Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.731
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurist-Diction Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Riwayah : Jurnal Studi Hadis Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Law, Administration, and Social Science Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Strata Social and Humanities Studies Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS) Zona Law And Public Administration Indonesia Anayasa Jurnal Inovasi Global AT-TABAYYUN: Journal Islamic Studies UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Jurnal Ilmu Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society Indonesian Journal of Sustainability Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP Satianagara, Arjuna; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/n252d826

Abstract

Tulisan ini mengkaji hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perzinaan, yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian ini membandingkan pendekatan hukum Islam, yang memberlakukan hukuman fisik yang ketat, dengan sanksi yang relatif lebih ringan dan bersyarat menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber utama seperti hadis, undang-undang, dan literatur akademis. Hasilnya menyoroti perbedaan signifikan dalam cara perzinaan didefinisikan, diatur, dan dihukum dalam hukum Islam dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia, yang menawarkan wawasan tentang potensi reformasi hukum dan pertimbangan moral masyarakat.
Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam  Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam Hakim, Muhammad Irfan; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/20savm98

Abstract

  Anak adalah anugerah tuhan yang patut untuk disyukuri oleh setiap orang tua. Membesarkan dan merawa mereka dengan baik adalah tanggung jawab orang tua yang seharusnya dijalankan dengan penuh cinta. Baik anak kandung maaupun anak angkat, keduanya memiliki keistimewaan yang sama di mata orang tua, terlepas dari hubungan darah. Anak angkat memiliki definisi tersendiri yang berarti seseorang yang hak-haknya dialihkan dari orang tua atau wali sah menurut hukum kepada orang lain yang bertanggung jawab atas Pendidikan, perawatan, nafkah, dan pembesaran anak tersebut di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, sesuai dengan Keputusan hukum yang berlaku. Penelitian ini ditulis untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam merespon isu pengangkatan anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak angkat, serta kedudukan mereka dalam konteks kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan hukum terkait hak waris bagi anak angkat, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan anak angkat sangat penting dalam hak mewarisi harta peninggalan orang tua.  
Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739 Nazhif, Muhammad Alwan; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/tfwrh632

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk pada kategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang daya rusaknya dapat merugikan terhadap berbagai aspek.Dalam KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti, korupsi telah diatur secara tekstual mulai dari bentuk perilaku hingga ancaman pidana khususnya pada pasal 603-606 KUHP 2023 yang secara khusus mengatur bab tindak pidana korupsi.Dalam ajaran islam sendiri terdapat nilai yang terkandung secara tidak langsung merujuk pada larangan untuk  berbuat perilaku korupsi yakni terdapat pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas keterkaitan dan hubungan antara hukum nasional yakni pasal 603-606 KUHP 2023 yang akan berlaku nanti dengan nilai-nilai yang diajarkan islam pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739 mengenai tindak pidana korupsi.Melalui pendekatan yuridis normatif serta dengan dibantu oleh beberapa sumber primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dan kesesuaian antara pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits riwayat Bukhari nomor 1739.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hukum nasional yang berlaku nanti maupun ajaran islam memiliki kesamaan dalam melarang perilaku tindak pidana korupsi, integrasi antar keduanya merupakan komitmen kuat dalam upaya menghindari serta memberantas korupsi.  
Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 Buchori , Muhamad Fiqri Al; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4b (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7f5sr285

Abstract

Rujuk dalam pernikahan merupakan mekanisme penting yang diatur dalam syariat Islam dan perundang-undangan nasional Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga pasca-talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rujuk menurut Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa rujuk diperbolehkan selama masih dalam masa iddah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Sementara itu, Pasal 41 UUP menekankan tanggung jawab kedua belah pihak terhadap anak dan harta bersama meskipun terjadi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan Yuridis normatif dengan sumber primer berupa hadits dan undang-undang, serta literatur juga kualitatif dari kitab-kitab fikih dan karya ilmiah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa rujuk dalam perspektif hadits dan undang-undang memiliki titik temu dan sinkronisasi antara keduanya sehingga penting untuk penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara berkeadilan dan kontekstual.
Eksistensi Tuhan : Perspektif Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 4888 Farhan , Razkha Yudistira Adrian; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4b (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/222ry204

Abstract

Eksistensi Tuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, eksistensi Tuhan juga diatur dalam konstitusi negara dan ajaran agama yang tercermin dalam hadist-hadist nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatu (literature study). Artikel ini akan membahas dua perspektif penting terkait eksistensi Tuhan, yaitu Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 4888. Keterkaitan antara konstitusi negara dan ajaran agama ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap eksistensi Tuhan tidak hanya merupakan bagian dari nilai spiritual individu, tetapi juga menjadi fondasi moral dan etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Perspektif Hadis Nasa’i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pelaku Mabuk Timora, Deril Rafsya; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4b (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/amzxmk35

