Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Arena Hukum Jurnal Daulat Hukum MLJ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Media Bina Ilmiah Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan VISA: Journal of Vision and Ideas Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Pariwisata
Kayus Kayowuan Lewoleba
Universitas Pembangunan Nasional Vetaran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 109 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 109 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia Gilang Putra; Kayus Kayouwan Lewoleba
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1342

Abstract

In Indonesia, the main challenge in achieving the principle of the rule of law is unfair legal practices, where some powerful and rich people can manipulate the legal system for their personal interests. This situation hinders efforts to ensure justice for all people. Therefore, high legal awareness among the public and law enforcers is very important to realize the principle of the rule of law. Bureaucratic reform and the implementation of a code of ethics for law enforcers are essential steps in creating an environment that is more transparent and responsible for the legal needs of society. By carrying out this reform, it is hoped that law enforcement can become more consistent, fair and clear. Through consistent, fair and clear law enforcement, it is hoped that Indonesian society can move from dependence on the law out of fear, towards obedience based on a deep understanding of the importance of the law in maintaining order and social justice. This is a crucial step in building a society that truly obeys the law, with belief in the principles of justice championed by the legal system.
PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PENEGAKAN HUKUM Athallah, Akwila Arif; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.195

Abstract

Pemidanaan terhadap pecandu narkotika terdapat dua sisi pandangan dalam aspek penegakan hukumnya. Pecandu narkotika dipandang sebagai korban berdasarkan sudut pandang ilmu kesahatan serta dari aspek hukum karena di dalam UU Narkotika pencandu narkotika dianggap sebagai orang sakit yang perlu mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi di dalam kenyataannya seringkali pecandu narkotika diperlakukan sebagai penjahat dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, pemidanaan terhadap pecandu narkotika di Indonesia akan ditinjau berdasarkan aspek tujuan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data utama adalah studi kepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan analisa putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan bagi pecandu narkotika di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemidanaan berupa pidana penjara terhadap pecandu narkotika di Indonesia juga dinilai tidak efektif, karena dinilai tidak mampu memperbaiki para pecandu narkotika maupun menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Kata kunci: Narkotika, Pecandu Narkotika, Tujuan Penegakan Hukum. Abstract Penalties for narcotics addicts have two sides of view in the aspect of law enforcement. Narcotics addicts are seen as victims from a medical point of view as well as from the legal aspect because in the Narcotics Act narcotics addicts are considered as sick people who need to get rehabilitation, but in reality often narcotics addicts are treated as criminals and sentenced in the form of imprisonment in the enforcement process law in Indonesia. In this study, the punishment of narcotics addicts in Indonesia will be reviewed based on the aspects of law enforcement objectives. The research method used by normative juridical with the main data source is literature study. The problem approach used is the theoretical approach and decision analysis. The results of the research show that criminal punishment for narcotics addicts in Indonesia is not in accordance with the objectives of law enforcement, namely justice, expediency, and legal certainty. The conviction in the form of imprisonment of narcotics addicts in Indonesia is considered ineffective, because it is considered unable to improve narcotics addicts or to have a positive impact on society and the country.
Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif Lewoleba, Kayus Kayowuan; Mulyadi, Mulyadi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i02.5070

Abstract

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan bagian  masyarakat tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial, sehingga dalam penanagnanya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkwalitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak behak memperoleh perlindungan  khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan perlindungan  khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan  data primer untuk mempertajam analisis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan diversi dalam penangan anak dalam rangka mewujudkan konsep keadilan restoratif atau keadilan keseimbangn antara pelaku dan korban merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana anak. hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan diversi dalam peradilan anak dalam rangka mewujudkan keadilan restorati merupakan langkah yang tepat untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana yang berpotensi merampas kemerdekaan anak. penerapan pidan pada anak merupakan pilihan yang paling terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak Kayowuan Lewoleba, Kayus; Helmi Fahrozi, Muhammad
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.20

