collected through literature study techniques. The data is then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate the presence of subjectivity and complexity, especially related to differences in scholarly views on the credibility of narrators such as Al-Waqidi, which highlights the need for contextual understanding and variation in interpretation. Furthermore, Rijal al-Hadith also faces challenges in the context of modernity and social complexity, requiring an evaluation and updating of methodologies to make them more inclusive. The findings of this research imply the necessity of a holistic approach that considers social, cultural, and intellectual aspects, as well as the use of digital technology and interdisciplinary approaches to enhance the accuracy of narrator assessments.
Co-Authors Abdal Abdal, Abdal Abdul Rohim, Abdul Abdurahim, Mika Adawiah, Amalia Muazzah ahmad arifin Ahmad Ridwan Ahmadi, Husni Al Khansa, Amelia Cendikia Angraeni, Muthiara ARDIANSYAH ARDIANSYAH Athoillah, Mohamad Azizah, Wardatul Azzahra, Arini Nabila Azzami, Abdulloh Buchori , Muhamad Fiqri Al Damarudin, Zarqa Haura Bilfaqih Dewi, Raenita Aulia Fachrurrosi, Harie Fachrurrosi, Harie Fadllurrahman, Irfan Faisal Adam, Faisal Farhan , Razkha Yudistira Adrian Fauji, Hayatul Fauzia, Ine Fauziah, Azka Fauziah, Ine Hafid, Numan Sofari Hairullah Hairullah, Hairullah Hakim, Muhammad Irfan Haniifaa, Anita Nabila Harmaini, Ryan Lukman El Hakim Hasan Bisri Herawati, Milda Kurnia Hermawan, Faza Pauzia Heryana, Sandi Hidayat, Agi Attaubah Hidayat, Ia Mufti Hidayatulah Ibal, Faisal Adam Imana, Yudi Imana, Yudi Irwan Kurniawan Islah Siregar, Muhamad Iwan Setiawan Jalaludin, Diding Jubaedah, Dedah Kholili, Muhammad Salim Lidzikrirrofiqi, Muhammad Rifqi M, Faruqi Imam Maharani, Siti Malik, Deden Abdul mayang, Dewi Mida Safitriani, Mida Safitriani Milati, Arina Mujoko, Bejo Muzaki, Amar Nabilla Fitri Arfian Nailus Sakinah, Nailus Sakinah Nazhif, Muhammad Alwan Nurjamil, Nurjamil Nursyamsudin, Pebriyana Padhilah, Piqi Rizki Prasetia, Riky Pratama, Brilyan Yudha Puspitasari, Dea Putri, Rizkia Novebiani Rajiman, Arman Ramadhana, Ahyana Ikhwana Ramania, Restu ridwan fauzi Rizqillah, Faisal Najmi Rohman, Teguh Abdul Royhan, Fahmi Rusmana, Dian Sabila, Kanisa Sadikin, Mochammad Ramdan Hasan Saepullah, Usep Safei, Abdulah Saima, Ima Sari, Dina Novita Satianagara, Arjuna Savariah, Eva Sidiq, Gifar Sitorus, Hotma Gustian Sonia, Gina Sumitra Sumitra Timora, Deril Rafsya Ulya Adila, Hafidah Yuniarti, Vinna Sri Zaliaokta, Faliani