Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.423
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Dia: Jurnal Administrasi Publik Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi Jurnal Agregasi Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal La Sociale INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Politik Journal of Public Representative and Society Provision Journal Publicuho MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Neneng Yani Yuningsih
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MOBILITAS KAMPUS: ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRASI METRO JABAR TRANS DI JATINANGOR Sakti, Muhammad Faiz Dwi; Abdillah, Shidqi; Muhammadi, Rafarza; Hikmat, Hilmi Chest Adabi; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.47815

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis komprehensif terhadap kebijakan integrasi Metro Jabar Trans (MJT) di koridor Unpad–Jatinangor sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas sivitas akademika. Dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework, model inkremental, dan governance network, penelitian ini mengkaji proses agenda setting, formulasi, implementasi, serta evaluasi dampak kebijakan MJT sejak operasional tahun 2023. Hasil evaluasi partisipatif meliputi survei kepuasan pengguna, Focus Group Discussion dengan pemangku kepentingan, dan data operasional menunjukkan adanya peningkatan ridership harian sebesar 8 %, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas halte, ketidaksesuaian jadwal operasional, dan kapasitas armada pada jam sibuk. Rekomendasi kebijakan meliputi penambahan armada, perbaikan infrastruktur halte inklusif, penyesuaian headway adaptif, serta penguatan kemitraan multi-aktor melalui forum koordinasi rutin, guna mewujudkan layanan transportasi publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan di kawasan kampus Jatinangor.
KEBIJAKAN PEMBATASAN RITASE TRUK SAMPAH DI TPA SARIMUKTI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKOLOGI PEMERINTAHAN Yumni, Amalia Zata; Maharani, Nadira Ayu; Putri, Zahra Puspita Eka; Rahdiana, Fisca Putri; Putri, Nazara Dea Ratna; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.49505

Abstract

Pengelolaan sampah di TPA Sarimukti menghadapi tantangan besar karena volume sampah melebihi kapasitas desain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan pembatasan ritase truk sampah (Instruksi Gubernur No.02/PBLS.04/DLH) sebagai langkah transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi terpadu ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif: teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (yang menyoroti lima indikator tepat kebijakan, pelaksana, sasaran, lingkungan, dan proses) dan kerangka ekologi pemerintahan menurut Robi Cahyadi (yang menekankan dimensi Trigatra dan Pancagatra). Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini secara tepat kebijakan selaras dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Jabar No. 12 Tahun 2010, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik TPA (Trigatra). Dari sisi tepat pelaksana, koordinasi antar pemda dan SDM teknis masih menghadapi keterbatasan, menunjukkan kebutuhan pelatihan dan kolaborasi yang lebih baik. Sasaran kebijakan (tepat target) mengarah kepada kelompok penghasil sampah dan institusi pengelola TPA, namun budaya memilah sampah di masyarakat perlu ditingkatkan agar kebijakan berhasil. Indikator tepat lingkungan terpenuhi dengan menurunnya volume sampah masuk (sekitar 18,54% selama periode Ramadan 2024/2025) dan potensi pengurangan risiko longsor, meskipun terbatasnya lahan fisik TPA tetap menjadi kendala. Dari segi tepat proses, proses pembuatan kebijakan bersifat responsif terhadap krisis, namun implementasi di lapangan memunculkan ketimpangan tugas dan belum sepenuhnya didukung edukasi publik. Pendekatan ekologi pemerintahan memperlihatkan bagaimana faktor fisik (Trigatra: geografis, SDA, SDM) dan sosial (Pancagatra: budaya, ideologi, ekonomi, dsb.) saling berinteraksi dalam kebijakan ini. Kesimpulannya, kebijakan pembatasan ritase di TPA Sarimukti dinilai efektif dalam menurunkan tekanan ekologis dan memperpanjang usia TPA, namun efektivitas penuhnya masih terhambat oleh faktor sosial-budaya dan kapasitas pelaksanaan yang belum optimal. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, penguatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar lembaga yang lebih baik.
Implementation of Policy for Arranging Street Vendors in Singkawang City Yeni Lestari; Samugyo Ibnu Redjo; Neneng Yani Yuningsih
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2182

