Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.747
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review TSAQAFAH Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal De Facto Batulis Civil Law Review Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Law and Legal Reform Referendum Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Suara Edukasi Hukum Journal of State Public Policy (JSPP)
Mohamad Hidayat Muhtar
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID.B/LH/2023/PN GTO Pakaja, Rahman; Imran, Suwitno Y; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3j9d5q48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi di Indonesia, dengan studi khusus pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam kasus ini melakukan tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi karena adanya perintah dari atasannya, hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa berdasarkan Pasal 51 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kerja yang jelas antara terdakwa dan pemberi perintah yang bersifat kepegawaian negeri, sehingga Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada pertimbangan lebih mendalam terkait dengan motif tindakan terdakwa dan hubungan kerjanya dengan pemberi perintah untuk menciptakan keadilan yang lebih proporsional.
PENEGAKAN HUKUM  KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO(Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo) Huruji, Rahmat; Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/paam4k13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Boalemo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan sumber data primer berupa wawancara dengan pihak berkompeten di Kepolisian Resor Boalemo, khususnya bagian reskrim atau unit PPA, dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Boalemo telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti sosialisasi melalui Bhabinkamtibmas dan program-program desa. Selain itu, kepolisian mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta menyediakan pendampingan psikologis. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya pendidikan dini di masyarakat, ketakutan korban melapor, dan keterbatasan dalam penanganan dampak psikologis korban. Disarankan agar orang tua lebih waspada terhadap keseharian anak-anak mereka, pemerintah lebih aktif dalam patroli minuman keras, dan pendidikan seks dijadikan mata pelajaran wajib di setiap tingkat pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang seksual.  
KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAINSEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012(DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH) Rahman, Aprilinda; Junus, Nirwan; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/b2y7pd15

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengetahui bagaimana kedudukan hibah bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat (2) untuk mengetahui bagaimana akibat yang dihadapi dari bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak responden penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hibah tanpa akta otentik terhadap  tanah dan bangunan pemerintah di Desa Doulan Kec. Bokat, secara normatif adalah sah karena pihak sekolah pada akhirnya memiliki Sertipikat Hak Pakai sebagai landasan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa. Akan tetapi obyek tanah tersebut secara keseluruhan dihibahkan dengan mengecualikan persetujuan ahli waris yang lain sehingga menimbulkan dampak bahwa obyek hibah dapat dimintakan batal ke lembaga seperti pengadilan karena alasan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Kedua, akibat-akibat hukum hibah tanpa akta otentik terhadap tanah dan bangunan  pemerintah di Desa Doulan, Kec. Bokat adalah surat perjanjian hibah antara pihak keluarga dan pihak sekolah dapat dimintakan batal ke pengadilan dengan alasan tidak  memenuhi syarat “kesepakatan para pihak” dalam KUHPerdata Pasal 1320, dan Pasal  210 Ayat (2) KHI. Selain itu, akibat lainnya yang dapat ditimbulkan adalah batalnya sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh pihak sekolah dengan alasan bahwa sertipikat tersebut cacat secara administratif.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO Lahmado, Novia Grace; Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/m4nerb70

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Boalemo serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan, terdapat lima faktor yang menjadi penyebab kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Boalemo, diantaranya: faktor kurangnya tanggungjawab orang tua, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor minuman keras, dan faktor kesadaran masyarakat kurang. Adapun upaya yang dilakukan Pihak Unit PPA Polres Boalemo dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Boalemo, berupa bantuan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan sosialisasi serta seminar tentang kekerasan seksual menjadi langkah-langkah preventif yang harus terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait. Diperlukan kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif dari semua pihak untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak-anak secara efektif.
DINAMIKA ARISAN DARING(PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT) Pakaya, Dian; Dungga, Weny almoravid; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rafzke95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus wanprestasi arisan daring berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi sistematis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum meskipun terdapat perdebatan mengenai kecakapan Tergugat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, namun hanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa pokok utang sebesar Rp65.450.000,00 tanpa bunga konvensional. Penulis berpendapat bahwa penolakan bunga tersebut kurang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penegakan perlindungan hukum dalam arisan daring memerlukan regulasi yang lebih spesifik, transparansi, serta keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM yusuf, Arni; Wantu, Fence m.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan Putusan No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa, meskipun kasus yang ditangani memiliki karakteristik serupa, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kajian ini berupaya mengidentifikasi kriteria yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan vonis serta implikasi dari disparitas putusan terhadap para pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim serta dampak hukum dari disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua perkara disebabkan oleh adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara, perbedaan geografis serta pendekatan masing-masing hakim dalam mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan terdakwa. Selain itu, ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 378 KUHP mengenai batas minimal dan maksimal kerugian serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai denda turut berkontribusi pada disparitas tersebut. Akibatnya, disparitas putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.
Legal Aspects of Patient Data Governance in Digital Health: A Comparative Analytical Study of UAE and Indonesian Legislation Benseghir, Mourad; Zerara, Aouatef; Bentria, Maamar; Bendriss, Halima; Muhtar, Mohamad Hidayat
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 2 (2025): Legal Responses to Technological Innovation and Governance Challenges in Indon
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i2.10025

