p-Index From 2021 - 2026
16.901
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Yustitia SIGn Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF NOMOI Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ekonomi Indonesian Journal of International Law Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bulletin of Community Engagement Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Proceeding International Seminar of Islamic Studies International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Law and Economics Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Kepastian Hukum atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur) Muhammad Imam Mirza; hasim purba; mahmul Seregar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2566

Abstract

Legal certainty regarding amendments to the management deed of Bintang Laot Cooperative conducted without the Annual Members' Meeting (RAT) becomes the focus of this study. Unilateral changes using allegedly falsified documents and notarized without proper verification have caused internal conflicts, suspension of economic activities, and legal uncertainty. These actions fulfill the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Legal remedies such as summons, civil lawsuits, and criminal reports have been pursued to restore legality. This case demonstrates weak notarial supervision and legal protection for cooperatives, necessitating more stringent regulatory reforms.
PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Sinaga, Tria Asmita Despiona; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3163

Abstract

Abstract: Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUJN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake. Keyword: Accountability, Employees, Notary DeedsAbstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris  tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat  dikateogrikan sebagai perbuatan melawan hokum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta  Notaris   
ASPEK HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG POLIS ASURANSI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT Zhavira, Zhavira; Sunarmi, Sunarmi; Purba, Hasim; Sukarja, Detania
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5066

Abstract

Abstract: Insurance companies that are in a critical period will raise receivables for policy holders, so that the policy holders are entitled to the money and ask the insurance company to pay the insurance claim debt in accordance with the previously agreed insurance policy. Claiming insurance can lead to problems, such as the company not being able to provide insurance claims, which can lead to debts and possibly the insurance company going bankrupt. What are the consequences of bankruptcy law on insurance companies that have been declared bankrupt? What is the position of insurance policy holders in insurance companies that have been declared bankrupt? What is the role of the Financial Services Authority in protecting the rights of insurance policy holders against insurance companies that have been declared bankrupt? The research method used in this research is normative legal research with library study data collection. The data sources used in this research are primary and secondary data sources and the data analysis used is qualitative. The results of this research are (1) An insurance company that is declared bankrupt or insolvent based on a Commercial Court decision, results in the company losing its civil rights to control and manage its assets since the bankruptcy decision was declared. (2) The policy holder is positioned in the group of creditors with special privileges or as a preferred creditor whose level is higher or prioritized in receiving their rights regarding the distribution of their assets. (3) The Financial Services Authority is required to ensure that the company is insolvent in order to protect more significant interests. Keyword: Bankruptcy, Insurance Company, Financial Services Authority Abstrak: Perusahaan asuransi yang berada dalam masa kritis akan memunculkan piutang bagi  pemegang  polis,  sehingga  pemegang  polis  berhak  atas  uang tersebut  dan meminta  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  membayarkan utang  klaim  asuransi sesuai  dengan  polis  asuransi yang  telah  disepakati  sebelumnya. Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa saja mendapat permasalahan, seperti halnya pihak perusahaan tidak dapat  memberikan klaim asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit Bagaimana kedudukan pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dan analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian iniadalah (1) Perusahaan asuransi yang dinyatakan bangkrut atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, mengakibatkan Perusahaan tersebut kehilangan hak keperdatanya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pailit dinyatakan. (2) Pemegang polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa atau sebagai kreditur preferent yang tingkatannya lebih tinggi atau diutamakan dalam menerima hak-haknya atas pembagian harta kekayaannya. (3) Otoritas Jasa Keuangan diharuskan memastikan bahwasanya perusahaan tersebut memanglah dalam keadaan insolvent guna melindungi kepentingan yang lebih signifikan pula. Kata kunci: Kepailian, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DENGAN MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN FISIK: STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 300/Pdt/G/2017/PN.MDN Rahma Dewi, Novia; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i3.4476

