p-Index From 2021 - 2026
13.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Abdimas JURNAL LITIGASI (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Arena Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Law and Justice Journal of Indonesian Legal Studies Halu Oleo Law Review Substantive Justice International Journal of Law Diponegoro Private Law Review Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JURNAL MERCATORIA Kosmik Hukum Jurnal de jure Jurnal Abdi Masyarakat (JAM) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Abdi Insani KRTHA BHAYANGKARA The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Suara Hukum Indonesia Private Law Review Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Bina Desa East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Perspektif Hukum Education Journal: General and Specific Research Jurnal Penelitian Serambi Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru Annual Review of Legal Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Lex Scientia Law Review Journal of Private and Commercial Law Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) International Law Discourse in Southeast Asia Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Mahalini: Journal of Business Law Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy
Claim Missing Document
Check
Articles

Copyright Protection In Digital Rights Management Systems: Legal And Technical Challenges In Implementing Effective Solutions Aenul Yaqin; Dewi Sulistianingsih
Journal of Private and Commercial Law Vol. 8 No. 1 (2024): May, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v8i1.4170

Abstract

This research aims to examine copyright protection against unlawful acts, particularly in the context of piracy and claims over songs in the era of disruption. Through a normative juridical approach and data collection techniques via library research, this study explores the theoretical foundations of justice in law, the definition of unlawful acts, and the urgency of copyright protection for musical works. In-depth analysis is conducted on copyright discourse concerning music piracy, as well as the concept of legal protection that offers solutions and ideals for piracy or claims over songs. The research findings indicate that song piracy is not merely a common legal violation but also threatens the economic sustainability and creativity of music creators. Therefore, copyright protection must be accompanied by proactive preventive measures and effective law enforcement. In conclusion, copyright protection is a prerequisite for achieving justice in the music industry in the current digital era, requiring cross-sector collaboration and policy innovation to address the challenges faced.  
Why Hasn't Indonesia Ratified The Hague System? What's The Problem? Mohammad Reza Fachruddin; Dewi Sulistianingsih; Rodiyah Rodiyah; Fakhrana Nabila Atiqawati; Lisa Amalia
Journal of Private and Commercial Law Vol. 10 No. 1 (2026): May, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v10i1.44262

