p-Index From 2021 - 2026
10.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Applied Sciences Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Livestock and Animal Research Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Performance : Jurnal Bisnis dan Akuntansi Jurnal PORKES JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Agri Wiralodra Jurnal hukum IUS PUBLICUM Brilliance: Research of Artificial Intelligence Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI) AGRITEKH (Jurnal Agribisnis dan Teknologi Pangan) Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Bina Hukum Lingkungan SWARNA Priviet Social Sciences Journal Dikdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Kutei Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Informatics Management, Engineering and Information System Journal TEKNOBIS : Jurnal Teknologi, Bisnis dan Pendidikan Electronic, Business, Management and Technology Journal Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal Multidisciplinary Science Management Studies and Business Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Amanah Mengabdi Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship
Claim Missing Document
Check
Articles

SISTEM JURI VS HAKIM TUNGGAL: MENINJAU EFEKTIVITAS DALAM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA Aziz, Muhammad Yovan Abdul; Aslam, Muhammad Raki Abiyu; Putra, Muhammad Rafif Arya; Nugraha, Muhammmad Zaky; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12049

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan melalui sistem juri di Amerika Serikat dan sistem hakim tunggal di Indonesia. Isu hukum yang dibahas terkait dengan perbedaan tingkat keterbukaan proses persidangan serta potensi bias dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kualitas dan integritas sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis kedua sistem melalui tinjauan terhadap transparansi proses persidangan, mekanisme pengawasan, dan peran masing-masing pihak dalam memastikan keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem juri di Amerika Serikat lebih transparan dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, meskipun terdapat tantangan terkait dengan bias dan informasi yang tidak relevan. Di sisi lain, sistem hakim tunggal di Indonesia memiliki keterbatasan transparansi, dengan keputusan hakim yang jarang dijelaskan secara rinci, namun pengawasan formal melalui banding dan lembaga peradilan yang lebih tinggi memberikan jaminan terhadap akuntabilitas.
PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK ANTARA INDONESIA DAN FINLANDIA Cory, Elshirah Triani; Suspi, Rahma Berza; Vanka, Kanza Naila; Dzhnii, Oktavia Rahma; Nuzsa, Budi Mareansyah; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12205

Abstract

Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, Finlandia mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam sistem peradilan anak, dengan memprioritaskan pendidikan dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan serta praktik hukum yang diterapkan di kedua negara, dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif fokus pada evaluasi norma-norma hukum. Norma-norma ini termasuk perjanjian, perjanjian, kaidah, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan doktrin (ajaran) para ahli. Indonesia dan Finlandia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversi, yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk menghindari dampak buruk dari pemenjaraan. Di sisi lain, Finlandia lebih fokus pada kesejahteraan anak dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Indonesia dapat belajar dari pendekatan kesejahteraan anak yang diterapkan di Finlandia, khususnya dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Finlandia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aspek dari sistem diversi yang diterapkan di Indonesia.
PERAN RESTORATIVE JUSTICE MENGATASI PERMASALAHAN OVERCROWDING DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Riani; Tarihoran, Enjel Romauli; Armada, Muhammad; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12293

Abstract

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan, kondisi narapidana, serta kinerja petugas pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran restorative justice sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif efektif dalam mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dengan memberikan penyelesaian berbasis pemulihan bagi korban dan pelaku. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta budaya hukum yang masih cenderung retributif. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan dan peningkatan pemahaman terhadap konsep restorative justice diperlukan agar sistem pemasyarakatan lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Pelatihan Kualitas SDM dan Edukasi Pembentukan Karakter Dalam Pengenalan Investasi Generasi Z pada Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gadung Tangerang Octaviani, Irma Sari; Pricilla, Lidya; Suherman, Asep
AMANAH MENGABDI Vol. 2 No. 1 (2025): AMANAH MENGABDI
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MULIA BUANA (YPMB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70451/pkm.v2i1.584

