Claim Missing Document
Check
Articles

E-Learning System in School Learning Process Using Agile Method: Case Study of SMK It Umamul Huda Malangbong Fadilah, Winda Husnul; Suherman, Asep; Fahmi, Miftah; Latif, Dadang; Parghani, Rizal
Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship
Publisher : P3M, STIE Pasundan, Bandung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55208/jeme.v2i2.176

Abstract

This research intends to design and execute a web-based e-learning system utilizing the Agile methodology at SMK IT Umamul Huda Malangbong. E-learning is an excellent means of enhancing the flexibility and efficiency of the educational process in schools. This system incorporates interactive elements, including online examinations, live chat, real-time notifications, and an intuitive UI, all intended to satisfy user requirements effectively. The Agile methodology employs an iterative approach, wherein the development process is executed over several cycles of planning, development, testing, and assessment. Each iteration is modified according to user feedback, yielding a pertinent and practical system. The test findings utilizing the Black Box approach indicate that this system operates effectively and satisfies the standards for reliability, validity, and compatibility for application in the SMK IT Umamul Huda Malangbong learning environment. The system's adoption necessitates training for teachers and students to guarantee a comprehensive understanding of its usage. The beneficial effects of e-learning adoption encompass enhanced accessibility, improved efficiency in assessment, and the facilitation of real-time communication between educators and learners. This technology markedly enhanced student engagement in educational activities, particularly during online examinations and debates. Other obstacles were identified, including inadequate internet infrastructure and user acclimatization to novel technologies. The adopted solutions encompassed collaboration with local internet service providers and the provision of alternative offline access to educational content. The study's results indicate that the web-based e-learning system effectively addressed the educational requirements of SMK IT Umamul Huda Malangbong and positively impacted the quality of education. This study advocates for advancing system integration with mobile devices and learning analytics to enhance user experience and overall learning efficacy.
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN MALAYSIA Marpiansa, Muhammad Hafizh; Pramudia, Rizki; Alfauzy, Irfan Faruq; Haikal, Muhammad; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11492

Abstract

This study aims to analyze the comparison of narcotics criminal regulations in Indonesia and Malaysia. The main legal issue examined is the difference in legal systems in regulating narcotics crimes, particularly in terms of legal foundations, types of punishment, and approaches to offenders. The research employs a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The sources of legal materials include primary legal materials such as laws from both countries, secondary legal materials like journals and books, and tertiary legal materials to support the understanding of legal concepts. The results indicate that Indonesia adopts a more flexible approach by providing rehabilitation options for drug users, while Malaysia enforces stricter policies with the application of the reverse burden of proof principle and severe penalties, including the death penalty. Although Malaysia has a more repressive legal system, its effectiveness remains debatable due to the high rate of drug trafficking. Meanwhile, Indonesia faces challenges in implementing rehabilitation policies. This study recommends improving the effectiveness of the legal systems in both countries by optimizing law enforcement and considering a more balanced approach in addressing drug-related crimes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia. Isu hukum utama yang dikaji adalah perbedaan sistem hukum dalam mengatur tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal dasar hukum, jenis hukuman, serta pendekatan terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang yang berlaku di kedua negara, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memberikan opsi rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sementara Malaysia memiliki kebijakan yang lebih ketat dengan penerapan prinsip reverse burden of proof serta hukuman berat, termasuk hukuman mati. Meskipun Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih represif, efektivitas kebijakan tersebut masih diperdebatkan karena tingginya angka peredaran narkotika. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan efektivitas sistem hukum kedua negara dengan mengoptimalkan penegakan hukum dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani peredaran narkotika.
DINAMIKA RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN KANADA Yoris, ⁠Kevin Dewantara; Pratama, M Ariel Anggara; Hermawan, I Decky; Irawan, M Hasdi Ade; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan pendekatan di kedua negara. Isu hukum yang diangkat adalah sejauh mana efektivitas sistem restorative justice dalam melindungi hak anak serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik peradilan di Indonesia dan Kanada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan restorative justice melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, namun masih memiliki keterbatasan dalam implementasi akibat kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma masyarakat, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Sementara itu, Kanada memiliki sistem yang lebih fleksibel dengan pendekatan progresif melalui Youth Criminal Justice Act, yang memberikan ruang lebih luas bagi rehabilitasi anak, bahkan dalam kasus yang lebih serius. Perbedaan utama dalam pendekatan kedua negara disebabkan oleh regulasi hukum, faktor budaya, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya. This study aims to analyze the implementation of restorative justice for juvenile offenders in Indonesia and Canada, as well as identify factors contributing to differences in their approaches. The legal issue discussed is the effectiveness of restorative justice in protecting children's rights and the challenges faced in its implementation. This research employs a normative juridical approach by analyzing laws, policies, and judicial practices in Indonesia and Canada. The findings indicate that Indonesia applies restorative justice through diversion mechanisms as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), but its implementation is hindered by limited understanding among law enforcement officers, social stigma, and inadequate rehabilitation facilities. Meanwhile, Canada has a more flexible system with a progressive approach under the Youth Criminal Justice Act, allowing broader rehabilitation opportunities, even for more serious offenses. The primary differences between the two countries’ approaches are influenced by legal regulations, cultural factors, and the availability of infrastructure and resources.
HUBUNGAN ANTARA MODEL PEMIDANAAN RESTORATIF DAN PENURUNAN ANGKA RESIDIVISME DI BELANDA DAN INDONESIA Rafli, ⁠Muhamad; Meliala, Muhammad Afarly; Alfarez, Haikal Wedi; Ridho, Pinto Ilman; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i12.11564

