Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.901
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Yustitia SIGn Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF NOMOI Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ekonomi Indonesian Journal of International Law Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bulletin of Community Engagement Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Proceeding International Seminar of Islamic Studies International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL JUSTIQA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Law and Economics Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
HASIM PURBA
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 144 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 144 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Simamora, Agustin Adisaputra; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3792

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif yang menganalisis eksistensi masyarakat adat, eksistensi hak ulayat, serta peran pemerintah daerah dalam perlindungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin raja huta, begitu pula dengan hak ulayat mereka yang memenuhi kriteria Permen ATR/BPN No. 18/2019, serta telah mendapat pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi untuk optimalisasi perlindungan hak ulayat tersebut.
Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy) Koeswoyo, Josephine; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3919

Abstract

Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappy menjadi penting diteliti karena kompleksitasnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan saham. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa klaim kepemilikan saham oleh para ahli waris memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Pengadilan, dan Akta No.62 tahun 1962, sedangkan penyelenggaraan RUPS-LB tanpa melibatkan seluruh pemegang saham dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 sehingga keputusan likuidasi yang dihasilkan menjadi batal demi hukum dan membuka peluang tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelelangan Harta Warisan yang Diletakkan Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor : 2868 K/ PDT/2018) Christiany Purba, Ennyta; Purba, Hasim; Kaban, Maria; Harianto, Dedi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4449

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2868 K/Pdt/2018 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018. Menyatakan budel warisan dari Para Penggugat, Tergugat II SUT dan EST yang belum dibagi. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Lelang Nomor Penetapan Eksekusi Nomor 09/Eks/2010/253/Pdt.G/2007, tanggal 3 Maret 2010. Menolak gugatan untuk selebihnya; dan menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.832.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum, pertimbangan serta putusan hakim terhadap pelelangan harta warisan yang diletakkan sita eksekusi dalam putusan nomor 2868 K/ Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah dilanggar dalam putusan nomor 2868 K/Pdt/2018 oleh Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap Penetapan Eksekusi No.09/Eks/2010/253/Pdt.G/2007 pada tanggal 3 Maret 2010 menimbulkan kerugian kepada keempat anaknya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.6/2013 memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terhadap pelelangan harta warisan yang diletakkan sita lelang. Belum terjadinya peralihan harta warisan kepada seluruh ahli waris. berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Sip/1966 ahliwaris memilik hak sanggah untuk harta yang diperkarakan tidak disita dan dilelang. Dalam amar condemnatoir harus didahului amar declator yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan obyek terperkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak. Berdasarkan penelitian diatas, saran peneliti bahwa Eksekutif bersama legislatif diharapkan membuat peraturan yang lebih spesifik, kemudian pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seharusnya lebih memahami peraturan lelang lebih dalam lagi, lalu para pihak yang objeknya disengketakan harus sudah tahu asal-usulnya terlebih dahulu.
Strengthening Organizational Capacity and Empowering Coastal Communities in Sentang Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency Rosmery; Zulkifli; Purba, Hasim; Ekayanta, Fredick Broven
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2022): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1437.292 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v7i1.6920

Abstract

The societies in Sentang Village are an example of coastal community who have been left behind. The majority of people work as fishermen which have experienced a decline in income from fish catches since pandemic Covid-19. To overcome these conditions, this community service strengthens organizational capacity and empowers the community. Through these activities, it is hoped that the community will have an understanding of the importance of organizations to improve their welfare. A strong community organization will be the capital for the community to fight for their interests. Furtermore, this service will provide regular assistance to see the implementation of organizational capacity building and community empowerement.
Kepemilikan Sertifikat Ganda yang Diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Rkb) Ariza, Mega; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.44296