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kondisi darurat kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia saat ini, masalah kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang menimpa anak-anak tidak hanya di Indonesia tetapi dibelahan dunia yang lain. Anak-anak yang hidup dalam kondisi miskin, anak korban konflik bersenjata adalah sebgaian dari anak-anak di dunia yang mengalami berbagai macam tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Meningkatanya kasus kekerasan terhadap anak berupa eksploitasi, kekerasan , penganiayaan, penelantaran dan kejahatan seksual, terjadi akhir-akhir ini memperlihatakan bahwa, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua telah gagal menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak di Indonesia. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual dapat dilhat jumlah kasus kejahatan seksual yang dihimpun oleh beberapa lembaga, meskipun angka-angka tersebut sebenarnya merupakan fenomena puncak es, artinya tidak menggambarkan kondisi riil yang sebenarnaya terjadi di masyarakat saat ini. Tujuan Pelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita dan faktor-faktor penyebab masakya kekerasan seksual terhadapa anak, upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dan upaya-upaya preventif dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan seksual. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap feomena yang terjadi, terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak.anak.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA DALAM PENGAWASAN INSTITUSI KEJAKSAAN Dieka Qaulam Nabilla; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.920

Abstract

Kode Etik Jaksa merupakan serangkaian aturan yang memberikan arahan mengenai perilaku yang harus diikuti oleh seorang Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami seberapa efektif peranan terhadap pengawasan Institusi Kejaksaan dalam Penegakan Kode Etik Jaksa dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Institusi Kejaksaan dalam Pelanggaran Kode Etik Jaksa. Metode penelitian ini merupakan jenis metode yuridis normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Dengan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban Jaksa dalam pelanggaran kode etik adalah ketika seorang jaksa melanggar kode etik tersebut sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga profesi untuk mengikat semua pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelanggaran kode etik terjadi saat seseorang melanggar aturan yang ditetapkan dalam kode etik yang berlaku bagi anggota tertentu.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI HAKIM Dara Puspita Riyawan; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.926

Abstract

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus berpegang pada standar pedoman sebagai penegakan hukum, yakni diantaranya kemanusiaan, keadilan, kesusilaan, dan kejujuran. Selain hal di atas, penegak hukum juga menerapkan etika atau kode etik sesuai kebutuhan. Salah satu penegak hukum adalah hakim. Hakim adalah orang yang mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang masih menjadi sengketa para pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang hakim pastinya dihadapkan dengan bermacam hal-hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Jabatan hakim yang sangat penting sebagai tiang penegak hukum karena hakim yang memberi putusan suatu perkara. Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada yang orang yang bersalah. Hakim juga merupakan jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Oleh karena itu profesi hakim sangat berpedoman pada kode etik. Hakim harus mempunyai keahlian yang dilandaskan tinggi dengan kode etik profesi, karena profesi hakim merupakan profesi yang mulia, maka hakim wajib mempunyai etika hukum dan harus menaatinya dengan tegas. Jika hakim melakukan pelaggaran kode etik maka hakim harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Pertanggung jawaban tersebut harus diselesaikan secsuai dengan prinsip dan asas etika profesi atau kode etik profesi hakim. Tujuan penulis menyusun penelitian ini adalah agar kita semua dapat memahami mengenai peran penting kode etik terhadap profesi hakim. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder.
DINAMIKA HUKUM SOSIAL DAN BUDAYA PADA EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN TIMUR DI ERA PEMBANGUNAN IKN Tiara Rebecca Kezia Siregar; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i11.3893

Abstract

Proses pembangunan IKN membawa dampak signifikan terhadap komunitas adat, baik dalam aspek hukum maupun budaya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, hak-hak ulayat, serta kearifan lokal yang ada. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, ditemukan bahwa ada ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, transformasi budaya juga teramati, di mana modernisasi dan kebijakan pembangunan berpengaruh pada pola hidup dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh pembangunan IKN. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami dinamika yang kompleks dan menawarkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan yang lebih adil dan berbasis hak asasi manusia.
AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN DALAM HUKUM ADAT SUKU DAYAK Azka Irtikha Radhin; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i12.3949

