p-Index From 2021 - 2026
15.729
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora Ilmu Administrasi Publik Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Menara Ilmu Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL JESS (Journal of Education on Social Science) Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Journal of English Language and Education SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jejaring Administrasi Publik (JAP) PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ekonomi Aktual Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Journal of Education, Cultural, and Politics Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Publicness: Journal of Public Administration Studies AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Economics and Management Scienties Jurnal Media Ilmu JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah IIJSE Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Regional Resource Management as a Strengthening of the Role of Local Government in Merangin Regency Ulfa, Santi Nofria; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 9 No 1 (2026): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v9i1.9308

Abstract

Regional resource management is a crucial aspect in strengthening the capacity and independence of local governments in supporting sustainable development. This article analyzes the role of the Merangin Regency government in managing regional resources in Merangin Regency, which have the potential to support sustainable economic, social, and environmental development, such as in the agriculture, forestry, tourism, and mining sectors. However, the success of this management is still hampered by various challenges and obstacles, such as limited infrastructure, environmental damage, illegal activities, low local economic added value, and the weak capacity of local government institutions to optimally manage potential. Through a literature review method, this study emphasizes that effective resource management can improve community welfare and support regional development oriented towards ecosystem sustainability and community empowerment. Strengthening the role of local governments, including in spatial planning, human resource development, and intersectoral collaboration, is key to optimizing resource potential. Therefore, the success of resource management in Merangin Regency depends heavily on increasing institutional capacity and implementing effective, environmentally and sustainably oriented policies. These obstacles must be addressed comprehensively so that the resource potential in Merangin Regency can be optimally utilized to improve community welfare and the sustainability of its ecosystem.
Pendidikan Politik PKS dan Demokrat Dalam Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024 Amanda Putri; Lince Magriasti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1925

Abstract

Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam memberikan pendapat pada proses serta terbentuknya suatu peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Pendidikan politik bagi perempuan dapat digunakan sebagai cara mengoptimalkan keterlibatan politiknya secara internal partai dan pada pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendidikan politik PKS dan Demokrat, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik PKS dan Demokrat serta strategi PKS dan Demokrat dalam meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan pada metode purposive dan teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan konklusi. Hasil studi menjelaskan bahwasanya PKS memiliki kegiatan lebih variatif dan terstruktur dibandingkan dengan kegiatan Partai Demokrat yang berupa pemanfaatan momen- momen pada acara tertentu. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat hambatan internal berupa, keterbatasan sumber daya, Ketidakjelasan target, Kurangnya komitmen dan koordinasi. Hambatan eksternal yang meliputi, sikap apatis masyarakat, ekonomi masyarakat yang rendah serta pendidikan dan budaya. Strategi PKS dan Demokrat dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD mulai dari, nomor urut awal, strategi pemenangan, pelibatan kader pada kegiatan partai, sistem rekrutmen yang baik, serta pendidikan politik bagi perempuan.
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Aurelia Anastasya; Lince Magriasti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2475

Abstract

Sistem pemerintahan bergantung pada partisipasi politik. Meski demikian, tidak semua masyarakat dilibatkan dalam aktivitas politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dengan tingkat tidak ikut sertaan sebesar 20,42%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya jumlah pemilih laki-laki berada di bawah jumlah partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu, kurangnya sosialisasi tentang pemilu kepada pemilih, dan terdapat pemilih yang tidak memiliki informasi serta tidak paham tentang politik. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sangir, Kab. Solok Selatan terdiri dari tiga aspek, yaitu tingkat partisipasi pemilih, kesadaran politik, keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan. Terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilih yaitu, faktor teknis yang bersifat operasional dan administratif, serta faktor ekonomi masyarakat. Faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi, Faktor administrasi menyangkut data masyarakat, Faktor sosialisasi yang umumnya serta Faktor Politik menyangkut suasana politik menjelang pemilu.
Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang Bagas Dwi putra; Lince Magriasti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2482