Abstract

Sertifikat ganda merupakan masalah serius dalam hukum pertanahan Indonesia yang mengganggu kepastian hukum kepemilikan tanah. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rkb mencerminkan kompleksitas konflik akibat kelemahan administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat, menunjukkan perlunya reformasi sistem pengelolaan aset pertanahan. Penelitian ini membahas aturan hukum penerbitan sertifikat hak milik, potensi terjadinya sertifikat ganda, tanggung jawab hukum BPN dalam kasus tersebut, dan analisis terhadap putusan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara di BPN Deliserdang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Kajian komprehensif tentang penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat ganda di Indonesia mengungkapkan kompleksitas persoalan hukum pertanahan yang melibatkan berbagai dimensi kritis. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan praktik empiris, ditemukan bahwa potensi terjadinya sertifikat ganda disebabkan oleh kelemahan sistemik seperti lemahnya pencatatan data, praktik pemalsuan dokumen, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memikul tanggung jawab hukum yang kompleks, meliputi verifikasi mendalam sebelum penerbitan sertifikat, pemberian kompensasi, pembatalan sertifikat tidak sah, dan penjatuhan sanksi administratif. Putusan hukum, khususnya Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rkb, menunjukkan kelemahan fundamental dalam pertimbangan yuridis, di mana pendekatan tekstual yang rigid cenderung mengabaikan kompleksitas sejarah pengalihan hak dan dinamika faktual kepemilikan tanah, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan.
Contemporary Legal Certainty in Insurance Default Claims: A Comparative Study of Islamic and Positive Law Perspectives Isdiana Syafitri; Sunarmi; Kamello, Tan; Purba, Hasim
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10465

Abstract

The breach of contract (wanprestasi) in contemporary insurance practices often results in legal uncertainty, particularly for insured parties who experience losses due to denied or inadequately fulfilled claims. This article examines the legal challenges associated with breach of contract claims in the Indonesian insurance context through a comparative analysis of positive and Islamic law perspectives. Utilizing a normative juridical approach, the study analyzes relevant legislation, including the Indonesian Civil Code (KUHPer) and Financial Services Authority (OJK) regulations, alongside principles of fiqh muamalah related to contracts, justice, and legal certainty. The findings reveal that while positive law offers a relatively structured legal framework, its practical implementation still encounters significant barriers to ensuring adequate legal protection. Conversely, Islamic law underscores the importance of contract clarity—particularly in tabarru' and tijarah agreements—and upholds justice as a core value in transactional relationships. These principles can enhance legal certainty and ethical standards in dispute resolution processes when applied. This article contributes to the academic discourse by providing a theoretical and comparative foundation for developing a more inclusive and justice-oriented insurance dispute resolution model that integrates national legal norms and Islamic ethical values. It is expected to offer valuable insights for policymakers, legal scholars, and practitioners in designing responsive insurance policies aligned with the needs of a pluralistic society.
Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris Sitorus, Boni Fransius; Purba, Hasim; Suprayitno, Suprayitno
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2484

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris (UUJN). Minuta Akta, sebagai bagian dari Protokol Notaris dan Arsip Negara, harus diatur dan dikelola sesuai dengan UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (UUK). Penelitian ini membahas tiga masalah utama: Kedudukan Minuta Akta sebagai Arsip Negara, efektivitas sistem penyimpanan protokol notaris, dan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta berdasarkan UU Jabatan Notaris dan UU Kearsipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Minuta Akta digolongkan sebagai arsip Dinamis Vital. Efektivitas penyimpanan Protokol Notaris minimal harus mencakup penciptaan arsip, perolehan, pengelolaan, pemeliharaan, akses, penyelenggaraan, dan penyusutan arsip. Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan Minuta Akta berlandaskan pada Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris, bertujuan untuk menjaga keautentikan akta.
Legal Protection of the Rights of Trade Secret Information Owners in Employment Agreements That Do Not Include a Trade Information Confidentiality Clause Sinaga, Sudarman; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul; Aprilyana S., Idha
JOM Vol 5 No 3 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i3.4440

