Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review TSAQAFAH Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal De Facto Batulis Civil Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Evidence Of Law JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Suara Edukasi Hukum
Mohamad Hidayat Muhtar
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
RESONANSI DIGITAL DALAM PENGATURAN LISENSI LAGU REMIX DI TIKTOK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Naue, Karmila; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Hidayat Muhtar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/aqkqcv79

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum pada label lisensi lagu remix di tiktok berdasarkan UU No. 28 Tentang Hak Cipta serta pemenuhan prinsip fair use yang diberikan terhadap label lisensi lagu remix yang ditampilkan dalam platform TikTok. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsepsual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Melalui pendaftaran karya cipta, yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut sebagai pemilik sah. Seseorang yang melakukan aransemen lagu menjadi alunan musik remix di platform TikTok harus memiliki lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut agar terhindar dari pelanggaran hukum. Adapun Pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur berdasarkan Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 yang mengatur adanya ketentuan mengenai pengecualian atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penggunaan untuk kepentingan wajar (fair use) dan/atau penggunaan bersifat non komersial.
Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Suciani Putri, Viorizza; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2133

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui, Penguatan eksekusi putusan pengadilan tata terus diperkuat melalui perubahan Undang-Undang tentang PTUN tahun 2005 dan terakhir 2009 melalui Upaya paksa serta pengenaan sanksi administratif terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN agar eksekusi dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat ke PTUN, kurangnya Kesadaran Pejabat, dan kurangnya aturan pelaksana. Pada akhirnya, penulisan ini menawarkan solusi perlunya payung hukum yang lengkap dan tidak bertentangan satu sama lainnya untuk pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan peningkatan efisiensi sistem birokrasi dan kapabilitas aparatur pemerintah. Implementasi dari solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PTUN, menjadikannya lebih berkeadilan, serta berkontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA KAARUYAN KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO Dolot Alhasni Bakung; Fence M Wantu; Weny A Dungga; Dian Ekawaty Ismail; Zamroni Abdussamad; Suwitno Y Imran; Mohamad Hidayat Muhtar; Julius T Mandjo
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2022): Agustus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v2i3.1442

Abstract

Along with the time that continues to turn where previously children who were still toddlers were taken care of by their parents until they moved to the village and got a job and were busy to have a partner and offspring and their own lives, on the other hand the parents who used to raise them have now entered old age which should be the child's obligation to take care of parents at that time. The dilemma that occurs between the obligation to care for wives and children and work with caring for parents when they enter old age or old age. Responding to the phenomenon that occurs related to the child's obligation to choose parents when entering old age. So the service team from the Faculty of Law, Goronalo State University conducted counseling in a number of villages which basically had a number of problems related to this, including Kaaruyaan Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, Gorontalo Province. The problems raised in this service include the background of children taking care of their own elderly parents at home and children who entrust elderly parents in nursing homes. Legal review of the responsibilities of children who entrust their parents in nursing homes. This research method uses qualitative methods and discussions in counseling, where the research was carried out in the Kaaruyaan Village area. The subjects of counseling are children who care for and children who entrust elderly parents (Elderly) in Nursing Homes. Observation, interviews and documentation. Extension results. The background of children choosing to entrust elderly parents in the orphanage is triggered by a number of things including work, obstacles in communication between family and parents, incompatibility between the wife / husband and parents in the house. While the background of children chooses to take care of their own parents at home, facilitate communication with parents, control physical health, guarantee the needs and needs of parents daily to apply forms of love and affection to parents.
Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria Razak, Askari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rivera, Kevin M.; Saragih, Geofani Milthree
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.70717

Abstract

This study focuses on analyzing the role and challenges faced by the Constitutional Court in upholding political and civil rights in Indonesia and Austria. This research explores various conceptual and comparative aspects of law through normative research methods and delves deeper into how these institutions operate in practice. Analysis shows that the Constitutional Courts in both countries serve as the primary guardians of justice and human rights. However, it must also operate in a complex environment, dealing with social, political, and international challenges. The study found that changes in laws and regulations have significant potential to strengthen the authority and effectiveness of the Constitutional Court. This is reflected in the constitutional evolution in both countries, where legal and regulatory reforms have played an important role in shaping and defining the authority of the Constitutional Court. This study confirms the importance of increasing the capacity and legal knowledge of members of the Constitutional Court, as well as the need for greater understanding and appreciation from the public of this institution's vital role and function. This research contributes to understanding how constitutional institutions can adapt and evolve to meet challenges in enforcing political and civil rights.
Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle for Legal Justice Diharjo, Nugroho Noto; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rahim, Erman I; Rachman, Sri Nurnaningsih; Saija, Vica Jillyan Edsti; Lubis, Arief Fahmi
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.12985

Abstract

The universal protection of human rights rests on a set of basic concepts known as human rights. This research aims to analyze (1) How does the low level of constitutional awareness among Indonesian society affect the implementation of human rights (HAM) and constitutional sovereignty in real practice? and (2) What is the impact of the lack of citizenship education on understanding constitutional rights and responsibilities as citizens towards realizing the goals of social justice mandated by the Indonesian constitution?. The research method used in this research is normative legal research with a descriptive analytical approach. The research results show that low constitutional awareness has a serious impact on the implementation of Human Rights and the sovereignty of a country's constitution. Citizenship education is likened to a rail or means that guides citizens to become good citizens. Increasing constitutional awareness and citizenship education are expected to support the struggle for legal justice in Indonesia. It is hoped that a society that is more aware of the constitution can play an active role in protecting and fighting for human rights (HAM), as well as supporting constitutional sovereignty to achieve the goals of social justice.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BANTARAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN DANAU MELALUI PEMANFAATAN ALAT TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri; Sri Olawati Suaib; Fence M Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari, Apripari; Ahmad, Ahmad
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 1: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i1.7295