Abstract

Every land dispute requires resolution, either through litigation or non-litigation. Non- litigation dispute resolution is also known as an alternative, out-of-court solution that provides legal certainty in a cost-effective, efficient, and faster manner that benefits both parties. This study discusses How to Resolve Land Disputes Owned by PT Kereta Api Indonesia Seized by the Community in a Civil Law Perspective? What are the Pros and Cons of Communities in Land Disputes with PT KAI? How is the Analysis of the Judge's Legal Considerations on the Settlement of Land Disputes Between PT.KAI and the Community (Study of Medan District Court Decision Number 300 / Pdt / G / 201/ PN.Mdn. The research method used in this study uses normative legal research. The results of this study The settlement of land disputes between PT.KAI and the community can be done first with mediation efforts before the court realm, the Government as the main regulator in railway transportation needs to facilitate dialogue between the railway (operator, management) and the community. This can be in the form of discussion forums, mediation, or even face-to-face meetings. Community Involvement: Educating the community about train operational procedures. The community also needs to be given an understanding of their responsibilities as users of train services, for example about the importance of following safety and discipline rules when at the station or on the train. Independent Supervision: The community can invited to participate in monitoring public facilities such as railway lines to reduce undesirable incidents.
Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Katamso Medan atas Penerimaan Barang Jaminan Perhiasan Emas Dengan Perjanjian Kredit Gadai yang Ternyata Berasal dari Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Effendy, Dicky; Purba, Hasim; Mahmud Mulyadi , Mahmud
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i2.63772

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn, seorang nasabah telah menggadaikan emas yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian kepada PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Katamso. Dalam putusan tersebut, objek gadai dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi hukum pada pengaturan di PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Katamso terkait penerimaan barang jaminan perhiasan emas dengan perjanjian kredit gadai yang ternyata berasal dari barang hasil tindak pidana pencurian, perlindungan hukum pada PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Katamso, serta analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif, dengan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi hukum pada PT Pegadaian sudah sesuai dengan Teori Tujuan Hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diterima oleh PT Pegadaian Katamso Medan dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) melalui wawancara terhadap calon nasabah. Pertimbangan dan putusan hakim sudah sesuai dengan Teori Pembuktian, di mana hakim memberikan keyakinan atas terpenuhinya unsur pencurian dalam keadaan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP.
Protection of Workers' Legal Rights Against Unilateral Termination of Employment (Analysis of Decisions 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) Stefani Kamajaya; Hasim Purba; Agusmidah
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.4.1.9761.155-172

Abstract

Employees and workers may be fired by a firm as long as it complies with the procedures and requirements outlined in the Manpower Law. But it is not acceptable to fire a worker or employee arbitrarily or for not following the correct procedure. This work is normative juridical legal research with analytical descriptive research features. Legal papers gathered through literature review procedures, classified as primary, secondary, and tertiary, make up the secondary data that is employed. Techniques from qualitative analysis were used in the data analysis process. Although the Manpower Law enables unilateral the termination of employment (PHK) due to efficiency and business closure, based on reduced productivity, is allowed under Law No. 6/2023, often known as The Regulations on the creation of work. This law permits layoffs without necessitating the company's closure. As per the terms of legislation 6/2023, the Creation of Industries Act, layoffs are outside the jurisdiction of the Industrial Relations Court (PHI). The Termination of Finding work, however (PHK) process under the Manpower Law requires direct negotiation between the employer and employee. The panel of judges examined the legislation in Decision Numbers 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn with the aim of safeguarding the rights of employees who were terminated unjustifiably. This entailed bestowing upon the plaintiff the rights specified by the Labor Law. Although the judge did not take into account the Job Creation Law (Law No. 2/2020) that was in existence at the time, it is believed that the verdict adequately safeguards the rights and provides legal protection of employees who were fired without cause.
Implikasi Hukum Perubahan Struktur Yayasan Akibat Ketua Pembina Meninggal Dunia : Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 3295 K/PDT/2024 Sarah Rosanna Anwar; HASIM PURBA; Suprayitno
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.2846