Abstract

Pembangunan infrastruktur transportasi jalan berperan penting dalam mendukung perekonomian negara. Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib juga mengakibatkan kemacetan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem tilang elektronik (ETLE) diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272 ayat (1), yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat menggunakan peralatan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Padang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak Polresta Padang dan masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi e-tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah diterapkan, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya intensitas sosialisasi, mekanisme pelayanan yang belum efisien, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas tilang elektronik (ETLE) dan mengatasi masih diberlakukannya tilang manual di Kota Padang perlu dilakukan secara terpadu dengan fokus pada beberapa aspek utama. Pertama, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas kamera ETLE di berbagai titik strategis sangat penting agar sistem dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih akurat dan menyeluruh. Kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum terkait ETLE menjadi lebih baik. Ketiga, penegakan hukum harus konsisten dan terintegrasi antara ETLE dan tilang manual, di mana tilang manual tetap diberlakukan sebagai pelengkap untuk wilayah yang belum terjangkau ETLE dan untuk pelanggaran yang sulit dideteksi secara elektronik. Keempat, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dalam mengelola data pelanggaran ETLE agar proses identifikasi dan penindakan pelanggar berjalan lebih efektif dan efisien, agar ETLE dapat berjalan lebih efektif dan mendukung ketertiban lalu lintas
Village Governance System in Indonesia Wardana, Rian Ismi; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Journal of English Language and Education Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jele.v11i2.1038

Abstract

This article examines the dynamics of the village governance system in Indonesia within the context of decentralization following the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages. Although numerous studies have discussed village autonomy, fiscal decentralization, and Village Fund management, existing literature tends to focus on fragmented aspects such as financial accountability or leadership, without providing a comprehensive synthesis of institutional structure, authority distribution, participatory governance, and implementation challenges within a unified analytical framework. Therefore, this literature review is necessary to bridge this gap by offering an integrative analysis of how regulatory frameworks, institutional capacity, and socio-political dynamics interact in shaping village governance outcomes. Utilizing a qualitative literature study approach, this article analyzes legal documents, academic publications, and empirical research findings related to village governance. The findings indicate that while villages are normatively granted broad authority and increased fiscal resources, implementation remains constrained by weak administrative capacity, limited community participation, and persistent elite dominance. However, innovative practices such as administrative digitalization and transparency initiatives demonstrate significant potential when supported by strong leadership and institutional reform. This study concludes that strengthening village governance requires a holistic strategy that integrates regulatory refinement, differentiated institutional capacity development, participatory oversight mechanisms, and sustainable community empowerment..
Navigating the Challenges of Digital Transformation: Insights from the Salary Payment System in Sangkat Ta Khmau Vanny, Marvin; Magriasti, Lince
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 10 No 2 (2026): Public Participation in Public Service
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v10i2.664

Abstract

This research seeks to investigate the problems faced by civil servants in Sangkat Ta Khmau with regards to the implementation of a digital system for salary payment. Through qualitative research, the problems faced by civil servants with regards to technological literacy, security concerns, and attitude towards change were noted as key issues affecting the success of the digital system for civil servants.
Integration of Participatory Rural Appraisal in Resolution of Waste Management Policy Problems in Pariaman City Mulyadi; Lince Magriasti
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jsk.v10i1.17091

Abstract

Urban waste management is often trapped in a linear economic approach and top-down policy implementation, triggering social conflict and policy gaps at the local level. This study aims to analyze waste management issues in Pariaman City, specifically at the South Tungkal Landfill, which operates as an open dumping site, and to model problem-solving through Participatory Rural Appraisal (PRA) interventions. Using qualitative methods with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, Focus Group Discussions (FGDs), and PRA instruments with 46 purposive informants from the government, affected communities, and waste bank managers. The results of the study indicate that waste management policy implementation in Pariaman City falls within the symbolic implementation quadrant (high ambiguity, high conflict), characterized by weak enforcement and community resistance. Through the application of PRA techniques (transect walk, matrix ranking, and social mapping), participatory mapping has proven effective in aligning priorities between the government and the community. This intervention shifts the implementation model toward experimental implementation, which encourages collaborative governance. In conclusion, institutionalizing PRA within the regional policy cycle is an absolute prerequisite for reducing conflict and building adaptive waste management.
Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital Iqbal Arief Pratama; Nora Eka Putri; Lince Magriasti
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11862

Abstract

Artikel ini mengkaji analisis kebijakan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengevaluasi implementasi dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam melindungi data pribadi masyarakat dari berbagai risiko di lingkungan digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Teknik pengumpulan dan analisis data untuk literature review melibatkan identifikasi, pemilihan, evaluasi kritis, dan sintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya, baik nasional maupun internasional, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan. Selain itu, meningkatnya kasus kebocoran data pada berbagai platform digital menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menghadapi risiko yang signifikan. Kajian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang optimal di era ekonomi digital.
Respons Masyarakat Digital terhadap Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rashinta Dwiananda Puteri; Lince Magriasti
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11026

