Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.576
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Arsitektur DASENG USU LAW JOURNAL Jurnal Profesi Kependidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum University Of Bengkulu Law Journal Syntax Idea Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal El-Thawalib Jurnal Pencerah Bangsa Outline Journal of Management and Accounting Jurnal Pendidikan Ekonomi, Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU) Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis AL-SULTHANIYAH Mahadi : Indonesia Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Journal of Innovative and Creativity Jurnal Sipakatau Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Mammiri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal NORMATIF Jurnal El-Thawalib Outline Journal of Community Development
Dedi Harianto
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 139 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 139 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie Alya Afifa, Mutiara; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1812

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehiduapan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.
Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan childfree, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena childfree menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.
Otonomi Hukum Perjanjian Kerja Bersama: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Praktik Upah Natura (Catu Beras) Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan upah natura, khususnya catu beras, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perspektif teori pluralisme hukum. Pengaturan ini dianalisis dalam konteks hilangnya norma upah natura dari hukum positif nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum positif, doktrin, dan karakter sosial-normatif hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik catu beras tetap bertahan dalam PKB , yang berfungsi sebagai tatanan hukum otonom (autonomous legal order) dan living law dalam hubungan industrial. Dalam ruang pluralisme hukum ini , hukum negara yang tidak lagi mengatur natura berinteraksi secara adaptif dengan hukum kontraktual (PKB) dan hukum sosial perusahaan. Pengaturan catu beras dalam PKB, yang kini sering dikategorikan sebagai kesejahteraan non-upah , merupakan wujud dialog normatif antara kebutuhan pekerja, kepentingan pengusaha, dan standar minimal negara. Studi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menjelaskan ko-eksistensi dan perkembangan norma pengupahan di luar interpretasi hukum negara semata.
Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Naiborhu, Liana K.T; Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1858

Abstract

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu pristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia ? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Pluralisme Hukum : Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Lingga, Juan Rana Hizkia; Harianto, Dedi; Agusmidah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4158

Abstract

Masyarakat adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan peirlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28 I dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan, membahas, dan menjelaskan informasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk menarik keisimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum adat tetap mendapat pengakuan dan peirlindungan dalam sisteim hukum nasional menurut pluralisme hukum yang didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Dimana keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mansyaratkan masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat. Penelitian ini diharapkan dapat membeirikan rekomendasi untuk penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
Insurance Company's Responsibility for Bank Loan Installment Payments in the Event of Debtor's Death (Study of Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN Smg) Sitorus, Dinda Rizka Molina; Purba , Hasim; Harianto, Dedi
Acta Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): December 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v4i1.23307

Abstract

Credit agreements between banks and debtors are generally supplemented with credit life insurance to minimize the risk of default due to the death of the debtor. In practice, if the debtor dies, the insurance company is obliged to pay the remaining credit to the bank in accordance with the provisions in the policy. However, in Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, a legal problem was found where the insurance company and the bank did not fulfill their obligations to pay life insurance claims to the debtor's heirs. The issues in this study include how the insurance company's responsibility is regulated in relation to the debtor's life insurance claim and how the judge's considerations and decisions relate to the rejection of claim payments. The research method used in this study is normative, descriptive legal research with a legislative approach and a case study of court decisions, using secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection method was conducted through literature study and deductive conclusions were drawn. The results of the study show that the regulation of the insurance company's responsibility in paying debtor life insurance claims as collateral for bank loan repayment is based on Article 246 of the Commercial Code concerning risk transfer agreements with premium payments, as well as Articles 1320 and 1338 of the Civil Code concerning the valid terms of an agreement and the obligation to implement it in good faith. Based on Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, unilateral termination of insurance cooperation without notification to the debtor violates Article 1338 Paragraphs (1) and (3) of the Civil Code. The judge ruled that the rejection of claims was contrary to the legal basis, so that the insurance company was still obliged to pay off the debtor's remaining credit to the bank. Thus, this decision reinforces the principle of pacta sunt servanda (agreements must be fulfilled) and provides legal certainty for debtors and heirs in legal relationships related to credit life insurance.
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
The Impact of Partnership Agreements Between Notaries Andservice Bureau Companies as a Strategy for Acquiring Clients Karlini, Karlini; Suprayitno, Suprayitno; Sembiring, Rosnidar; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.782

