Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ushuluddin Jurnal Adabiyah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum El-Mashlahah Sulesana Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-'Adl Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Paedagogia: Jurnal Pendidikan BILANCIA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Dustur El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL EKONOMI SYARIAH Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Ulumuna El-kahfi : Journal of Islamic economics El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al Tasyri'iyyah Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties International Journal of Contemporary Islamic Law and Society COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Journal of Sharia (JOSH) Indonesian Journal of Shariah and Justice Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kalosara: Family Law Review Jurnal Tafsere Journal of Universal Community Empowerment Provision AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Socius: Social Sciences Research Journal Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Mujaddid Nusantara Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Syatar, Abdul
Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Baki Perspektif Hukum Islam Hada, Heriya; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24102

Abstract

The main problem of this research is how the views of some people in Boki Village who still carry out the Massorong tradition. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is normative. The data sources for this research are primary and secondary data. The results show that: 1) The Massorong Baki tradition is something that has been done for a long time and is part of a group, society, usually from the same culture and religion, the most basic thing about tradition is that information is passed on from generation to generation. both verbally and in writing, they bring down offerings on the edge of the rice fields as offerings or keep the promise of the Boki people for guarding their fields until harvest. 2) The people's view of the Massorong Baki tradition is that the tool used to honor something is mandatory and as an order of courtesy and respect for those who are older or higher than us and it has been passed down from generation to generation since our ancestors. The implication of this research is that the performance of the tradition regarding this tradition also refers to the performance of the Qur'an and the sunnah of the Prophet. In addition, it is hoped that all incidents of religion related to the community will provide guidance services for community performance passively in order to avoid the subject that leads to polytheism
Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng Safitri, Yuliani; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26719

Abstract

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian pengadilan Agama di Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. 3) Untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng di dominasi diantaranya kareNa faktor Ekonomi,mabuk dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT.) 2) Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.3) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.
Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Perpektif Hukum Positif dan Ulama Mazhab: Studi Kasus di Polrestabes Makassar Fahri, Ahmad Aidil; Siti Aisyah; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26942

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan berekspresi di media sosial perpektif hukum positif dan ulama mazhab (studi kasus di polrestabes makassar). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui obsevervasi, wawancara dan dokumentasi, data yang dihasilkan kemudian diolah melalui penyuntingan, klarifikasi, dan sistematis, data yang telah dioleh kemudian dianalisis dengan metode analisis nonstatistika, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial dalam tinjauan hukum positif telah diatur baik secara internasional maupun secara nasional. Secara internasional ini telah dideklarasikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Ulama Mazhab dan Hukum Positif memandang bahwa kebebasan terkait masalah berekspresi di media sosial itu telah diatur didalam beberapa aturan, namun dalam pengimplementasian ada batasan-batasan yang harus dilihat secara seksama. Adapun pandangan hukum positif dan ulama mazhab dalam kebebasan berekspresi di media sosial di wilayah polrestabes, hal ini telah mengatur beberapa ketentuan dan telah menjalankan prosedur seperti apa yang dimaksud sesuai Undang-undang, proses penanganan penyidik menjerat pelaku menggunakan Pasal 27, Pasal 28 UU ITE dan juga menggunakan pendekatan Restorative Justice.
Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Warisan: Analisis Perbandingan Mazhab Firdayanti, Fifi; Syatar, Abdul; Qayum, Abd. Rahman Hi; Has, Nisaul Haq Bintu
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.28947

Abstract

Penelitian ini membahas tentang banyaknya pergeseran nilai dalam berkeluarga salah satunya perlakuan anak terhadap orang tua, yang jauh dari kata berbakti. Seringnya ditemui orang tua yang tidak berdaya, terlantar, sakit-sakitan akibat dari Perilaku yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Padahal dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melarang keras perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, bahkan ketika orang tua meninggal dunia hak yang otomatis terpindah kepada seseorang anak adalah hak kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepada penghalang penghalang kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada jurnal atau library research. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya yang dapat menghalangi kewarisan ialah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan b. Terkait kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti dengan perbuatan dan perkataan dan menelantarkan, yang dapat mengakibatkan kematian dan pelukaan para hakim terbagi pada dua pendapat, empat orang hakim menyatakan bahwa kedurhakaan diatas tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan karena dalam KHI dan Hukum Islam juga tidak ada teks yang jelas menyatakan demikian alasan selanjutnya ialah apabila orang tua tersebut meninggal dunia itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya.
M.Ilham (10300116154) Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional M. Ilham; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30168

