Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Komunikasi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Jurnal Notariil Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling bit-Tech Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan Keadilan Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Keadilan Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Rechtsnormen: Journal of Law
Rasji
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Rasji; Melia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5414

Abstract

Abstrak Saat ini indonesia sudah memasuki dunia digital dimana penggunaan alat elektronik semakin maju dengan adanya penggunaan digital ini melakukan kegiatan apapun dapat dipermudah. Pada saat ini berbelanja pun tidak seperti konvensional lagi melainkan dapat dilakukan secara online yang tidak merepotkan pengguna untuk berbelanja secara lansung serta membayar secara tunai Dengan adanya teknologi kini dapat dilakukan secara elektronik sebab munculnya pembayaran virtual. Salah satu jenis aset kripto (mata uang digital) yaitu bitcoin. Dengan ini penulis meneliti bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di indonesia? dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia? Menjawab permasalahan dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan undang-undang, data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari analisis ini nantinya akan menggambarkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sah dan aset kripto ini digunakan sebagai alat untuk investasi, oleh karena itu, pemerintah dapat dengan tegas memberikan peringatan/sanksi pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak hanya itu pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatur pengawasan dalam penggunaan aset kripto, tentang standar-standar misalnya Know Your Customer (KYC), pencucian uang, risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat, dan standarisasi mengenai sistem keamanan. Kata Kunci: Aset Kripto, Alat Pembayaran, UU No 7 Tahun 2011
Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut Rasji; Tiffani Aprillya Purba
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5415

Abstract

Abstrak Karyawan perusahaan pada umumnya merupakan pekerja yang hanya menerima upah dan mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan atau perintah dari pemberi kerja. Dalam Putusan No. 5 K/Pid/2023 jo. 150/PID/2022/PT DKI jo. 346/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Wahyu Handoko sebagai karyawan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, merupakan karyawan yang diberikan tugas untuk menginput beberapa data fiktif sebagaimana atas perintah pemberi kerja dan janji tanggung jawab pada pemberi kerja (atasannya). Atas perbuatan tersebut, Wahyu Handoko tidak ada niat serta tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, sebaliknya pemberi kerja yang menyuruh melakukan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perbuatan tersebut. Adapun ketika perbuatan ini dipersidangkan hingga diputus dimana dalam putusan terdapat juga Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut), total pidana penjara Wahyu Handoko lebih banyak daripada ketentuan dalam Pasal tindak pidana padahal tindakan yang dilakukan sama dan seharusnya sudah terabsorb (ketentuan Pasal 64 KUHP), serta pemberi kerja dipidana dengan penjara ringan. Hal ini dapat terjadi karena Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan keadilan dalam bidang pidana dan hukum yang digunakan untuk memutuskan disamaratakan tanpa melihat latar belakang atau feit dari terdakwa. Kata Kunci: Putusan Berkeadilan, Tindak Pidana Karena Perintah Atasan, Pasal 64 KUHP
Problematika Force Majeure Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 44/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SRG) Rasji; Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5417

Abstract

Abstrak Salah satu Negara yang mengalami dampak dari wabah virus ini adalah Indonesia. Oleh karenanya, lewat adanya penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat ini, tentu saja membawa dampak terhadap Perekonomian dan Ketenagakerjaan Indonesia. Disisi lain dengan banyaknya kebijakan sebagai upaya pencegahan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentu banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari virus tersebut sehingga muncul suatu keadaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peranan Undang-Undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi Tenaga Kerja. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hubungan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dari Pengusaha. Mengenai akibat hukum yang akan timbul mengenai permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeure sudah sangat jelas memiliki akibat hukum terhadap hubungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja, dimana Pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak yang telah diterima selama bekerja di Perusahaan tersebut dan Perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada Pekerja walaupun terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga (Force Majeure). Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efisiensi, Pandemi Covid-19.
Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Rasji; Muhammad Arif Budiman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5423

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan Indonesia. OJK adalah lembaga independen yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan guna memastikan stabilitas dan integritasnya. Dasar hukum utama yang mengatur OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik dan mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang sehat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran OJK dalam pengawasan dan penyidikan di sektor keuangan Indonesia, serta tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, rekomendasi dapat diambil untuk peningkatan integritas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks tindak pidana keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pengawasan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Rasji; Alex Oktavian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5430

