Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.823
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SISTEM INFORMASI BISNIS SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Proceedings of KNASTIK TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Jurnal Informatika Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Prosiding SNATIKA Vol 01 (2011) Jurnal sistem informasi, Teknologi informasi dan komputer WARTA Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika KLIK (Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer) (e-Journal) Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Proceeding of the Electrical Engineering Computer Science and Informatics JOIN (Jurnal Online Informatika) ARISTO Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam LINGUISTIK : Jurnal Bahasa dan Sastra Awang Long Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Journal of English Education and Teaching (JEET) Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Matematika AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Jurnal VORTEKS Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Jurnal Media Informatika KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Education Research International Journal of Science and Society (IJSOC) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Journal of Peasants' Rights Prosiding University Research Colloquium Abdi Teknoyasa Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi English Education and Applied Linguistics Journal (EEAL Journal) Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Science and Education Journal Proceeding of International Conference on Special Education in South East Asia Region Socius: Social Sciences Research Journal SmartComp The Indonesian Journal of Computer Science Jurnal PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi) Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Jurnal Arsitektur ARCADE Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Jurnal Legalitas
Husni Thamrin
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
MOTIVASI (SELF TRANSCENDENCE) DALAM KAJIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Dalillah, Aupi; Andriani, Tuti; Thamrin, Husni
Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jmpd.v5i2.19176

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis motivasi transendensi diri dalam manajemen pendidikan Islam. Motivasi adalah seperangkat kekuatan energik yang timbul di dalam dan di luar diri  karyawan, yang mempertimbangkan intensitas, menentukan arah dan kesinambungan usaha seseorang untuk mencapai tujuan, dan sebagai suatu proses yang menyebabkan usaha yang berkaitan dengan pekerjaan itu berhasil. Peranan manajemen tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia, karena manusia merupakan subyek dari segala pekerjaan dan tugas yang diciptakan oleh manusia. Sebaliknya proses dan hasil kerja manusia ditentukan oleh kemauan bekerja. Perilaku motivasi akan lebih efektif bila tujuannya jelas, dapat dicapai, dan memenuhi kebutuhan orang yang termotivasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan metode kualitatif merupakan pendekatan berupa pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Motif transendensi diri dalam manajemen pendidikan Islam membawa arah yang lebih dalam dan bermakna dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, hal ini membimbing individu untuk melampaui kepentingan pribadinya dan berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan konsep transendensi diri dalam  lembaga pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, memungkinkan individu (baik peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya) mengatasi kepentingan pribadi dan egonya sendiri serta mengejar tujuannya sendiri diartikan sebagai upaya untuk mendorong orang agar berprestasi. Misalnya tujuan yang lebih luhur seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, mengabdi pada masyarakat, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat
Optimalisasi Konversi Energi Gelombang Laut menjadi Listrik Menggunakan Metode Point Absorber untuk Wilayah Pesisir Indonesia Sihombing, Gunawan; Putra, Irwansyah; Lubis, Kurniawan; Sari Nasution, Devi Maiya; Thamrin, Husni
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.6532