Abstract

Model pemidanaan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar hukuman. Studi ini membandingkan penerapan pemidanaan restoratif di Belanda dan Indonesia dengan tujuan mengidentifikasi efektivitas serta tantangan dalam implementasinya. Isu hukum yang dianalisis meliputi dasar hukum, mekanisme penerapan, serta dampaknya terhadap angka residivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah berhasil mengintegrasikan pemidanaan restoratif dalam sistem hukumnya melalui program seperti Victim-Offender Mediation (VOM) dan Penal Order System, yang terbukti efektif menekan residivisme. Sementara itu, di Indonesia, penerapan masih terbatas, terutama dalam kasus anak dan kejahatan ringan, dengan kendala berupa kurangnya pemahaman aparat hukum dan dukungan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta edukasi masyarakat agar model ini lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, pemidanaan restoratif dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Restorative justice sentencing is an approach that focuses on restoring relationships between offenders, victims, and society rather than solely imposing punishment. This study compares the implementation of restorative sentencing in the Netherlands and Indonesia to identify its effectiveness and challenges. The legal issues analyzed include the legal framework, implementation mechanisms, and impact on recidivism rates. The research method used is a literature review and comparative legal analysis. The findings indicate that the Netherlands has successfully integrated restorative sentencing into its legal system through programs such as Victim-Offender Mediation (VOM) and the Penal Order System, which have proven effective in reducing recidivism. Meanwhile, Indonesia's implementation remains limited, primarily in juvenile and minor offenses, with challenges such as a lack of legal enforcement understanding and regulatory support. Therefore, strengthening regulations, increasing law enforcement capacity, and raising public awareness are necessary to enhance the effectiveness of this model. With a more systematic approach, restorative sentencing can serve as a solution to creating a more humane and rehabilitation-oriented justice system.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA Hanifah, Sabrina Bernoza; Pradhana, Bhagawanta Atyuta; Fitriansyah , Gema Fajar; Perdana, Rizki Rian; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11609

Abstract

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab untuk melanggengkan kesejahteraan masa mendatang. Dengan pemikiran yang demikian maka perlu adanya perlindungan terhadap anak agar di masa yang akan datang anak memiliki kemampuan serta kesiapan dalam memikul tanggung jawab yang beritu berat. Perlakuan yang dimaksud termasuk perlindungan pengupayaan kesejahteraan anak yang memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapunJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penangannya perlu perhatian khusus, anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor keluarga, ekonomi dan lingkungan. Kepatuhan anak terhadap orang tua memiliki peran perlu diperhatikan, Secara prinsip, tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diatribusikan kepada anak itu sendiri. Namun, perlu diakui bahwa dalam konteks tertentu, keterlibatan orang tua, wali, atau orang tua asuh menjadi aspek yang tak terelakkan. Penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur dapat disusun menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN Rammando, Agung; Andini, Ellie; Yanti, Tiara Okta; Sinaga, Irwan Matias Gurlan; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11611