Abstract

Despite its membership in key international intellectual property (IP) agreements, Indonesia has not yet acceded to the Hague System for the International Registration of Industrial Designs. This article employs a doctrinal, principle-based legal analysis to examine the alignment of Indonesia’s industrial design regime, particularly Law No. 31 of 2000, with international standards under the TRIPS Agreement, the Paris Convention, and the Geneva Act of 1999. The study analyses statutory provisions, international instruments, and case law, and is complemented by a comparative overview of jurisdictions such as Japan, Singapore, the Republic of Korea, and Viet Nam that have already joined the Hague System. The findings reveal persistent structural issues in the Indonesian framework, including ambiguity in the novelty requirement, overlapping protection between industrial designs, copyright, and three-dimensional trademarks, as well as limited substantive examination and territorial fragmentation of protection. These legal and administrative constraints hinder the effective use of an international registration system, even though the Hague System offers procedural efficiency, cost reduction, and broader market access for designers. The article argues that targeted legislative reform and regulatory harmonization are essential preconditions for accession and contends that such reforms would enhance legal certainty, strengthen design protection, and improve Indonesia’s competitiveness in the global creative economy.
Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian Martitah Martitah; Dewi Sulistianingsih; Mayzura Kamila Sukma; Mochammad Rizky Maulana; A’an Ilham Ardiyansyah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam relasi antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang secara konstitusional dijamin sebagai hak menyampaikan pendapat kerap berujung pada bentrokan akibat penanganan yang tidak proporsional serta minimnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan aksi anarkis masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta studi kasus demonstrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi anarkis dipicu oleh ketidakseimbangan sistem hukum, yang tercermin dari lemahnya mekanisme pengawasan aparat, ambiguitas regulasi terkait kebebasan berpendapat dan penggunaan kekuatan, serta rendahnya budaya hukum baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang komprehensif melalui penguatan akuntabilitas aparat, penegasan regulasi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pembentukan budaya hukum yang mengedepankan dialog serta de-eskalasi konflik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis sistemik penanganan aksi anarkis berbasis teori Friedman sebagai pendekatan preventif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang Sabina Syaharani Nurseha; Dini Sofia Laeliyah; Raphael Bertrand Mayaka; Martitah Martitah; Dewi Sulistianingsih
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori utilitarianisme John Stuart Mill sebagai landasan analisis. Melalui survei dan analisis regulasi, ditemukan bahwa keterjangkauan buku masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan pelajar, meskipun minat baca masyarakat tergolong tinggi. Kebijakan Indonesia seperti Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum mampu menghadirkan pemerataan akses literasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik India melalui NCERT, NBT dan mekanisme Low Price Edition menunjukkan model kebijakan yang lebih sistematis dan berdampak luas, termasuk penurunan harga sekitar 20% dan distribusi hingga 150 juta eksemplar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya harga buku menciptakan ketimpangan akses terhadap literatur berkualitas dan mendorong strategi alternatif seperti: pinjam, membeli buku bekas, atau mengakses versi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan skema kebijakan "60:40" sebagai solusi, yaitu pemerintah membeli 60% hak ekonomi buku untuk dicetak dalam versi murah, sementara penerbit tetap memproduksi 40% edisi premium. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan intelektual sebagai kesenangan bermutu tinggi, sekaligus mewujudkan amanat UU Sistem Perbukuan untuk menyediakan buku yang bermutu, murah dan merata.
Tuntutan Ganti Rugi Keluarga Korban Pembunuhan: Penerapan Onrechtmatige Daad dan Keadilan Aristoteles dalam Hukum Perdata Indonesia Lisa Kristant; Fenty Nur Hidayah; Nafiza Salsabila Faliha; Dewi Sulistianingsih; Martitah Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengakibatkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata yang memungkinkan keluarga korban untuk menuntut ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 1370 KUHPerdata berlaku bagi tuntutan ganti rugi keluarga korban pembunuhan. Studi ini menggunakan teori onrechtmatige daad L.C. Hoffman dan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka teoretis. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan mengklasifikasikan jenis penelitian sebagai hukum normatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keluarga pihak yang dirugikan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep onrechtmatige daad, yang mencakup komponen tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, membentuk struktur hukum dari pasal ini. Dalam menentukan proporsionalitas ganti rugi berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan kebutuhan pemulihan korban, teori keadilan Aristoteles memberikan dimensi filosofis. Studi ini memberikan panduan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum formal, konsep tanggung jawab perdata dan prinsip keadilan untuk menawarkan perlindungan hukum yang signifikan kepada keluarga korban pembunuhan di dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch Iftina Cahyanda Putri Aimee; Ginta Amelia Cahya; Annisa Rukhillah Nur Fahturosa; Martitah Martitah; Dewi Sulistianingsih
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas penerapan keadilan substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai dasar analisis. Melalui metode studi literatur, penelitian menelaah putusan pengadilan, ketentuan UU Tipikor, teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, serta konsep keadilan substantif yang menekankan integrasi antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan belum mencerminkan proporsionalitas terhadap besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar lainnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif Radbruch, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, terutama karena belum memberikan efek jera yang kuat dan belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan publik. Studi ini berkontribusi pada wacana reformasi pemidanaan dengan menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan konsisten dalam perkara korupsi.
Freedom of Speech: Democracy or a Threat to the Country? Bojezziera Emmet Syaiba Arrasheen Arrasheen; Maula Inayah; Ahmad Dzaki Bagus Andrian; Alya Dwiana Aufani; Dewi Sulistianingsih
Indonesia Media Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): January-June, 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v5i1.36595

