Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review TSAQAFAH Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal De Facto Batulis Civil Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Journal Evidence Of Law JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Suara Edukasi Hukum
Mohamad Hidayat Muhtar
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang Paputungan, Mardiono; Abdussamad, Zamroni; Muhtar, Mohamad Hidayat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17533

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Praktik pengangkatan anak di wilayah ini sering dilakukan berdasarkan tradisi adat tanpa melalui prosedur hukum formal, sehingga mengurangi perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung teori efektivitas hukum Lawrence Friedman, penelitian ini menganalisis interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan kualitatif, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pelaksanaan hukum disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah, kurangnya verifikasi dalam proses pencatatan, serta dominasi norma adat dibandingkan dengan prosedur hukum formal. Hal ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang menganggap proses hukum formal rumit, memakan waktu, dan mahal. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah yang lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan terkait pengangkatan anak. Selain itu, diperlukan upaya integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai lokal untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap anak angkat. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang harmonisasi antara tradisi adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan kompleksitas pengangkatan anak di Indonesia.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia Taufiqurrohman, A.H. Asari; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad, Ahmad; Kasim, Nur Mohamad; Imran, Suwitno Yutye
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.33155

Abstract

 The study explores how Islamic law and local culture influence democracy in the United Arab Emirates (UAE) and Indonesia and how each country's constitution facilitates the implementation of democracy based on Islamic principles. In the context of the UAE, Islamic law (sharia) is the primary source of law, while in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution establish a more inclusive and pluralist legal framework, enabling the practice of Islamic law in a context that respects religious freedom. The research employs juridical legal research with historical, comparative, and Islamic legal approaches and will be analyzed with descriptive-analytical methods. The results showed the role of Islamic law, constitution, and culture in shaping democracy in the UAE and Indonesia through public policies and laws that accommodate the wider community's interests. With its sharia law and authoritarian constitution, the UAE shows a democracy different from Indonesia, which implements an inclusive democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cultural factors also play a role, with the UAE influenced by the monarchy and ruling family loyalties, while Indonesia is influenced by ethnic and cultural diversity. Implementing Islamic democracy requires transforming power, inclusive dialogue, and balancing Islamic values and universal democracy. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan budaya lokal mempengaruhi demokrasi di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia serta bagaimana konstitusi masing-masing negara memfasilitasi penerapan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks UEA, hukum Islam (syariah) merupakan sumber hukum utama sedangkan di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 membentuk kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis. Hal ini memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang menghormati kebebasan beragama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis dengan pendekatan sejarah, komparatif, dan hukum Islam yang  dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan peran hukum Islam, konstitusi, dan budaya dalam membentuk demokrasi di UEA dan Indonesia melalui kebijakan publik dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. UEA dengan hukum syariah dan konstitusi otoriternya menunjukkan demokrasi yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi inklusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Faktor budaya juga berperan, UEA dipengaruhi oleh monarki dan kesetiaan keluarga penguasa sedangkan Indonesia dipengaruhi oleh keragaman etnis dan budaya. Penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dan demokrasi universal.
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA PUTUSAN PN GORONTALO NO. 72/PID.B/LH/2023/PN GTO Pakaja, Rahman; Imran, Suwitno Y; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3j9d5q48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi di Indonesia, dengan studi khusus pada Putusan PN Gorontalo No. 72/Pid.B/LH/2023/PN Gto. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam kasus ini melakukan tindak pidana pengangkutan satwa dilindungi karena adanya perintah dari atasannya, hakim tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa berdasarkan Pasal 51 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan kerja yang jelas antara terdakwa dan pemberi perintah yang bersifat kepegawaian negeri, sehingga Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada pertimbangan lebih mendalam terkait dengan motif tindakan terdakwa dan hubungan kerjanya dengan pemberi perintah untuk menciptakan keadilan yang lebih proporsional.
PENEGAKAN HUKUM  KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO(Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo) Huruji, Rahmat; Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/paam4k13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Boalemo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan sumber data primer berupa wawancara dengan pihak berkompeten di Kepolisian Resor Boalemo, khususnya bagian reskrim atau unit PPA, dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Boalemo telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti sosialisasi melalui Bhabinkamtibmas dan program-program desa. Selain itu, kepolisian mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta menyediakan pendampingan psikologis. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya pendidikan dini di masyarakat, ketakutan korban melapor, dan keterbatasan dalam penanganan dampak psikologis korban. Disarankan agar orang tua lebih waspada terhadap keseharian anak-anak mereka, pemerintah lebih aktif dalam patroli minuman keras, dan pendidikan seks dijadikan mata pelajaran wajib di setiap tingkat pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang seksual.  
KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAINSEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012(DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH) Rahman, Aprilinda; Junus, Nirwan; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/b2y7pd15