Abstract

Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of Article 14 letter k of the Correctional Law. Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to narcotics, another term introduced especially the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is narcotics which stands for narcotics, psychotropics, and addictive. This type of research is library research. Broadly speaking, the approach used by the authors in this thesis is a sociological, historical, and anthropological approach. The data collection techniques used in obtaining the necessary information related to the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books and literatures that can be used as guidelines or data sources in making this thesis. The literature study includes: 1.) Primary data, 2.) Secondary data. The purpose of this study is to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'I arguments are found either in the Qur'an or in the Hadith whose validity is not in doubt, Imam Abu Hanafiah will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa which was located far from Mandinah as the city where the Prophet Muhammad lived. So Imam Abu Hanafiah through his legal terms views narcotics as khamr or anything that is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach.
Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam Nurfadillah; Salenda, Kasjim; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (fieldresearch) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.
Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video YouTube: Perspektif Fikih Jinayah Basir, Firmansyah; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.35714

Abstract

Copyright accompanies any content uploaded to the youtube channel. Content that has been uploaded is sometimes re-uploaded by editing and changing without including the source. The main problem in this study is how copyright infringement in Youtube video content is viewed from the perspective of Islamic Law. The purpose of this study is to determine copyright infringement in Youtube video content from the perspective of Islamic Law. This research uses a type of library research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data in the form of books, journals, videos, and so on including secondary data. The results showed that actions that can be indicated as copyright infringement of youtube video content are the use, taking, duplication and/or alteration of a substantial whole or part by not mentioning the source and name of the video content owner, taking advantage (commercial purposes) and causing losses to the owner of the youtube video content. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, it is clearly stipulated in the MUI Fatwa Decision No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights (IPR) and MUI Fatwa No. 1/2003 that all use, disclosure, manufacture, use, sale, import, export, distribution, delivery, provision, announcement, reproduction, plagiarism, forgery and/or piracy of someone else's youtube video content is a form of tyranny and the law is haram according to Islamic law.
Problematic Fatwa: An In-Depth Sociological Investigation of MUI’s Fatwa on Supporting Palestine’s Struggle Amin, Abd. Rauf Muhammad; Syatar, Abdul; Mayyadah, Mayyadah; Abubakar, Achmad; Haq, Islamul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.22020

Abstract

The purpose of this study is to assess and reveal the social background of the emergence, the suitability of methodology and istidlāl, and the problematic aspects of the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle. This research is empirical with a sociology of law approach. Data sources were obtained through MUI fatwa, interviews with a number of MUI administrators in the region, and literature study data. Data analysis through the stages of reduction, presentation, and conclusion. The research found that the social background of the fatwa arose due to questions and pressure on MUI to respond to the social reality that occurred in Palestine. In the fatwa of support for the Palestinian cause, MUI uses the naş approach and the qaulī approach. The opinions of the madhhab scholars quoted are dominated by the al-Shāfi'ī madhhab. The construct of istidlāl is in accordance with the fatwa methodology established by MUI. Meanwhile, the problematic dimension of the fatwa lies in the ruling of "haram" without explaining the criteria. Haram cannot be ruled on something that is not convincing. The reaction of intellectuals on social media, both pro and contra the fatwa, to the fatwa is an indication to question the competence and representation that MUI wants to bring. MUI did not release the list of boycotted products (at least criteria/indication), so it backfired on some of the affected products. In the future, MUI's assertiveness in issuing fatwa is still needed with language that is easier to understand.
Between Ḍarūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines Muhammad Amin, Abd. Rauf; Syatar, Abdul; Abubakar, Achmad; Kurniati, Kurniati; Alimuddin, Harwis
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.8938