Abstract

A Trade Secret refers to knowledge or information that is not publicly accessible within the realms of technology and business, which holds economic significance due to its utility in commercial operations, and is carefully safeguarded by its proprietor. Such secrets receive legal protection upon the creation of the information, especially when it begins to influence economic activities. It is common for parties to insert confidentiality clauses into agreements to ensure that sensitive information remains undisclosed. Once included, compliance with the confidentiality terms becomes mandatory for all involved. This study examines the responsibilities of employees, bound by employment contracts, in preserving the confidentiality of trade secrets belonging to their employers. It also explores the legal consequences of employment contracts that omit confidentiality clauses and the overall legal protection afforded to owners of trade secrets under Indonesia's legal framework. The study adopts a normative legal research approach, relying primarily on secondary data sources. Using a descriptive analysis method, data was collected through the examination of documents. The findings reveal that employees are obligated to protect their employer's trade secrets, and the manner in which companies manage their confidential information greatly impacts employees' ability to uphold such secrecy. A key measure in protecting trade secrets is for employers to establish provisions in employment contracts with their staff. Without confidentiality clauses, the risk of sensitive information being leaked or misused by the recipient is significantly heightened.
GUGATAN TERHADAP AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DI TANDA TANGANI TIDAK DENGAN KESELURUHAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ PDT / 2024 /PT Mdn) Dinarta Gundari; Hasim Purba; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ PDT / 2024 /PT Mdn, ada salah satu akta pemisahan dan pembagian harta warisan dikeluarkan Notaris yang tidak ditanda tangani oleh semua ahli waris. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, bagaimana tanggung jawab hukum notaris akibat dibatalkannya akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang dibuatnya, bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim terkait akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akta melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang apabila dilanggar unsur objektif, maka akta notaris tersebut dianggap batal demi hukum, dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik, sudah sejalan dengan KUHPerdata, Pasal 852, 854, Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1), Pasal 858. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan pasal diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak melibatkan semua ahli waris, karena bertentangan dengan Syarat Objektif suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn notaris tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya tersebut karena kesalahan adalah dari unsur objektif suatu perjanjian serta tidak adanya kerugian secara materi dari pihak penggugat.
PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG MENGAKIBATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2023) Lovita Apriliana Sari Pinem; Hasim Purba; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta Jual-Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT termasuk sebagai akta otentik. Akta Jual-Beli PPAT dapat disangkal kebenarannya apabila pihak yang menyangkalnya dapat membuktikan kesalahan pada isi Akta Jual-Beli PPAT tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, Bagaimana akibat hukum pembatalan oleh hakim terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT cacat hukum, Bagaimana analisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2023 terkait pembatalan akta jual beli PPAT. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2023 adalah tidak terpenuhinya syarat subjektif dari syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum pembatalan oleh hakim terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT adalah semua keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan sehinga pihak lain dalam perjanjian yang telah menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya dan PPAT yang membuat akta tersebut dapat diminta pertanggung jawaban. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2023 terkait pembatalan akta jual beli PPAT adalah perbuatan Tergugat II (SH. Wesly Pangaribuan) sebagai pembeli beritikad tidak baik sebab membeli objek sengketa milik para penggugat tanpa bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kepada para penggugat, dan PPAT Nurcahaya Batubara,SH.MKn (Tergugat IV) telah membuat akta pengikatan jual beli tidak dihadapan para penggugat dan tergugat II dan tidak membacakan isi akta