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengetahui bagaimana kedudukan hibah bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat (2) untuk mengetahui bagaimana akibat yang dihadapi dari bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak responden penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hibah tanpa akta otentik terhadap  tanah dan bangunan pemerintah di Desa Doulan Kec. Bokat, secara normatif adalah sah karena pihak sekolah pada akhirnya memiliki Sertipikat Hak Pakai sebagai landasan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa. Akan tetapi obyek tanah tersebut secara keseluruhan dihibahkan dengan mengecualikan persetujuan ahli waris yang lain sehingga menimbulkan dampak bahwa obyek hibah dapat dimintakan batal ke lembaga seperti pengadilan karena alasan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Kedua, akibat-akibat hukum hibah tanpa akta otentik terhadap tanah dan bangunan  pemerintah di Desa Doulan, Kec. Bokat adalah surat perjanjian hibah antara pihak keluarga dan pihak sekolah dapat dimintakan batal ke pengadilan dengan alasan tidak  memenuhi syarat “kesepakatan para pihak” dalam KUHPerdata Pasal 1320, dan Pasal  210 Ayat (2) KHI. Selain itu, akibat lainnya yang dapat ditimbulkan adalah batalnya sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh pihak sekolah dengan alasan bahwa sertipikat tersebut cacat secara administratif.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO Lahmado, Novia Grace; Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/m4nerb70

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Boalemo serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan, dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan, terdapat lima faktor yang menjadi penyebab kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Boalemo, diantaranya: faktor kurangnya tanggungjawab orang tua, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor minuman keras, dan faktor kesadaran masyarakat kurang. Adapun upaya yang dilakukan Pihak Unit PPA Polres Boalemo dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di Kabupaten Boalemo, berupa bantuan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan sosialisasi serta seminar tentang kekerasan seksual menjadi langkah-langkah preventif yang harus terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait. Diperlukan kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif dari semua pihak untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak-anak secara efektif.
DINAMIKA ARISAN DARING(PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT) Pakaya, Dian; Dungga, Weny almoravid; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rafzke95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus wanprestasi arisan daring berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi sistematis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum meskipun terdapat perdebatan mengenai kecakapan Tergugat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, namun hanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa pokok utang sebesar Rp65.450.000,00 tanpa bunga konvensional. Penulis berpendapat bahwa penolakan bunga tersebut kurang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penegakan perlindungan hukum dalam arisan daring memerlukan regulasi yang lebih spesifik, transparansi, serta keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM yusuf, Arni; Wantu, Fence m.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan Putusan No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa, meskipun kasus yang ditangani memiliki karakteristik serupa, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kajian ini berupaya mengidentifikasi kriteria yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan vonis serta implikasi dari disparitas putusan terhadap para pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim serta dampak hukum dari disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua perkara disebabkan oleh adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara, perbedaan geografis serta pendekatan masing-masing hakim dalam mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan terdakwa. Selain itu, ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 378 KUHP mengenai batas minimal dan maksimal kerugian serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai denda turut berkontribusi pada disparitas tersebut. Akibatnya, disparitas putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom Bakung, Dolot Alhasni; Pham, Thanh Nga; Muhtar, Mohamad Hidayat
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2122

Abstract

There is a legal vacuum that regulates the settlement and legal consequences of pre-contractual promises between parties in Indonesia. This research aims to examine the legal application of the Promissory Estoppel Doctrine in filling legal gaps while comparing it with a number of Common Law countries, including England, which implemented this doctrine earlier. This research uses normative legal research using a comparative approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials in this research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The application of the Promissory Estoppel doctrine to the Indonesian legal system can be done because there are similarities between the legal system in common law (England, the Philippines) and the legal system in Indonesia, so that courts in Indonesia can use this doctrine to fill legal gaps. Pre-contracts have been regulated in such a way both through legislation and the application of relevant legal doctrines in a number of developed countries. with the doctrine of promissory estoppel, an agreement that has not fulfilled certain conditions or objects, in this case a pre-agreement, can protect a party who has placed a trust in another party in the process of carrying out negotiations which causes him to carry out certain legal actions (rechtshandeling) and causes the birth of reliance. loss. Promissory estoppel is an important concept in English law however, the legal requirements for promissory estoppel may differ from country to country.
Co-Authors Adnan, Raihan Sahrul Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ajeng Sukmawati, Sri Amer, Nabih Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Awad Al Khalaf BAKUNG, Dolot Al Hasni Bendriss, Halima BENI SETIAWAN Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Bintang Idrus, Muhammad Ch. Thalib, Mutia Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Deby Fatria Ntobuo Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Diharjo, Nugroho Noto Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Enny Agustina Erman I. Rahim Farida Tuharea Fathullah Fathullah Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Geofani Milthree Saragih Grenaldo Ginting Hiliwilo, Nijam Huruji, Rahmat I Rahim, Erman Irma Suryani Irsan Irsan Rahman, Irsan Janwar Hippy Jaya, Belardo Prasetya Mega Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Lahmado, Novia Grace M Mongdong, Novita MALLARANGENG, ANDI BAU Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Meinarni, Ni Putu Suci Mexsasai Indra Misnah Irvita Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Moha, Rivaldi Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Iqbal Mustapa Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Naue, Karmila Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Mohamad Kasim Nurkhalifah Kaharu, Siti Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Dian Paputungan, Mardiono Pham, Thanh Nga Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda RAHMAT SETIAWAN Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Rasyid, Moh. Arpat Razak, Askari Rivera, Kevin M Rivera, Kevin M. Rusdiyanto U Puluhulawa, Mohamad Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saragih, Geofani Milthree Siburian, Henry Kristian Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Supriyadi A Arief Supu, Yuniar Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Syahbana, Rio Akmal Taufiqurrohman, A.H. Asari Umar, Supriandi Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Wiwik Widyo Widjajanti Yassine, Chami Yogi Muhammad Rahman Yustiana Yustiana, Yustiana Yusuf, Arni Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zamroni Abdussamad Zerara, Aouatef