Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.632
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-'Adalah Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan El-Mashlahah Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains AL-HUKAMA´ SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Hukum Volkgeist Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Asy-Syariah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah KRTHA BHAYANGKARA Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Action Research Literate (ARL) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law AGHNINA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Lex Scientia Law Review Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Ramdani Wahyu Sururie
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Yusrina, Kartika; Sururie, Ramdani Wahyu
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.14191

Abstract

Penelitian ini menjawab tentang anggapan masyarakat umum bahwa perempuan dan anak dalam berbagai lingkup masih diposisikan sebagai peran yang lemah, terkhusus dalam keluarga, hak dan jiwanya kurang diperhatikan dan bertujuan untuk meluruskan pemahaman tentang hakikat perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan perspektif agama konsep maqashid syari’ah dan teori mubadalah, karena faktanya masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan adalah tindakan yang wajar dan dilegitimasi dengan dalil agama. Penelitian ini  menggunakan studi kepustakaan yang secara komparatif berusaha untuk menemukan prespektif hukum positif dan pandangan agama dalam konsep maqashid al-syari’ah dan teori mubadalah. Penulis menemukan  bahwa kekerasan pada anak dan perempuan bertentangan dengan hukum positif dan syariat Islam. Oleh karena itu yang harus dibenahi adalah cara pandangan kita dalam melihat anak-anak dan perempuan adalah dua unsur yang patut dilindungi dan diberdayakan.
KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA Farid, Apit; Sururie, Ramdani Wahyu
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.34307

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kepastian dan keadilan hukum dalam penyeleaian sengketa harta bersama. Tema ini diangkat mengingat merupan tema yang menarik untuk diteliti. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek teori maupun dari sisi penerapannya. Tulisan ini ingin mengeksplorasi perihal kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Bagaimana konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, menjadi hal yang menarik untuk ditelaah mengingat akan sangat bermanfaat dalam proses terapannya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka (library research). Setelah konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan pola pada tataran penerapannya karena terbuka dualism antara kepastian dan keadilan hukum dalam satu putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan simpulan akan pentingnya kedudukan kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama diungkap dan diterapkan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.
Empowerment of Ecotourism Village: Integration of Community Empowerment and Asset-Based Community Development (ABCD) Method Kamelia, Lia; Sururie, Ramdani Wahyu; Aziz, Rohmanur; Martina, Annisa
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2023.231.14463

Abstract

Empowering the community is an endeavor to prepare society for achieving progress, independence, and well-being within a sustainable social justice environment. Effective community empowerment must be tailored to the specific conditions of the target. Correspondingly, the objective of this program was to construct and empower an educational ecotourism village by implementing a hybrid method combining Sisdamas (Community Empowerment System) and Asset-Based Community Development (ABCD). This hybrid approach was expected to facilitate the identification of existing community assets and enhance synergy among stakeholders in creating an educational ecotourism village. Moreover, integrating these two methods could result in an effective, efficient, and sustainable coaching process. Cigugurgirang village possesses several assets that can be developed into an agricultural educational tourism area, including orange gardens, grape vineyards, and ornamental plant areas. They serve as the initial foundation for asset identification. The evaluation of the coaching process incorporated the Social Return on Investment (SROI) framework analysis, yielding a value of 10.16:1. Thus, every investment of 1 million rupiahs would generate a social value of 10.16 million rupiahs. In summary, the present community empowerment program had a multi-faceted impact, encompassing economic, educational, and social benefits. Its primary focus was establishing a sustainable and socially just environment, utilizing a combination of methods to maximize effectiveness. Furthermore, SROI analysis underscored the significant social value generated by the program's investments.
Analisis Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Kepailitan Asuransi Syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Ahmad Ridwan; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sururie, Ramdani Wahyu
Strata Social and Humanities Studies Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v1i2.117