Abstract

This article aims to uncover emergency considerations in the halalness and hygiene of vaccines and medicines made from harm ingredients. This study is qualitative research using the darūrah concept approach by Wahbah al-Zuhailī. A darūrah approach to analyzing the needs of the Indonesian people for vaccinations and needed medicines. The data analyzed comes from literature and such as articles, books and the views of scholars. The results of the study found that in the MUI fatwa products on vaccination products and medicines there are different legal provisions, vaccines are considered halal and pure, which is very appropriate by considering the aspects of emergency in the teachings of Islamic law. Unlike the medicine made from pork gelatin, MUI forbids it because it is not included in istihālah. So that the MUI fatwa product has a significant influence in awakening Muslims in Indonesia to be careful in determining vaccines and medicines used. The implication is that the emergency consideration in terms of protecting the soul (hifẓ al-nafs) is personal for the perpetrators of vaccinations and medicines, their families, the wider community, and citizens of the world. This effort is the highest-level solution in terms of protecting the soul (hifẓ al-nafs) in maqāṣid sharī'ah terms. The hope of the fatwa is to try to provide a complex understanding to the public so that they believe that the raw materials of vaccine and medicine products are important to be considered halal and holy so that the public trusts all elements involved.  In this way, that people also feel legally confident about the drugs they are using because their legal status is clear.
Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia Sanusi, Nur Taufiq; Fauzan, Ahmad; Syatar, Abdul; Kurniati, Kurniati; Hasim, Hasanuddin
Jurnal Adabiyah Vol 23 No 1 (2023): June (Islamic Humanities)
Publisher : Faculty of Adab and Humanities - Alauddin State Islamic University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jad.v23i1a3