Abstract

Kecenderungan masyarakat bantaran danau dalam memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan sebagai tempat tinggal memberikan dampak negatif bagi eksositem danau salah satunya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Program dalam kegiatan pengabdian ini mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya supaya masyarakat bantaran dapat mengetahui dan memahami regulasi terkait lingkungan, khususnya dalam menjaga kelestarian danau. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi masalah pada masyarakat bantaran danau. Hasilnya adalah penggunaan alat tangkap tradisional mulai jarang digunakan, bahkan di Desa Iluta Kabupaten Gorontalo alat tangkap tradisional “tinggawango” sudah tidak digunakan lagi dan nelayan beralih ke alat tangkap modern yang cenderung merusak ekosistem danau Limboto, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak secara berkesinambungan dalam rangka menjaga dan mengawasi danau Limboto dengan tetap melestarikan nilai lokal yang telah dianut, melalui pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat bantaran salah satunya dengan tetap menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan.
Local Legislation on Qur'anic Education in Gorontalo Province Were Crafted Using a Hybrid of Islamic Law and Positive Law Gobel, Rahmat Teguh Santoso; Husnan, Moh. Ihsan; Nggilu, Novendri; Adnan, Raihan Sahrul; Muhtar, Mohamad Hidayat
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7267

Abstract

Issues with regional rules on Koranic education in Gorontalo Province are discussed. This is because the draft regional law on Koranic education is merged with preexisting regional regulations for the provision of education, as stated by the Ministry of Home Affairs. As a methodology, normative legal study will provide solutions to these issues. The author employs this legal research method because it allows for a comprehensive assessment of relevant literature, statutes, and judicial decisions. This article draws the conclusion, supported by the study's findings, that a regional regulation on Qur'anic education in the province of Gorontalo may contradict with the principles of forming legislation. This is because the establishment of regional regulations should never lead to discrimination of any kind, and this is based on the content of regional regulations that mandate protection for all groups and religions. A legal policy for the Gorontalo Provincial government is required to accommodate Qur'anic education in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that, in the long run, the values of the Koran are not only accepted in the sociol Later, the values of the Koran are not only accepted in the sociol. Therefore, it is essential to update regional regulations on the implementation of education to include a chapter on religious education that regulates not just Koranic education but also education in other religions. As a follow-up to the revision of regional regulations on the implementation of education, the governor's regulation on Koranic education is required.
IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY Amer, Nabih; Lubis, Arief Fahmi; Muhtar, Mohamad Hidayat; Saija, Vica Jillyan Edsti; Putri, Viorizza Suciani; Setiawan, Beni
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189

Abstract

This study seeks to analyse the constitutional provisions on political neutrality within the framework of Indonesia's democratic process, particularly as it pertains to the establishment and upkeep of a democratic society founded on social fairness and the preeminence of legal principles. This study examines applicable laws, legal theories, and police procedures via a normative-philosophical and descriptive analytical lens. Findings highlight the need of political neutrality in state administration and bureaucracy for maintaining a just and fair democracy. Government impartiality and honesty can only be restored by overhauls to political ethics and the inner workings of bureaucratic politics. In light of Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (1945), this conclusion stresses the need of cooperation across different parts of the country in order to establish a national legal system that upholds democracy and social justice.
PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Abdussamad, Zamroni; Apripari, Apripari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Bakung, Dolot Alhasni; Imran, Suwitno Yutye
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.16043

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
Co-Authors Adnan, Raihan Sahrul Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ajeng Sukmawati, Sri Amer, Nabih Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Awad Al Khalaf BAKUNG, Dolot Al Hasni Bendriss, Halima BENI SETIAWAN Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Bintang Idrus, Muhammad Ch. Thalib, Mutia Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Deby Fatria Ntobuo Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Diharjo, Nugroho Noto Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Enny Agustina Erman I. Rahim Farida Tuharea Fathullah Fathullah Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Geofani Milthree Saragih Grenaldo Ginting Hiliwilo, Nijam Huruji, Rahmat I Rahim, Erman Irma Suryani Irsan Irsan Rahman, Irsan Janwar Hippy Jaya, Belardo Prasetya Mega Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Lahmado, Novia Grace M Mongdong, Novita MALLARANGENG, ANDI BAU Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Meinarni, Ni Putu Suci Mexsasai Indra Misnah Irvita Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Moha, Rivaldi Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Iqbal Mustapa Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Naue, Karmila Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Mohamad Kasim Nurkhalifah Kaharu, Siti Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Dian Paputungan, Mardiono Pham, Thanh Nga Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda RAHMAT SETIAWAN Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Rasyid, Moh. Arpat Razak, Askari Rivera, Kevin M Rivera, Kevin M. Rusdiyanto U Puluhulawa, Mohamad Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saragih, Geofani Milthree Siburian, Henry Kristian Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Supriyadi A Arief Supu, Yuniar Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Syahbana, Rio Akmal Taufiqurrohman, A.H. Asari Umar, Supriandi Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Wiwik Widyo Widjajanti Yassine, Chami Yogi Muhammad Rahman Yustiana Yustiana, Yustiana Yusuf, Arni Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zerara, Aouatef