Abstract

Tingkah laku konsumerisme yang telah menjadi kebiasaan masyarakat mengakibatkan kecenderungan berkurangnya pengembangan budaya. Masih terdapat banyak manusia yang tidak menyadari akan pentingnya memiliki pandangan tentang manajemen keuangan dalam kehidupan pribadi karena anggapan bahwa perencanaan keuangan pribadi berupa investasi hanya dimiliki orang-orang berpenghasilan tinggi. Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat pada siswa siswi Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gadung Kabupaten Tangerang adalah ikut berpartisipasi menyadarkan siswa siswi tersebut melalui penyuluhan keuangan, agar generasi Z dan generasi milenial memahami dan mengenali literasi keuangan dan tingkat investasi yang dapat dilakukan. Menggali minat investasi, motivasi dari siswa siswi terhadap perencanaan investasi keuangan pribadi. Serta memperhatikan lingkungan sosial siswa siswi untuk lebih memahami tentang investasi itu sendiri.
Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Saputra, Ridho; Suherman, Asep
Verdict: Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2022): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.1.2.2022.85-95

Abstract

Violence is a form of action that tends to be physical which causes injury, pain or something that requires attention, namely coercion or unwillingness of the injured party. Violence can be carried out using physical means, resulting in children suffering from injuries from being hit, throwing hard objects, and much more. Psychologically, children will experience the formation of bad attitudes in themselves, namely difficulty focusing, difficulty sleeping, eating disorders, and a tendency to hurt themselves. Some violence against children occurs in the child's own home, school, and in the environment where the child interacts. To prevent violence against children, this can be done by paying attention, supervising and caring for children correctly and diligently. The government needs to make a law about violence against children and punish perpetrators of violence against children to make them aware of what they are doing. The purpose of this research is to illustrate the impact of violence on children and how to prevent it. This research was carried out using normative juridical (normative legal research methods) which was carried out using journals and books.
Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia Yusdhistira, Dhimas Ragil; Suherman, Asep
Verdict: Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2022): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73

Abstract

Domestic violence (KDRT) as a type of gender-based violence continues to increase over time. Juridically, awareness of all parties, both national and international, has been realized, where the enactment of Law Number 23 of 2004 shows the government's concern for women, especially the elimination of domestic violence. In fact, with the publication of this Law, there was a shift from private law issues to public law. This means that in increasing women's protection, the state intervenes in determining punishments for perpetrators of violence. The benchmark for success in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be seen from the level of domestic violence cases that occur in Indonesia, in fact in 2023, based on the records of the National Commission on Women, it is known that the number of violence against women in 2023 will be 289,111 cases. This number is a relatively large number considering that it was calculated only in the last year. The research results show the effectiveness of Law no. 23 of 2004 in preventing domestic violence is not optimal due to several things, namely the focus of Law no. 23 of 2004, which still focuses on law enforcement, is not yet optimal, many domestic violence victims are reluctant to report when they experience domestic violence, and law enforcement officials do not yet have a completely uniform perspective in handling domestic violence cases.
Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia Salsabila, Nabila Wista; Suherman, Asep
Verdict: Journal of Law Science Vol. 1 No. 2 (2022): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.1.2.2022.74-85

Abstract

Legal protection for women from acts of sexual violence and freedom from torture or treatment that degrades human dignity is the right of all citizens which is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution. Sexual violence in Indonesia occurs in various circles. Starting from children, teenagers, to adults. In fact, it doesn’t only happen to women, but also to men. Not only various groups, sexual violence can also occur anywhere, namely the workplace, public places, places of study and even in the family environment. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary date. The form of law enforcement provided by the Criminal Code for Sexual Violence against minors is criminal responsibility for the perpetrator and focuses on personal responsibility rather than direct and specific responsibility for the victim’s loss/pain. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual violence is confirmed in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Special protection for child victims of sexual crimes is carried out through: education about reproductive health, religious values ​​and moral values; social rehabilitation; psychosocial assistance during treatment until recovery; and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution to examination in court.
THE INFLUENCE OF FLEXIBLE WORK POLICIES ON WORK-LIFE BALANCE AND EMPLOYEE PRODUCTIVITY Suherman, Asep
Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY) Vol. 2 No. 3 (2025): Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/431p2t71