Abstract

This study provides a comparative legal analysis of the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia regarding the regulation of digital health technologies, particularly electronic medical records (EMR) and artificial intelligence (AI). It examines core legal dimensions including data security, patient consent, monitoring mechanisms, and data ownership. Although both countries have adopted ambitious digital health strategies, the UAE has developed a more comprehensive and integrated regulatory framework through Federal Law No. 2 of 2019 on the Use of Information and Communication Technology in Health Fields and the Personal Data Protection Law No. 45 of 2021. These instruments ensure stricter data protection, structured access control, encryption standards, and regular audit mechanisms. In contrast, Indonesia, despite the enactment of Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, still faces challenges in enforcement, interoperability, and accountability. The findings highlight the need for Indonesia to strengthen its legal and institutional infrastructure to ensure compliance, enhance data privacy, and promote patient trust in digital health systems. Drawing lessons from the UAE experience, the study proposes policy reforms aimed at aligning Indonesia’s legal framework with international standards and fostering a secure, ethical, and innovation-oriented digital health environment.
Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities Zamroni Abdussamad; Anna Triningsih; Mohamad Hidayat Muhtar; Arief Fahmi Lubis; Wiwik Widyo Widjajanti; Dede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3830

Abstract

This study set out to address the question, "How is the future legal construction of the pattern of implementing inclusive, specialized, and equal Education for Persons with Disabilities in Indonesia?" The normative issue of how disabled people in Indonesia are often managed inspired this study. The Law on the Education System and the Law on Disabilities both include ambiguous principles on inclusive and special (segregated) education. The Statute Approach method was used to conduct this normative assessment of the law. The study's findings suggest that moving forward, Indonesia will revise legal norms in both laws and the integration of special schools and regular schools by establishing special units in regular schools to accommodate students with disabilities, all with the goal of achieving full inclusive education for people with disabilities. This may be done in increments, on a continuous basis, and using metrics based on the state of Indonesia's infrastructure right now
KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) Dolot Alhasni Bakung; Sri Nanang Meiske Kamba; Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.164

Abstract

The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times
Co-Authors Adnan, Raihan Sahrul AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Alaa Abouahmed Amer, Nabih Andi Bau Mallarangeng Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Awad Al Khalaf BAKUNG, Dolot Al Hasni Bendriss, Halima Beni Setiawan Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Bintang Idrus, Muhammad Ch. Thalib, Mutia Chami Yassine Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Deby Fatria Ntobuo Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Dian Mentari Gobel Diharjo, Nugroho Noto Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Enas Qutieshat Enny Agustina Erman I. Rahim Erman I. Rahim Farida Tuharea Fathullah Fathullah Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Geofani Milthree Saragih Geofani Milthree Saragih Grenaldo Ginting Huruji, Rahmat I Rahim, Erman Irma Suryani Irsan Irsan Rahman, Irsan Janwar Hippy Jaya, Belardo Prasetya Mega Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Lahmado, Novia Grace Luh Putu Vera Astri Pujayanti M Mongdong, Novita Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Meinarni, Ni Putu Suci Mexsasai Indra Misnah Irvita Moh. Arpat Rasyid Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Moha, Rivaldi Mohammad Syafril Rinaldy hulalata Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Iqbal Mustapa Mutia Cherawaty Thalib Naue, Karmila Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Mohamad Kasim Nurkhalifah Kaharu, Siti Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Dian Paputungan, Mardiono Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda RAHMAT SETIAWAN Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Razak, Askari Rio Akmal Syahbana Rivanka Amelia Nursyahbani Komendangi Rivera, Kevin M Rivera, Kevin M. Rusdiyanto U Puluhulawa, Mohamad Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saragih, Geofani Milthree Siburian, Henry Kristian Sofyan Piyo Sri Ajeng Sukmawati Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Supriyadi Arief Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Thanh Nga Pham Umar, Supriandi Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Wenny Almoravid Dungga Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Wiwik Widyo Widjajanti Yassine, Chami Yogi Muhammad Rahman Yuniar Supu Yustiana Yustiana, Yustiana Yusuf, Arni Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zainun Zakya Nugrahayu Zamroni Abdussamad Zerara, Aouatef