Abstract

Indonesia's multicultural society influences legal policy in the development of the country from philosophical, cultural, social, and religious aspects. The current development of customary law, commonly referred to as al-dah al-muhakkamah, strongly supports national law as a source of law and is used by the Indonesian Islamic community along with customary law as its legal basis. Both are designed to provide legal benefits for the Indonesian people. This study focuses on the synchronization of Islamic law and national law to create a national law that is in harmony with the existing law in society through normative legal investigation methods and comparative legal approaches. The method used is qualitative method. The procedural model is a research technique that gathers verbal or written descriptions from sources in order to apply normative comparison techniques. The research results show Islamic law in the development of national law is the answer to the democratization of various sources of law in Indonesia. That is, national sources of law need to pay attention to the basic philosophy of Islamic law, which can answer and solve substantive and formal legal problems as the basis for the development of national law. The formalization of Islamic law in the context of the policy development of law or the development of Islamic law (legal structure) in the development of national law is not sufficiently limited to mere formalization but to its nature and content. امللخص يؤثر المجتمع متعدد الثقافات في إندونيسيا على السياسة القانونية في تطور البلاد من الجوانب الفلسفية والثقافية والاجتماعية والدينية. إن تطوير القانون العرفي الذي يشار إليه عادة باسم "العدة المحكمة" يدعم اليوم بقوة القانون الوطني كمصدر للقانون ويستخدمه المجتمع الإسلامي الإندونيسي جنبًا إلى جنب مع القانون العرفي كأساس قانوني له. كلاهما مصمم لتقديم مزايا قانونية لشعب إندونيسيا. يركز هذا البحث على تزامن الشريعة الإسلامية والقانون الوطني لتحقيق القانون الوطني المتوافق مع القوانين القائمة في المجتمع من خلال أساليب التحقيق القانوني المعياري والأساليب القانونية المقارنة. الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية. تقنيات جمع البيانات ، وهي جمع الأوصاف الشفوية أو المكتوبة من عدة مصادر كمواد مقارنة معيارية. تظهر نتائج البحث أن الشريعة الإسلامية في تطوير القانون الوطني هي الرد على دمقرطة مصادر القانون المختلفة في إندونيسيا. وهذا يعني أن مصادر القانون الوطني بحاجة إلى الاهتمام بالفلسفة الأساسية للشريعة الإسلامية التي يمكنها الإجابة على المشكلات القانونية الموضوعية والشكلية وحلها كأساس لتطوير القانون الوطني. إن إضفاء الطابع الرسمي على الشريعة الإسلامية في سياق سياسات تطوير القانون أو تطوير الشريعة الإسلامية (الهيكل القانوني) في تطوير القانون الوطني لا يقتصر بشكل كافٍ على مجرد إضفاء الطابع الرسمي ، ولكن ما هو جوهرها ومحتواها. الكلمات المفتاحية: التكوين السياسي ، التطور القانوني ، السياسة القانونية ، الشريعة الإسلامية Abstrak Masyarakat multikultural Indonesia mempengaruhi kebijakan hukum dalam pembangunan negara dari aspek filosofis, budaya, sosial dan agama. Perkembangan hukum adat yang biasa disebut dengan al-ādah al-muhakkamah dewasa ini sangat mendukung hukum nasional sebagai sumber hukum dan digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia bersama dengan hukum adat sebagai landasan hukumnya. Keduanya dirancang untuk memberikan manfaat hukum bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada sinkronisasi hukum Islam dan hukum nasional untuk mewujudkan hukum nasional yang selaras dengan hukum yang ada di masyarakat melalui metode penyelidikan hukum normatif dan pendekatan hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah metode qualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan deskripsi verbal atau tertulis dari beberapa sumber sebagai bahan perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan jawaban atas demokratisasi berbagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, sumber hukum nasional perlu memperhatikan filosofi dasar hukum Islam yang dapat menjawab dan memecahkan masalah hukum substantif dan formal sebagai landasan pembangunan hukum nasional. Formalisasi hukum Islam dalam konteks kebijakan pembangunan hukum atau pembangunan hukum Islam (legal structure) dalam pembangunan hukum nasional tidak cukup terbatas pada formalisasi belaka, tetapi bagaimana hakikat dan isinya. Kata Kunci: Konfigurasi politik; Pembangunan hukum; Politik hukum; Hukum Islam
Co-Authors A. Qadir Gassing Abbas Langaji Abbas, Abdul Haris Abubakar, Achmad Achmad Abubakar Achmad Abubakar Achmad Musyahid, Achmad Affandi, Ahmad Zulkifli Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Arief Ahmad Fadil Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Ahmad Yani Ahmad, sulaeman Alfajri Anugrah Ali Wardani Alimuddin, Harwis Amin, Abd. Rauf Muhammad Amir, Indriyani Amiruddin, Muhammad Majdy Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Angelina Atika Putri Arif Rahman Arif Rahman Arif Rahman Arif Rahman Ramli Ashufah, Abdul Hayyaqdhan Baharuddin Baso Hasyim Baso Pallawagau Bedong, M. Ali Rusdi Bin Sapa, Nasrullah Budiarti A Rahman Chatarina Umbul Wahyuni Darhan Sutradi Hukpar Darmawati Darmawati H, Darmawati Darussalam Syamsuddin Darussalam Syamsuddin Djalal, Marini Abdul Fadyah Aqsari Yusri Fahri, Ahmad Aidil Febrianti Febrianti Firdayanti Firdayanti Firdayanti, Fifi Firmansyah Basir Gadallah, Muhammad Sa'ad Abdel Khaliq Hada, Heriya Haddade, Abdul Wahid Hannani Has, Nisaul Haq Bintu Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasim, Hasanuddin Husnul Khatimah Ikhsan, Muh Ilham, M. Islamul Haq Juliana Juliana Kamaluddin Nurdin Marjuni Karim, Abdul Rahim Kasjim Salenda, Kasjim Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Lomba Sultan M Ilham M. Ilham M. Ilham M. Rizki Ramadhan Majdy Amiruddin, Muhammad Marilang Marilang Marwah, Andi Mayyadah, Mayyadah MMSI Irfan ,S. Kom Mohasa, Muhammad Fajri Muammar Bakry Muh Saaid Muh. Askar Sudana Muh. Sadli Sabir Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Amin, Abd. Rauf Muhammad Arief Muhammad Arif Muhammad Fazlurrahman Syarif Muhammad Haramain Muhammad Husni Muhammad Ilham Muhammad Imran Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad Tahir Muhammad Taufan Djafri Mulham Jaki Asti Mundzir, Chaerul Musmulyadi Musmulyadi Mustafa, Zulhas'ari Musyfikah Ilyas Nasrullah Bin Sapa Nurahmad, Nurahmad Nurbaeti Nurbaety, Andy Nurfadillah Nurwijayanti Qayum, Abd. Rahman Hi Rafid A, Noercholis Rahmat Wardana Rahmatullah Rasna Rasna Reski Cahyani Ilham Rezki Fauzi Hidayat Ridwan, Mir'atul Mar'ah Rifaldi Rifaldi Rifaldi Rifaldi Rindi Rindi Rusdiansyah Rusdiansyah Saende, Zubair Rahman Saidah Saidah Salsabila, Unik Hanifah Sanusi, Nur Taufiq Sapa, Nasrullah Bin Saputra, Andi Tri Sastrawati, Nila Siti Aisyah Siti Hajar Sofyan Sofyan Suhartati Supardin Supardin, Supardin Suprisal Syarif, Muhammad Fazlurrahman Tayang, Riswandi Umi Handayani Waeno, Mahamadaree Wahid, Sahid Winanda Winanda Wiwin Hasrianti Rukmana Yuliani Safitri, Yuliani Yusmi Yusmi Zehratul Eitriya Zulfahmi Alwi Zulfahmi Alwi Zulhas'ari Mustafa Zulkifli