Abstract

Abstrak Salah satu perangkat hukum yang akan dikembangkan untuk membela hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu perangkat hukum yang akan dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen adalah perlindungan konsumen. Ketika konsumen membeli produk atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijual dan tidak memenuhi persyaratan dari apa yang dijual, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen dan hubungannya dengan GrabFood, penelitian ini menyelidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan layanan tersebut. Apa saja tantangan yang dihadapi aplikasi GrabFood dalam hal perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen? Penelitian terbuka ini menggunakan metodologi penelitian terbuka normatif. Kami menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kepustakaan, termasuk buku-buku, jurnal, bibliografi, peraturan perundang-undangan, dan internet dalam penelitian terbuka ini. Berdasarkan hasil penelitian terbuka ini, proses layanan aplikasi GrabFood tidak berhasil dijalankan karena penyedia layanan terbuka kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan, serta tidak ada saluran terbuka atau penyelesaian keluhan pelanggan secara terbuka. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap GrabFood yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dan melanggar Pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Hak Konsumen Abstract One of the legal tools that will be developed to defend consumers' rights is consumer protection. Law No. o8 of 1999 regulates consumer protection in Indonesia. One legal operation that will be established in order to safeguard consumers' rights. When a customer purchases a product or items that are not in line with what is being sold and do not satisfy the requirements of what is being sold, that is one instance of a consumer protection operation. Based on Article 4 of Ayat 3 of Law No. 8 of Tahun 1999 regarding the operation of consumer protection and its relationship to GrabFood, this study investigates how the legal protection of consumers is related to the service. What are the challenges facing the GrabFood application in terms of consumer protection as stated in Article 4: Ayat 3: Law No. 8: Tahun 1999, Year 1999, concerning the operation of consumer protection? This open research employs a normative open research methodology. We use primary and secondary legal materials, as well as library studies, including books, journals, bibliographies, laws and regulations, and the Internet in this open research project. According to the findings of this open research, the GrabFood application's service process was not successfully executed because the open service provider lacked understanding and knowledge, and there was no open channeling or open settlement of customer complaints. Additionally, there are barriers to the operation of consumer protection against GrabFood, which are impacted by a number of variables and are in violation of Article 4 of the Ayat 3 Law No. 8 of 1999 concerning the protection of consumers. Keywords: Protection, Consumers, Consumer Rights
Executive Preview Dalam Sistem Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Patrick Vallerio; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5760

Abstract

Abstract Executive review merupakan salah satu bentuk pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Namun, setelah keluarnya putusan MK, maka bentuk pengawasan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi. Adapun konsep mekanisme baru terhadap bentuk pengawasan peraturan daerah adalah dengan konsep pengawasan preventif yang memungkinkan pemerintah pusat turut serta dalam pembentukan produk legislatif yang bertujuan mencegah adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Keywords: Executive Review, pengawasan, peraturan daerah, Mahkamah Konstitusi
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstract

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rheina Aini Safa’at; Graciella Azzura Putri Ananda; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6150

Abstract

Abstrak Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dasar Hukum dari Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman Abstract The Supreme Court is the highest state court of all subordinate judicial wards. Therefore, the Supreme Court exercises supreme supervision over the judiciary in the general judicial environment, religious court environment, military court environment, and state administrative court environment. The purpose of this study is to find out how the Position and Authority of the Supreme Court in Exercising Judicial Power in Indonesia. The legal basis of the Supreme Court is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 and Article 24A which regulates judicial power and the Supreme Court as the highest judicial institution. Then Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power further regulates matters related to judicial power. Furthermore, Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court regulates the position, structure, power, and procedural law of the Supreme Court. This law has been amended by Law Number 5 of 2004 and Law Number 3 of 2009. The type of research method used by researchers in this article is that used to collect data in this study is through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Power
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi Rasji; Christian Samuel Lodoe Haga; Ayi Meidyna Sany
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6151

