Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
18.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Hudi Yusuf
Universitas Bung Karno
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 155 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 155 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum bagi Para Pelaku Usaha Atinus laia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hukum dagang dalam memajukan kepentingan umum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional secara nasional, sehingga pemerintah harus memperhatikan strategi dan kebijakan untuk memperkuat pelaku usaha. Artikel ini membahas tentang pemanfaatan hukum dagang dan perkembangan hukum dagang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk pelaku usaha, dan bentuk kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode hukum baku dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah menitik beratkan pada peningkatan masyarakat dan perekonomian negara melalui usaha melalui UKM, dan pemerintah menjamin kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selama ini ada perlindungan hukum dan kepastian hukum Jaminan yang diberikan oleh negara kepada pembuat perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terdiri dari penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, model kemitraan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian pengaruh. Pelaku usaha dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Dalam kaitan ini dijelaskan bahwa kaidah dasar hukum dagang harus memberikan kepastian hukum dan juga mampu menciptakan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, pertumbuhan investasi dan sejarah pertumbuhan pertanian. untuk masyarakat. Sehingga kesejahteraan rakyat memenuhi pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Perlu diperhatikan agar Indonesia dapat menggunakan hukum dagang sebagai jalan untuk memberikan kepastian hukum dan memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembatalan Transaksi Marketplace Zakarias Bagau; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik pembatalan transaksi secara sepihak oleh pelaku usaha di marketplace kerap merugikan konsumen, terutama ketika pesanan yang telah dibayar dibatalkan dengan dalih kesalahan sistem atau kekeliruan harga. Padahal, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (KUHPerdata dan UU ITE), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah dan buku teks hukum dagang), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui pengawasan pemerintah dan kejelasan syarat transaksi, serta perlindungan represif melalui gugatan ganti rugi atau pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen. Namun, perlindungan preventif di lapangan masih sangat lemah sehingga konsumen sering terpaksa menempuh jalur represif yang panjang dan melelahkan. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku usaha tidak boleh hanya berhenti pada pengembalian dana (refund), melainkan wajib mencakup kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil seperti waktu, tenaga, serta kesempatan yang hilang. Hal ini sejalan dengan doktrin wanprestasi dan amanat Pasal 19 UUPK yang mewajibkan ganti rugi secara proporsional. Penguatan regulasi serta sanksi administratif yang tegas sangat diperlukan agar pelaku usaha tidak mengulangi praktik pembatalan sepihak. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, platform, dan konsumen untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berpihak pada kepastian hukum konsumen.
Analisis Hukum Dagang pada Perjanjian Kersama Bisnis Noferlius Gulo; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kegiatan usaha. Perjanjian ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan klausul perjanjian, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dagang terhadap perjanjian kerja sama bisnis serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur perjanjian kerja sama bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kerja sama bisnis sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan perjanjian kerja sama bisnis yang memenuhi ketentuan hukum serta memuat klausul yang jelas dan seimbang merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memperhatikan aspek legalitas dan prinsip-prinsip hukum dagang dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama bisnis agar dapat meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.