Abstract

Freedom of speech is a fundamental human right protected by Indonesia’s Constitution and is an essential component of democratic life. However, its implementation faces serious challenges due to ambiguous laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the low level of political and digital literacy among citizens. This study employs a descriptive qualitative method using literature review to examine how freedom of speech is practiced in Indonesia and the factors that hinder it within the Pancasila democratic framework. The findings reveal that freedom of speech remains caught between the protection of individual rights and the pursuit of state stability. Misinterpretations of criticism as threats, coupled with repressive legal actions, have limited public expression. In the digital era, social media provides space for public participation but also raises issues of misinformation and hate speech. Therefore, reforms in regulation, improved digital literacy, and stronger civic education are necessary to align freedom of expression with Pancasila values—ensuring that it is exercised ethically, responsibly, and constructively for the advancement of Indonesian democracy.
Choice of Arbitrators Regarding Dispute Settlement (Comparing Indonesia and Russia) Jafar Sidik; Oleg Orlov; Asep Rozali; Dewi Sulistianingsih
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2093

Abstract

Arbitration is a mechanism for resolving civil disputes outside traditional courts, governed by a written arbitration agreement between the disputing parties. Limited to commercial and specific disputes like banking, an arbitration tribunal, consisting of arbitrators, hears and decides these matters. In Indonesia, Law Number 30 of 1999 states that the appointment of two arbitrators grants them authority to select a third. Meanwhile, Russian laws, such as Federal Law No. 382-FZ and Law No. 5338-1, empower the Nomination Committee of Permanent Arbitration to appoint a third arbitrator from an approved list. This article employs a normative juridical method with a comparative law approach to scrutinize the selection and appointment of a third arbitrator according to Indonesian and Russian law. Qualitative analysis reveals that, under certain circumstances, all three arbitrators may be appointed by the Nomination Committee or even the general jurisdiction court, as outlined in the Russian International Commercial Arbitration Court's regulations. The article underscores the importance of providing legal certainty to disputing parties, empowering arbitrators, and avoiding conflicts that could impede dispute resolution. By shedding light on the appointment process, this research aims to contribute to the efficacy of arbitration as a judicious alternative for resolving disputes.
Study of Regulatory and Institutional Framework for the Relocation of the National Capital in Indonesia Arif Hidayat; Laga Sugiarto; Dewi Sulistianingsih; Bintang Rafli Ananta; Muhammad Abid A Syakur
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.13566

Abstract

This study explores the regulatory and institutional framework for relocating Indonesia’s national capital (Ibu Kota Nusantara, IKN) from Jakarta to East Kalimantan, a plan rooted in the integrative ideology articulated by Soepomo in 1945. This ideology emphasizes harmony between macrocosmic and microcosmic forces within the state, suggesting that the government center should be located centrally within the country to symbolize supreme authority. The relocation is also seen as a crucial move toward achieving “Indonesia Emas 2045”. However, the enactment of Law No. 3 of 2022, which serves as the legal basis for the relocation, has faced significant criticism, particularly regarding the regulatory, institutional, and funding aspects. Previous studies have often been opinion-based and lacked scientific rigor, especially in addressing the complexities of policy implementation. This research aims to fill this gap by providing a detailed analysis of the policy from regulatory and institutional perspectives. The study uses a normative legal approach, incorporating both statute and conceptual analyses, to evaluate the regulatory and institutional frameworks guiding the capital relocation. While it does not extensively address funding issues, it focuses on identifying how well the existing rules align with the policy’s implementation goals. Findings suggest that while the relocation offers significant benefits, such as promoting national unity and symbolizing progress, the process faces challenges, including conflicts with existing regulations and institutional inefficiencies. The contribution of this study lies in offering actionable insights for both the government and civil society to assess and improve the policy’s implementation, ensuring its alignment with the broader vision of national development.
Reformulation of Law Decision Bias on Restitution Payments in Sexual Violence Crimes (Comparison of Indonesia and The Netherlands) Panusunan Panusunan; Anis Widyawati; Dewi Sulistianingsih; R. Kemala Nababan
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i3.22109