Co-Authors Abd. Rahim Lubis Adam, Putri Maulia Ade Irawan Damanik Aflah Aflah, Aflah Agus Yudha Hernoko Agusmidah Agusmidah Agustining Agustining Agustining Agustining, Agustining Alberto Sitanggang Alfius Sitepu Almi Ramadhani Ritonga Amalia, Tasya Andrea Sakavino Angga, Suheri Anina Syahwita Pane Antary, Cut Rizki Aprilyana S., Idha Arief Zulkifli Nst Ariza, Mega Atisya Septika Yoja Azwar, Tengku Keizerina Devi Azzumar Azza Akbar Balqis Davya Guci, Samira Bertha Milionita S Bridail, Bridail Burhan Sidabariba Cathryn Aurora Chindy Chindy, Cathryn Aurora Christiany Purba, Ennyta Damanik, Sari Maisyarah Dedi Harianto Devi Anwar, Tengku Keizerina Devi Azwar, T. Keizerina Dinarta Gundari Dwina Avrilla Dyssa Novita Edy Ikhsan Edy Ikhsan Edy Syah Putra Surbakti Effendy, Dicky Elsa Aprilia Rambe Fahreza, Redy Farhan Fahriza Hafiz Fara Dhia Altahira Feisal Al Jufri Aryul Ferari, Matthew Bias Fredick Broven Ekayanta Ganda Prasetya Butar Butar Ghema Clara Natra Ginting Suka, Sri Endhayani Gita Regina Malela Glory, Ivania Goklas Mario Sitindaon Guslihan Dasa Cipta Matondang Harahap, Nur Aini Harialdi Dharmawan Syahputra Helen, Helen Henny Putri Raya Bernice Marpaung Henry Sinaga Hutabarat, Nidea Novresia Idha Aprilyana Sembiring Irfan Hadi Isdiana Syafitri Jelly Leviza Jordi Viero Juliani Simalango, Yessica Kaban, Maria Karryn Young Kartika, Sahnaz Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kelvin Bixby Surbakti Khairunissa Isyarah Tanjung Koeswoyo, Josephine Lia Safriana Lovita Apriliana Sari Pinem Lubis, Carissa Vialyta Lumban Tobing, Ruth Yiska M Hadyan Yunhas Purba M. Rizki Harahap Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi , Mahmud mahmul Seregar MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Malkany, Fadhil Yusuf Maria Kaban Mar’ie Muhammad Setianegara Matthew Bias Ferari Maulana Ibrahim Michele Diastika Riah Ukur Miranti, Indah Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Imam Mirza Muhammad Muchlis Muhammad Nurilham Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Muhammad Yamin Munthe, M.Alvicki Nadeak, Larasati Angelica Napitupulu, Yazmine Nabila Natasha Karina Sianturi Natasya Sirait, Ningrum Nency Paska Sari Sembiring Nicholas Teo Pan NINGRUM NATASYA SIRAIT Nur Aflah Husna Lubis Nurhilmiyah Nurhilmiyah, Nurhilmiyah OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Pinem, Faisal Hadi Purba, Sarah Putri F Putra, Hadian Indrawan Putri, Samitha Andimas Rahma Dewi, Novia Rahmadsyah, Muhammad Fikri Raihan Daffi Nauli Siregar Rambe, Nurfahlita Dewi Reihans Ghivandy Argisandya Rendhat Nainggolan Rentina Lucy Andriaini Retno Amelia Rina Rina Rissa Putri Bert Ritonga, Almi Ramadhani Ritonga, Arifin Syahputra Ritonga, Rina Yozarni Rizki Ardilia, Novi Rizki, Mohd. Arif Rosmery Rosnidar Sembiring Rudi Haposan Siahaan Rudy Haposan Siahaan Rudy Haposan Siahaan S, Suprayitno Safrida Safrida Saidin saidin, saidin Saleem Awud Nahdi Samitha Andimas Putri Sarah Rosanna Anwar Sari Maisyarah Damanik Sayyida Faradiba Vahlevi Sebayang, Nurhalimah Br Simamora, Agustin Adisaputra Sinaga, Mohd Rizky SINAGA, SUDARMAN Sinaga, Tria Asmita Despiona Sindy Nurihta Br. Ginting Siregar, Mutia Sari Siti Nurahmi Nasution Siti Rohana Hasibuan Sitorus, Boni Fransius Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Stefani Kamajaya Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi SUPRAYITNO Suprayitno Suprayitno Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafa Nabilla Syafira, Rizki Putri Syahira Sumantri, Nabila T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tania Novebriani Lase Tanjung, Khairunissa Isyarah Tarigan, Christina Margaretha br Tarsisius Murwadji Tasya Amalia Tasya Veronika Anrori Ginting Tengku Keizerina Devi Anwar Thesia Elestika Simanjuntak Tiyana Br. Situngkir, Anggis Tony Tony Tony Tony Tony Tria Asmita Despiona Sinaga Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita Utary Maharany Barus Veronika Debby Nonibenia Gulo Vira Febriyanti Wanda Jaya Silaen Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Widya Sari Yazmine Nabila Napitupulu Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yordinand, Yordinand Yosua Leo Ezra Roito Simamora Yulia Indah Pratiwi Nasution Zhavira, Zhavira Zulkarnain Sitompul Zulkifli