Implementasi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum Melalui Pelayanan Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (Kajian Hukum Kedokteran Forensik dalam Pemeriksaan Jenazah dan Autopsi) Ade Gunawan; Hudi Yusuf; Phokus Rilo Pambudi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memiliki hubungan erat dengan sistem peradilan, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana. Perkembangan hukum modern membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan lain, termasuk ilmu medis, untuk memperoleh kebenaran materiil dalam suatu perkara hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa hukum mengenai peran, fungsi, serta kedudukan dokter forensik dalam membantu proses penegakan hukum. Kegiatan dilaksanakan melalui metode kunjungan akademik, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta observasi pelayanan kedokteran forensik di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kedokteran forensik memiliki peranan penting dalam memberikan bukti ilmiah melalui pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan jenazah, autopsi, pemeriksaan laboratorium, toksikologi, serta penyusunan Visum et Repertum. Pemahaman mahasiswa hukum terhadap ilmu forensik dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis alat bukti medis dalam proses hukum. Dari Pelayanan Forensik, Autopsi, Pemeriksaan Penunjang, Aspek Hukum, Etika Kedokteran, Implementasi Lapangan, Analisis Akademik,
Hubungan antara Ilmu Kedokteran Forensik dengan Proses Pembuktian Perkara Pidana Henny Setiawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam perkembangannya, pembuktian tidak hanya mengandalkan keterangan saksi dan alat bukti konvensional, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan medis terhadap korban, tersangka, maupun barang bukti biologis. Hasil pemeriksaan tersebut, seperti Visum et Repertum dan keterangan ahli, memiliki nilai penting dalam mendukung proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ilmu kedokteran forensik dengan proses pembuktian perkara pidana serta mengkaji kedudukan hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu kedokteran forensik memiliki hubungan yang erat dengan proses pembuktian perkara pidana karena mampu memberikan bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana Kedudukan Dokter Forensik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana? Industrial Indra Gunawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli berdasarkan ilmu kedokteran forensik untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu peristiwa pidana secara objektif dan ilmiah. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan dokter forensik menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian, terutama pada tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, kekerasan seksual, maupun tindak pidana lainnya yang memerlukan pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan dokter forensik yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, dokter forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan guna menjelaskan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana, mengetahui dasar hukum yang mengatur peran dokter forensik, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik berkedudukan sebagai ahli yang independen dan tidak memihak dalam proses penyidikan. Perannya tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap korban atau jenazah, tetapi juga memberikan analisis ilmiah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan adanya unsur tindak pidana, penyebab kematian, waktu kematian, mekanisme luka, hingga identifikasi korban. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dokter forensik di beberapa daerah, minimnya fasilitas laboratorium forensik, serta kurang optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar fungsi dokter forensik dalam proses penyidikan dapat berjalan secara efektif sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum yang berlandaskan bukti ilmiah
Urgensi Pengaturan Keterlibatan Ahli Forensik Dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Sebagai Upaya Penguatan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Wihelmus Asal Brahi Kamis; Rinsan Maratur Hutapea; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong transformasi sistem pembuktian pidana dari pendekatan konvensional menuju pemanfaatan scientific evidence sebagai instrumen utama dalam mengungkap kebenaran materiil. Dalam konteks tersebut, keterlibatan ahli forensik pada tahap olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi faktor yang menentukan kualitas identifikasi, pengamanan, dan preservasi barang bukti sejak awal penyidikan. Kendati demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban, ruang lingkup, maupun mekanisme pelibatan ahli forensik dalam pelaksanaan olah TKP. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan pemanfaatan ilmu forensik masih bergantung pada diskresi penyidik, sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi, kerusakan, atau hilangnya nilai pembuktian barang bukti ilmiah yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas proses pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai keterlibatan ahli forensik dalam olah Tempat Kejadian Perkara, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku, serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal sebagai upaya memperkuat sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keterlibatan ahli forensik dalam hukum acara pidana masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan fungsi ahli forensik sebagai bagian dari pelaksanaan olah TKP. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli tanpa menetapkan parameter mengenai waktu pelibatan, klasifikasi perkara, standar penanganan barang bukti, maupun mekanisme chain of custody. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum terjaminnya integritas scientific evidence sejak tahap awal penyidikan. Penelitian ini menawarkan konsep pembaruan hukum berupa pengaturan kewajiban pelibatan ahli forensik pada tindak pidana tertentu yang memerlukan pembuktian ilmiah, pembentukan standar olah TKP berbasis ilmu forensik, penguatan prinsip chain of custody, pengaturan mekanisme koordinasi antara penyidik dan ahli forensik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan barang bukti. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembuktian, memperkuat pencapaian kebenaran materiil, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih objektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayan: Analisis Kasus Penganiayan terhadap Anak (Kasus Nizam Sukabumi) Fifi Defianti; Muhammad Naufal Fawwazen P; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak memerlukan metode pembuktian yang tepat untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan hasil berupa luka atau kematian. Penelitian ini menganalisis kedudukan serta fungsi Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti sah dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan anak, dengan studi fokus pada kasus penganiayaan Nizam di Sukabumi. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah bagaimana temuan medikolegal dikorelasikan dengan unsur-unsur delik pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum (VeR) bertindak sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli yang menjadikan bukti fisik (corpus delicti) yang rentan untuk berubah. Dalam kasus Nizam Sukabumi, analisis terhadap rekam medis forensik pada Visum et Repertum (VeR)  khususnya mengenai variasi tingkat penyembuhan luka serta trauma pada organ dalam, menjadi alat yang sangat penting untuk membuktikan adanya pola kekerasan yang berulang (syndrome penganiyaan anak), mematahkan alibi kecelakaan dari pelaku, serta memastikan keterkaitan antara tindakan fisik dan kematian korban. Eksistensi Visum et Repertum (VeR)  memberikan dasar yang objektif bagi hakim dalam membangun keyakinan (pembuktian negatif) guna memberikan sanksi pidana yang adil.