Abstract

The death of the Chairperson of the Foundation’s Board of Trustees creates legal issues regarding the filling of vacant positions when the remaining Trustee does not attend meetings without formally resigning. This normative juridical research analyzes the authority of a sole Trustee, the validity of meetings conducted without a quorum, and Supreme Court Decision Number 3295 K/Pdt/2024. The study finds that a sole Trustee is authorized to appoint the Management Board and the Supervisory Board but is not authorized to appoint new Trustees. Meetings held without a quorum are considered invalid as long as other Trustees remain active, and the Supreme Court annulled the changes to the foundation’s organizational structure by applying a formalistic approach.
Perlindungan Hukum Kreditur atas Debitur Wanprestasi Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-KPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Anina Syahwita Pane; Mahmul Siregar; Hasim Purba
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.2847

Abstract

A homologated peace agreement in the PKPU process is not automatically void when the debtor defaults, but rather grants creditors the right to file for cancellation. The case of PT Multi Karya Utama Abadi demonstrates that executing cancellation is difficult due to assets being bound by the Foundation's Building Use Rights and cooperation agreements. Legal protection for creditors can be pursued through actio pauliana, cancellation of homologation, bankruptcy and consumer protection channels both through litigation and non-litigation via BPSK. However, the position of concurrent creditors remains weak in the distribution of bankruptcy assets. Policy reformulation is needed to provide priority to property buyers and strengthen pre-construction regulations to protect creditors acting in good faith.
Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Patah Titi) menurut Hukum Adat Aceh dan Kompilasi Hukum Islam Pada Masyarakat Aceh: Studi Lapangan, Gampong Kuta Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Lia Safriana; hasim purba; Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 3 (2026): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i3.3198

Abstract

The position of substitute heirs (patah titi) in Acehnese society reveals a tension between customary law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Acehnese customary law recognizes the concept of patah titi, which eliminates the inheritance rights of grandchildren when their parent dies before the testator, whereas Article 185 of the KHI recognizes and protects such rights. A field study conducted in Gampong Kuta, Lhoksukon, North Aceh Regency found that a portion of the community still upholds this customary concept. Harmonization between customary values and Islamic law is key to achieving justice and legal certainty for substitute heirs in Aceh.
Analisis Yuridis terhadap Peralihan dan Pendaftaran Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan : Studi Putusan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN.Lbp Yulia Indah Pratiwi Nasution; hasim purba; Suprayitno
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3284