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Policy for the Arrangement of Street Vendors on Jalan Merdeka to Lapangan Tarakan, Singkawang City. The analysis was conducted using the policy implementation theory from Merilee S. Grindle which includes content and context variables. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the involvement of the government, street vendors, and the community in the planning and implementation process of the policy is very important to achieve the desired goals. The Street Vendor Arrangement Policy has accommodated the interests of all target groups, namely street vendors affected by relocation and the community. This program provides types of academic, social, and environmental benefits that are felt directly, fairly, and evenly. This policy has also succeeded in encouraging positive changes in environmental and social aspects, thus creating a public space that can be enjoyed by all levels of society. However, in terms of resources, both budget, human resources and infrastructure are still inadequate so they need to be improved. The implementation of this policy involves various actors with different powers, interests, and strategies, but in general shows high commitment and support. The characteristics of the implementing agency, such as a flexible organizational structure, responsive organizational culture, and strong leadership, also support the success of implementation. In addition, street vendors' compliance with regulations and government responsiveness to community aspirations are key factors in the success of policy implementation. However, in terms of resources, both budget, human resources and infrastructure, they are still inadequate and need to be improved.
The Actor Domination in the Collaborative Governance in the Lampung Province Central Government Displacement Policy: An Ambivalent Mukhlis, Maulana; Nazsir, Nasrullah; Rahmatunnisa, Mudiyati; Yani Yuningsih, Neneng
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v6i3.272

Abstract

The objective of this article is to explain the ambivalent existence related to actor domination in the collaborative governance. As a precondition for the collaborative governance process, domination is a factor which must be prevented to maintain equality and mutual trust between actors. Therefore, the core question of this article is that is it true that the actor domination has negative effects to the collaboration sustainability? This article was written by using qualitative method. Data were collected with deep interviews, document studies, and literary studies and data were analyzed by using descriptive technique. The case of Lampung province central government displacement in 2004-2016 was made to be a research basis to answer the core question. The research finding showed that actor domination was dilemmatic. The collaboration process was in fact very dependent on the main actor who “control” the collaboration process, both in the planning stage (through Planning Coordination Team) and in implementation stage (through forum of Region Management Agency). This finding was very important because in spite of violating equality between actors, the actor domination in this policy case was beneficial. The inequality which was assumed to produce mutual untruths was not proven. In conclusion, actor domination is an ambivalent; something that must be prevented, but it then becomes a key factor. In what situation this actor domination gives a meaning? This article tries to answer it.
Perbandingan Pemerintahan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Upaya Meningkatkan Literasi (Studi Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Indonesia Dengan Kementerian Pendidikan Malaysia) Nurimani, Salsabilla Putri; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.287-299

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya literasi dalam aktivitas pendidikan dan membandingkan upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan literasi. Berdasarkan survei PISA 2022, Indonesia memiliki skor literasi 359 poin, sementara Malaysia 388 poin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan dari Kementerian Pendidikan kedua negara dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan kebijakan literasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi, dengan teknik purposive dan snowball dalam penentuan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki regulasi terkait sistem pendidikan, perpustakaan, perbukuan, dan bahasa, serta program literasi di tingkat sekolah, masyarakat, dan keluarga. Kedua negara juga menyediakan buku dalam bentuk luring dan daring. Perbedaan utama terletak pada jumlah regulasi dan jenis program literasi. Kebijakan literasi di Indonesia sudah mencakup semua tingkat literasi, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat epistemik. Sementara itu, Malaysia telah mencapai tingkat tersebut. Penelitian ini juga menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing negara dalam mengembangkan literasi
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas Tahun 2017-2023 Deyani, Putri Dhiya; Yuningsih, Neneng Yani; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.300-310

