p-Index From 2021 - 2026
8.939
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan yang di PHK Deby Fatria Ntobuo; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Hidayat Muhtar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i1.128

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of PT Sritex in fulfilling severance pay for employees who experience termination of employment (PHK) due to the company's bankruptcy. The method used is the normative legal research method, namely a method that relies on the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and literature relevant to the subject matter. Data sources were obtained from primary legal materials such as the Civil Code, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and other academic writings. The analysis was carried out qualitatively to examine and formulate legal arguments regarding the company's obligations in guaranteeing workers' normative rights. The results of the study show that PT Sritex is legally obliged to provide severance pay to workers who are laid off, as regulated in the principles of contract law, the principle of justice, and national statutory provisions. This obligation remains in effect even though the company is bankrupt. In addition, international norms such as the UN Guiding Principles and ILO conventions reinforce the importance of corporate commitment to fulfilling basic workers' rights ethically and sustainably. This study has limitations because it has not explored empirical realities in the field. Therefore, further research is recommended to explore aspects of the implementation of corporate responsibility directly and form a more adaptive legal protection system in situations of economic crisis.
Implemented the Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in the 2024 Elections. Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia; Rahim, Erman I.; Muhtar, Mohamad Hidayat
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2955

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of voting rights for persons with disabilities by the General Elections Commission (KPU) of Gorontalo City in the 2024 Election from the perspective of constitutional law and human rights. Although Indonesia has a strong legal basis through the 1945 Constitution, the Election Law, the Law on Persons with Disabilities, and the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), field practices show that significant gaps remain. Empirical data shows that voter participation by persons with disabilities only reached 59.71% of the total 834 registered voters, indicating structural and non-structural barriers that hinder the full realization of people's sovereignty. These barriers include limited physical access at polling stations (TPS), lack of supporting facilities such as braille ballot templates and sign language interpreters, information and communication barriers, low officer capacity, and social stigma. This study uses descriptive qualitative methods with interview, observation, and documentation study techniques to obtain a factual picture and identify the factors causing low participation. The research findings demonstrate the need for policy and technical reforms in election administration, increased human resource capacity, strengthened collaboration with organizations for people with disabilities, and adequate budget allocation for accessible facilities. Optimal implementation will ensure respect for the principles of inclusivity, equality before the law, and non-discrimination, while strengthening the legitimacy and quality of Indonesian democracy.
Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution Agustina, Enny; Irvita, Misnah; Saharuddin, Saharuddin; I Rahim, Erman; Hidayat Muhtar, Mohamad
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.929

Abstract

The purpose of this study is to investigate the rationale and consequences of the strategy of reducing executive authority, particularly that of the president, that was incorporated into the Republic of Indonesia Constitution of 1945 (UUD 1945) via a series of modifications. To comprehend the modifications to the constitution, this study employs a normative or doctrinal approach, concentrating on the analysis of pertinent papers, reports, and literature. According to the findings, these amendments were implemented in reaction to calls for reform and democratization. They sought to build a more balanced system of government with strong principles of checks and balances among the executive, legislative, and judiciary, and they eliminated the sacred and static views of the 1945 Constitution during the New Order era. This embodies the shift in Indonesian governance from a top-down, autocratic system to a bottom-up, democratic one, where checks and balances on the presidency are put in place to forestall any return to autocracy and guarantee greater citizen input into policymaking
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Promosi Destinasi Wisata di Desa Patoameme ABDUSSAMAD, Zamroni; MUHTAR, Mohamad Hidayat
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ahjpm.v1i2.339