Abstract

The transfer of land rights should ideally be carried out through a Sale and Purchase Deed (AJB) before a Land Deed Official (PPAT), however in practice it is often based solely on a Binding Sale and Purchase Agreement (PJB), giving rise to disputes. This normative juridical research examines the legal force of a court decision as the basis for registering the transfer of land rights without an AJB. The results of the study indicate that a court decision that has obtained permanent legal force can substitute an AJB as the basis for registration. A PJB holds the position of a binding preliminary agreement and serves as evidence of a sale and purchase legal relationship. This is reflected in the Lubuk Pakam District Court Decision No. 268/Pdt.G/2022/PN.Lbp, which ordered the Land Office to process the transfer of rights based on the PJB and evidence of land possession.
Co-Authors Abd. Rahim Lubis Adam, Putri Maulia Ade Irawan Damanik Aflah Aflah, Aflah Agus Yudha Hernoko Agusmidah Agusmidah Agustining Agustining Agustining Agustining, Agustining Alberto Sitanggang Alfius Sitepu Almi Ramadhani Ritonga Amalia, Tasya Andrea Sakavino Angga, Suheri Anina Syahwita Pane Antary, Cut Rizki Aprilyana S., Idha Arief Zulkifli Nst Ariza, Mega Atisya Septika Yoja Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bertha Milionita S Bridail, Bridail Burhan Sidabariba Cathryn Aurora Chindy Chindy, Cathryn Aurora Christiany Purba, Ennyta Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Devi Anwar, Tengku Keizerina Devi Azwar, T. Keizerina Dinarta Gundari Dwina Avrilla Dyssa Novita Edy Ikhsan Edy Syah Putra Surbakti Effendy, Dicky Elsa Aprilia Rambe Fahreza, Redy Farhan Fahriza Hafiz Fara Dhia Altahira Feisal Al Jufri Aryul Ferari, Matthew Bias Fredick Broven Ekayanta Ganda Prasetya Butar Butar Ghema Clara Natra Ginting Suka, Sri Endhayani Gita Regina Malela Glory, Ivania Goklas Mario Sitindaon Guslihan Dasa Cipta Matondang Harahap, Nur Aini Harialdi Dharmawan Syahputra Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Henry Sinaga Hutabarat, Nidea Novresia Idha Aprilyana Sembiring Irfan Hadi Isdiana Syafitri Jelly Leviza Jordi Viero Juliani Simalango, Yessica Kaban, Maria Karryn Young Kartika, Sahnaz Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kelvin Bixby Surbakti Khairunissa Isyarah Tanjung Koeswoyo, Josephine Lia Safriana Lovita Apriliana Sari Pinem Lubis, Carissa Vialyta Lumban Tobing, Ruth Yiska M Hadyan Yunhas Purba M. Rizki Harahap Mahmud Mulyadi mahmul Seregar MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Malkany, Fadhil Yusuf Maria Kaban Mar’ie Muhammad Setianegara Matthew Bias Ferari Maulana Ibrahim Michele Diastika Riah Ukur Miranti, Indah Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Imam Mirza Muhammad Muchlis Muhammad Nurilham Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Muhammad Yamin Munthe, M.Alvicki Nadeak, Larasati Angelica Napitupulu, Yazmine Nabila Nasution, Siti Nurahmi Natasha Karina Sianturi Natasya Sirait, Ningrum Nency Paska Sari Sembiring Nicholas Teo Pan NINGRUM NATASYA SIRAIT Nur Aflah Husna Lubis Nurhilmiyah Nurhilmiyah, Nurhilmiyah OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Pinem, Faisal Hadi Purba, Sarah Putri F Putra, Hadian Indrawan Putri, Samitha Andimas Rahma Dewi, Novia Rahmadsyah, Muhammad Fikri Raihan Daffi Nauli Siregar Rambe, Nurfahlita Dewi Reihans Ghivandy Argisandya Rendhat Nainggolan Rentina Lucy Andriaini Retno Amelia Rina Rina Rissa Putri Bert Ritonga, Almi Ramadhani Ritonga, Arifin Syahputra Ritonga, Rina Yozarni Rizki Ardilia, Novi Rizki, Mohd. Arif Rosmery Rosnidar Sembiring Rudi Haposan Siahaan Rudy Haposan Siahaan Rudy Haposan Siahaan S, Suprayitno Safrida Safrida Saidin saidin, saidin Saleem Awud Nahdi Samitha Andimas Putri Sarah Rosanna Anwar Sari Maisyarah Damanik Sayyida Faradiba Vahlevi Sebayang, Nurhalimah Br Simamora, Agustin Adisaputra Sinaga, Mohd Rizky SINAGA, SUDARMAN Sinaga, Tria Asmita Despiona Sindy Nurihta Br. Ginting Siregar, Mutia Sari Siti Rohana Hasibuan Sitorus, Boni Fransius Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Stefani Kamajaya Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi SUPRAYITNO Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafa Nabilla Syafira, Rizki Putri Syahira Sumantri, Nabila T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tania Novebriani Lase Tanjung, Khairunissa Isyarah Tarigan, Christina Margaretha br Tarsisius Murwadji Tasya Amalia Tasya Veronika Anrori Ginting Tengku Keizerina Devi Anwar Thesia Elestika Simanjuntak Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tony Tony Tony Tria Asmita Despiona Sinaga Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Veronika Debby Nonibenia Gulo Vira Febriyanti Wanda Jaya Silaen Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Widya Sari Yazmine Nabila Napitupulu Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yosua Leo Ezra Roito Simamora Yulia Indah Pratiwi Nasution Zhavira, Zhavira Zulkarnain Sitompul Zulkifli