p-Index From 2021 - 2026
11.684
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Arena Hukum MLJ Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Syntax Idea Dinasti International Journal of Education Management and Social Science SIGn Jurnal Hukum jurnal ilmiah hospitality JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Law Development Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Media Bina Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan VISA: Journal of Vision and Ideas Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Media Hukum Indonesia (MHI) SASI Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA DALAM PENGAWASAN INSTITUSI KEJAKSAAN Dieka Qaulam Nabilla; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.920

Abstract

Kode Etik Jaksa merupakan serangkaian aturan yang memberikan arahan mengenai perilaku yang harus diikuti oleh seorang Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami seberapa efektif peranan terhadap pengawasan Institusi Kejaksaan dalam Penegakan Kode Etik Jaksa dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Institusi Kejaksaan dalam Pelanggaran Kode Etik Jaksa. Metode penelitian ini merupakan jenis metode yuridis normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Dengan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban Jaksa dalam pelanggaran kode etik adalah ketika seorang jaksa melanggar kode etik tersebut sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga profesi untuk mengikat semua pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelanggaran kode etik terjadi saat seseorang melanggar aturan yang ditetapkan dalam kode etik yang berlaku bagi anggota tertentu.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI HAKIM Dara Puspita Riyawan; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.926

Abstract

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus berpegang pada standar pedoman sebagai penegakan hukum, yakni diantaranya kemanusiaan, keadilan, kesusilaan, dan kejujuran. Selain hal di atas, penegak hukum juga menerapkan etika atau kode etik sesuai kebutuhan. Salah satu penegak hukum adalah hakim. Hakim adalah orang yang mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang masih menjadi sengketa para pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang hakim pastinya dihadapkan dengan bermacam hal-hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Jabatan hakim yang sangat penting sebagai tiang penegak hukum karena hakim yang memberi putusan suatu perkara. Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada yang orang yang bersalah. Hakim juga merupakan jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Oleh karena itu profesi hakim sangat berpedoman pada kode etik. Hakim harus mempunyai keahlian yang dilandaskan tinggi dengan kode etik profesi, karena profesi hakim merupakan profesi yang mulia, maka hakim wajib mempunyai etika hukum dan harus menaatinya dengan tegas. Jika hakim melakukan pelaggaran kode etik maka hakim harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Pertanggung jawaban tersebut harus diselesaikan secsuai dengan prinsip dan asas etika profesi atau kode etik profesi hakim. Tujuan penulis menyusun penelitian ini adalah agar kita semua dapat memahami mengenai peran penting kode etik terhadap profesi hakim. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder.
DINAMIKA HUKUM SOSIAL DAN BUDAYA PADA EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN TIMUR DI ERA PEMBANGUNAN IKN Tiara Rebecca Kezia Siregar; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i11.3893

Abstract

Proses pembangunan IKN membawa dampak signifikan terhadap komunitas adat, baik dalam aspek hukum maupun budaya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, hak-hak ulayat, serta kearifan lokal yang ada. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, ditemukan bahwa ada ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, transformasi budaya juga teramati, di mana modernisasi dan kebijakan pembangunan berpengaruh pada pola hidup dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh pembangunan IKN. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami dinamika yang kompleks dan menawarkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan yang lebih adil dan berbasis hak asasi manusia.
AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN DALAM HUKUM ADAT SUKU DAYAK Azka Irtikha Radhin; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i12.3949

Abstract

Hukum Adat Suku Dayak disebut dengan7,,Hukum,,6Adat Suku Dayak Kalis, yang artinya hukuman atau aturan yang,,,terdiri,,,3dari norma,,,7kesopanan,,,,5kesusilaan, ketertiban,,,rsampai kepada,,,3norma keyakinan dan kepercayaan,,,6yang,,,4dihubungkan dengan alam gaib dan,,,aSang Pencipta yang menjamin keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui contoh delik adat yang ditetapkan dalam suku dayak, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan penyelesaiannya terhadap delik adat perzinahan di suku dayak, serta untuk mengetahui perbedaan cara penyelesaian delik adat perzinahan yang diberlakukan oleh suku dayak dengan suku lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka, kualitatif. Dalam penelitian ini, telah dilakukannya penganalisisan terhadap suatu jurnal dengan topik terkait yang dilakukan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Terdapat beberapa macam delik adat menurut Hilman Hadikusuma, yaitu: 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan. 2) Delik perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat. 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah. 4) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. 5) Delik berhubungan dengan perjanjian. 6) Delik menyangkut tanah. 7) Delik menyangkut hewan ternak dan perikanan. Sanksi yang diberikan bisa berupa seketi tajau atau sama dengan seratus tajau. Ada yang berupa pelaksanaan pemotongan babi di atas kepala mereka hingga darah babi tersebut membasahi tubuh pelaku perzinahan, setelah itu juga tetap dilakukan tajau sebab sanksi adat…dayak tidak jauh dari sanksi berupa tajau, tuak, mangkok, arak, dan babi maupun ketentuan lain oleh tetua adat.. suku Batak menyelesaikan delik perzinahan dengan bermusyawarah bersama perihal ganti rugi kepada korban dan kewajibannya membayarkan segala biaya yang keluar saat tindak pidana itu diselesaikan secara hukum adat. Lalu, dalam suku dayak juga mewajibkan pelaku untuk meminta maaf kepada korban serta disaksikan oleh semua pihak yang ikut serta dalam penyelesaiannya.
ANALISIS PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL PBB DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA Carissa Nuramallia Prihatna; Kayus Kayowuan Lewoleba
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4009

