p-Index From 2021 - 2026
13.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Arena Hukum Jurnal Daulat Hukum MLJ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Syntax Idea SIGn Jurnal Hukum jurnal ilmiah hospitality JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Media Bina Ilmiah Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan VISA: Journal of Vision and Ideas Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Claim Missing Document
Check
Articles

Effectiveness of Criminal Sanctions Against Union-Busting Actions by Media Companies Syifadilla Subagyo Putri; Kayus Kayowuan Lewoleba
Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Vol. 4 No. 4 (2025): December
Publisher : MASI Mandiri Edukasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58421/misro.v4i4.974

Abstract

This research explores the enforcement of criminal sanctions against union-busting practices in Indonesia, with a particular focus on the conflict between the CNN Indonesia Workers’ Solidarity (SPCI) and PT. CNN Indonesia. Employing a juridical-normative approach, the study reviews legal frameworks such as Law No. 21 of 2000 on Trade Unions and the Indonesian Criminal Code, while drawing comparisons with labor court rulings in Belgium, Germany, and France. The findings reveal that, although Indonesia’s legal system formally classifies union busting as a criminal act, its implementation remains ineffective due to the dominance of civil or bipartite settlements that rarely impose real sanctions. The research emphasizes the need for stronger institutional commitment and a more proactive role from law enforcement bodies to safeguard workers’ rights and ensure corporate accountability. Strengthening these measures will help harmonize Indonesia’s labor law with international standards promoted by the International Labour Organization (ILO).
CRIMINAL LIABILITY OF STATE OFFICIALS IN HUMAN TRAFFICKING CASES TO CAMBODIA AND EFFORTS TO REPATRIATE VICTIMS Muhammad Dewanto Adi Saputra; Kayus Kayowuan Lewoleba
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21308221

Abstract

Human trafficking to Cambodia constitutes a transnational crime involving cross-border criminal networks and, in several cases, state officials who abuse their authority. This situation creates significant challenges for law enforcement and the legal protection of victims, particularly during the repatriation process. This study aims to analyze the criminal liability of state officials involved in human trafficking to Cambodia and to examine the effectiveness of legal protection in the implementation of victim repatriation. This research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach using statutory and case approaches. The findings indicate that the criminal liability of state officials is regulated under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and is further strengthened by Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. However, its implementation remains ineffective because law enforcement has not fully addressed the involvement of intellectual actors and state officials participating in these crimes. Furthermore, the repatriation process continues to face challenges, including limited inter-agency coordination, inadequate diplomatic capacity, and the suboptimal fulfillment of victims' rights. Therefore, strengthening law enforcement and improving the victim repatriation mechanism are necessary to ensure more effective legal protection for victims.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Alya Maharani; Kayus Kayowuan Lewoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.540-548

Abstract

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga melakukan penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman masa percobaan. Dalam kasus ini, jaksa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020 Halida Sabrina Anasga; Kayus Kayouwuan Lewoleba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.956-970

Abstract

Pandemi Covid-19 lambat laun amat membahayakan sebab menular amat cepat serta menghilangkan tak sedikit nyawa umat manusia di dunia serta di Indonesia. Pemerintah dan BNPB sudah melakukan koordinasi bersama pemerintahan daerah agar menjalankan penanggulangan pandemi ini melalui penerbitan peraturan dan beberapa kebijakan terkait dengan penaganan pandemi covid 19 mulai dari tingkat pusat sampai ke masing-masing daerah.  Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran covid 19 terlihat dari tingginya angka sebaran positif secara nasional, hal membawa dampak sosial yang luar biasa karena sebagai ibukota negara, sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional.Terbitnya peraturan Gubernur No 79 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran covid 19 dan sebagai instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap penanganan  pandemi covid 19 di DKIJakarta. Namun masih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Penerapan sanksi terkai dengan pelangran itu cenderung ke perorangan saja yg dikenai sanksi denda, kerja sosial dan lain lain sedangkan di Jakarta sendiri. Tak sedikit masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya diluar rumah. Kenyataan itu menimbulkan rasa resah bagi masyarakat secara umum. Pemerintah akhirnya diberi bantuan oleh pemerintah daerah serta para polisi menjalankan sejumlah cara represif melalui pemberian sanksi pidana untuk segelintir orang yang tetap menjalankan kegiatan diluar rumah serta berkumpul pada sejumlah lokasi.
A Comparisons of How Indonesian Law and Texas Law Address Criminal Responsibility for Sexual Violence Offenders Airiique Bintang Merah Harley; Kayus Kayowuan Lewoleba
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.783-798

