Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

25.975

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Yunus, Nur Rohim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Author-ID : 2497438

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 320 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4 5

The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal berpaham Demokrasi Republik dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda.

Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak must indeed be prevented, confronted, and responded with great vigilance, both from the authorities and from the citizens. Without a synergy together, this test will be difficult to end. Including the Government's legal policies, especially the Minister of Justice and Human Rights must consider and prioritize the aspirations of the wider community. So that the policy of freeing public prisoners is not interfered with Corruptor Prisoners. The community must fully support government policies including the PSBB obligations. If then there is no cohesiveness, the impact will arise dilemmas and chaos on the order of state life.Keywords: Prisoners, Covid-19, Policy Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 memang harus ditanggulangi, dihadapi, dan disikapi dengan penuh kewaspadaan, baik dari penguasa kekuasaan maupun dari warga masyarakat. Tanpa adanya sinergi bersama maka ujian ini sulit akan berakhir. Termasuk kebijakan hukum Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM harus dengan pertimbangan dan mengedepankan aspirasi masyarakat luas. Sehingga kebijakan membebaskan narapidana umum tidak tercampuri dengan Narapidana Koruptor. Masyarakat pun harus mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk adanya kewajiban PSBB. Bila kemudian tidak terjadi kekompakan, maka timbullah dilema dan kekacauan pada tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Narapidana, Covid-19, Kebijakan

Constitutional Law: Status Konstitusional Subjek Federal Republik di Negara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i3.26769

Dari 85 subjek federal terdapat 22 Republik. Republik adalah wilayah dengan kelompok etnis non-Rusia. Meskipun banyak republik yang memiliki penduduk Rusia sebagai mayoritas. Sebuah republik dinamai menurut kelompok etnis asli yang umum di daerah tersebut, meskipun karena migrasi internal suatu kelompok etnis belum tentu menjadi mayoritas dalam populasi republik.

Constitutional Law: Asumsi Negara Dalam Negara atas Otonomi Khusus Republik Chechnya Di Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 4 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i4.26770

Chechnya adalah republik otonom bagian federasi Rusia yang letaknya di barat daya negara Rusia. Kemerdekaan Chechnya mendapat penolakan dari pihak rusia. Di era Soviet, Chechnya berstatus sebagai provinsi otonom dari negara bagian Rusia. Alasan lainnya penolakan lepasnya Chechnya dari Federasi Rusia adalah karena letak dari Chechnya yang berlokasi strategis di Kaukasus dan adanya kekhawatiran Rusia jika membiarkan Chechnya merdeka maka akan memancing daerah-daerah lain di Rusia untuk memerdekakan diri.

Constitutional Law: Rekonstruksi Republik Krimea Sebagai Subjek Federal di Negara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 5 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i5.26771

Republik Krimea kembali didirikan sebagai entitas otonom dan sebagai subjek federal Rusia pasca referendum 2014. Dahulu Krimea merupakan sebuah Dinasti Islam Terkuat di Eropa Timur, yang bernama Khanate Crimea. Namun akhirnya seiring waktu menjadi bagian dari Uni Soviet yang kemudian diserahkan kepada Ukraina oleh Nikita Khrushchev sebagai hadiah. Krimea dalam statusnya saat ini masih simpang siur. Sebagian besar masyarakat internasional kecuali Zimbabwe, Venezuela, Suriah, Nikaragua, Sudan, Belarus, Armenia, Korea Utara dan Bolivia tidak mengakui aneksasi dan mempertimbangkan Krimea menjadi wilayah Rusia. Di semenanjung Krimea terdapat dua subyek federal yaitu Republik Krimea dan kota federal Sevastopol.

Constitutional Law: Sistem Kontrol Wilayah Dengan Pembentukan Distrik Federal di Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i1.26610

Having a large territory with ethnic diversity and nationalism makes the Russian Federation state must provide strategic policies, in order to regulate relations between the center and the regions. The existence of 83 Federal or State Subjects in the Russian Federation made President Vladimir Putin issued a policy in 2000 to establish 9 Federal Districts dividing federal subjects into federal districts headed by an official directly appointed by the president. This makes Russia a unique and interesting country in the analysis of constitutional law studies.

Constitutional Law: Nomenklatur Asimetris Atas Negara Bagian Sebagai Subjek Federal di Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i2.26667

The naming of states or regions in the Russian Federation is different from other federated states, such as the United States, which uses the word State, or Province in India, Pakistan, and others. Russia has asymmetric subject nomenclature. No homogeneity. The Russian Federation has the Republic, Federally Important Cities, Krais, Oblasts, Autonomous Oblasts, and Autonomous Okrugs. Each Federal Subject has a head, legislature, and constitutional court backed by the constitution and federal law.

Constitutional Law: Destruksi Permanen Republik Volga Jerman Sebagai Entitas Subjek Federal di Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 6, No 6 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i6.26783

Republik ini dibentuk setelah Revolusi Oktober 1918. Dekrit pemerintah Soviet, Komune Pekerja Jerman Volga, memberikan status khusus kepada Jerman Soviet di antara orang-orang non-Rusia di Uni Soviet. Kemudian statusnya ditingkatkan ke status Republik Sosialis Soviet Otonom tahun 1924 oleh Deklarasi Komite Eksekutif Pusat seluruh Rusia dan Dewan Rakyat Komisaris SFSR Rusia. Namun, karena adanya invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941 maka menandai berakhirnya ASSR Jerman Volga. Pada tanggal 28 Agustus 1941, republik secara resmi dihapuskan dan, karena takut mereka dapat bertindak sebagai kolaborator Jerman. Ironisnya, semua orang Jerman Volga diasingkan ke RSS Kazakh, Altai, dan Siberia. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan ini sebagai bentuk genosida bangsa Jerman Rusia. Pasca perang dunia kedua, dan terbentuknya Jerman sosialis di Jerman Timur, Republik Sosialis Soviet Otonom Jerman Volga tidak pernah dibangun kembali. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Nikita Republik-Republik lain seperti Kabardino Balkaria, Republik Krimea dikembalikan statusnya, namun tidak untuk Republik Volga Jerman ini.

Philosophy of State: The Social Contract and the Separation of Powers according to John Locke Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i6.31378

The social contract is a reasoned agreement regarding the authority of governmental authorities and the extent of social freedom. To further improve justice and achieve high morals, a social contract based on the free will of all was established. Yet, according to John Locke, the social compact is a motivating factor in the shape of a desire to avoid interference, in which the individual surrenders no important natural rights to the society, but simply the right to implement natural law. Individuals' submitted rights are not granted to individuals or groups, but rather to the entire community. So, the nature of government is limited power, political authority is borrowed, and power is constrained by the government's own objectives, notably the protection of fundamental human rights. Moreover, John Locke encouraged the separation of powers in a nation, so that it does not rely on a single power.

Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Herlina, Ratna Hikmatiar, Erwin Husna, Faiqatul Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Lubis, Rahmad Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mery Noviyanti Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Purnama, Desi Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Shapiulayevna, Aliyeva Patimat Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Waluyo, St Budi Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani

Title Search

Found 140 Documents Search Journal : 'ADALAH

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 140 Documents
Search
Journal : 'ADALAH