Abstract

This research analyzes the authority of the Commercial Court in resolving bankruptcy cases of Sharia business institutions with a focus on Supreme Court Decision No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 highlights legal protection for policyholders and considers Sharia principles in handling these cases. This research uses normative research methods with qualitative analysis. The result of this research is that the Sharia Economic Bankruptcy Settlement Law regulates financial issues in the Sharia economy using Islamic law principles. The process includes handling debts, religious courts, debt restructuring, and protecting creditor rights. This law ensures bankruptcy resolution per Sharia principles, protects creditors' rights, and fulfills financial obligations. Religious courts have jurisdiction, but more explicit regulations regarding handling sharia insurance bankruptcy are still needed. Commercial Court decision regarding the PT case. Mubarakah Sharia Insurance is based on the law, and the bankruptcy requirements are met. Policyholders and legal protection for them are also essential concerns, requiring better supervision, considering the principles of sharia law and justice.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Adila, Hafidah Ulya; Oyo Sunaryo Mukhlas; Ramdani Wahyu Sururie
Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2024): Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LPPM Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55510/fjhes.v6i1.248

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti. dengan menerapkan proses penelitian kepustakaan, atau studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, sengketa ekonomi syariah didefinisikan sebagai perselisihan mengenai hak atau kepentingan antara dua atau lebih entitas ekonomi yang operasionalnya dijalankan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sengketa ini dapat berdampak negatif pada kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan bisnis dan bahkan mengakibatkan hukuman bagi salah satu pihak. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang sengketa ekonomi syariah: UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan disahkannya UU No. 3 tahun 2006. Ada dua pendekatan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah: opsi non-litigasi melibatkan penyelesaian sengketa alternatif (ADR), atau penyelesaian konflik di luar pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa berbasis litigasi menunjukkan bahwa perselisihan diselesaikan melalui sistem hukum. Masalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi Syariah yang diselesaikan melalui pengadilan dapat diajukan sebagai gugatan biasa atau gugatan pokok.
Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan Tarantang, Jefry; Sururie, Ramdani Wahyu; Fautanu, Idzam
Mazahib Vol 23 No 2 (2024): VOLUME 23, ISSUE 2, 2024
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v23i2.6940

Abstract

This research is a reflection of thoughts on the practice of marriage, and It examines the practices of marriage and divorce in the Dayak Ngaju tradition in Central Kalimantan. In practice, researchers found unification to be carried out autonomously in the legal system. This unification reflects a communal belief that integrates the customary law system, the positive law system, and Islamic law, particularly for Muslim communities. This study uses a non-doctrinal, empirical approach. The origin of the idea of ​​unification of the legal system was motivated by a reflection of legal thought, which found the existence of a unification of three legal systems that work respectively and have a compatibility between the legal culture of living law, formal law, and maṣlahah. The essence of the thought of unification of the legal system is evidence of new insights or a new paradigm of factual elaboration and elaboration of norms in Dayak Ngaju customary marriage and divorce. However, the implementation of Dayak Ngaju’s traditional marriage and divorce, in practice, has become a living law in the society. It means that the modern legal-positivist paradigm is unable to replace the naturalist paradigm, but both are believed by the community to be able to bring the parties towards the philosophical goal of law, namely peace (maṣlahah).
ANALISIS METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS DINAMIKA SOSIAL MODERN Zulvia, Ransya Ayu; Prasetia, Riky; Jihad, Fitri; Syahidin, Rosyad; Sururie, Ramdani Wahyu
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i3.9786