Abstract

Hukum Adat Suku Dayak disebut dengan7,,Hukum,,6Adat Suku Dayak Kalis, yang artinya hukuman atau aturan yang,,,terdiri,,,3dari norma,,,7kesopanan,,,,5kesusilaan, ketertiban,,,rsampai kepada,,,3norma keyakinan dan kepercayaan,,,6yang,,,4dihubungkan dengan alam gaib dan,,,aSang Pencipta yang menjamin keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui contoh delik adat yang ditetapkan dalam suku dayak, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan penyelesaiannya terhadap delik adat perzinahan di suku dayak, serta untuk mengetahui perbedaan cara penyelesaian delik adat perzinahan yang diberlakukan oleh suku dayak dengan suku lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka, kualitatif. Dalam penelitian ini, telah dilakukannya penganalisisan terhadap suatu jurnal dengan topik terkait yang dilakukan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Terdapat beberapa macam delik adat menurut Hilman Hadikusuma, yaitu: 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan. 2) Delik perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat. 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah. 4) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. 5) Delik berhubungan dengan perjanjian. 6) Delik menyangkut tanah. 7) Delik menyangkut hewan ternak dan perikanan. Sanksi yang diberikan bisa berupa seketi tajau atau sama dengan seratus tajau. Ada yang berupa pelaksanaan pemotongan babi di atas kepala mereka hingga darah babi tersebut membasahi tubuh pelaku perzinahan, setelah itu juga tetap dilakukan tajau sebab sanksi adat…dayak tidak jauh dari sanksi berupa tajau, tuak, mangkok, arak, dan babi maupun ketentuan lain oleh tetua adat.. suku Batak menyelesaikan delik perzinahan dengan bermusyawarah bersama perihal ganti rugi kepada korban dan kewajibannya membayarkan segala biaya yang keluar saat tindak pidana itu diselesaikan secara hukum adat. Lalu, dalam suku dayak juga mewajibkan pelaku untuk meminta maaf kepada korban serta disaksikan oleh semua pihak yang ikut serta dalam penyelesaiannya.
ANALISIS PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL PBB DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA Carissa Nuramallia Prihatna; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4009

