p-Index From 2021 - 2026
14.526
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Arsitektur DASENG USU LAW JOURNAL Jurnal Profesi Kependidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum University Of Bengkulu Law Journal Syntax Idea Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal El-Thawalib Jurnal Pencerah Bangsa Outline Journal of Management and Accounting Jurnal Pendidikan Ekonomi, Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU) Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM AL-SULTHANIYAH Mahadi : Indonesia Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Mammiri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal NORMATIF Jurnal El-Thawalib Outline Journal of Community Development
Claim Missing Document
Check
Articles

Evektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melaui Jalur Non-Penal di Masyarakat Adat Gayo ditinjau dari Teori Living Law Nora Salisa; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian non-penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam komunitas adat Gayo melalui perspektif Teori Living Law. Penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme non-penal yang diterapkan oleh Sarak Opat mencerminkan nilai-nilai hidup dalam hukum adat Gayo, yang menekankan keharmonisan, moralitas, dan pemulihan sosial daripada penghukuman. Mekanisme ini berjalan lebih cepat dan lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan prosedur hukum formal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya dokumentasi tertulis, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pemuka adat, dan lemahnya efek jera dari sanksi adat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Sarak Opat dan lembaga peradilan formal menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi inti dari living law.
Sistem Perbankan Syariah di Aceh terhadap Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx Mulfiya Mulfiya; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5034

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menetapkan sistem perbankan syariah di Provinsi Aceh. Ini merupakan terobosan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi daerah secara kaffah.  Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-ekonomi muncul di balik idealisme pelaksanaan qanun yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Data dikumpulkan dengan menganalisis literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan melihat bagaimana peraturan hukum, praktik ekonomi, dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Aceh antara satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan konversi total ke sistem syariah sangat kompleks. Di satu sisi, pelaksanaan qanun ini membantu memperkuat identitas keislaman Aceh dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berbasis etika. Sebaliknya, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan menyebabkan ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan pembentukan struktur kekuasaan baru. Pemerintah Aceh dan lembaga keuangan syariah menjadi aktor dominan, sementara masyarakat kecil tetap bergantung pada kebijakan. Kesimpulannya, sistem perbankan syariah di Aceh membutuhkan pemantapan literasi keuangan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga supaya prinsip keadilan ekonomi yang diusung dapat terealisasi dan merata.
DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM:PERSPEKTIF MAX WEBER Ahmad khairi Akbar; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5064

Abstract

This study examines the social dynamics of public road use using Max Weber's social action perspective. The regulation in Article 274 of Law Number 1 of 2023 is the main focus because it regulates the holding of parties or crowds on public roads without permission. This study uses a qualitative method based on library research, by reviewing legal and sociological literature to understand public behavior in public spaces. The results show that public road use is not only influenced by formal rules, but also by subjective meanings reflected in Weber's four types of social action: instrumental rational, value rational, affective, and traditional. Public roads are often used beyond their intended function, such as for private events or parties, which can disrupt road function, cause congestion, and even accidents. Legal regulations exist to regulate these dynamics, but their effectiveness depends on public social awareness. This study emphasizes that regulating public road use requires both a legal and sociological approach to create order, safety, and harmony in public spaces.
TRANSFORMASI DUNIA KERJA ERA DIGITAL(PERGESERAN DARI PEKERJA KANTORAN KEPEKERJA FREELANCE BERDASARKAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL) Amelia Natasya Saragih Amel; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5095

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on the patterns and structure of the modern workforce. Conventional work systems that rely on physical presence in the office are now shifting towards flexible, digitally-based work patterns, such as freelance or the gig economy. This study aims to analyze the transformation of the workforce in the digital era, the driving factors behind the shift from office workers to freelance workers, and to examine this phenomenon through the theory of social change. The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach. The results of the study indicate that technological changes, time flexibility, and the need for work autonomy are the main factors driving this shift. Based on the theory of social change, this phenomenon represents a form of societal adaptation to technological advancements and the demands of globalization. The government is expected to develop digital employment policies to ensure the welfare of freelance workers.Thus, the transformation of the world of work in the digital era is not merely a technical change, but also reflects a shift in the social paradigm in understanding productivity, careers, and well-being. The government and relevant institutions are expected to be able to formulate inclusive, adaptive, and sustainable digital labor policies so that the welfare and social protection of freelance workers can be ensured fairly and equitably.
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Studi Kasus Penegakan Wajib Helm Di Indonesia Reza Rizaldy Kartiwa; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6089