Abstract

This study analyzes the methods of Islamic legal reasoning in addressing modern social dynamics, focusing specifically on the application of qiyas, istihsan, maslahah mursalah, and al-urf. The research aims to identify and evaluate the relevance and effectiveness of these methods in providing solutions to contemporary issues. Employing a qualitative approach with descriptive analysis, the study examines various literature and primary sources related to Islamic legal methodology and its application in modern contexts. The findings reveal that these four methods remain highly relevant and can be harmoniously integrated to address modern challenges. Qiyas serves as the primary method closely aligned with the texts, istihsan provides flexibility in specific circumstances, maslahah mursalah considers the common good, and al-urf acknowledges the socio-cultural context of society. The study concludes that the successful implementation of these Islamic legal methods depends on balancing the steadfast principles of sharia with the flexibility needed to navigate social changes. Penelitian ini menganalisis metode penemuan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern, dengan fokus khusus pada penerapan metode qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan al-urf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis relevansi serta efektivitas metode-metode tersebut dalam memberikan solusi terhadap problematika kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, mengkaji berbagai literatur dan sumber primer terkait metodologi hukum Islam serta aplikasinya dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat metode tersebut masih sangat relevan dan dapat diintegrasikan secara harmonis dalam merespons tantangan modernitas. Qiyas berperan sebagai metode prioritas yang lebih dekat dengan nash, istihsan memberikan fleksibilitas dalam kondisi khusus, maslahah mursalah mempertimbangkan kemaslahatan umum, serta al-urf memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi metode-metode penemuan hukum Islam bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara keteguhan prinsip syariah dengan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan sosial.
Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Ropei, Ahmad; Sururie, Ramdani Wahyu
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 11 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184

Abstract

This article aims to describe the paradigm of Islamic family law reform against the dynamics of the imposition of divorce through WhatsApp  media, one of the problems often faced in various divorce cases. This paper is classified as a qualitative type, with the approach used being library research. Data analysis was carried out using descriptive-analytical techniques. The results of this article indicate that the adoption of divorce via WhatsApp according to most legal scholars is valid with the qiyas approach as the delivery of divorce through writing in the form of a letter. Meanwhile, in the paradigm of reforming Islamic family law in Indonesia, the imposition of divorce via WhatsApp  is considered invalid, considering that the validity of the divorce is only recognized when it is sworn in before the court. This paradigm is based on various efforts to achieve the benefit, especially to avoid arbitrary actions by the husband against his wife unilaterally in terms of imposing divorce and obtaining legal legality. [Artikel ini bertujuan menggambarkan paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap dinamika penjatuhan talak melalui media WhatsApp yang menjadi salah satu persoalan yang seringkali dihadapi pada berbagai kasus perceraian. Tulisan ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan pendekatan yang dipakai adalah studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam pandangan jumhur ulama hukumnya sah dengan argumentasi pendekatan qiyas sebagaiman penjatuhan talak melalui tulisan berupa surat. Sementara dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, penjatuhan talak melalui WhatsApp dihukumi tidak sah, mengingat keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di hadapan sidang pengadilan. Paradigma ini didasarkan pada berbagai upaya meraih kemaslahatan, terutama dalam usaha menghindari tindakan semena-mena suami terhadap isteri secara sepihak dalam hal menjatuhkan talak dan juga untuk mendapatkan legalitas hukum, maka kehadiran ulil amri melalui sidang pengadilan dinilai sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan.]
Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia Sururie, Ramdani Wahyu; Athoillah, Mohammad; Ulhaq, Muhammad Iqbal Zia
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.14819

Abstract

The Annual Report of the Director General of Badilag from Religious Courts throughout Indonesia states that the number of divorces in Muslim families in Indonesia has increased over five years (2017-2021). The increasing number of divorces impacts childcare emotionally and physically because the average age of divorced couples is 20-40 years old who still have children in care, reaching 60%. This study aims to formulate a strategy to reduce the number of divorces in Indonesian Muslim families to create family resilience, especially for Muslim families. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. They collected data using questionnaires, document studies of religious court judges' decisions, interviews, and literature studies. By using the mashed sharia theory on the hifdu nasab aspect, this study finds that the strategy in reducing the number of divorce cases in Muslim families must be done holistically. The stages begin with the internalization of pre-marital education in the family from the institutionalization of pre-marital education in official institutions (KUA). Furthermore, husband and wife are given an understanding of methods for resolving marital conflicts and revitalizing the process of examining divorce cases in religious courts. Thus, this study concludes that what must be done to strengthen the resilience of Muslim families in Indonesia in reducing the number of divorces is to prevent it from upstream to downstream.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB Sugiyanti, Ektalina; Oyo Sunaryo Muchlas; Ramdani Wahyu Sururie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53723

