Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JWP (Jurnal Wacana Politik) Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi Jurnal Agregasi Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Sospol : Jurnal Sosial Politik Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal La Sociale INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Politik Journal Publicuho MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Neneng Yani Yuningsih
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Effectiveness of the Digital-Based Gunung Peramas Program: Implementation of the SIDATOKKU Application for Death Reporting in North Kayong Regency Novya, Mya; Redjo , Samugyo Ibnu; Yuningsih, Neneng Yani
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 10 No. 1 (2026): April (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v10i1.43879

Abstract

Digital transformation in population administration services has become a crucial agenda in strengthening regional governance, particularly in death recording. North Kayong Regency developed the SIDATOKKU Application integrated with the Gunung Peramas Program to accelerate and regulate death reporting, especially in coastal and archipelagic areas with limited access. This study aims to evaluate the effectiveness of SIDATOKKU implementation in improving the quality and accuracy of death reporting data. Using a qualitative approach with case study methods, data were collected through interviews, observations, and document and regulatory analysis, then analyzed using thematic coding. The results show that SIDATOKKU contributes to accelerating and regulating death reporting under specific conditions, particularly when supported by adequate village official capacity and digital infrastructure. However, the application has not entirely transformed death reporting practices comprehensively, considering that death certificate ownership achievement was already relatively high before SIDATOKKU implementation. SIDATOKKU's effectiveness is more evident in improving initial reporting processes through strengthening the role of village officials, enhancing coordination, and simplifying service workflows, rather than in improving final administrative outputs. This study affirms that e-government effectiveness at the local level is contextual and adaptive, significantly influenced by geographical conditions, official capacity, and established administrative practices.   Transformasi digital dalam administrasi kependudukan tidak hanya melibatkan adopsi teknologi tetapi juga perubahan dalam praktik administrasi dan hubungan sosial dalam pelaporan peristiwa penting. Di Kabupaten Kayong Utara, aplikasi SIDATOKKU diperkenalkan sebagai bagian dari Program Gunung Peramas untuk mendukung pelaporan kematian, khususnya di daerah pesisir dan kepulauan dengan akses terbatas terhadap layanan publik. Studi ini berfokus pada modifikasi proses, integrasi kelembagaan, dan adaptasi kontekstual untuk menilai efektivitas SIDATOKKU dari sudut pandang pencapaian tujuan. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, melibatkan 16 partisipan yang terdiri dari pejabat Disdukcapil, operator desa, dan anggota masyarakat. Wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa SIDATOKKU tidak secara signifikan mengubah output administrasi, karena kepemilikan akta kematian telah mencapai tingkat tinggi sebelum implementasi. Namun, partisipan melaporkan perubahan yang terlihat dalam praktik pelaporan, khususnya dalam peningkatan peran pejabat desa sebagai pelapor awal dan penataan alur kerja pelaporan awal. Ketepatan waktu pelaporan masih tidak merata di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan konektivitas internet terbatas, di mana pelaporan digital sering dikombinasikan dengan praktik pencatatan manual. Temuan ini mengungkapkan ketegangan utama antara digitalisasi proses dan hasil administrasi yang stabil (modernisasi prosedural tanpa transformasi hasil). Selain itu, implementasi SIDATOKKU mencerminkan pergeseran tanggung jawab pelaporan dari rumah tangga ke aktor tingkat desa, yang menunjukkan perubahan dalam praktik administrasi lokal dan pengaturan sosial. Studi ini menyoroti bahwa efektivitas e-government dalam konteks lokal dibentuk tidak hanya oleh sistem teknologi tetapi juga oleh kondisi infrastruktur, kapasitas aktor, dan praktik sosial-administratif yang ada. 
Evaluasi Program Smiling West Java Ambassador dalam Promosi Pariwisata Daerah: Analisis Model CIPP di Provinsi Jawa Barat pada 2022-2023 Daniel, Indyra Putri; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Yuningsih, Neneng Yani
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43519