Abstract

Work flexibility has become an important issue in human resource management, especially in the context of changing work dynamics due to the COVID-19 pandemic. This research aims to explore the influence of flexible work policies on work-life balance and employee productivity, as well as the challenges faced in their implementation. This study focuses on analyzing the relationship between flexible work policies, work-life balance, and employee productivity in various organizational contexts. This research uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to collect and analyze data from 46 relevant peer-reviewed articles. The analysis process was carried out using coding techniques and thematic analysis to identify main patterns and themes. Findings show that flexible work policies significantly improve employee work-life balance and productivity, especially when supported by an inclusive organizational culture and strong managerial support. However, challenges such as work-family conflict and lack of technological support were also identified. This research makes an important contribution to the development of theory and practice in human resource management, by emphasizing the need for policies that are adaptive and responsive to employee needs. These findings can help organizations design more effective strategies to improve employee well-being and organizational performance.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Syafrulian, Chiara; Agusalim; Suherman, Asep
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4338

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam layanan trasnportasi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara menentukan kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi online. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, prosedur pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan pengolahan bahan hukum yaitu mengidentifikasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pelindungan data pribadi, menggunakan analisis kualitatif deduktif. Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan akun transportasi online milik orang lain untuk melakukan tindak pidana penggelapan adalah pidana penjara sekitar 18 hingga 19 tahun dan pidana denda sekitar 17 hingga 20 miliar rupiah. Menentukan kesalahan dalam perbuatan ini, dapat dilihat dari beberapa unsurnya yaitu perbuatan melawan hukum, usur kesalahan (kesengajaan/kealpaan), kemampuan bertanggung jawab, dan tiada alasan pemaaf. Diharapkan agar dapat dilakukan harmonisasi dan sinkronasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek teknologi informasi, pelindungan data pribadi, dan hukum pidana konvensional dan mengembangkan assessment yang lebih objektif dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan, serta ada tidaknya upaya untuk menyembunyikan atau menutupi jejak digital sebagai indikator kesengajaan dalam melakukan tindak pidana.
Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan Right To Be Forgotten Dalam Cyberpornography Antara Indoneisa Dengan Australia Fadhilah, Trimeilinda; Agusalim; Suherman, Asep
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4340