Abstract

Sexual violence is an increasingly prevalent crime in Indonesia. Article 16 of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence states that, in addition to imprisonment, fines, or other criminal penalties as outlined in the Law, the judge is required to determine the amount of restitution for criminal acts of sexual violence that carry a sentence of four years in prison or more. One form of compensation available to victims of the criminal acts of sexual violence is restitution payments made by the defendant. However, many Panels of Judges still deny cases of the criminal acts of sexual violence restitution, particularly in verdicts where the defendant faces a four-year sentence or more. Several reasons explain why judges do not determine restitution payments by the defendant to the victim: the first is bias regarding the amount of compensation for victims in the judge’s decision; the second is that the request for payment restitution must be formally submitted; and the third concerns how to reformulate the determination of restitution in sexual violence cases (a comparison of Indonesia and the Netherlands).
Co-Authors Abdul Muftar Rifki Maulana Abraham Abraham Abraham Abraham Abu Bakar Munir Achmad Fahmi Zulfikar Adinda Febriza Aditya Irvine Raiza, Faiz Adnan Ibrahim Sarhan Aenul Yaqin Aghnia Widya Avina Agus Sulistiyanto, Sadam agustin, windi Ahmad Bayhaqi Ahmad Dzaki Bagus Andrian Ahmad Habib Al Fikry Ainun Qadisah , Altares Aisyah Rahmania Jelita Aldehita Purnasanti Maulida Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Alya Dwiana Aufani Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Andry Setiawan Andry Setiawan Andry Setiawan, Andry Andry Setyawan, Andry Anggeraeni, Ayuk Aninda Nur Indah Ramadani Anindya, Nasywa Alif Anis Widyawati Annisa Rukhillah Nur Fahturosa Aprila Niravita, Aprila Apriliana Khomsa Kinanti Apriliana Khomsa Kinanti Apriliyanto, Muhamad Syahrul Arif Hidayat Arif Hidayat Arifa, Masyitha Aulia Aryanda, Avilla Deva Asep Rozali Asep Rozali Asep Rozali, Asep Azizah, Afidatul A’an Ilham Ardiyansyah Bagas Bilowo Nurtantyono Satata Bagus Setyadi, Hudha Bin Hassan, Muhammad Sayuti Bintang Rafli Ananta Binti Mohd Yusoff, Rahmawati Bojezziera Emmet Syaiba Arrasheen Arrasheen Christian Bagas Christian Isal Sanggalangi Dani Muhtada Danis Danendra Adhi Dave, Yehezkiel Aldorino Didya Deni Haspada Desi Nurlaeli , Putri Devara, Hafiz Rama Dewi Fatmawati Diandra Preludio Ramada Dini Sofia Laeliyah Dita Safitri Nurwidihantari Dyajeng Ayu Musdalifah edi pramono Elania Aisyah Fakhrana Nabila Atiqawati Fakhrirafi Zharfan Farras Eknu Albin Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Fenty Nur Hidayah Fibriani, Indira Firdaus, Gilbert Galuh Putri Purnama Gasaga, Angga Giarningtyas, Naufalia Ginta Amelia Cahya Ginting, Nurul Agustina Hafal Baliq Ayahan Haidarrani, Ananda Hairani, Justika handayani, mei Handriyanto Wijaya Harry Nugroho, Harry Hendri Januar Romadhon Hermawan, Adellya