Abstract

Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemik covid-19 menjadikan promosi wisata menjadi langkah konkrit dalam memulihkan kembali sektor kepariwisataan. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui media sosial yang dapat menjangkau seluruh pihak. Akan tetapi, penggunaaan media sosial justru dapat beribas pada hal-hal negatif ketika promosi yang dilakukan tidak sesuai dengan etika dan tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Persoalan minimnya pengetahun masyarakat di desa Patoameme terhadap etika penggunaan media sosial untuk promosi destinasi wisata harus diijawab dengan berbagai langkah, salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai tanggungjawab dari perguruan tinggi sekaligus mengamalkan tridarma perguruan tinggi. Hasil pengabdian menunjukan bahwa promosi destinasi wisata merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam pengembangan suatu destinasi wisata. Melalui promosi tersebut maka kunjungan wisatawan akan meningkat dan akan berimbas pada peningkatan pendapatan dari aktifitas wisatawan yang dilakukan pada destinasi wisata. Salah satu bentuk promosi destinasi wisata ialah melalui media sosial. Akan tetapi, perkembangan media sosial yang begitu pesat harus diimbangi dengan etika hukum dalam penggunaan media sosial. Hal ini dimaksudkan agar promosi destinasi wisata yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku.
The Principle of Freedom of Contract in Agricultural Product Sharing based on Islamic Law Bakung, Dolot Alhasni; Abdussamad, Zamroni; Muhtar, Mohamad Hidayat
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.909 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v4i2.11645

Abstract

Islamic financial scheme in practice is still causing problems in the wider community due to differences in perceptions that exist in the community. The principle of freedom of contract in Law No. 2 of 1960 concerning agricultural product sharing and Islamic law, especially related to agricultural product sharing and Article 1338 paragraph (1) of the civil code which stipulates that a legally made Agreement will apply like a law for the maker (Pacta Sunt Servanda principle), the word “all” means that every legal subject can make an agreement whose contents are about anything, legal subjects have the freedom to determine the form of the agreement. This normative research aims to analyse the legal ramifications of violating the concept of freedom of contract in agricultural product sharing from the viewpoints of Islamic law.  This result of this article found that the implementing of the revenue sharing system did not get a fair share, this was because at the time of the contract, farmers were in a weak position due to the need for money for children's education and other emergency needs, especially during the Covid-19 pandemic.  The owner of the land has the right to obtain part of the crop on the farm managed by the cultivator and receive back the return of the land upon completion of the agreement.
Admissibility of Lawsuits Based on Interest under Algerian Civil and Administrative Procedures Yassine, Chami; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rivera, Kevin M; Putri, Viorizza Suciani
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 2 JULY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i2.24309

Abstract

This study examines the impact of interests on the admissibility of civil and administrative lawsuits in Algeria under the Administrative and Civil Procedures Code in the country. The research utilized a normative research method that integrated legal concepts and approaches. It drew on primary legal sources such as laws, regulations, and court decisions, as well as secondary sources including documents, literature, and articles. The study aims to raise awareness among both legal professionals and the general public about the significance of interests in civil lawsuits and how it can impact the admissibility or inadmissibility of lawsuits filed before the court. This will help enhance judicial efficiency by allowing courts to prioritize cases with significant impact on the parties or broader societal relevance. The research manifested that interests are pivotal in determining a lawsuit's validity and that for a lawsuit to be heard, interests must be legal, legitimate, and actual. It also highlighted that the concept of interest in civil lawsuits acts as a crucial mechanism to safeguard the integrity, fairness, and efficiency of the judicial system. Objections based on the unenforceability of interests serve as a key procedural tool, enabling the dismissal of lawsuits that do not meet this criterion. Thus, interest is essential not only for forming the basis of a lawsuit but also for maintaining judicial integrity and effectiveness.
Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict Amer, Nabih; Ginting, Grenaldo; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Utama, Liza; Suci Meinarni, Ni Putu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Cina selatan dalam persepsi kekuatan dan diplomasi militer. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka metode kualitatif dengan menggunakan teknik historis di mana data penelitian didapatkan dari berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasi baik secara domestik maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk sebagai negara claimant dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebagai negara bagian dari ASEAN dengan ketertarikan nasional di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia berperan aktif dalam mengawasi kedaulatan negara, terutama pada kasus kedaulatan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran pertahanan yang terlibat terus memantau dinamika yang terjadi di Laut China Selatan serta mendorong perdamaian negara-negara ASEAN melalui upaya diplomasi perdamaian di tingkat bilateral dan regional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam rangka melindungi kestabilan keamanan. Tindakan diplomatik dan militer Indonesia dapat dikatakan berhasil seiring dengan hasil signifikan dari Kerjasama bilateral dan internasional dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Kedepannya, koordinasi antar institusi nasional Indonesia terus ditingkatkan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dipusatkan pada upaya bilateral, regional (pertemuan Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti ASEAN Inter-Parlimentary Assembly dan forum internasional dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di ASEAN.
Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions Rahman, Irsan; Hidayat Muhtar, Mohamad; M Mongdong, Novita; Setiawan, Rahmat; Setiawan, Beni; Siburian, Henry Kristian
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8240