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur perihal rencana pemindahan Ibu Kota Negara disahkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak pihak menilai proses penyusunan UU IKN ini sangat terburu-buru. Sebagai konsekuensinya, UU IKN ini menuai kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami Politik Hukum Pembentukan UU IKN berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, dimana artikel ini meneliti hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada diantara masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan UUD 1945. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan terkait Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan Konstitusi. Hasil penelitian menggunakan ruang lingkup Politik Hukum menemukan bahwa UU IKN dari tahapan awal pembentukannya hingga implementasinya masih jauh dari kata baik. Bahkan dalam beberapa ruag lingkup Politik Hukum, UU IKN bertentangan dengan Konstitusi, atau yang seringkali disebut inkonstitusional. Hasil ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang terhadap UU IKN dengan meningkatkan keterlibatkan rakyat, sehingga arah Politik Hukum dapat dengan jelas terimplementasi sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi. Kata Kunci: UU IKN, Ibu Kota Negara, UUD 1945, Konstitusi, Politik Hukum. Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) which regulates the plan to move the National Capital was passed in a very short period of time. Many parties consider the process of drafting the IKN Law to be very hasty. Consequently, the IKN Law has generated controversy and pros and cons among the public. This article aims to understand the legal politics of establishing the IKN Law based on the 1945 Constitution as the State Constitution. This research uses a normative juridical research type with a qualitative research type, where this article examines the laws contained in statutory regulations and norms that exist among society, namely Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) and 1945 Constitution. Based on its nature, this research focuses on analytical descriptive research by collecting and analyzing qualitative data in order to produce discussions and conclusions regarding the Legal Politics of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN) based on the Constitution. The results of research using the scope of Legal Politics found that the IKN Law from the initial stages of its formation to its implementation was still far from good. Even in several areas of Political Law, the IKN Law is contrary to the Constitution, or what is often called unconstitutional. These results indicate that there is a need to evaluate and review the IKN Law by increasing people's involvement, so that the direction of Legal Politics can be clearly implemented in accordance with the goals of the Indonesian State as mandated by the Constitution. Keywords: UU IKN, National Capital, UUD 1945, Constitution, Legal Politics
The Urgency of Enacting Asset Forfeiture Legislation in Relation to Criminal Offenses: A Perspective of Justice and Utility Muhammad Lutfi Pratama; Rasji Rasji
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.688-701

Abstract

Along with the times, economic crimes are increasingly massive and structured. The complexity of these criminal acts can be seen from the development of modes used in carrying out crimes, such as the ease of escaping money from criminal acts which only takes a short time. The construction of the legal system, which currently focuses only on the confiscation of assets through criminal proceedings, is often limited in effectiveness because it requires a court decision with permanent legal force. This causes many assets resulting from crime that cannot be used for the benefit of the state or society. As a form of parliamentary support, the idea emerged to regulate the confiscation of assets resulting from criminal acts in a special law. However, the ratification of the Asset Forfeiture Bill has not been carried out until the time this research is written. This condition reflects the existence of obstacles in the legislation process that have an impact on efforts to eradicate crimes, especially in terms of the confiscation of assets resulting from crime. There are two main problems that will be raised, the first is how the practice of confiscating assets resulting from criminal acts in Indonesia according to the applicable rules is reviewed from the perspective of justice and utility. Second, how is the urgency of the Law on Asset Forfeiture Related to Criminal Acts reviewed through the perspective of justice and benefits. The type of research used is normative legal research. The nature of the research used is Descriptive Legal Research with the type of data used is secondary data. The data collection technique is carried out by library research through a statute approach and a conceptual approach.
Co-Authors Abi Hamdalah Sorimuda Harahap Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akhirudin Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Alexander Kevin Gorga Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Aulia Khairunisa Ayi Meidyna Sany Baehaqi Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Carissa Dianputri Charisse Evania Tansir Christian Samuel Lodoe Haga Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Delvina Koniardy Destiana Vani Candra Devika Graciella Gunawan Doni Hafendi Dwi Indriyanie Ela Suryani Elfindah Princes Erick Darmansyah Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Giovanni Cornelia Grace Angelia Soenartho Graciella Azzura Putri Ananda Handoyo Ivana Trixie Jeane Neltje Saly Jeanette Ladyna Kasman Jedyzha Azzariel Priliska Jety Widjaja John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juwitha Putri Simanjuntak Kaniko Dyon Geraldi Lena Mariana Sitorus Leo Leo Lila Graciella Yuwono Liumenti Liumenti Lubna Tabriz Sulthanah Made Aubrey Josephine Angelina Marcellius Kirana Hamonangan Marlyn Christ Nathasia Br Sumbayak Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Meiliani Melia Michael Michael Kalep Simarmata Michelle Abigail Suganda Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Muhammad Lutfi Pratama Muhammad Wildan Ichsandi Muhammad Yogi Septiyan Priyono Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadia Mardesya Namira Diffany Nuzan Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Nigar Pandrianto Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Vallerio Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Putri Meilika Nadilatasya Rafael Christian Djaja Rahaditya Renggi Pramita Rheannen Cariena Rheina Aini Safa’at Rianza Naufalfalah Ilham Richard Gordon Surya Riska Amelia Putri Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Septyanisa Wahyuningtyas Sherley Lie Sherly Budiono Shindy Veronica Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Silvia Evelyn Sota James Sakila Stevania Stevania Steven Galileo Haryanto Sylviana Sylviana Tabitha Roulina Anastasya Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tiyas Asri Putri Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane William Chandra Yanuar Putra Erwin Yofi Permatasari Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yosia Clementino Moningka Yudha Aditya Pradana Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah