Articles
Studi Komparatif Aplikasi Tax Treaty Indonesia-Tiongkok Dan Indonesia-Singapura
Aji, Faqih;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 1 No 3 (2021): September 2021
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v1i3.26
The increasing of global investment and trading has generated a close-relationship among countries. as a sovereign nation, a country will enforce its domestic rules particulary tax law. In order to stabilize the economy and keep the fairness, most countries agree to establish a tax treaty. This research investigates how the impact of tax treaty conducted by Indonesia. In addition, it compares the tax treaty between Indonesia-Chinese and Indonesia-Singapore. This research applies qualitative research to obtain a deep understanding. There are several important findings. First, in general tax treaty can promote a fair taxing for both treaty partners. Second, tax treaty between Indonesia-Singapore is more beneficial compares to Indonesia-Chinese from the perspective of dividend tax rate. Third, the research propose that the Government of Indonesia re-negotiate several articles particularly the tax rate.
Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Luar Negeri Pada Indonesia Investement Authority
Kurniawan, Vania Rani Anissa;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.122
Economic growth requires adequate investment both domestic and overseas. Incoming investment must be managed properly and with the principle of prudence. The Indonesia Investment Authority (INA) is established to manage investments owned by the State to be more efficient and sustainable. The purpose of this study is to analyze how the tax treatment of foreign income obtained by the Indonesia Investment Authority is. This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with government official. The results of the study indicate that there is no different treatment from the perspective of taxation provisions on income earned by the Indonesia Investment Authority. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang memadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk harus dikelola dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) hadir untuk mengelola investasi yang dimiliki Negara agar lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan luar negeri yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dari perspektif ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi.
Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh
Fajri, Luqman;
Malo, Muhamad Wildan Candra;
Putra, Naufal Rafif Kusuma;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.155
This article aims to determine the position and rank of prior rights of tax payables, banks, and wages payable when the company goes bankrupt. Taxes payable are taxes that must be paid including administrative sanctions. The state has pre-emptive rights in relation to tax debts as stated in Article 21 of the KUP Law. Therefore, the state's position regarding tax debt is the preferred creditor. Banks are classified as separatist creditors if the bank holds collateral rights for the property in the form of mortgage rights. Separatist creditors have executable guarantees for debtors' debts. Separatist creditors are given the right to take their own execution of the collateral obtained within two months after the bankruptcy as stated in Article 178 paragraph (1) of the PKPU Bankruptcy Law. Wages are labor rights that are received and expressed in the form of money as an imbalance from the employer of the agreement or agreement. Payment of labor wages has the most priority and priority compared to other creditors, including separatist and state creditors. This is based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 and Law No. 10 of 2020 concerning Job Creation. The legal material analysis technique used in this article is deductive reasoning in which data is collected first and then analyzed qualitatively. The results of this study show that salary debt is ranked first for repayment when the company goes bankrupt, then separatist creditors or banks, and the last is tax debt. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peringkat hak mendahulu dari utang pajak, bank, dan utang upah buruh ketika perusahaan pailit. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasinya. Negara mempunyai hak mendahulu terkait dengan utang pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 UU KUP. Oleh karena itu, kedudukan negara terkait utang pajak merupakan kreditur preferen. Bank termasuk kreditur separatis apabila bank memegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan. Kreditur separatis memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur. Kreditur separatis diberi hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan PKPU. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja perjanjian atau kesepakatan. Pembayaran utang upah buruh memiliki kedudukan yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kreditur lain, termasuk kreditur separatis dan Negara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penalaran deduksi yang mana data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan utang upah buruh menduduki peringkat pertama untuk didahulukan pelunasannya ketika perusahaan pailit, baru kemudian kreditur separatis atau bank, dan yang terakhir adalah utang pajak.
Implementasi Penagihan Utang Pajak Terhadap Barang Yang Dikecualikan Dari Lelang Dengan Pemblokiran Rekening
Dimas, Dimas;
Putri, Disya Angger Wening;
Simanjuntak, Endang Natania;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.154
Taxes have a very vital role in financing national development. Taxes are the largest source of state revenue. Blocking is one of the tax collection actions carried out as an effort to collect tax receivables. However, in its implementation, there are obstacles regarding the differences in policies and understanding between taxation and banking regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax collection by blocking and its compliance with taxation and banking regulations. This qualitative study uses library research methods and interviews. The data will be explained by descriptive analysis methods. Based on data analysis, it can be concluded that blocking the taxpayer's account is the most effective action in collecting tax receivables. Blocking taxpayer accounts does not violate customer privacy because banks do not block unilaterally and are carried out according to applicable procedures. Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi pemasukan Negara yang terbesar. Pemblokiran menjadi salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk menagih piutang pajak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala mengenai perbedaan kebijakan dan pemahaman antara perpajakan dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan pemblokiran dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan dan perbankan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dijelaskan dengan metode deskriptif dan analisis. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak merupakan tindakan yang paling efektif dalam penagihan utang pajak. Pemblokiran rekening wajib pajak tidak melanggar privasi nasabah karena bank tidak melakukan pemblokiran secara sepihak dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan
Ferry Irawan;
Muhammad Rijalur Rohman;
Ni Putu Gita Cahyani Dewi;
Octavia Chaterine Gloria Samosir
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.224
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.