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip hukum digital internasional ke dalam konteks domestiknya, dengan fokus khusus pada e-commerce dan transaksi digital. Peneliti mengadopsi pendekatan normatif dan konseptual, memeriksa peraturan, hukum, kebijakan, literatur akademis, dan sumber hukum sekunder. Metode analisis dengan menggunakan perbandingan antara standar hukum internasional dan implementasinya di Indonesia, dan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan standar hukum digital global ke dalam kerangka hukum lokal, sejalan dengan perjanjian ASEAN sambil mengakui keunikan nasional. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, praktisi hukum dan pemain industri di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan regulasi yang terus berkembang. Pendekatan proaktif ini memastikan kepatuhan terhadap standar saat ini dan masa depan, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang akan datang.
Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang Paputungan, Mardiono; Abdussamad, Zamroni; Muhtar, Mohamad Hidayat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17533

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Praktik pengangkatan anak di wilayah ini sering dilakukan berdasarkan tradisi adat tanpa melalui prosedur hukum formal, sehingga mengurangi perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung teori efektivitas hukum Lawrence Friedman, penelitian ini menganalisis interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan kualitatif, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan hukum disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah, kurangnya verifikasi dalam proses pencatatan, serta dominasi norma adat dibandingkan dengan prosedur hukum formal. Hal ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang menganggap proses hukum formal rumit, memakan waktu, dan mahal. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah yang lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan terkait pengangkatan anak. Selain itu, diperlukan upaya integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai lokal untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap anak angkat. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang harmonisasi antara tradisi adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan kompleksitas pengangkatan anak di Indonesia.
Co-Authors Adnan, Raihan Sahrul AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ajeng Sukmawati, Sri Amer, Nabih Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Awad Al Khalaf BAKUNG, Dolot Al Hasni Bendriss, Halima Beni Setiawan Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Bintang Idrus, Muhammad Ch. Thalib, Mutia Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Deby Fatria Ntobuo Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Diharjo, Nugroho Noto Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Enny Agustina Erman I. Rahim Farida Tuharea Fathullah Fathullah Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Geofani Milthree Saragih Grenaldo Ginting Hiliwilo, Nijam Huruji, Rahmat I Rahim, Erman Irma Suryani Irsan Irsan Rahman, Irsan Janwar Hippy Jaya, Belardo Prasetya Mega Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Lahmado, Novia Grace M Mongdong, Novita MALLARANGENG, ANDI BAU Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahma Y. Meinarni, Ni Putu Suci Mexsasai Indra Misnah Irvita Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Moha, Rivaldi Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Mustapa, Muhammad Iqbal Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Naue, Karmila Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Mohamad Kasim Nurkhalifah Kaharu, Siti Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Dian Paputungan, Mardiono Pham, Thanh Nga Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda RAHMAT SETIAWAN Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Rasyid, Moh. Arpat Razak, Askari Rivera, Kevin M Rivera, Kevin M. Rusdiyanto U Puluhulawa, Mohamad Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saragih, Geofani Milthree Siburian, Henry Kristian Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Supriyadi A Arief Supu, Yuniar Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Syahbana, Rio Akmal Umar, Supriandi Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Wiwik Widyo Widjajanti Yassine, Chami Yogi Muhammad Rahman Yustiana Yustiana, Yustiana Yusuf, Arni Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zerara, Aouatef