Abstract

Kejahatan cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di platform digital, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diperjualbelikan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah analisis prinsip Right to be Forgotten (hak untuk dilupakan) di Indonesia dan Australia. Meskipun kedua negara telah mengatur prinsip tersebut, penerapannya di Indonesia masih bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum di Indonesia melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data pribadi, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan perlindungan data pribadi.
Co-Authors Abid, Muhammad Abraridhandra, Muhammad Rassya Agulia, Cita Putri Agusalim Agussalim, Agussalim Agustini, Lidhya Akhmad Alim, Akhmad Aldiansyah Alea, Tiara Kheisya Alfarez, Haikal Wedi Alfauzy, Irfan Faruq Alifia, Idham Fikri Nur Ambarsari, Wiwik Andini, Ellie Angelia, Tiara Anjani, Bevina Pramestia Annisa, Wulan Nur Apdillah, Anisya Citra Riski Apriadi, Mutia Aulia Aprianti, Nita Apriantsani, Dheni Armada, Muhammad Arya A, Danu Maulana Aslam, Muhammad Raki Abiyu Azhari, Nurannisa Aziz, Muhammad Yovan Abdul Azura, Nadine Alysa Azzahra, Salwa Chairunnisah, Leony Citra Resita Cory, Elshirah Triani Damayanti, Resti Aulia Didi Sunardi Dwi PN, Nabila Dzhnii, Oktavia Rahma Ega Trisna Rahayu Fadhilah, Trimeilinda Fadhillah, Muhammad Ridwan Fadilah, Winda Husnul Fahmi, Miftah Fahturahman, Muhamad Ardi Fajar Ramadhan, Fajar Fathoni, Furqon Dwi Fauziah Fauziah Febi Kurniawan Febrian, Rizky Firmansyah, Ilyas Khatib Fitriani, Nabila Fitriansyah , Gema Fajar Handiyana, Haris Hani Yuhani Hani Yuhani Hanifah, Sabrina Bernoza Haq, Zulkarnain Hari Setiawan Harningtyas, Almira Rahma Harrymanto, Putra Hayati, Eva Hermawan, I Decky Hermawan, Muhammad Zahri Herul, Herul Hidayatullah, Muhammad Irsan Hikmana, Entus Husniyyah, Dhiyaa Idzharulhaq, Zaidan Ikbar Fadhilah G Iman Hernaman Imbron, Imbron Indradewa, Rhian Irawan, M Hasdi Ade isanti, Rini Ismanto, Budi Jamhari Jamhari Juswadi , Juri Karo-karo, Nathaniel Felix Khoiruunnisa Latif, Dadang Lubis, Fourega Gamelia Maharani, Salsabilla Siva Mahmud, Yudhi Marpiansa, Muhammad Hafizh Meliala, Muhammad Afarly Muhammad Haikal Muhammad Mury Syafei Mury Syafei, Muhamad Nandhita, Aziza Nathania, Michelia Alba Nono Sudarsono Nugraha, Muhammmad Zaky Nuraldy, Hafis Laksmana Nurwati, Naurah Afifah Nuzsa, Budi Mareansyah Octaviani, Irma Sari Oktaviyana, Cut Parghani, Rizal Pasaribu, Marsaulina P.L. Perdana, Rizki Rian Pradhana, Bhagawanta Atyuta Prakoso, Bagus Ken Pramudia, Rizki Pratama, M Ariel Anggara Pratama, Muja Rachel Sony Prayoga, Erindra Pricilla, Lidya Puspowati, RR.Isni Putra, Muhammad Rafif Arya Putri Maharani Putri, Kharina Azzahra Putri, Mella Kartika Putriyana, Ayu Rachmawan, Ade Rafli, ⁠Muhamad Raihandi, M. Ramadan, Muhamad Hesky Ramadhani, Susi Ramlan, Isak Rammando, Agung Resti, Serra Revando, Aryo Tri Riani Ridho Saputra, Ridho Ridho, Pinto Ilman Rini, Candra Puspita Risanti, Rini Rizki, Fattihatur Rohmat Nur Ibrahim Rosalenda, Selpa Rukmantoro Salim Rukmantoro Salim safiih, Abdul Rahman Salsabila, Keisya Salsabila, Nabila Wista Saprudin, Raihan Muhammad Saputra, Hijrah Eritama Saputra, Irawan Eka Saputra, Rizki Sari, Ana Ilmadan Sari, Genita Permata Savitri, Enny Seftiansyah, Rifan Setiawan, Daffa Rafid Sinaga, Irwan Matias Gurlan Sinta, Silvia Siti Aan Anisa Sovtia, Ena Sri Anipah Subagja, Roni Ilham Sudarso, Aden Prawiro Sudirman SItepu Sugiarti, Olivia Sujai, Idam Suspi, Rahma Berza Sutirna Syafrulian, Chiara Tarihoran, Enjel Romauli Triwulandari, Firda Utami, Dona Utami, Sarah Dian Vanka, Kanza Naila Viona Zahara.S Wahyuni, Yulia Wicaksono, Rizqi Fadilah Wido Supraha Wijaya, Karta Wijaya, Raditiya Danang Wily Andani Wiwik Ambasari Yanti, Tiara Okta Yoris, ⁠Kevin Dewantara Yudhi Mahmud Yudhi Mahmud Yusdhistira, Dhimas Ragil Yustin, Grace Monica Yusuf Yusuf Zaki, Repaldy Putra Zakiyah, Naurah Edsa Zidan, Fajar M. Zulhani, Atha Raihan