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang belum juga usai, Israel sendiri diduga telah melakukan kejahatan genosida terhadap Palestina atas serangan ke pemukiman warga Palestina di Gaza yang menewaskan banyak nyawa. Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948 yang menghasilkan putusan penghentian genosida namun tidak dengan perintah gencatan senjata. Penelitian bertujuan untuk mengetahui awal mula konflik berlangsung hingga terjadinya genosida dan bagaimana ICJ menindaknya secara hukum dengan menggunakan metode kajian pustaka dari literatur yang telah ada.
PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA Sinjar, M Arafah; Yuli, Yuliana; Satino; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Very idealistic is when we hear the expression "A piece of land should not be left abandoned on this earth." This proposition gives us the spirit to make use of vacant land that still presents an unsightly view due to its eerie and frightening appearance. Overgrown bushes and vegetation, besides being unproductive, are also unattractive. They are far from yielding economic benefits for both the landowner and the surrounding community. They even become obstacles to the passage of shortcut users because they are overgrown and filled with frightening creatures such as snakes or beehives and other wild animals. It might even become a place for vice, crime, or other criminal activities. The scenery described above has become a common sight in this country. It is possible that such neglect has occurred due to an accumulation of land abandonment from the past that remains unresolved. It could be due to the landowner's busy schedule or perhaps because of the vastness of the land they are managing. It could also be due to the loss of resources or maybe because of the uncertainty of ownership rights related to heirs. Or they may be waiting for the land's price and value to increase before selling it again at a more enticing price. Abstrak Sangat idealis bilamana kita mendengar ungkapan “Sejengkal tanah tidak boleh terlantar di bumi pertiwi ini”. Proposisi itu memberi kita semangat untuk memanfaatkan tanah kosong yang masih menjadi pemandangan tidak elok karena menyuguhkan pemandangan yang seram dan menakutkan. Semak belukar dan tumbuh-tumbuhan, di samping tidak produktif juga tidak estetik. Jauh dari hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemiliknya maupun warga sekitarnya. Bahkan menjadi penghalang untuk melintas pengguna jalan pintas karena tertutup dan banyak binatang yang menakutkan. Seperti ular atau sarang tawon dan binatang buas lainnya. Bahkan bisa saja lokasi tersebut hanya dijadikan tempat maksiat dan kejahatan atau kriminal lainnya. Pemandangan tersebut di atas sudah menjadi pemandangan umum di negeri ini. Bisa saja hal tersebut terlantar karena merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Kesibukan atau mungkin saja karena luasnya tanah yang ditangani pemiliknya. Atau karena kehilangan sumber daya penggerak. Atau mungkin karena ketidakpastian hak milik yang berkaitan dengan ahli waris. Atau menunggu harga dan nilai tanah tersebut meninggi. Untuk dijual kembali dengan harga yang cukup menggairahkan.
Law Enforcement Against Parents Perpetrating Physical Violence Against Children Which Causes Death Yubinas, Beauty Rachmah; Lewoleba, Kayus Kayowuan
RechtIdee Vol 19, No 1 (2024): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i1.25612

Abstract

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS Hikmal Yusuf Argiansyah; Kayowuan Lewoleba, Kayus
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4495

Abstract

Pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum di Indonesia membuat integritas dan profesional dari notaris serta kepatuhan terhadap kode etik notaris menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang tentu saja mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia dan mencemarkan nama baik notaris di Indonesia. Metode yang telah digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode normatif-yuridis dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data-data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris di Indonesia diawasi oleh menteri dan Dewan Pengawas Notaris di Indonesia. Proses penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris dimulai dari persidangan sidang tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dan persidangan pada tingkat banding yang dilakukan Dewan Pengawas Pusat atau Kongres. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.
Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Dibawah Umur Anisah, Aura; Lewoleba, Kayus K
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11671396

Abstract

The family unit is incomplete without children, they can be a source of happiness for parents and the nation's next generation. The phenomenon of development in the digital era, especially in the field of communication, apart from having a positive impact on life, can also have a negative impact. The use of social media X, Tiktok, Youtube, Instagram or Facebook by irresponsible people endangers children's safety. Tragically, social media has contributed to a rise in incidents of sexual assault against minors To ensure children's safety from the dangers of sexual violence in the digital era, the government has created a Child Protection Law which involves parents, the local community and the government to safeguard children. The purpose of this work of literature is to investigate and clarify the ways in which sexual assault is harmful and to provide strategies for preventing it from an early age. Methods used in this investigation are based on literature that is sourced from libraries, appropriate to the problem being studied as a data source.
Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat Nirwana, Rena Putri; Lewoleba, Kayus K
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12189122