Abstract

The government’s electric vehicle subsidy policy based on the State Budget (APBN) is an effort to support the energy transition and reduce carbon emissions. This study aims to analyze the response of the digital community to this policy through a literature review from various relevant sources. The results of the study show mixed responses. Some community members support this policy because it is seen as capable of promoting the use of environmentally friendly energy and the development of the electric vehicle industry. However, there are also those who criticize the policy because it is considered misdirected and does not prioritize more urgent public needs. Therefore, better transparency and public communication are needed so that this policy can be better accepted by the public.
Disfungsi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia: Analisis Aktor Kebijakan dalam Ketidaktepatan Sasaran dan Upaya Reorientasi Pro-Rakyat Afni Wulandari; Nora Eka Putri; Lince Magriasti; Yulhendri Yulhendri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.429

Abstract

Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab disfungsi kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif teori aktor dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aktor negara dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya sistem pengawasan distribusi, serta adanya distorsi kepentingan dari aktor pasar menjadi faktor utama yang menyebabkan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan data penerima subsidi yang akurat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada kolaborasi antar-aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Selain itu, digitalisasi data penerima subsidi serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg sehingga lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Co-Authors Ade Lestari Adil Mubarak Afda Liza Fitri Afdila, Afdila Afifah Asriati Afni Wulandari Akbar, Wahyu Saputra Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi S Algamar, Ratika Amalda, Aviva Amalia, Disa Amanda Putri Andri Yeska Saputra Annisa Putri Arif, Muhammad Ananda Arrazak, Muhammad Afdhal Ashilah Puti Salsabila Arfi Aurelia Anastasya Azfirmawarman, Dony Azmil Fadhli Bagas Dwi putra Beta Santria Sholehah Boni Saputra Briantama, Albi Citra Rosika Dana Mulanda Dana Mulanda Dasman Lanin Dwi Finna Syolendra Dwi Putri Edward, Aurelia Valentin Efendi, Tifani El Habyb, Fhariz Endah Kurnia ERIZONA, WAWAN Erlangga, Farera Fadila, Farah Fajria, Rahmah Fatimah*, Siti Febri Nola Distra Feby Hidayat Fenni Hasanah Fernanda, M Fifi Febriandiela Fifi Febriandiela Fisco, Yulia Fitriani, Aulia Annisa Frinaldi S, Aldri Frinaldi, Aldi HABIBANI, RHAYSYA ADMMI Habibillah, Fobi Handraini, Helti Hasbullah Malau Hayati, Nada Hendra Naldi Hendranaldi, Hendranaldi Hendri Gunawan Hilda Mayang Sari Indah, Sentia Iqbal Arief Pratama Ira Haira Zulfia Irmalinda, Zikra Putri Jumiati Kardina, Mutia Karminos, Rizki Kelvin Ramadhan Lathifah, Hilma Latifa, Asma Lestari*, Novindia Ayu Lutfi, Addibul Maggara, Tomi Satria Maharani, Syabilla Makriwal, Rifaldi Marantika, Jerry Marlina, Siska Mayasari, Ela Meidi Kosandi, Meidi Mudhoffar, Khosyi Muhammad Hafiz Muhammad Nasrullah Muhammad Nasrullah Mulyadi Mulyadi Mulyadi Nadia, Nasyatul Nanda Rahmatul Putra Ningsih, Kartika Shara Noor, Amatul Nora Eka Putri Nora, Desri Nur Iman Subono, Nur Iman Nurul Sari Oktavia, Yelvi Permata Sari, Yustika Pratama, Teddy putra, Yuda Tri putri, amanda Putri, Bella Kharisma Rahmatul Putra, Nanda Rashinta Dwiananda Puteri Revi Oktafiola Rezki Pratama, Fauzan Riandi, Mutiara Ridwan Kurnia Rahim Rifani, Robbi Rima Arfa Solia Rizal Fauzan S, Ahmad Rizkianur, Adlina Rosika, Citra Sabrina, Azwa Salmi Wahyuni, Nada Saputra*, Tio Saputra, Affendi Sari, Elvia Siskha Sarjayadi, Sarjayadi Sawitri, Wilda Sendika, May Seulalae, Anggos Habil Sindi Oktavira Sofiani, Nancy Srisaparmi, Srisaparmi Suriadi, Hari Suryani, Aisah Putri Syafira Nadia Syafriandi Syafriandi ULFA, SANTI NOFRIA Vanny, Dasti Vanny, Marvin Vika Yvanka Wahyuni, Yulia Septi Wardana, Rian Ismi Winari, Sonda Yandri, Lara Yanti, Varizka Yona Niko Putri Yulhendri Yulhendri Yuliarti Zaickullah Syefrizal Zarma Hanifah Zikra Putri Irmalinda Zulkenedi Zulkenedi