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Skywalk Cihampelas Kota Bandung berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000) yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas belum berjalan dengan optimal karena hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dilapangan, seperti PKL yang kembali berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang kembali mengakibatkan tujuan dari kebijakan yaitu untuk mewujudkan penataan kota yang baik sehingga dapat terciptanya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib belum terealisasikan. Selain itu, adanya keluhan terkait sulitnya merubah kebiasaan para PKL agar mengikuti aturan yang ada. Maka dari itu, dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 5 kriteria yaitu kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas merupakan kriteria yang perlu dilakukan perbaikan karena pada kriteria tersebut masih belum dilakukan dengan tepat
REKRUTMEN POLITIK PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU 2019 (STUDI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I) Aruan, Gemayel Paulus; Muradi, Muradi; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.47-59

Abstract

Partai politik dalam Pemilu merupakan salah satu atribut negara demokrasi modern, salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Permasalahan yang diangkat, yaitu 1) bagaimana pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019? dan  2) seberapa besar hasil pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I? Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatori dengan data primer dan sekunder.  Penentuan informan melalui teknik purposive sampling, pengumpulan data melalui wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Instrumen utama penelitian adalah penulis sendiri, unit analisis berupa proses rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh PSI dan teknik analisis data melalui reduksi data, sajian data, analisis verifikasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik validasi menggunakan teknik triangulasi. Temuan penelitian ini adalah pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh PSI, meliputi, sifat pola rekrutmen dilaksanakan PSI mengunakan sifat pola rekrutmen terbuka, kecenderungan pola rekrutmen civil service reform, dan metode pola rekrutmen berupa metode ilmiah. Pola rekrutmen politik yang diterapkan PSI berakibat pada hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Yasin, Feisha Syaifa; Kartini, Dede Sri; Yuningsih, Neneng Yani
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6141

Abstract

Penelitian ini membahas inovasi pelayanan publik melalui aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan secara daring, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori difusi inovasi Everett M. Rogers yang mencakup lima atribut: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIDILAN memberikan efisiensi layanan namun masih menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan masalah teknis. Kesimpulan menunjukkan bahwa SIDILAN berpotensi sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang inklusif, namun memerlukan penguatan sistem dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Evaluasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap untuk Mengatasi Peningkatan Volume Kendaraan pada Sudirman Central Business District (Scbd) di Jakarta pada Tahun 2022-2023 Riva Kansa Reza; Neneng Yani Yuningsih; Agus Taryana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2708

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan akibat dari meningkatnya volume kendaraan di jalan, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Di samping adanya upaya pemerintah dengan memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap kemacetan masih terus terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan sistem ganjil-genap telah memberikan dampak kepada masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap menggunakan Model Evaluasi Tujuan (Goal Free Evaluation Model) dari Michael Scriven yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan yang pada hakekatnya mempelajari pengaruh kebijakan publik dalam melayani kepentingan publik. Terdapat  tiga jenis pengaruh yaitu pengaruh  positif yang ditetapkan oleh tujuan program, pengaruh  sampingan positif, dan pengaruh sampingan negatif. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain itu, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap telah mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan dan  memberikan berbagai dampak positif sampingan kepada masyarakat, timbul dampak negatif yang pada akhirnya membutuhkan solusi tambahan.
The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government Abdillah, Abdillah; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Yuningsih, Neneng Yani; Fatmawati, Fatmawati
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2020): (October 2020)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (978.444 KB) | DOI: 10.46507/jcgpp.v1i2.11