Abstract

This study compares how criminal liability for sexual offenses is addressed in Indonesia and Texas through a normative analysis. Indonesia has shifted from its Dutch colonial legal background toward a victim-focused approach under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS), which covers both non-physical and psychological abuse. In contrast, Texas relies on common law principles that stress consent, categorize offenses as felonies, and require offender registration. The research shows that Indonesia emphasizes restorative justice and uses wider definitions, while Texas prioritizes public safety with strict monitoring after convictions. These differences reflect distinct legal philosophies for dealing with sexual violence.
The Implementation of Restorative Justice in Cases of Verbal Sexual Harassment Najwa Salsabila; Kayus Kayowuan Lewoleba
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.596-611

Abstract

Verbal sexual harassment is a form of non-physical sexual violence crime as regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This action not only degrades the victim's dignity but can also cause prolonged psychological impacts. This research aims analyze the application of the restorative justice principle to the crime of verbal sexual harassment and examine the role of law enforcement officials in its implementation. This research uses a normative-juridical method with a statutory approach and a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that although the application of restorative justice is possible based on Police Regulation Number 8 of 2021, Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, its implementation cannot be done without careful consideration. This is because the crime of verbal sexual harassment is associated with the victim's immaterial loss, which is difficult to recover merely through a peace agreement. Additionally, there is a risk of victimization if the victim is in a vulnerable position during the reconciliation process. Therefore, a litigation approach should still be prioritized when the victim explicitly desires law enforcement for the sake of certainty and the protection of their rights.
Hukum sebagai Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Child Grooming melalui Edukasi Masyarakat di Keluruhana Pangkalan Jati Kota Depok Kayus Kayowuan Lewoleba; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Atik Winanti; Satino Satino; Dinda Dinanti; Citraresmi Widoretno Putri
Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): September : Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jppmi.v5i3.2723

Abstract

The development of information and communication technology has increased the risk of child grooming crimes against children, both through direct interaction and digital media. Low levels of legal and digital literacy in the community are among the factors that increase children's vulnerability to these crimes. This Community Service (PKM) activity aims to increase public understanding and legal awareness in efforts to prevent child grooming through legal education. The activity was implemented through an educational-participatory approach, including legal counseling, interactive discussions, and simple case studies tailored to the community's conditions in Pangkalan Jati Village. The educational materials covered the definition and characteristics of child grooming, its impact on children, and the role of law and society in prevention and child protection. The results of the activity demonstrated an increase in public understanding of the risks of child grooming, children's rights, and the importance of monitoring children's digital activities. The output of this activity is an increase in legal and digital literacy in the community, which is expected to encourage the creation of a safe, legally aware, and child-friendly social environment.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yuliana Yuli Wahyuningsih; Kayus Kayowuan Lewoleba; Dwi Desi Yayi Tarina; Citraresmi Widoretno Putri; Atik Winanti; Satino Satino
Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): September : Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jppmi.v5i3.2742

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the government's strategic policies to improve the quality of human resources (HR) by ensuring adequate nutritional intake for vulnerable groups, including school children, toddlers, and pregnant and breastfeeding mothers. Adequate nutrition plays a crucial role in supporting physical growth, cognitive development, learning outcomes, and long-term productivity, making nutrition intervention an important investment in national development. This study aims to analyze the role of the MBG program in improving HR quality, identify its main benefits, and examine the challenges encountered during its implementation. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of relevant academic publications, government reports, and policy documents. The findings indicate that the MBG program contributes significantly to improving nutritional status, health conditions, educational performance, and future workforce productivity while also helping to reduce stunting and malnutrition. Furthermore, the program has the potential to strengthen food security and stimulate local economic activities through collaboration with local food suppliers. However, its implementation continues to face challenges, including unequal food distribution, maintaining food quality and safety standards, budget limitations, and monitoring and evaluation mechanisms. Therefore, stronger collaboration among the government, communities, educational institutions, and the private sector is essential to optimize the sustainability and effectiveness of the MBG program in enhancing Indonesia's human resource quality.
Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Korban Perang Kayus Kayowuan Lewoleba
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3203

