p-Index From 2021 - 2026
14.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Arsitektur DASENG USU LAW JOURNAL Jurnal Profesi Kependidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum University Of Bengkulu Law Journal Syntax Idea Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal El-Thawalib Jurnal Pencerah Bangsa Outline Journal of Management and Accounting Jurnal Pendidikan Ekonomi, Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU) Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis AL-SULTHANIYAH Mahadi : Indonesia Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Environmental and Development Studies Jurnal Intelek Insan Cendikia Mammiri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal NORMATIF Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Jurnal El-Thawalib Outline Journal of Community Development International Journal for Advanced Research
Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan: Studi Kasus Penerapan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering) Roscoe Pound: Penelitian Joshua Hamonangan Rafael Siahaan; Agusmidah; Dedi Harianto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3975

Abstract

This study aims to analyze the sociological implications of law concerning the application of road closure permits, utilizing the theory of law as a tool of social engineering as proposed by Roscoe Pound. While road closures are sometimes necessary for construction or specific events, they often result in significant social impacts. Through a sociological legal approach, this research examines how the law can be effectively used to balance public and individual interests in the context of road closures. Case studies are conducted to understand how this theory is applied in practice and its impact on society.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Indonesia Berdasarkan Teori Konflik Sosial Max Weber : Penelitian Putri Syakbania Dalimunthe; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3744

Abstract

This study aims to analyze legal protection for the rights of female workers in Indonesia through the perspective of Max Weber's Social Conflict Theory, which emphasizes the dimensions of class, status, and power. Normatively, various laws and regulations have provided a basis for protection, but their implementation still faces structural obstacles. This normative-sociological juridical research uses a conceptual and legislative approach with qualitative analysis of secondary data in the form of regulations and case studies. The results show that employment relations are still dominated by power imbalances between capital owners and female workers, which are reinforced by a patriarchal culture. In the class dimension, employers often avoid compliance costs, making female workers vulnerable to economic exploitation. In the status dimension, patriarchal norms weaken legal protection against discrimination, harassment, and maternity rights. Violations of maternity rights, wage and promotion discrimination, and high levels of sexual harassment reflect social conflicts resulting from economic domination and status, so that formal legal protection has not been substantively realized. This study concludes that the weak protection of female workers is not only due to legal implementation, but also to structural power imbalances.
Efektivitas Engagement Influencer dalam Ekonomi Digital: Dampak Terhadap Omzet Harian dan Daya Saing UMKM Kaku Food di Kota Makassar Harianto, Dedi; Akib, Ambarwati; Dwi Utami, Dwi; Nuraisyiah
JPEAKU (Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan) Vol 5 No 2 (2025): JPEAKU (Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan)
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/jpeaku.v5i2.26699

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sejauh mana engagement influencer dapat meningkatkan penjualan harian KAKU FOOD di Makassar serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi daya saingnya di industri kuliner lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada satu pelaku UMKM yang memanfaatkan jasa engagement influencer untuk meningkatkan omzet harian dan daya saing di era ekonomi digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas media sosial, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, koding, dan penentuan tema dengan triangulasi sumber (pemilik, konsumen, dan dokumen) untuk menjaga keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa engagement influencer berkontribusi terhadap peningkatan daya saing KAKU FOOD melalui pembentukan citra merek positif, perluasan jangkauan promosi, dan terbentuknya loyalitas pelanggan. Namun, kualitas produk yang konsisten, harga yang wajar, dan pelayanan yang baik tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan konsumen. Penelitian ini juga menyoroti pergeseran strategi dari Key Opinion Leader (KOL) berbayar menuju Key Opinion Customer (KOC) sebagai bentuk efisiensi biaya pemasaran bagi UMKM.
Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Aisyah Mehulina Siregar, Nur; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memfungsikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Inti kajiannya adalah mengevaluasi implementasi gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering," yang diejawantahkan melalui kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Kajian normatif ini bertujuan mendalami perubahan orientasi dari sistem yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan pemulihan (restoratif). Secara metodis, penelitian menganalisis UU No. 11 Tahun 2012, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan dan literatur akademik melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan kerangka berpikir analitik-deduktif. Temuan penelitian mengungkap relevansi yang kuat dari teori rekayasa sosial Pound dalam konteks peradilan anak Indonesia. Kebijakan diversi ternyata berfungsi sebagai sebuah mekanisme transformatif yang tidak hanya mengubah perilaku praktisi hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat serta membangun kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan anak. Proses diversi, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan restoratif, telah memfasilitasi terjadinya interaksi konstruktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Interaksi inilah yang menjadi katalis bagi perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, upaya untuk mengimplementasikan diversi secara penuh masih terbentur pada beberapa hal. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pendekatan restoratif, kurangnya dukungan sumber daya, serta sikap masyarakat yang cenderung bertahan dengan paradigma lama menjadi penghalang signifikan. Sebagai penutup, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, diversi tetaplah sebuah manifestasi konkret dari rekayasa sosial hukum. Instrumen ini dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan, mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan senantiasa mendahulukan kepentingan tertinggi anak.
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Terlantar yang Rentan Menjadi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie Alya Afifa, Mutiara; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1812