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep law as a tool of social engineering Roscoe Pound melalui studi kasus kebijakan wajib helm di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mengubah perilaku masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, literatur, dan studi empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib helm berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 40% dan membentuk budaya safety riding di masyarakat. Namun, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan semu (pseudo compliance), ketimpangan penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi dalam akses helm SNI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Keberhasilan kebijakan memerlukan keseimbangan antara fungsi koersif dan edukatif, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
KEPASTIAN HUKUM PENGAKUAN PUTUSAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UTANG DALAM DAFTAR PIUTANG TETAP Akbar, Reza Kurnia; Harianto, Dedi; Sunarmi, Sunarmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5864

Abstract

Abstract: The implementation of the environmental damage compensation decision that has permanent legal force is not synchronized with the bankruptcy mechanism, where the state's claim for ecological restoration must compete with other creditors and is subject to strict procedures for matching receivables. The curator's rejection of the KLHK bill in the PT RKK case shows that the obligation for environmental compensation that is public and strategic is actually hampered by the formal time limit in the Bankruptcy Law and PKPU, thus raising questions about the effectiveness of environmental decisions as the basis for debt and the legal protection of the state as an environmental creditor in the bankruptcy process. With the research method used in this study, namely normative juridical, normative juridical research is "research where law is conceptualized as what is written in the legislation. The environmental compensation decision that has permanent legal force can be used as a legal basis for the emergence of debt in bankruptcy, so that the state is in the position of a concurrent creditor who has the right to be included in the Permanent Receivables List. Through the receivables verification mechanism and renvoi procedure, state legal protection is strengthened and the effectiveness of PMH decisions is guaranteed. Medan Commercial Court Decision No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 confirms this by stating that the obligation to compensate for environmental damages fulfills the elements of "debt" under the Bankruptcy and PKPU Laws, thus providing legal certainty and legitimacy for the state's rights in environmental restoration. Keywords: legal certainty, environment, compensation Abstrak: Tidak sinkronnya pelaksanaan putusan ganti rugi kerusakan lingkungan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mekanisme kepailitan, di mana klaim negara atas pemulihan ekologis harus bersaing dengan kreditor lain dan tunduk pada prosedur ketat pencocokan piutang. Penolakan kurator terhadap tagihan KLHK dalam kasus PT RKK menunjukkan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan yang bersifat publik dan strategis justru terhambat oleh batas waktu formal dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan lingkungan sebagai dasar utang serta perlindungan hukum negara sebagai kreditur lingkungan dalam proses kepailitan. Dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Putusan ganti kerugian lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar sah timbulnya utang dalam kepailitan, sehingga negara berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang berhak dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap. Melalui mekanisme verifikasi piutang dan renvoi prosedur, perlindungan hukum negara diperkuat serta efektivitas putusan PMH tetap terjamin. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan memenuhi unsur “utang” menurut UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan kepastian dan legitimasi yuridis atas hak negara dalam pemulihan lingkungan. Kata kunci kepastian hukum , lingkungan hidup , ganti kerugian
Implementation of Cross Border Insolvency Regulations in Bankcruptcy Cases in Indonesia Halida Rahardhini; Joni Emirzon; Hasim Purba; Dedi Harianto
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 4 (2025): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i4.8151