Abstract

In its role as public administrator, the state upholds the ideals of progress, aspiration, and responsiveness to community needs through the enactment of progressive legislation. The state was established with the purpose of achieving community welfare. Law enforcement officers, particularly judges, stress eternal justice alongside legal clarity (rechtsvaardigheit) while resolving conflicts. It is critical to show that the law and its enforcers, particularly judges, have the moral fortitude to prove that the legislation is necessary to achieve societal good. The goal of this research is to understand what justice means in Indonesian law and to outline the legal framework that would allow Indonesia to build a legal system that is perfect and achieves the concept of a welfare state. Normative legal study often makes use of descriptive analysis as a research method. information derived from secondary sources, as well as primary, secondary, and tertiary legal documents.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Adzkia Nuffus Humairoh Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Hidayatullah Ahmad Khoiril Anam Ahmad, Nisa Auliya Al Fath Alya Maharani Amelia, Dean Putri Aminar, Alin Juni An Nazwa Artha Rea Ahmad Ananda Rafli Haritsah Andreas Bramantyo Anisah, Aura Anjani, Indira Emilia Aristias, Adinda Aryaputri, Aqila Shafiqa Asari Suci Maharani Asyraf Al Dzahabi Sihmanto Athallah, Akwila Arif Atik Winanti Atiyyah, Rifa Aurelie, Zahra Moefti Aurelya Putri Alzahrah Azahra, Musdalifah Azka Aulia, Dinda Azka Irtikha Radhin Azzahra, Najwa Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Bramantyo, Rm Andreas Carissa Nuramallia Prihatna Cecil Goretty Situngkir Dara Puspita Riyawan Desy Natalia Dewanti, Tyur Reggina Dharmalinga, Inge Nur Az’zahra Maheswari Dhini Renata Julia Silaban Dian sari Pusparani Ningtiasih Diandra Ratuolinka Dieka Qaulam Nabilla Dwi Desi Yayi Tarina Dyah Liesna Kusuma Wardani Edi Priyono Elisabeth Hana G.S Eryzka Marza, Suci Fachnani Alia Fakhrani Rafa Fallen Annisa Aji Putri Faradila, Nurfadia Fatmawati, Fahira Febrian, Richkido Fikalo Elistra, Nada Flora Tri Melfanny Bu’Ulolo Gilang Putra Ginting, Gladies Agina Halida Sabrina Anasga Hanifah, Nida Syahla Hasan Basri Hasya ' Afina Helmi Fahrozi, Muhammad Hermina , Hermina Hidayat, Farsya Hikmal Yusuf Argiansyah Indiyarto, Fadhil Muhammad Islami, Diajeng Dhea Aura Jessica Desideria Desideria Kandalina, Maylita Evely Karina Hasiyanni Manurung Khairunisa Syalsabila Kornelius, Yusuf Maghfiroh, Laily Manalu, Ronald Manurung, Rhema Rosa Purnama Esther Marina Ery Setyawati Maryam, Clarissa Amalia Marza, Suci Eryzka Matondang, Togar Ibrahim Melian Sahara Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Nail Athallah Mulyadi MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muniratri Rachmita Nala Syandhira Suzeeta Nanang Anggara Nandita, Lufna Nasywa Rayhana Nayla Rizqika Ramadhani Nigeel Jose Mourinho Nirwana, Rena Putri Novyana, Hilda Nugroho, Muhammad Arighi Nurul Khairani Nurul Lutfiah Oktaviyanti, Ririn Pramudita Antasia Pranitiaz, Laras Medina Putra, M. Aliev Andika Putri Bakar, Ayudia Aura Ancesar Putri, Angelica Anastasia Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Nasywa Awalia Putri, Syifa Putro, Alberto Muhammad Gusti Qonita Mutmainah Qowy, Aqila Hifdzil Rahmania, Arina Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Rizqathallah, Mohamad Rifqi Robiah Adawiyah Ronald Manalu Rosyidah, Najwa S, Subakdi S, Suprima Sabina Namira Rachman Safina Alia Rameyza Salfiah, Resifani Salmanita Shalsabella Pramudita Salsabila, Fariezka Salsabila, Najwa Salsabilla, Annisa Satino Satino Satino Siagian, Natanael Robona Asimi Sifana, Firdha Simanjuntak, Gracia Frestiany Sinjar, M Arafah Siti Komariah Siti Nur’Aini Slamet Tri Wahyudi Sri Rahayu Pertiwi Dachi, Claudia Subakdi Subakdi, Subakdi Supardi Supardi Suprima Surinaia Zulfi Tsaqif Syalsabila, Khairunisa Tasfiyah Tasfiyah Tiara Rachma Sari Tiara Rebecca Kezia Siregar Tiya Yolanda Nur Fadhila, Gusti Tuasalamony, Adzra Ardelia Wijaya, Natalie Yandi Kurniawan Yubinas, Beauty Rachmah Yuli Wahyuni, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Yuliana Yuliana Yuli Wahyuni Yuliana Yuli Wahyuningsih Yusuf Gandhy Natabrata Zaky, Muhammad Zefanya Valerina Putri