Abstract

This Article aims to explain how the West Java Quick Response position in the West Java regional government system 2018-2020 as an auxiliary institution outside the main government institutions is a new problem in the West Java regional government system. This type of research is qualitative with descriptive type. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The number of informants are 11 people who are determined proportionally. The results showed that the position of West Java Quick Response in the local government system in West Java 2018-2020 by looking at the two principles of independent institution criteria, namely First, the Policy Principle, and second, the Tenure or not-Political Party Principle. It can be concluded that West Java's Quick Response position in the regional government system of West Java 2018-2020 is not only a supporting institution, which helps, and supports humanitarian and social tasks, as well as the political stability of the governor of West Java as the regional head. West Java Quick Response in addition to being an innovation in West Java regional government in an effort to realize Good Governance. Although the position JQR cause problem, but it is also an effective step in the politics of the governor of West Java in carrying out leadership as the regional head in the government of West Java.
Co-Authors A.D, H. Nandang Abdillah Abdillah Abdillah, Shidqi Adventine Samosir, Bunga Agus Taryana Agus Taryana Akhiruzaman, Emiral Ardhi Akmal, Nabil Khairul Al-Ayyub, Achmad Aqwa Alia, Nazwa Amin, Fikri Fakhrial Anata, Yudha Andrialius Feraera Anni Zakiyyah Wardah Samiah Annisatul Insani Arteza, Muhammad Fardan Aruan, Gemayel Paulus Athfal, Delliq Hastariq Batari, Febya Wiasti Berbudi, Muhammad Aulia Buchori, Rega Imam Caroline Paskarina Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi Deyani, Putri Dhiya Dian Fitriani Fajar, Ikhsan Muhammad Fatmawati, Fatmawati Fauzi, Muhammad Muzaki Gemayel Paulus Aruan Gunawan Gunawan Haliawan, Prity Oktora Herlambang, Syaira Diasyifa Hikmat, Hilmi Chest Adabi Ibrahim Idil Akbar Ika Kartika Isna, Nurhana Putri Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Januariska, Nazwa Nafisha Jasmine, Theresia Juniarta, Gladys Intan Kartini, Dede Sri Kartini, Dede Sri Khotami Kokom Komariah Leo Agustino Leo Agustino Luki Oka Prastio Lukman Hakim M, Natasya Ulkhaira Adhian Maharani, Anindya Putri Maharani, Nadira Ayu Maman Maman Maman, Maman Manan, Firman Mardiana, Silvi Syahrani Margaretha, Tiur Marihot Pandapotan Sinaga Maulana Mukhlis Maulida Gina Putri Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Ilham Muhammadi, Rafarza Mulalugina, Shangra Muradi Muradi - Muthmainnah, Nidaul Nafis, Muhammad Ilham Farhan Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsyah Nandang Alamsyah Deliarnoor Nasrullah Nazsir Nazwa Alia Firdaus Noer, Arvenia Nurimani, Salsabilla Putri Nurkhamdi Nurlita, Dwie Shinta Nurul Annisa Wulandari Nurzaman, Cecep Nyaleson Ndoda, Phlips Juniory Ope Destrian Prabowo, Joshua Dean Eukharisti Prasetyo, Shakila Adzira Putri Putra, Azka Dwi Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Zahra Puspita Eka Rahdiana, Fisca Putri Rahma, Aida Aulia Rahmadiani P. N, Arya Rahman Mulyawan Rahman Mulyawan Rahmat, Dadang Rahmatullah, Aji Raja Muhammad Azhari Ramadhani, Rizki Dhiya Rambe, Muhammad Naufal Fawwazi Razak, Sulthon Renova, Deta Risya, Bilqis Hanifa Riva Kansa Reza Rivaldi, Rivaldi Romdoni, Sahrul Safitri, Annida Sakti, Muhammad Faiz Dwi Salsabila, Salsabila Samad, Ibrahim Dalil Samugyo Ibnu Redjo Samugyo Ibnu Redjo Sari, Mona Intan Purnama SEPTI WULANDARI Shalshabilla, Shalma Sidiq, Gusman Maulana Simbolon, Sherly Desinta Sinaga, Marihot Pandapotan Sirait, Anabelle Graciani Nathaniel Siti Hasanah Siti Helmyati Siti Witianti Sumarsono, Muhammad Mifzal Sutrisno Sutrisno Sutrisno, Beni Sutrisno, Sutrisno Syafiuddin, Eddy Lukman Tamba, Perdinan Tiyan Rahmanul Hakim Ufa Anita Afrilia Ulkhaira Adhian Maharani, Natasya Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Valina Singka Subekti VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA Yasin, Feisha Syaifa Yayan Nuryanto Yeni Lestari Yuliant, Susi Yumni, Amalia Zata Yusa Djuyandi Yusriansyah Yusriansyah Zahwa, Aprilia Shafinatuz Zebua, Kerenhapukh Valentina Zikri, Iqmal Maulana Zuhri, Muhammad Alfian