Abstract

This study examines the growing trend of notaries partnering with service bureau companies as a marketing strategy to expand client reach, a practice that raises significant legal and ethical concerns. Using a normative juridical method with a prescriptive approach, supported by statutory and conceptual analysis as well as library and field research, the study evaluates the validity of a partnership agreement between Notary X and PT Y, its impact on the notary’s professional obligations, and the notary’s legal responsibility for deeds produced through such intermediaries. The findings show that the partnership agreement is legally invalid because it violates Article 1320 of the Civil Code, Article 16(1) of the UUJN, and Article 4(4) of the Notary Code of Ethics. The collaboration results in ethical violations, abuse of authority, degradation of authentic deeds into private documents, and legal liability for the notary based on fault under Article 1365 of the Civil Code.
Co-Authors Adji Suryapranata Aflah Agusmidah Agusmidah Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Sirfi Fatoni Ahmad Zailani Aida Nur Hasanah Aisyah Mehulina Siregar, Nur Akbar, Ahmad khairi Akib, Ambarwati Alfian Alfian Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amel, Amelia Natasya Saragih Andalan Zalukhu Andini Pratiwi Siregar Andrianti , Syarifah Lisa Andrianti, Syarifah Lisa Asmadi Lubis Azam, Syaiful Azis, Fajriani Azwar, Tengku Keizerina Devi Badaruddin Anwar Bahri, Nur Alim Batubara, Ichsan Aulia Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Cesylia Anggita Fitri Chairuna, Tengku Mita Cheryl Yuswar Christiany Purba, Ennyta Cut Nabilla Sarika Dickyhadino Tesa Djodie, Mohammad Effan Donny Mangiring Tua Siburian Dumaria Nainggolan Dwi Ayu Siti Hartinah Dwi Utami, Dwi Edi Warman Edi Yunara Edi Yunara Erniyani, Erniyani Fahri, Anwar Faisal Akbar Farhan Dwinanda Hanisyahputra Fatimah Islamy Nasution Geby Aviqa Halida Rahardhini Hani Riadho Nasution Hasibuan, Dedean Herawani Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hasyim, Sitti Hajerah Henny Putri Raya Bernice Marpaung Hidayat, Hayekal Huller Gabe Dimpos Sinaga Hutabarat, Apdal Hutagalung, Gomgomie Andrew Ibnu Kholik Idha Aprilyana Sembiring Iman Jauhari Indra Kurniawan Irene Putri Kartikasari Siregar Irfan Hadi Isnaeny, Nurul Jelly Leviza Joenari Anthony Marpaung Joni Emirzon Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Juliani Simalango, Yessica Julieta Santi Simorangkir Jusnizar Sinaga Kaban, Maria Kamelo, Tan Karlini, Karlini Kartika, Sahnaz Kartina Pakpahan Kartiwa, Reza Rizaldy Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kemala Atika Hayati Khair, Muhammad Haikal Khoirunnisa, Nabila Kurniati, Agata Lamtiur Imelda P Nababan Lase, Intan Nurjannah Lee, Marcella Lestari Victoria Sinaga Lingga, Juan Rana Hizkia Lingga, Nimrod Gandatua Liza Bayduri Nasution Lubis, Ikhsan Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Majiding, Nurul Chalisa Manik, Candoro Tua Manik, Toga Manullang, Ganesti Gebryella Maria Kaban Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Mhd Edwin Prananta Surbakti Mubarak, Ridho Muhammad Azis Muhammad Hamdan Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulfiya, Mulfiya Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mustamam Mustamam Naiborhu, Liana K.T Nanda Lucya Gultom Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novanema Duha Noviyanti Wulandari Sitepu Novrilanimisy Novrilanimisy Nugroho, M. Setyo Nur Alim Bahri Nur Rahmi Nuraisyiah Nuraisyiah, Nuraisyiah Nurwahida Panggabean, Artha Priscilia Margareth Perangin-angin, Donsisko Pierre H. Gosal Popy Roza Porizky Bernandus Handara Sagal Posma Otto Martua Manalu Pratiwi Damanik, Maristella Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Purba , Hasim Purba, M Hadyan Yunhas Putra, Hadian Indrawan Putri Syakbania Dalimunthe Putri, Zelika Annisa Rabiatul Adawiyah Rafiqi Rafiqoh lubis Rahman Frija Rambe, Nurfahlita Dewi Ridwan Andi Mattoliang Rismawaty Rismawaty Ritonga, Joni Sandri Rizkan Zulyadi Robert, Robert Rosnidar Sembiring Ruben Tambunan Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Sitepu Runtung Sitepu Sahade Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salisa, Nora Salsabila Batubara Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Saragih, Riahmawati Silfia Agustina Simanjuntak, Surya Ulies Resky Sipayung, Jekson Siti Nurahmi Nasution Sitinjak, Erizal Sitompul, Patartua H. Sitorus, Dinda Rizka Molina Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Sri Asmira Sri Hartati Br. Nadapdap Sri Utami Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Syafruddin Kalo Syamsiar, Syamsiar Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamelo Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarsisius Murwadji Tiffany, Tiffany Tranis Bella H Turnip, Palber Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Utary Maharany, Utary Wanda Myra Carissa Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Yordinand, Yordinand Yulandari, Mesy Yusrin Zaidar, Zaidar Zam Zam Jamilah Zamakhsyari bin Hasballah Thaib