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena mabuk akibat konsumsi minuman yang mengandung alkohol dalam pandangan Islam, berdasarkan Hadis Sunan Nasa’i No. 5568, serta dalam konteks hukum positif Indonesia yang diatur dalam Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan mencakup kitab Hadis Sunan Nasa’i dan regulasi terkait, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam Islam maupun dalam hukum nasional, perilaku mabuk dianggap sebagai tindakan yang merusak moral serta mengganggu ketertiban umum. Islam menerapkan hukuman berat bagi pelaku untuk menjaga akal sehat dan akhlak umat, sedangkan hukum nasional memberikan sanksi pidana guna mempertahankan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya mabuk dan pentingnya penegakan hukum secara konsisten.  
Hukuman Mati dalam Pasal 340 KUHP dan Hadits Riwayat Muslim Nomor 1676 Ardiansyah, Ardiansyah; Arifin, Tajul
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4b (2025): JUNI-JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/62ywr504

Abstract

The death penalty is the most severe law in the Indonesian legal system. This law is applied to provide a deterrent effect, even so the death penalty often causes this because it is considered contrary to Human Rights (HAM). In Islamic law there is also a law of qisas which uses the concept of the death penalty as a form of appropriate retaliation for the crime of murder. This paper aims to analyze the relevance between the provisions of the death penalty in Article 340 of the Criminal Code and the concept of qisas in Islamic law. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method through literature studies. The results of the study indicate that there is a meeting point in the value of justice between the death penalty in Indonesian positive law and the principle of qisas in Islamic law, both of which aim to maintain the right to life and social peace.
Relevance of Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights to the Enforcement of Prisoners’ Human Rights in Correctional Institutions Prasetia, Riky; Arifin, Tajul; Fauzia, Ine
Jurist-Diction Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i2.66487

Abstract

The treatment of prisoners often still deviates from human rights standards. In fact, prisoners are entitled to the same protection before the law as the general public. The purpose of this study is to examine how Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights affects the protection of human rights of prisoners in Correctional Institutions. This study applies a normative juridical approach and a descriptive method of analysis. Data were collected using literature study techniques, as well as using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that there are still problems related to the fulfillment of prisoners' rights to equality before the law and non-discriminatory treatment in correctional institutions, making Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights relevant to be implemented. Several regulations in Indonesia show that there is a strong legal basis to support the implementation of Article 7 of the declaration. The findings of this study imply the need for optimal enforcement and supervision in fulfilling human rights for prisoners
Kesaksian palsu dalam perspektif Pasal 242 KUHP dan hadits shahih Bukhari nomor 6408 Putri, Rizkia Novebiani; Arifin, Tajul
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1561

Abstract

Kesaksian palsu merupakan masalah besar dalam sistem peradilan, karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak kasus yang melibatkan tindakan kesaksian palsu yang diberikan oleh seseorang di hadapan pengadilan dapat mempengaruhi jalannya kasus hukum, berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam persoalan kesaksian palsu yang kerap kali menjadi persoalan krusial dalam proses penegakan hukum serta mengkaji bagaimana dampak sosial dan moral dari kesaksian palsu, baik dalam konteks hukum negara maupun ajaran Islam. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif ketentuan mengenai kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut sebagaimana tercermin dalam Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 yang menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan dengan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada Peraturan Perundang- undangan dan Hadits Shahih Bukari. Penelitian ini menghasilkan korelasi antara Hadis Bukhari dengan hukum positif Indonesia mengenai kesaksian palsu. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bahaya dari memberikan kesaksian palsu, pengaruh tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap kesaksian palsu merupakan faktor penyebab maraknya kasus kesaksian palsu yang harus dihilangkan.
ZAKAT SAHAM MNC SEKURITAS CABANG BANDUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH TABARRU': ZAKAT ON SHARES OF MNC SECURITIES BRANCH BANDUNG IN THE PERSPECTIVE OF FIQH TABARRU' Muzaki, Amar; Arifin, Tajul; Yuniarti, Vinna Sri
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2021): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v8i2.12969