Abstract

Complex bankruptcy issues are still possible, notwithstanding the rise in trade between businesspeople of different nationalities, particularly in cases of cross-border insolvency or bankruptcy that transcend national borders. The severity of the issues in cross-border insolvency proceedings in Indonesia is increased by the lack of consistency or harmonization of bankruptcy laws (statutory regulations) throughout nations worldwide about proposed bankruptcy rulings. This study employs the Normative Juridical research method, emphasizing literature reviews using relevant Indonesian laws and regulations and several relevant book references. It also takes an analytical descriptive approach. The following research findings were derived from the studies that were conducted: Efforts to create legal products that agree on cross-border bankruptcy laws in order to tackle global economic integration, particularly in the ASEAN region, are greatly aided by the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Indonesia may choose to implement the Model Law in light of ASEAN's economic cooperation. Only three articles—Articles 212, 213, and 214—of the Bankruptcy Rules now in force govern international matters. These three paragraphs do not govern the technique and process of execution; they solely deal with the transfer of assets included in bankruptcy overseas and the transfer of all or a portion of debts or receivables to third parties.
Insurance Company's Responsibility for Bank Loan Installment Payments in the Event of Debtor's Death (Study of Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN Smg) Dinda Rizka Molina Sitorus; Hasim Purba; Dedi Harianto
Acta Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): December 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v4i1.23307

Abstract

Credit agreements between banks and debtors are generally supplemented with credit life insurance to minimize the risk of default due to the death of the debtor. In practice, if the debtor dies, the insurance company is obliged to pay the remaining credit to the bank in accordance with the provisions in the policy. However, in Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, a legal problem was found where the insurance company and the bank did not fulfill their obligations to pay life insurance claims to the debtor's heirs. The issues in this study include how the insurance company's responsibility is regulated in relation to the debtor's life insurance claim and how the judge's considerations and decisions relate to the rejection of claim payments. The research method used in this study is normative, descriptive legal research with a legislative approach and a case study of court decisions, using secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection method was conducted through literature study and deductive conclusions were drawn. The results of the study show that the regulation of the insurance company's responsibility in paying debtor life insurance claims as collateral for bank loan repayment is based on Article 246 of the Commercial Code concerning risk transfer agreements with premium payments, as well as Articles 1320 and 1338 of the Civil Code concerning the valid terms of an agreement and the obligation to implement it in good faith. Based on Court Decision Number 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, unilateral termination of insurance cooperation without notification to the debtor violates Article 1338 Paragraphs (1) and (3) of the Civil Code. The judge ruled that the rejection of claims was contrary to the legal basis, so that the insurance company was still obliged to pay off the debtor's remaining credit to the bank. Thus, this decision reinforces the principle of pacta sunt servanda (agreements must be fulfilled) and provides legal certainty for debtors and heirs in legal relationships related to credit life insurance.
Perlindungan Hukum Kepada para Pihak Terkait Harta Bersama dalam Pembagian Aset Perkawinan Campuran Berupa Tanah dan Bangunan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 Muhammad Nurilham; hasim purba; Dedi Harianto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.4115

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals raise legal issues, particularly regarding joint property in the form of land and buildings under the nationality principle of the Basic Agrarian Law. This study analyzes the legal status of such property, legal protection for the parties and judicial considerations in Supreme Court Decision No. 2457 K/Pdt/2020. Using normative, descriptive-analytical methods with statutory and case approaches, the study finds that land ownership without a prenuptial agreement risks violating Article 21 UUPA. Legal protection is provided preventively through marital agreements and repressively through court settlements, with judges affirming equal division of jointly acquired assets.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KABUPATEN ASAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 800/PID.SUS/2021/PN KIS) Beatrix Nancy Monica Br Hutagalu; Edi Yunara; Dedi Harianto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2354