Abstract

International Humanitarian Law is a set of international legal norms aimed at limiting the effects of armed conflict by protecting persons who are not or are no longer involved in hostilities and regulating the means and methods of warfare. Although the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols provide a comprehensive legal framework, armed conflicts continue to cause casualties, mass displacement, destruction of civilian infrastructure, and serious human rights violations. This study aims to analyze the implementation of International Humanitarian Law principles in protecting victims of war and identify obstacles affecting their effective implementation. This study employs a normative juridical method using legislative, conceptual, and case approaches. The data consist of secondary legal materials, including international legal instruments, scientific literature, journals, and relevant documents from international organizations. The results show that the principles of Distinction, Proportionality, military necessity, and humanity are fundamental to protecting victims of war. However, their implementation faces challenges, including weak international law enforcement mechanisms, limited compliance by conflicting parties, political interests of states, and the development of modern warfare involving digital technology and autonomous weapons systems. Therefore, strengthening international cooperation, accountability through international judicial mechanisms, and dissemination of International Humanitarian Law are necessary to ensure more effective protection for victims of war.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdurrafi Hibatullah Adzkia Nuffus Humairoh Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Hidayatullah Ahmad Khoiril Anam Ahmad, Nisa Auliya Airiique Bintang Merah Harley Al Fath Alya Maharani Amelia, Dean Putri Aminar, Alin Juni An Nazwa Artha Rea Ahmad Ananda Rafli Haritsah Andreas Bramantyo Anisah, Aura Anjani, Indira Emilia Aristias, Adinda Aryaputri, Aqila Shafiqa Asari Suci Maharani Asyraf Al Dzahabi Sihmanto Athallah, Akwila Arif Atik Winanti Atiyyah, Rifa Aurelie, Zahra Moefti Aurelya Putri Alzahrah Azahra, Musdalifah Azka Aulia, Dinda Azka Irtikha Radhin Azzahra, Najwa Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Bramantyo, Rm Andreas Carissa Nuramallia Prihatna Cecil Goretty Situngkir Citraresmi Widoretno Putri Dara Puspita Riyawan Desy Natalia Dewanti, Tyur Reggina Dharmalinga, Inge Nur Az’zahra Maheswari Dhini Renata Julia Silaban Dian sari Pusparani Ningtiasih Diandra Ratuolinka Dieka Qaulam Nabilla Dinanti, Dinda Dwi Desi Yayi Tarina Dyah Liesna Kusuma Wardani Edi Priyono Elisabeth Hana G.S Eryzka Marza, Suci Fachnani Alia Fakhrani Rafa Fallen Annisa Aji Putri Faradila, Nurfadia Fatmawati, Fahira Febrian, Richkido Fikalo Elistra, Nada Flora Tri Melfanny Bu’Ulolo Gilang Putra Ginting, Gladies Agina Halena Chandra Callista Halida Sabrina Anasga Hanifah, Nida Syahla Hasan Basri Hasya ' Afina Helmi Fahrozi, Muhammad Hermina , Hermina Hikmal Yusuf Argiansyah Indiyarto, Fadhil Muhammad Islami, Diajeng Dhea Aura Jessica Desideria Desideria Kandalina, Maylita Evely Karina Hasiyanni Manurung Khairunisa Syalsabila Khanza Hanaya Chairunisa Khozinatun Masfufah Kornelius, Yusuf Maghfiroh, Laily Manalu, Ronald Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther Marina Ery Setyawati Maryam, Clarissa Amalia Marza, Suci Eryzka Matondang, Togar Ibrahim Melian Sahara Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Dewanto Adi Saputra Muhammad Gading Bintang Hadhani Muhammad Nail Athallah Mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muniratri Rachmita Najwa Salsabila Nala Syandhira Suzeeta Nanang Anggara Nandita, Lufna Nasywa Rayhana Nayla Rizqika Ramadhani Nazma Putri Fadila Nigeel Jose Mourinho Nirwana, Rena Putri Novyana, Hilda Nugroho, Muhammad Arighi Nurul Lutfiah Oktaviyanti, Ririn Pramudita Antasia Pranitiaz, Laras Medina Putra, M. Aliev Andika Putri Bakar, Ayudia Aura Ancesar Putri, Angelica Anastasia Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Nasywa Awalia Putro, Alberto Muhammad Gusti Qonita Mutmainah Qowy, Aqila Hifdzil Rahmania, Arina Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Rizqathallah, Mohamad Rifqi Robiah Adawiyah Ronald Manalu Rosyidah, Najwa S, Subakdi S, Suprima Sabina Namira Rachman Safina Alia Rameyza Salfiah, Resifani Salmanita Shalsabella Pramudita Sapanah, Mawar Satino Satino Satino Siagian, Natanael Robona Asimi Sifana, Firdha Simanjuntak, Gracia Frestiany Sinjar, M Arafah Siti Komariah Siti Nur’Aini Slamet Tri Wahyudi Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Claudia Subakdi Subakdi, Subakdi Supardi Supardi Suprima Surinaia Zulfi Tsaqif Syalsabila, Khairunisa Syarla Bella Dewi Pramesty Syifadilla Subagyo Putri Tasfiyah Tasfiyah Tiara Rachma Sari Tiara Rebecca Kezia Siregar Tiya Yolanda Nur Fadhila, Gusti Tuasalamony, Adzra Ardelia Vratista, Imelda Wijaya, Natalie Yandi Kurniawan Yubinas, Beauty Rachmah Yuli Wahyuni, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Yuliana Yuliana Yuli Wahyuni Yuliana Yuli Wahyuningsih Yusuf Gandhy Natabrata Zaky, Muhammad Zefanya Valerina Putri Zellda Nur Syachfitri