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Smilling West Java Ambassador yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2022-2023. Pertama kali diselenggarakannya program SWJ Ambassador pada tahun 2022 yang tujuannya adalah mengaktivasi kreaton konten lokal untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa barat mempromosikan destinasi unggulan sesuai google trend dengan anggota sesuai jumlah destinasi unggulan yaitu 108 anggota. Terlihat bahwa SW Ambassador mempunyai ouput video konten ketika mengikuti kegiatan dan diposting setelah itu wajib untuk laporan sudah mengikuti kegiatan pada tempat yang sudah disediakan Disparbud Jabar. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam beberapa aspek (tahapan masukan, tahapan proses), program Smilling West Jawa Ambassador yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2022 berjalan optimal. Meskipun demikian, namun dari aspek tahapan konteks, dan tahapan hasil/produk, program Smilling West Jawa Ambassador belum sepenuhnya beralan optimal. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan penggunaan model CIPP dalam mengevaluasi program promosi pariwisata berbasis digital serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan program ambassador yang lebih berkelanjutan dan berdampak strategis bagi pembangunan pariwisata daerah.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR Fitriani, Dian; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10007

Abstract

Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.gb777
AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Maman, Maman; Kartini, Dede Sri; Yuningsih, Neneng Yani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11851

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekarangb777
IMPLEMENTASI PENCATATAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) MELALUI KIB DIGITAL DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Athaya Farhah Pradita; Neneng Yani Yuningsih; Tiyan Rahmanul Hakim
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7440

Abstract

This study is motivated by persistent challenges in the recording and maintenance of Regional Assets (Barang Milik Daerah/BMD), despite the implementation of the Digital Inventory Card (KIB Digital) system in the Government of West Java Province. The study aims to analyze the implementation of BMD recording and maintenance through KIB Digital, identify inhibiting factors, and examine government efforts to optimize its application. The main argument of this research is that the digitalization of asset management through KIB Digital can enhance accuracy, transparency, and accountability when supported by adequate human resources and effective governance. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, with purposive sampling involving asset managers, assistant asset officers, and relevant officials within the General Bureau of the Regional Secretariat of West Java Province. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source triangulation. The findings indicate that the implementation of KIB Digital has improved administrative order and transparency in regional asset management; however, challenges remain, including limited human resources, uneven understanding of the digital system among staff, and coordination between work units that has not yet been systematically integrated. Therefore, strengthening human resource capacity, enhancing training and socialization, and improving coordination mechanisms are necessary to optimize the implementation of KIB Digital. Keywords: Digital Inventory Card, Regional Assets, Policy Implementation, Local Government, Asset Digitalization.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANGPERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU Ibrahim Dalil Samad; Samugyo Ibnu Redjo; Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.981

Abstract

Keberlangsungan pasar tardisonal mempunyai peranan yang sangat startegis dalam peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional. Realitasinya, masih belum berjalan maksimal dari penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Menuai reaksi protes dari pedagang tradisional di Kabupaten dan terjadi penuruanan pendapatan ekonomi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif . Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan perlindungan,pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu masih blum sesuai dengan praktek di lapangan, terutama persoalan jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2014, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu belum tegas dalam menertibkan toko modern yang tidak punya ijin dalam realitasnya masih berdiri dan beroperasi. Kata Kunci/Keywords : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
ANALISIS DESKRIPSI DAN STANDARISASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI TAHUN 2018 – 2020 Nidaul Muthmainnah; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1083

Abstract

Pemdes Majasari memiliki Perdes No. 3 tahun 2012 tentang perlindungan PMI Asal Desa Majasari yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir kasus yang dialami oleh PMI serta calon PMI. Penelitian ini menggunakan metode kuallitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat kondisi dilapangan dimana hal tersebut tidak sesuai denga napa yang tertuang dalam perdes tersebut.
STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI PADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) Muhammad Ilham; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.1343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, Indikator dalam penelitian ini meliputi Menentukan tujuan, Menganalisa Lingkungan, Menentukan Arah, Menentukan Tindakan dan Menganalisa Pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun, terdapat permasalahan, yang mana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tua, mempunyai keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat membaca petunjuk dan pedoman teknis para penyelenggara pemilu. Dengan adanya strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, penulis berharap agar strategi ini tidak menyulitkan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan KPPS, karena sejatinya tujuan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu adalah agar memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DIJALAN LEMBAH ANAI TAHUN 2024 Natasya Ulkhaira Adhian Maharani; Samugyo Ibnu Redjo; Neneng Yani Yuningsih
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4837