Salsabilla Hesty Alya Utami Iftina Cahyanda Putri Aimee Ilmiyah, Nofika Inas Fathia Azzahra Azzahra Indah Sri Utari Irawaty Jafar Sidik Jafar Sidik Jaya Adi Putra Jesi Alexander Alim Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO K. Nadine Felicia Putri Karuna, Indrayana Chandra KS, Nayif Zayyaan Musyaffa’ L., Khasanah S. Laga Sugiarto Laga Sugiarto Larasati, Pradita Adila Lestari, Berlian Putri Hayu Lisa Amalia Lisa Kristant M Riski Amin M Maharani, Ferra Tiara Martitah Martya Putri, Bernadeta Aprilla Masrukhi Masrukhi Masyitha Aulia Arifa Maula Inayah Mayzura Kamila Sukma Mentari Berliana Kemala Dewi Miftakhul Ihwan Mila Rizki Aulia Mochammad Rizky Maulana Mochammad Shidqon Prabowo Moh. Mustakim Fauzan Mohammad Katerina Ronaldi Mohammad Reza Fachruddin Mohammad Reza Fachruddin Mohd Yusoff, Rahmawati Mubarokah, Wakhidatul Muchammad Shidqon Prabowo Muchtar, Putri Fadhilla Muh. Algifari Muhammad Abid A Syakur Muhammad Nurul Amin Muhammad Nurul Amin Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Musafa, Alief Qurratul Ain Mutia Yulita Sari Nafi, Zidna Ilma Nafiza Salsabila Faliha Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra Nasarudin Abdul Rahman Naufalia Giarningtyas Nazwa Nursakinah Neni Hermita Ngboawaji Daniel Nte Ningsih, Ayup Suran Nor Fitriana, Desy Nugraheni, Prasasti Dyah Nurrohmah Nurrohmah, Nurrohmah Oleg Orlov Pangesti, Delia Panusunan Panusunan Prabowo, Bima PRAMONO, SIGIT EKA Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Primerta Putri Hapsari Puji Lestari, Diaj Pujiono Pujiono Pujiono Pujiono Purnama, Galuh Putri Putra, I Made Widia Wirya Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura PUTRI, VIVIE NOVINDA SEKAR Putu Rahayu, Sang Ayu Qadisah, Altares Ainun R. Kemala Nababan R. Suharto Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rahmawan Dianto Ramli, Asmarani Raphael Bertrand Mayaka Ratna Laniati Renggha Prima Ridwan Arifin Rifqa Gusmida Syahrun Barokah Rindia Fanny Kusumaningtyas Rini Fidiyani Rini Fidiyani Rini Fidiyani Rini Fidiyani Risqi Budi Ristina Yudhanti Rodiyah - Rois Faisal Sabina Syaharani Nurseha Saefudin Saefudin Safitri, Gianefi Salman Alfarisi Salsabila, Arini Sang Ayu Putu Rahayu Sarah Atikasari Sarah Maulidya Zakya Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Sasvia, Hayyu Satata, Bagas Bilowo Nurtantyono Septhian Eka Adiyatma Shidqon Prabowo, Muchammad Sinaga, Dearni Meli Asih Siti Susanti, Siti Slamet Sumarto SUGIARTO, LAGA Suhadi Suhadi Suroso, Brian Ahmad Syakila, Nabila Putri Takwim Azami Triyono Triyono Ulya, Zakiah Utami, Melliniarini Dibura Vitri Dini Artistry Wafiroh, Avina Wahyu Setiaji Wardhani, Harumsari Puspa Wedhatami, Bayangsari Widyaningsih, Ratna Wijaya, Christian Chandra Windi Agustin Yudistira, Ivan Bhakti Yuli Prasetyo Adhi Yuli Prasetyo Adhi Yuli Prasetyo Adhi Yuli Prasetyo Adhi Yuli Prasetyo Adhi Yuni Anan Yusoff, Rahmawati Mohd Yves Paath Zahirotul Hikmah, Cindy Noor Laila Zahirotul Hikmah Zahra Az Sha’idah Zidna Ilma Nafi