Abstract

Share zakat is a development object of zakat mal. With the increase in stock investors, zakat shares have high potential. MNC Sekuritas has a stock zakat feature as a zakat service with a stock object in collaboration with Rumah Zakat as amil zakat fund manager. However, zakat on shares is not for all shares listed on the IDX. This study aims to determine, describe, and analyze the criteria for shares that can be zakat and how the practice of implementing zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on a review of sharia economic law. This research was conducted with a descriptive method, namely describing and reviewing the implementation of stock zakat at MNC Sekuritas Bandung. Sources obtained from the provisions relating to zakat shares from the MNC Sekuritas Bandung. This study concludes, shares that can be used as objects of zakat must be included in the Sharia Securities List (DES) and obtained lawfully so that not all shares can be zakated as not all assets can be zakat, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is the same as the implementation of zakat in general and its implementation also easy and efficient. According to a review of sharia economic law, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on sharia provisions and principles terms, and pillars. Zakat saham merupakan pengembangan objek zakat mal. Bertambahnya investor saham, zakat saham memiliki potensi tinggi. MNC Sekuritas memiliki fitur zakat saham sebagai layanan zakat dengan objek saham bekerja sama dengan Rumah Zakat sebagai amil pengelola dana zakat. Namun zakat saham tidak untuk semua saham yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kriteria saham yang dapat dizakatkan serta bagaimana praktik pelaksanaan zakat saham di MNC Seuritas Bandung berdasarkan tinjauan fiqh tabarru. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung. Sumber diperoleh dari ketentuan yang berkaitan dengan zakat saham dari pihak MNC Sekuritas Bandung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa saham yang dapat dijadikan objek zakat haruslah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan diperoleh dengan halal sehingga tidak semua saham dapat dizakatkan sebagaimana tidak semua harta dapat dizakati. Selain itu, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung sama dengan pelaksanaan zakat pada umumnya serta pelaksanaanya pun mudah dan efisien. Kesimpulannya, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah baik dari segi syarat maupun rukun.
Co-Authors Abdal Abdal, Abdal Abdul Rohim, Abdul Abdurahim, Mika Adawiah, Amalia Muazzah ahmad arifin Ahmad Ridwan Ahmadi, Husni Al Khansa, Amelia Cendikia Angraeni, Muthiara ARDIANSYAH ARDIANSYAH Athoillah, Mohamad Azizah, Wardatul Azzahra, Arini Nabila Azzami, Abdulloh Buchori , Muhamad Fiqri Al Damarudin, Zarqa Haura Bilfaqih Dewi, Raenita Aulia Fachrurrosi, Harie Fachrurrosi, Harie Fadllurrahman, Irfan Faisal Adam, Faisal Farhan , Razkha Yudistira Adrian Fauji, Hayatul Fauzia, Ine Fauziah, Azka Fauziah, Ine Hafid, Numan Sofari Hairullah Hairullah, Hairullah Hakim, Muhammad Irfan Haniifaa, Anita Nabila Harmaini, Ryan Lukman El Hakim Hasan Bisri Herawati, Milda Kurnia Hermawan, Faza Pauzia Heryana, Sandi Hidayat, Agi Attaubah Hidayat, Ia Mufti Hidayatulah Ibal, Faisal Adam Imana, Yudi Imana, Yudi Irwan Kurniawan Islah Siregar, Muhamad Iwan Setiawan Jalaludin, Diding Jubaedah, Dedah Kholili, Muhammad Salim Lidzikrirrofiqi, Muhammad Rifqi M, Faruqi Imam Maharani, Siti Malik, Deden Abdul mayang, Dewi Mida Safitriani, Mida Safitriani Milati, Arina Mujoko, Bejo Muzaki, Amar Nabilla Fitri Arfian Nailus Sakinah, Nailus Sakinah Nazhif, Muhammad Alwan Nurjamil, Nurjamil Nursyamsudin, Pebriyana Padhilah, Piqi Rizki Prasetia, Riky Pratama, Brilyan Yudha Puspitasari, Dea Putri, Rizkia Novebiani Rajiman, Arman Ramadhana, Ahyana Ikhwana Ramania, Restu ridwan fauzi Rizqillah, Faisal Najmi Rohman, Teguh Abdul Royhan, Fahmi Rusmana, Dian Sabila, Kanisa Sadikin, Mochammad Ramdan Hasan Saepullah, Usep Safei, Abdulah Saima, Ima Sari, Dina Novita Satianagara, Arjuna Savariah, Eva Sidiq, Gifar Sitorus, Hotma Gustian Sonia, Gina Sumitra Sumitra Timora, Deril Rafsya Ulya Adila, Hafidah Yuniarti, Vinna Sri Zaliaokta, Faliani