Peran Ilmu Forensik Dalam Mengidentifikasi Korban Bencana Massal melalui Prosedur Disaster Victim Identification (DVI) Henny Setiawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana massal, baik yang disebabkan oleh fenomena alam maupun kelalaian manusia seperti kecelakaan transportasi dan industri, kerap menghasilkan korban jiwa dalam jumlah signifikan dengan kondisi fisik yang terfragmentasi, membusuk, atau terbakar hebat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengenalan korban secara visual langsung oleh pihak keluarga menjadi sangat tidak relevan dan berisiko tinggi menimbulkan kesalahan identifikasi (misidentification). Oleh karena itu, penerapan ilmu forensik melalui kerangka kerja Disaster Victim Identification (DVI) menjadi instrumen ilmiah yang mutlak diperlukan. DVI mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu forensik—termasuk daktiloskopi, odontologi forensik, antropologi, dan analisis DNA—untuk menjamin bahwa setiap proses identifikasi berjalan sesuai dengan standar hukum, etika, dan internasional yang ditetapkan oleh INTERPOL. Jurnal ini mengkaji secara komprehensif peran ilmu forensik dalam lima fase operasional DVI, yaitu Fase Tempat Kejadian Perkara (TKP), Postmortem, Antemortem, Rekonsiliasi, hingga Debriefing. Penekanan utama penelitian ini berfokus pada mekanisme komparasi antara data postmortem (temuan fisik dari jenazah) dan data antemortem (rekam medis dan informasi semasa hidup korban) pada tahap rekonsiliasi. Melalui kolaborasi interdisipliner tersebut, ilmu forensik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian yuridis dan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta penutup emosional (closure) yang sangat krusial bagi keluarga korban yang ditinggalkan
Peran Pemeriksaan Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Herry Wirawan) Industrial Indra Gunawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeriksaan forensik merupakan salah satu aspek penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual karena menghasilkan bukti ilmiah yang objektif untuk mendukung proses penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pemeriksaan forensik dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan studi literatur. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama pemeriksaan forensik, yaitu identifikasi luka, pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi pengaruh zat tertentu, identifikasi tanda-tanda penetrasi, serta penentuan usia reproduksi korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik tidak hanya berfungsi mendokumentasikan kondisi fisik korban, tetapi juga mengumpulkan barang bukti biologis yang dapat dianalisis melalui pemeriksaan laboratorium, termasuk analisis DNA. Seluruh temuan tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, tidak ditemukannya luka atau tanda penetrasi tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan terjadinya kekerasan seksual sehingga hasil pemeriksaan harus dipadukan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan korban, saksi, dan bukti pendukung lain. Dengan demikian, pemeriksaan forensik berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, membantu mengungkap kebenaran materiil, melindungi hak-hak korban, serta mendukung terciptanya proses peradilan yang adil dan berbasis bukti ilmiah.