Abstract

Restorative justice sebagai alternatif dalam pemidanaan Indonesia, dengan fokus dimana pergeseran daripada paradigma yang ada sebelumnya yaitu retributif atau menekan pada bagaimana pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera namun cenderung mengabaikan hak-hak korban ke paradigm baru yaitu restoratif yang lebih memperhatikan kedudukan korban dan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peluang dan juga tantangan dalam menerapkan pemidanaan secara restorative justice untuk mewujudkan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan di Indonesia, kemudian metode dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari internet dan buku serta adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi dan perlu untuk diatasi dalam menerapkan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Utami, Sarah Dian; Agulia, Cita Putri; Harningtyas, Almira Rahma; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak mereka, penerapannya dalam proses hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemenuhan prinsip kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji regulasi yang mengatur perlakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem peradilan pidana agar lebih inklusif, dengan peningkatan pemahaman aparat hukum, penyediaan fasilitas yang aksesibel, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas guna memastikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.
Development Of A Web-Based E-Presence Application For Tracking Maps And Selfies Using Laravel Suherman, Asep; Ibrahim, Rohmat Nur; Seftiansyah, Rifan; Idzharulhaq, Zaidan
Brilliance: Research of Artificial Intelligence Vol. 4 No. 2 (2024): Brilliance: Research of Artificial Intelligence, Article Research November 2024
Publisher : Yayasan Cita Cendekiawan Al Khwarizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/brilliance.v4i2.4723

Abstract

Attendance is an activity aimed at assessing the level of employee presence and discipline within an organization or company. The E-Presence application is developed as a tool to enhance efficiency, accountability, and transparency in employee attendance, as well as to facilitate the processing of attendance data The E-Presence application aims to reduce errors and improve the accuracy of employee attendance records, which are crucial for the decision-making process. The development of the E-Presence application uses the Laravel framework, MySQL database, and UML (Unified Modeling Language) tools to design Use Case Diagrams, Activity Diagrams, and Class Diagrams. The system development method follows the waterfall model, and Black Box Testing is employed as the testing method. The urgency of this research lies in the system's ability to perform real-time attendance tracking that can be conducted outside the office within a maximum distance of 20 meters. With the implementation of tracking maps, employees do not need to queue, thereby increasing work efficiency. Attendance recording can be done in real time, is flexible, easily accessible, improves efficiency in attendance recording, reduces the potential for errors, enhances human resource management, and provides attendance reports in Excel format. The novelty of this research is the development of a web-based application that incorporates Tracking Maps and Selfie features, ensuring that employees must be in a designated area to check in. Thus, the company/organization can easily analyze and evaluate employee discipline. The testing results indicate that the application functions well and meets user needs.
Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan Ikbar Fadhilah G; Azhari, Nurannisa; Suherman, Asep
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.40259

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan hukum pidana terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan dalam regulasi KUHP masing-masing. Pencemaran nama baik melalui media sosial semakin menjadi perhatian karena dampaknya terhadap reputasi individu. Kedua negara mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, tetapi berbeda dalam definisi, unsur, dan penerapannya. Di Indonesia, KUHP 2023 menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, dengan sanksi yang bervariasi tergantung metode pelanggaran. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan aturan lebih ketat, terutama dalam kasus media sosial dan media massa, dengan sanksi lebih berat bagi penyebaran informasi palsu. Perbedaan utama terlihat dalam penegakan hukum, di mana Korea Selatan membedakan pencemaran nama baik dan penghinaan, sementara Indonesia masih menganggapnya satu kategori. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif guna menyeimbangkan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.
TINJAUAN YURIDIS NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA SEBAGAI BENTUK KOMPARASI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI Angelia, Tiara; Suherman, Asep
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11876