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Terutama anak terlantar yang terbiasa menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya aturan yang mengikat mereka. Desakan ekonomi menuntut anak bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan jalanan yang keras memberikan pengaruh negatif bagi anak terlantar yang mengakibatkan mereka berperilaku menyimpang atau kenakalan. Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara, oleh karena itu negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam penanganan anak korban penelantaran. Penelitian ini menggunakan teori anomie untuk menjelaskan bagaimana penanganan anak korban penelantaran dari orangtua yang rentan menjadi pelaku kejahatan. Hasil menunjukkan bahwa terciptanya anak terlantar sebagai pelaku kejahatan dari perspektif Teori anomie dapat terjadi karena seorang anak merespon ketidaksesuaian antara apa yang mereka harapkan di kehidupan sosial yang tinggi dengan keterbatasan sarana-sarana yang mereka miliki, faktor penyebab lainnya juga dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya bertujuan untuk mengungkapkan spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehiduapan masyarakat, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara detail dalam penelitian.
Analisis Fenomena Childfree di Indonesia Terhadap Nilai Moralitas dan Hukum Menggunakan Teori Emile Durkheim Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang moralitas dan legalitas berdasarkan teori Emile Durkheim. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73,9%) mendukung keputusan childfree, dengan alasan utama kondisi ekonomi (73,9%), pengembangan karier, dan kesiapan mental. Dari sisi hukum, pilihan ini tidak melanggar aturan dan termasuk hak asasi manusia. Secara moral, fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari solidaritas mekanik (tradisional) menuju solidaritas organik (modern). Kesimpulannya, fenomena childfree menggambarkan perubahan sosial di mana kebebasan individu semakin dihargai, meskipun masih terjadi tarik-menarik antara nilai moral tradisional dan pandangan hidup modern.
Otonomi Hukum Perjanjian Kerja Bersama: Analisis Pluralisme Hukum terhadap Praktik Upah Natura (Catu Beras) Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan upah natura, khususnya catu beras, dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui perspektif teori pluralisme hukum. Pengaturan ini dianalisis dalam konteks hilangnya norma upah natura dari hukum positif nasional pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum positif, doktrin, dan karakter sosial-normatif hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik catu beras tetap bertahan dalam PKB , yang berfungsi sebagai tatanan hukum otonom (autonomous legal order) dan living law dalam hubungan industrial. Dalam ruang pluralisme hukum ini , hukum negara yang tidak lagi mengatur natura berinteraksi secara adaptif dengan hukum kontraktual (PKB) dan hukum sosial perusahaan. Pengaturan catu beras dalam PKB, yang kini sering dikategorikan sebagai kesejahteraan non-upah , merupakan wujud dialog normatif antara kebutuhan pekerja, kepentingan pengusaha, dan standar minimal negara. Studi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menjelaskan ko-eksistensi dan perkembangan norma pengupahan di luar interpretasi hukum negara semata.
Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Naiborhu, Liana K.T; Agusmidah; Harianto, Dedi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1858

Abstract

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu pristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, Studies and Action, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia ? Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian Dinamika Pelanggaran sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahaya nyawa ibu) dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.
Pluralisme Hukum : Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Lingga, Juan Rana Hizkia; Harianto, Dedi; Agusmidah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4158