Co-Authors Abdul Gofur Abdul Hafidz Anggara Abizar Al Ghifari Adam Zulhimmatul Ali Ade Gunawan Adelia Viola Adi Suseno Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Agung Prastyo Ahmad Dwi Rivaldi Ajeng Pratiwi Ajrina Rahma Hira Aldino Gustiar Imam Prabowo Alifiyan Ubaidillah Almansyah Almansyah Alpi Sahrin Alpiah Handayani Kembaren Ariyadi Setyo Nugroho Ariyanto Ariyanto Arya Samodra Atinus laia Aulia Shifa Baihaqi Ramadhan Bayu Stiawan Bernadete Nurmawati Catur Meidy Ridwanto Chrisbiantoro Chrisbiantoro Christovel Hutabarat Daesih Dahliani Danar widoyoko Dedy Ferdiyanto Deni Febrianto Dhika Fauzi Saputra Dirga Laksamana Eko Dwi Suryanto Esti Sulastri Fachry Ramadhan Fadillah Suroyo Fakhry Rozi Mujoko Fandi Hidayatullah M Fatrulah Puspita Sari Fifi Defianti Fredy Agustono Frengky Desiroto Gatot Gaca Sumarna Gian Valentino Diaz Gusti Satya Haqqi Wahyumi Hendy Darius Gunawan Henny Setiawan Henry Afrillo Herdy Abdullah Riauza Soediro Heri Mudjiyono Hernandhito Athallah Zuhdi Ilham Rahmat Salim Ilvan Umam Imron Bagus Pujianto Indra lukman Wibowo Industrial Indra Gunawan Intan Eka Permatasari Puswita Intan Trisna Irfan Yubus Ismail Wahyudi Istiqomah Jabbar Nur Davi Jodi Ardiansyah Jody Agi Napitupulu Jonner Marulitua Butarbutar Kevin Adhitya Herawan Kharismawati Kharismawati Kiki Ridwan Lie Amat Lutfi Ardian Luvi Andiansyah Maria Prihadiyanti Maskur Maskur Moh. Rendi Febriyani Moris Daniel Sibarani Muchammad Aryanto Muchammad Bustanul Faizin Muhamad Afandimunir Muhamad Rifaldo Baehaqi Muhammad Abriyansyah Pratama Muhammad Andre Muhammad Attar Rabbiefashya Muhammad Naufal Fawwazen P Muhammad Rizky Mahardika Muhammad Yusuf Muslih Muslih Nadila Fitriyani Natalia Vivi Ngatiyono Noferlius Gulo Nopi Puji Wahono Nova Konny Umboh Nurdhian Nurdhian Nurhartanto Nurhartanto Nuriman Nuriman Nurkenda Nurkenda Nurul Fitria Hapsari Mamesah Ozzy Yoshiyuki Panji Danang Saputra Pesman Laia Phokus Rilo Pambudi Prasya Putri Ramadhani Priyo Cahyono Raden Wingi Mukti Rafly Andrian Ratnawati Ratnawati Relita Hafsidiany Revalino Agusti Priambudi Riadi Prasetyo Nagara Ricky Martin Ridwan Maulana Rinaldi Agusta Fahlevie Rinsan Maratur Hutapea Rinta Pratiwi Rio Suryanto Risqi Maulana Rizki Ikhsan Maulana Rizky Aliyun Karim Rizky Ramadhan Rosy Aditya Rudolf Barus Septian Wahyudi Sevrina Devi AP Shafa Najwa Shofy Al Ma‘rifah Sri Ariany Sebahi Stanisius Leo Stefanus Mardjuki Stepanuscevien Pandapotan Simarmata Sudarso sudarso Suharyono Suharyono Sularto Sularto Supadmi Supadmi Sutarso Sutarso Suyatno Suyatno Taufik Indra Maulana Tri Puji Hasmanto Tri Puspita sari Triana Khaidira Utami Yustihasana Untoro Uus Suhendar Vira Ayu Maysela Wa Ode Rifani Queen Wide Mahesa Wihelmus Asal Brahi Kamis Wulandari Agustin Yohanes Bakti Yohanes Berthony Noverio Yohanes Higayon Yoyok Kurniawan Yudho Akbar Ramadhan Zahra Destu Mulyani Zakarias Bagau ⁠Agus Irfan Setiawan