Abstract

Dalam era kontemporer yang berakselerasi begitu pesat para akademisi dan ahli menganalisis perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada efektivitas sistem hukum dan mekanisme pencegahan yang diterapkan di kedua negara. Isu hukum yang diangkat meliputi perbedaan regulasi, lembaga penegak hukum, serta tantangan dalam memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur dan analisis peraturan perundangundangan di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem penegakan hukum yang lebih efektif karena didukung oleh regulasi yang ketat, independensi lembaga anti-korupsi, dan budaya integritas yang kuat. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, tingginya praktik korupsi, dan kurangnya transparansi. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia untuk menciptakan sistem anti-korupsi yang lebih efektif
Co-Authors Abid, Muhammad Agulia, Cita Putri Agusalim Agussalim, Agussalim Agustini, Lidhya Akhmad Alim, Akhmad Aldiansyah Alea, Tiara Kheisya Alfarez, Haikal Wedi Alfauzy, Irfan Faruq Alifia, Idham Fikri Nur Ambarsari, Wiwik Andini, Ellie Angelia, Tiara Anjani, Bevina Pramestia Annisa, Wulan Nur Apdillah, Anisya Citra Riski Apriantsani, Dheni Armada, Muhammad Arya A, Danu Maulana Aslam, Muhammad Raki Abiyu Azhari, Nurannisa Aziz, Muhammad Yovan Abdul Azzahra, Salwa Chairunnisah, Leony Citra Resita Cory, Elshirah Triani Dwi PN, Nabila Dzhnii, Oktavia Rahma Ega Trisna Rahayu Fadhilah, Trimeilinda Fadhillah, Muhammad Ridwan Fadilah, Winda Husnul Fahmi, Miftah Fahturahman, Muhamad Ardi Fajar Ramadhan, Fajar Fathoni, Furqon Dwi Fauziah Fauziah Febi Kurniawan Febrian, Rizky Firmansyah, Ilyas Khatib Fitriansyah , Gema Fajar Handiyana, Haris Hani Yuhani Hani Yuhani Hanifah, Sabrina Bernoza Haq, Zulkarnain Hari Setiawan Harningtyas, Almira Rahma Harrymanto, Putra Hayati, Eva Hermawan, I Decky Herul, Herul Hidayatullah, Muhammad Irsan Hikmana, Entus Idzharulhaq, Zaidan Ikbar Fadhilah G Iman Hernaman Imbron, Imbron Indradewa, Rhian Irawan, M Hasdi Ade isanti, Rini Ismanto, Budi Jamhari Jamhari Juswadi , Juri Karo-karo, Nathaniel Felix Latif, Dadang Maharani, Salsabilla Siva Mahmud, Yudhi Marpiansa, Muhammad Hafizh Meliala, Muhammad Afarly Muhammad Haikal Muhammad Mury Syafei Mury Syafei, Muhamad Nathania, Michelia Alba Nono Sudarsono Nugraha, Muhammmad Zaky Nuraldy, Hafis Laksmana Nuzsa, Budi Mareansyah Octaviani, Irma Sari Oktaviyana, Cut Parghani, Rizal Pasaribu, Marsaulina P.L. Perdana, Rizki Rian Pradhana, Bhagawanta Atyuta Prakoso, Bagus Ken Pramudia, Rizki Pratama, M Ariel Anggara Pratama, Muja Rachel Sony Prayoga, Erindra Pricilla, Lidya Putra, Muhammad Rafif Arya Putri, Kharina Azzahra Putri, Mella Kartika Putriyana, Ayu Rafli, ⁠Muhamad Raihandi, M. Ramadan, Muhamad Hesky Ramadhani, Susi Ramlan, Isak Rammando, Agung Resti, Serra Revando, Aryo Tri Riani Ridho Saputra, Ridho Ridho, Pinto Ilman Rini, Candra Puspita Risanti, Rini Rizki, Fattihatur Rohmat Nur Ibrahim Rukmantoro Salim Rukmantoro Salim safiih, Abdul Rahman Salsabila, Keisya Salsabila, Nabila Wista Saprudin, Raihan Muhammad Saputra, Irawan Eka Saputra, Rizki Sari, Genita Permata Savitri, Enny Seftiansyah, Rifan Setiawan, Daffa Rafid Sinaga, Irwan Matias Gurlan Sinta, Silvia Siti Aan Anisa Sovtia, Ena Sri Anipah Subagja, Roni Ilham Sudarso, Aden Prawiro Sudirman SItepu Sujai, Idam Suspi, Rahma Berza Sutirna Syafrulian, Chiara Tarihoran, Enjel Romauli Triwulandari, Firda Utami, Dona Utami, Sarah Dian Vanka, Kanza Naila Viona Zahara.S Wahyuni, Yulia Wicaksono, Rizqi Fadilah Wido Supraha Wijaya, Karta Wijaya, Raditiya Danang Wily Andani Wiwik Ambasari Yanti, Tiara Okta Yoris, ⁠Kevin Dewantara Yudhi Mahmud Yudhi Mahmud Yusdhistira, Dhimas Ragil Yustin, Grace Monica Yusuf Yusuf Zaki, Repaldy Putra Zidan, Fajar M. Zulhani, Atha Raihan