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang belum juga usai, Israel sendiri diduga telah melakukan kejahatan genosida terhadap Palestina atas serangan ke pemukiman warga Palestina di Gaza yang menewaskan banyak nyawa. Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948 yang menghasilkan putusan penghentian genosida namun tidak dengan perintah gencatan senjata. Penelitian bertujuan untuk mengetahui awal mula konflik berlangsung hingga terjadinya genosida dan bagaimana ICJ menindaknya secara hukum dengan menggunakan metode kajian pustaka dari literatur yang telah ada.
PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA Sinjar, M Arafah; Yuli, Yuliana; Satino; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Very idealistic is when we hear the expression "A piece of land should not be left abandoned on this earth." This proposition gives us the spirit to make use of vacant land that still presents an unsightly view due to its eerie and frightening appearance. Overgrown bushes and vegetation, besides being unproductive, are also unattractive. They are far from yielding economic benefits for both the landowner and the surrounding community. They even become obstacles to the passage of shortcut users because they are overgrown and filled with frightening creatures such as snakes or beehives and other wild animals. It might even become a place for vice, crime, or other criminal activities. The scenery described above has become a common sight in this country. It is possible that such neglect has occurred due to an accumulation of land abandonment from the past that remains unresolved. It could be due to the landowner's busy schedule or perhaps because of the vastness of the land they are managing. It could also be due to the loss of resources or maybe because of the uncertainty of ownership rights related to heirs. Or they may be waiting for the land's price and value to increase before selling it again at a more enticing price. Abstrak Sangat idealis bilamana kita mendengar ungkapan “Sejengkal tanah tidak boleh terlantar di bumi pertiwi ini”. Proposisi itu memberi kita semangat untuk memanfaatkan tanah kosong yang masih menjadi pemandangan tidak elok karena menyuguhkan pemandangan yang seram dan menakutkan. Semak belukar dan tumbuh-tumbuhan, di samping tidak produktif juga tidak estetik. Jauh dari hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemiliknya maupun warga sekitarnya. Bahkan menjadi penghalang untuk melintas pengguna jalan pintas karena tertutup dan banyak binatang yang menakutkan. Seperti ular atau sarang tawon dan binatang buas lainnya. Bahkan bisa saja lokasi tersebut hanya dijadikan tempat maksiat dan kejahatan atau kriminal lainnya. Pemandangan tersebut di atas sudah menjadi pemandangan umum di negeri ini. Bisa saja hal tersebut terlantar karena merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Kesibukan atau mungkin saja karena luasnya tanah yang ditangani pemiliknya. Atau karena kehilangan sumber daya penggerak. Atau mungkin karena ketidakpastian hak milik yang berkaitan dengan ahli waris. Atau menunggu harga dan nilai tanah tersebut meninggi. Untuk dijual kembali dengan harga yang cukup menggairahkan.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdurrafi Hibatullah Adzkia Nuffus Humairoh Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Hidayatullah Ahmad Khoiril Anam Ahmad, Nisa Auliya Airiique Bintang Merah Harley Al Fath Alya Maharani Amelia, Dean Putri Aminar, Alin Juni An Nazwa Artha Rea Ahmad Ananda Rafli Haritsah Andreas Bramantyo Anisah, Aura Anjani, Indira Emilia Aristias, Adinda Aryaputri, Aqila Shafiqa Asari Suci Maharani Asyraf Al Dzahabi Sihmanto Athallah, Akwila Arif Atik Winanti Atiyyah, Rifa Aurelie, Zahra Moefti Aurelya Putri Alzahrah Azahra, Musdalifah Azka Aulia, Dinda Azka Irtikha Radhin Azzahra, Najwa Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Bramantyo, Rm Andreas Carissa Nuramallia Prihatna Cecil Goretty Situngkir Citraresmi Widoretno Putri Dara Puspita Riyawan Desy Natalia Dewanti, Tyur Reggina Dharmalinga, Inge Nur Az’zahra Maheswari Dhini Renata Julia Silaban Dian sari Pusparani Ningtiasih Diandra Ratuolinka Dieka Qaulam Nabilla Dinanti, Dinda Dwi Desi Yayi Tarina Dyah Liesna Kusuma Wardani Edi Priyono Elisabeth Hana G.S Eryzka Marza, Suci Fachnani Alia Fakhrani Rafa Fallen Annisa Aji Putri Faradila, Nurfadia Fatmawati, Fahira Febrian, Richkido Fikalo Elistra, Nada Flora Tri Melfanny Bu’Ulolo Gilang Putra Ginting, Gladies Agina Halena Chandra Callista Halida Sabrina Anasga Hanifah, Nida Syahla Hasan Basri Hasya ' Afina Helmi Fahrozi, Muhammad Hermina , Hermina Hikmal Yusuf Argiansyah Imelda Vratista Indiyarto, Fadhil Muhammad Islami, Diajeng Dhea Aura Jessica Desideria Desideria Kandalina, Maylita Evely Karina Hasiyanni Manurung Khairunisa Syalsabila Khanza Hanaya Chairunisa Khozinatun Masfufah Kornelius, Yusuf Maghfiroh, Laily Manalu, Ronald Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther Marina Ery Setyawati Maryam, Clarissa Amalia Marza, Suci Eryzka Matondang, Togar Ibrahim Melian Sahara Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Dewanto Adi Saputra Muhammad Gading Bintang Hadhani Muhammad Nail Athallah Mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muniratri Rachmita Najwa Salsabila Nala Syandhira Suzeeta Nanang Anggara Nandita, Lufna Nasywa Rayhana Nayla Rizqika Ramadhani Nazma Putri Fadila Nigeel Jose Mourinho Nirwana, Rena Putri Novyana, Hilda Nugroho, Muhammad Arighi Nurul Lutfiah Oktaviyanti, Ririn Pramudita Antasia Pranitiaz, Laras Medina Putra, M. Aliev Andika Putri Bakar, Ayudia Aura Ancesar Putri, Angelica Anastasia Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Nasywa Awalia Putro, Alberto Muhammad Gusti Qonita Mutmainah Qowy, Aqila Hifdzil Rahmania, Arina Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Rizqathallah, Mohamad Rifqi Robiah Adawiyah Ronald Manalu Rosyidah, Najwa S, Subakdi S, Suprima Sabina Namira Rachman Safina Alia Rameyza Salfiah, Resifani Salmanita Shalsabella Pramudita Sapanah, Mawar Satino Satino Satino Siagian, Natanael Robona Asimi Sifana, Firdha Simanjuntak, Gracia Frestiany Sinjar, M Arafah Siti Komariah Siti Nur’Aini Slamet Tri Wahyudi Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Claudia Subakdi Subakdi, Subakdi Supardi Supardi Suprima Surinaia Zulfi Tsaqif Syalsabila, Khairunisa Syarla Bella Dewi Pramesty Syifadilla Subagyo Putri Tasfiyah Tasfiyah Tiara Rachma Sari Tiara Rebecca Kezia Siregar Tiya Yolanda Nur Fadhila, Gusti Tuasalamony, Adzra Ardelia Wijaya, Natalie Yandi Kurniawan Yubinas, Beauty Rachmah Yuli Wahyuni, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Yuliana Yuliana Yuli Wahyuni Yuliana Yuli Wahyuningsih Yusuf Gandhy Natabrata Zaky, Muhammad Zefanya Valerina Putri Zellda Nur Syachfitri