Abstract

Masyarakat adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan peirlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional menurut pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28 I dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarahkan, membahas, dan menjelaskan informasi tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk menarik keisimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum adat tetap mendapat pengakuan dan peirlindungan dalam sisteim hukum nasional menurut pluralisme hukum yang didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya. Dimana keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mansyaratkan masyarakat adat harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat. Penelitian ini diharapkan dapat membeirikan rekomendasi untuk penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
Co-Authors Achmad Romadin Adji Suryapranata Aflah Agusmidah Agusmidah Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad khairi Akbar Ahmad Sirfi Fatoni Ahmad Zailani Aida Nur Hasanah Aisyah Mehulina Siregar, Nur AKBAR, REZA KURNIA Akib, Ambarwati Alfian Alfian Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Andalan Zalukhu Andini Pratiwi Siregar Andrianti , Syarifah Lisa Andrianti, Syarifah Lisa Asmadi Lubis Azam, Syaiful Azis, Fajriani Azwar, Tengku Keizerina Devi Badaruddin Anwar Bahri, Nur Alim Batubara, Ichsan Aulia Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Cesylia Anggita Fitri Chairuna, Tengku Mita Cheryl Yuswar Christiany Purba, Ennyta Cut Nabilla Sarika Dickyhadino Tesa Djodie, Mohammad Effan Donny Mangiring Tua Siburian Dumaria Nainggolan Dwi Ayu Siti Hartinah Dwi Utami, Dwi Edi Warman Edi Yunara Edi Yunara Erniyani, Erniyani Fadhilla, Andi Fahri, Anwar Faisal Akbar Farhan Dwinanda Hanisyahputra Fatimah Islamy Nasution Geby Aviqa Halida Rahardhini Hamzah, Hajrah Hani Riadho Nasution Hasibuan, Dedean Herawani Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Hasyim, Sitti Hajerah Henny Putri Raya Bernice Marpaung Hidayat, Hayekal Huller Gabe Dimpos Sinaga Hutabarat, Apdal Hutagalung, Gomgomie Andrew Ibnu Kholik Idha Aprilyana Sembiring Iman Jauhari Indra Kurniawan Irene Putri Kartikasari Siregar Irfan Hadi Isnaeny, Nurul Jelly Leviza Joenari Anthony Marpaung Joni Emirzon Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Juliani Simalango, Yessica Julieta Santi Simorangkir Jusnizar Sinaga Kaban, Maria Kamelo, Tan Karlini, Karlini Kartika, Sahnaz Kartina Pakpahan Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kemala Atika Hayati Khair, Muhammad Haikal Khoirunnisa, Nabila Kurniati, Agata Lamtiur Imelda P Nababan Lase, Intan Nurjannah Lee, Marcella Lestari Victoria Sinaga Lingga, Juan Rana Hizkia Lingga, Nimrod Gandatua Liza Bayduri Nasution Lubis, Ikhsan Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Majiding, Nurul Chalisa Manik, Candoro Tua Manik, Toga Manullang, Ganesti Gebryella Maria Kaban Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Mhd Edwin Prananta Surbakti Muhammad Azis Muhammad Hamdan Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulfiya Mulfiya Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mustamam Mustamam Naiborhu, Liana K.T Nanda Lucya Gultom Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Nora Salisa Novanema Duha Noviyanti Wulandari Sitepu Novrilanimisy Novrilanimisy Nugroho, M. Setyo Nur Alim Bahri Nur Rahmi Nuraisyiah Nuraisyiah, Nuraisyiah Nurwahida Panggabean, Artha Priscilia Margareth Perangin-angin, Donsisko Pierre H. Gosal Popy Roza Porizky Bernandus Handara Sagal Posma Otto Martua Manalu Pratiwi Damanik, Maristella Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Purba , Hasim Purba, M Hadyan Yunhas Putra, Hadian Indrawan Putri Syakbania Dalimunthe Putri, Zelika Annisa Rabiatul Adawiyah Rafiqi Rafiqoh lubis Rahman Frija Rambe, Nurfahlita Dewi Reza Rizaldy Kartiwa Ridho Mubarak Ridwan Andi Mattoliang Rismawaty Rismawaty Ritonga, Joni Sandri Rizkan Zulyadi Robert, Robert Rosnidar Sembiring Ruben Tambunan Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Sitepu Runtung Sitepu Sahade Saidin Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila Batubara Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Saragih, Riahmawati Septiary Pratiwi Musa, Kartika Silfia Agustina Simanjuntak, Surya Ulies Resky Sipayung, Jekson Siti Nurahmi Nasution Sitinjak, Erizal Sitompul, Patartua H. Sitorus, Dinda Rizka Molina Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Sri Asmira Sri Hartati Br. Nadapdap Sri Utami Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Syafruddin Kalo Syamsiar, Syamsiar Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamelo Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarsisius Murwadji Tiffany, Tiffany Tranis Bella H Turnip, Palber Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Utary Maharany, Utary Wanda Myra Carissa Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Yordinand, Yordinand Yulandari, Mesy Yusrin Zaidar, Zaidar Zam Zam Jamilah Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zohaib Hassan Sain