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan dalam perkara tersebut menilai dan menerapkan prinsip hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan tersebut secara mendalam, serta mengkaji relevansi dan kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait hukum agama. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana putusan tersebut berhubungan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keputusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal-pasal terkait perbuatan melawan hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam keputusan-keputusan pengadilan di Indonesia, terutama yang melibatkan hukum perdata agama. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Hukum Perdata Agama, Abstract This study aims to provide a legal review of Decision Number 20/Pdt.G/2020/PTA.JB concerning an unlawful act case adjudicated by the Jambi High Religious Court. The primary focus of this research is to analyze how the court assessed and applied legal principles related to unlawful acts in the context of civil law, particularly within the scope of religious court jurisdiction. The methodology employed is a normative juridical approach, which involves a detailed examination of the decision and an evaluation of its alignment with relevant laws and regulations, such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and applicable religious law provisions. This study also examines how the decision relates to the principles of justice, legal certainty, and the protection of the rights of the parties involved in the dispute. Based on the analysis of the ruling, the research finds that while the court's decision adheres to the prevailing legal provisions, there are some differences in the interpretation of the articles related to unlawful acts. These findings suggest the need for a stronger understanding and application of justice principles in court decisions in Indonesia, particularly those involving civil religious law. Keywords: Legal Review, Unlawful Acts, Religious Court Decision, Civil Religious Law
Co-Authors A Arnengsih Abdul Basith, Muhammad Abdullah, Fadli Daud Adam Malik Adawiah, Amalia Muazzah Ade Jamarudin Adila, Hafidah Ulya Ahmad Ridwan Ahmad Ropei Akbar, Wahyu Alan Sparingga Arnengsih, A Athoillah, Mohammad Ayi Yunus Rusyana Badarulzaman, Muhammad Hafiz Bayu yudha Wijaya Burhanuddin Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Chaerul Shaleh, Chaerul Diding Jalaludin Dio Ashar Wicaksana Ending Solehudin Farid, Apit Farid, Diana Fatma, Ulafa Fauzi Ahmad Muda Fauziah, Ine Gisymar, Najib A. Gugun Gumilar Hafid, Nu'man Sofari Hanan, Rafie Muhammad Yasril Harry Yuniardi Hasanudin, Maulana Hasniah Aliah Husni Paozan Ibnu Elmi AS Pelu Idzam Fautanu Ikhsan, Muhammad Miftahul Imam Sucipto Irawan, Tantri iwan setiawan Jefry Tarantang Jihad, Fitri Khaerunnisa, Qalby Kurniawan, Lexy Fatharany lia kamelia Lidikrirrofiqi, Muhammad Rifqi Lis Diana Ningsih Lubis, Alvan Rahfiansyah Maghrabi, Ahmad Maulana Mahmudah Martina, Annisa Mohammad Syaiful Aris Mubarok Mubarok Muchlis Muhammad Husni Abdulah Pakarti Mujib Ubaidillah Mujiburohman, Mujiburohman Mukhlas , Oyo Sunaryo Mukhlas, Oyo Sunaryo Muslim, Dendi Ramdani Nik Saleh, Nik Salida Suhaila Nofirman Furry Nova Nurul Iman Nursyamsudin, Febriyana Nurwijayanti Oyo Sunaryo Muchlas Padlan Padilah Prahasti Suyaman Prasetia, Riky Rahmani, Salma Ridwan, Ahmad Hasan Rizal Agung Mufti Rizel Juneldi Rizkia, Nabila Subur Rohmanur Aziz, Rohmanur Roni Nasrulloh Ropei, Ahmad Rusmana, Dian Saeful Fikri Saepullah, Usep Sanjaya, Ramadhan Adi Shania Anwar Sobana, Dadang Husen Solihan Makruf Sonjaya, Feny Ramadhani Sugiyanti, Ektalina Sunaryo, Oyo Suntana, Ija Surasa, Ais Susanti, Seni Syahidin, Rosyad Ulhaq, Muhammad Iqbal Zia Usep Saepulah Yoghi Arief Susanto Yuniardi, Harry Yusrina, Kartika Zulfaidah, Rena Zulvia, Ransya Ayu