Analisis Perubahan Kinerja Keuangan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Kertas Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19
Sri Murwani Puspasari;
Rizky Aji Santoso;
Teguh Syuhada;
Ferry Irawan
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.275
Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian. Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah perusahaan kertas. Tiga perusahaan kertas yang dianalisis yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW). Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas serta perubahan tingkat penghindaran pajak perusahaan sebelum dan saat pandemi Covid-19 (tahun 2019 s.d. 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan kinerja keuangan serta tingkat penghindaran pajak yang berbeda-beda di setiap perusahaan antara sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Pertama, analisis rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio menunjukkan bahwa INKP dan TKIM memiliki tren menurun dan FASW memiliki tren meningkat. Sedangkan, proksi quick ratio menunjukkan bahwa INKP dan TKIM memiliki tren menurun serta FASW menunjukkan tren fluktuatif. Kedua, analisis rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt to asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan tren penurunan pada INKP dan TKIM serta tren kenaikan pada FASW. Ketiga, analisis rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset menunjukkan INKP memiliki tren meningkat serta TKIM dan FASW memiliki tren fluktuatif. Sedangkan, proksi net profit margin mengindikasikan INKP dan TKIM memiliki tren meningkat, dan FASW memiliki tren fluktuatif. Keempat, tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan effective tax rate menunjukkan INKP memiliki tren menurun serta TKIM dan FASW memiliki tren fluktuatif. Sedangkan, proksi cash effective tax rate menunjukkan ketiga perusahaan memiliki tren fluktuatif.
Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Telekomunikasi
Yulifar Amin Gultom;
Vega Antaresa Rakhmat Azhari;
Veren Yolanda;
Ferry Irawan
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.276
Rentang tahun 2019 hingga tahun 2021 merupakan tahun-tahun transisi dari keadaan sebelum Pandemi Covid-19 menuju keadaan dimulai dan berlangsungnya pandemi. Transisi tersebut tidak hanya berdampak secara langsung pada kesehatan masyarakat, namun berpengaruh luas ke berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk kinerja laporan keuangan perusahaan. Untuk melihat secara nyata dampak transisi tersebut pada laporan keuangan perusahaan, dipilih 3 (tiga) perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk. Dilakukan analisis komparatif terhadap pos-pos Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk ketiga perusahaan dalam rentang waktu 2019-2021. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019-2021 ketiga perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif dalam pos Aset dan Pendapatan Usaha. Namun demikian, kinerja laba ketiga perusahaan masih fluktuatif. Dalam rentang waktu tersebut, PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk terus-menerus mengalami kerugian, sementara PT Indosat Tbk mengalami ketidakstabilan performa laba (laba di tahun 2019, rugi di tahun 2020, dan kembali laba di tahun 2021).
Analisis Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur: Studi Kasus PT OMG
Kamiliya M.A. Heriana;
Raisha A. Rismarina;
Audithya Prawita;
Jagad Satrio Husein;
Ferry Irawan
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.572
Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia kepada negara sebagai wujud nasionalisme masyarakat kepada negara. Sehingga setiap perusahaan diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen pajak yang efektif dan efisien. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini adalah PT. OMG. PT. OMG merupakan salah satu perusahaan manufaktur mesin dan peralatan yang memproduksi robot industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi literatur (jurnal terakreditasi, artikel, buku, dan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa metode yang digunakan PT. OMG adalah metode Gross Up. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT. OMG sudah melakukan manajemen perpajakan dengan baik karena sudah melakukan usaha untuk menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku
The influence of institutional ownership, independent commissioners, and capital intensity on tax avoidance: Evidence from LQ45 non-bank companies in Indonesia
Aulia, Aliza Rachma;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v5i3.1451
This study examines how institutional ownership, independent commissioners, and capital intensity influence tax avoidance in non-bank LQ45 index companies in Indonesia during 2019-2022. Using a quantitative approach with secondary data from 42 companies (168 firm-year observations), we employed panel data regression with Book Tax Difference as the tax avoidance proxy. Results show that institutional ownership and independent commissioners have no significant impact on tax avoidance, while capital intensity positively influences tax avoidance practices. This suggests that companies with higher fixed asset proportions engage more in tax avoidance, likely through depreciation expenses that reduce taxable income. These findings indicate that formal corporate governance mechanisms alone may be insufficient to curtail tax avoidance. The low explanatory power of our model (0.7%) indicates that other factors significantly influence tax planning decisions. Our research contributes to understanding tax avoidance determinants in Indonesia's leading companies and highlights how asset structure affects tax behavior. For regulatory authorities, our findings suggest enhancing tax policies related to fixed asset depreciation and strengthening governance mechanisms beyond formal requirements. Tax authorities should scrutinize depreciation practices in capital-intensive industries and develop more sophisticated audit procedures targeting book-tax differences. Future research should incorporate additional variables such as political connections, executive characteristics, and business complexity, employ alternative tax avoidance measures, and explore moderating relationships to develop a more comprehensive understanding of tax avoidance drivers in emerging markets.
The influence of financial distress, board gender diversity, and CEO profile on tax aggressiveness
Yasniar, Maharani;
Irawan, Ferry
Educoretax Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : WIM Solusi Prima
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v5i3.1453
This research is a quantitative study that aims to determine the effect of financial distress, board gender diversity, and CEO profile on tax aggressiveness. This research uses secondary data in the form of financial reports and annual reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023. A total of 110 observation data was collected from 22 sample companies. Hypothesis testing uses panel data regression analysis with the help of STATA software at a significant level of 5%. The results of tests indicate that (1) financial distress has a negative effect on tax aggressiveness, (2) board gender diversity has a positive effect on tax aggressiveness, (3) CEO education has no effect on tax aggressiveness, and (4) CEO generation has no effect on tax aggressiveness.