Abstract

Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market. Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
Co-Authors Adji Suryapranata Aflah Agusmidah Agusmidah Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad khairi Akbar Ahmad Sirfi Fatoni Ahmad Zailani Aida Nur Hasanah Aisyah Mehulina Siregar, Nur AKBAR, REZA KURNIA Akib, Ambarwati Alfian Alfian Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Andalan Zalukhu Andini Pratiwi Siregar Andrianti , Syarifah Lisa Andrianti, Syarifah Lisa Asmadi Lubis Azam, Syaiful Azis, Fajriani Azwar, Tengku Keizerina Devi Badaruddin Anwar Bahri, Nur Alim Batubara, Ichsan Aulia Beatrix Nancy Monica Br Hutagalu Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Cesylia Anggita Fitri Chairuna, Tengku Mita Cheryl Yuswar Christiany Purba, Ennyta Cut Nabilla Sarika Dickyhadino Tesa Dinda Rizka Molina Sitorus Djodie, Mohammad Effan Donny Mangiring Tua Siburian Dumaria Nainggolan Dwi Ayu Siti Hartinah Dwi Utami, Dwi Edi Warman Edi Yunara Edi Yunara Erniyani, Erniyani Fahri, Anwar Faisal Akbar Farhan Dwinanda Hanisyahputra Fatimah Islamy Nasution Geby Aviqa Halida Rahardhini Hasibuan, Dedean Herawani Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hasyim, Sitti Hajerah Henny Putri Raya Bernice Marpaung Hidayat, Hayekal Huller Gabe Dimpos Sinaga Hutabarat, Apdal Hutagalung, Gomgomie Andrew Ibnu Kholik Idha Aprilyana Sembiring Iman Jauhari Indra Kurniawan Irene Putri Kartikasari Siregar Irfan Hadi Isnaeny, Nurul Jelly Leviza Joenari Anthony Marpaung Joni Emirzon Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Josua Gabriel Stivano Sirait Juliani Simalango, Yessica Julieta Santi Simorangkir Jusnizar Sinaga Kaban, Maria Kamelo, Tan Karlini, Karlini Kartika, Sahnaz Kartina Pakpahan Keizerina Devi Kemala Atika Hayati Khair, Muhammad Haikal Khoirunnisa, Nabila Kurniati, Agata Lamtiur Imelda P Nababan Lase, Intan Nurjannah Lee, Marcella Lestari Victoria Sinaga Lingga, Juan Rana Hizkia Lingga, Nimrod Gandatua Liza Bayduri Nasution Lubis, Ikhsan Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Majiding, Nurul Chalisa Manik, Candoro Tua Manik, Toga Manullang, Ganesti Gebryella Maria Kaban Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Mhd Edwin Prananta Surbakti Muhammad Azis Muhammad Hamdan Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Nurilham Muhammad Yamin Mulfiya Mulfiya Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mustamam Mustamam Naiborhu, Liana K.T Nanda Lucya Gultom Nasution, Hani Riadho Nasution, Mirza Nasution, Siti Nurahmi NINGRUM NATASYA SIRAIT Nora Salisa Novanema Duha Noviyanti Wulandari Sitepu Novrilanimisy Novrilanimisy Nugroho, M. Setyo Nur Alim Bahri Nur Rahmi Nuraisyiah Nuraisyiah, Nuraisyiah Nurfahlita Dewi Rambe Nurul Isnaeny Nurwahida Panggabean, Artha Priscilia Margareth Perangin-angin, Donsisko Pierre H. Gosal Popy Roza Porizky Bernandus Handara Sagal Posma Otto Martua Manalu Pratiwi Damanik, Maristella Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Purba, M Hadyan Yunhas Putra, Hadian Indrawan Putri Syakbania Dalimunthe Putri, Zelika Annisa Rabiatul Adawiyah Rafiqi Rafiqoh lubis Rahman Frija Rambe, Nurfahlita Dewi Reza Kurnia Akbar Reza Rizaldy Kartiwa Ridho Mubarak Ridwan Andi Mattoliang Rismawaty Rismawaty Ritonga, Joni Sandri Rizkan Zulyadi Robert, Robert Rosnidar Sembiring Ruben Tambunan Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Sitepu Runtung Sitepu Sahade Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila Batubara Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Saragih, Riahmawati Silfia Agustina Simanjuntak, Surya Ulies Resky Sipayung, Jekson Sitinjak, Erizal Sitompul, Patartua H. Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Sri Asmira Sri Hartati Br. Nadapdap Sri Utami Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Syafruddin Kalo Syamsiar, Syamsiar Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamelo Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarsisius Murwadji Tiffany, Tiffany Tranis Bella H Tri Murti Lubis Turnip, Palber Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Utary Maharany, Utary Wanda Myra Carissa Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Widya Sari Yordinand, Yordinand Yulandari, Mesy Yusrin Zaidar, Zaidar Zam Zam Jamilah Zamakhsyari bin Hasballah Thaib