Abstract

(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024) Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini.  Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan. Abstract Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmental, and road factors. However, the government's obligation to prevent traffic accidents cannot be fulfilled by a single party, given the numerous factors contributing to traffic accidents. Effective coordination is necessary to prevent traffic accidents on Lembah Anai Road in West Sumatra Province. The researchers' results indicate that government coordination in preventing traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatra Province, in 2024 was quite effective due to smooth communication between agencies and the public, binding procedures, incentives, and reciprocal activities. However, a government calendar that binds all agencies and ensures public compliance with established procedures remains a need.
Co-Authors A.D, H. Nandang Abdillah Abdillah Abdillah, Shidqi Adventine Samosir, Bunga Agus Taryana Akhiruzaman, Emiral Ardhi Akmal, Nabil Khairul Al-Ayyub, Achmad Aqwa Alia, Nazwa Amin, Fikri Fakhrial Anata, Yudha Andrialius Feraera Anni Zakiyyah Wardah Samiah Annisatul Insani Arteza, Muhammad Fardan Aruan, Gemayel Paulus Athaya Farhah Pradita Athfal, Delliq Hastariq Batari, Febya Wiasti Berbudi, Muhammad Aulia Buchori, Rega Imam Caroline Paskarina Daniel, Indyra Putri Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi Deyani, Putri Dhiya Dian Fitriani Fajar, Ikhsan Muhammad Fatmawati Fatmawati Fauzi, Muhammad Muzaki Gemayel Paulus Aruan Gunawan Gunawan Haliawan, Prity Oktora Herlambang, Syaira Diasyifa Hikmat, Hilmi Chest Adabi Ibrahim Ibrahim Dalil Samad Idil Akbar Ika Kartika Isna, Nurhana Putri Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Januariska, Nazwa Nafisha Jasmine, Theresia Juniarta, Gladys Intan Kartini, Dede Sri Khotami Kokom Komariah Leo Agustino Leo Agustino Luki Oka Prastio M, Natasya Ulkhaira Adhian Maharani, Anindya Putri Maharani, Nadira Ayu Maman, Maman Maman, Maman Manan, Firman Mardiana, Silvi Syahrani Margaretha, Tiur Marihot Pandapotan Sinaga Maulana Mukhlis Maulida Gina Putri Mudiyati Rahmatunnisa MUHAMMAD ILHAM Muhammadi, Rafarza Mulalugina, Shangra Muradi Muradi - Nafis, Muhammad Ilham Farhan Nandang Alamsah Deliarnoor Nandang Alamsyah Nandang Alamsyah Deliarnoor Nasrullah Nazsir Natasya Ulkhaira Adhian Maharani Nidaul Muthmainnah Noer, Arvenia Novya, Mya Nurimani, Salsabilla Putri Nurkhamdi Nurlita, Dwie Shinta Nurul Annisa Wulandari Nurzaman, Cecep Nyaleson Ndoda, Phlips Juniory Ope Destrian Prabowo, Joshua Dean Eukharisti Prasetyo, Shakila Adzira Putri Putra, Azka Dwi Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Zahra Puspita Eka Rahdiana, Fisca Putri Rahma, Aida Aulia Rahmadiani P. N, Arya Rahman Mulyawan Rahmat, Dadang Rahmatullah, Aji Raja Muhammad Azhari Ramadhani, Rizki Dhiya Rambe, Muhammad Naufal Fawwazi Razak, Sulthon Redjo , Samugyo Ibnu Renova, Deta Risya, Bilqis Hanifa Riva Kansa Reza Rivaldi, Rivaldi Romdoni, Sahrul Safitri, Annida Sakti, Muhammad Faiz Dwi Salsabila, Salsabila Samugyo Ibnu Redjo Sari, Mona Intan Purnama SEPTI WULANDARI Shalshabilla, Shalma Simbolon, Sherly Desinta Sinaga, Marihot Pandapotan Sirait, Anabelle Graciani Nathaniel Siti Hasanah Siti Helmyati Siti Witianti Sumarsono, Muhammad Mifzal Sutrisno Sutrisno Sutrisno, Beni Sutrisno, Sutrisno Syafiuddin, Eddy Lukman Tamba, Perdinan Tiyan Rahmanul Hakim Tiyan Rahmanul Hakim Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Valina Singka Subekti VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA Yasin, Feisha Syaifa Yayan Nuryanto Yeni Lestari Yuliant, Susi Yumni, Amalia Zata Yusa Djuyandi Yusriansyah Yusriansyah Zahwa, Aprilia Shafinatuz Zebua, Kerenhapukh Valentina Zikri, Iqmal Maulana Zuhri, Muhammad Alfian