Abstract

Pembangkit energi listrik berbasis gelombang laut (wave energy) merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Energi gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang untuk menghasilkan energi yang dapat dikonversi menjadi listrik. Teknologi ini memiliki potensi untuk diterapkan di wilayah pesisir, terutama di negara-negara yang memiliki garis pantai panjang dan potensi gelombang laut yang tinggi. Teknologi konversi energi gelombang laut telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pembangkit energi listrik berbasis gelombang laut yang dapat diterapkan di wilayah pesisir dengan memanfaatkan teknologi konversi energi terbarukan. Teknologi yang digunakan difokuskan pada sistem Point Absorber karena efisiensinya dalam mengubah energi gelombang laut menjadi listrik. Metodologi penelitian meliputi studi literatur, pemilihan teknologi, pemodelan dan simulasi, pembangunan prototipe, serta pengujian kinerja sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menghasilkan daya hingga 12,5 kW dengan efisiensi konversi energi rata-rata sebesar 21%. Sistem juga menunjukkan ketahanan yang baik dalam kondisi laut ekstrem dan dilengkapi dengan baterai lithium-ion sebagai sistem penyimpanan, yang mampu menyimpan energi hingga 50 kWh dan mendistribusikan 12 kW per jam selama 4–6 jam. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa meskipun biaya implementasi awal relatif tinggi (USD 1,5 juta), sistem ini memiliki potensi pengembalian investasi dalam waktu 5–7 tahun. Selain memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi di wilayah pesisir, sistem ini juga terbukti ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap ekosistem laut. Dengan demikian, pembangkit listrik berbasis gelombang laut merupakan solusi energi alternatif yang layak dan berkelanjutan untuk daerah pesisir.
LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL MINERS Thamrin, Husni; Nursanthy, Aji Titin Roswitha; Thamrin, Muhammad Arganata
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1737

Abstract

Illegal mining refers to extraction or excavation activities carried out by individuals or companies without proper permits and without adhering to Good Mining Practices. Illegal mining is often conducted by communities using simple equipment, without licenses, and without environmental and safety considerations. It also involves financiers and traders. In certain cases, illegal mining is also carried out by companies. In this paper, the author uses a normative juridical approach. Due to this approach, this type of legal research is called normative legal research. Legal provisions, specifically Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, serve as primary legal sources. The author employs the library research method, which involves reviewing relevant books, magazines, journals, articles, and internet sources related to the discussed issue.
Hard Way to Enhance Service Quality at The Regional Secretariat Organization Bureau of South Sumatera Province: A Qualitative Reports Agustinne, Hermince Anggelia; Alfitri, Alfitri; Alfatih, Andy; Thamrin, Husni
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the Public Service Innovation Development Model in improving service quality at the Bureau of Organization of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. Using a qualitative approach with interviews, observations, and documentation, the study finds that while the innovation model is effective, challenges exist in innovation process management, innovator skills, service standardization, and public participation. Supporting factors include visionary leadership, skilled human resources, technological infrastructure, collaboration, and an innovative culture. Inhibiting factors involve rigid policies, budget constraints, lack of evaluation, and minimal public involvement. Efforts to overcome these challenges include enhancing HR skills, forming an innovation team, developing a strategic plan, establishing service standards, and fostering multi-stakeholder engagement. The study highlights the need for a structured and adaptive innovation model to enhance public service quality effectively. Keywords: Public Service Innovation; Innovation Management; Public Participation; South Sumatera Bureaucracy; Public Service Reform;
Protection of the Constitutional Rights of Workers Dismissed for Urgent Reasons According to Government Regulation Number 35 of 2021 Sitorus, Ana Tince; Saliman, Abdul Rashid; Thamrin, Husni
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1355

Abstract

This research delves into the alignment of regulations governing the Termination of Employment (PHK) due to grave misconduct, as outlined in Government Regulation No. 35 of 2021, with the principles safeguarding workers' constitutional rights enshrined in the 1945 Constitution (UUD 1945). Employer-initiated unilateral dismissals based on allegations of urgent violations, as specified in Article 52 paragraph (2) of PP 35/2021, pose a significant risk of contravening the tenets of due process and the right to legal safeguards guaranteed under Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the UUD 1945. This inquiry also draws on Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003, which underscored the necessity of judicial proceedings in termination cases linked to severe breaches, and Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which highlighted procedural deficiencies within the Job Creation Law. Employing a normative legal research methodology with an analytical lens, this study emphasizes legislative analysis and case law examination. Originality of this study lies in its finding that the application of unilateral termination of employment (PHK) without a court process can lead to injustice and harm workers who may lose their jobs without the opportunity to defend themselves. This research concludes that the provisions on urgent layoffs in PP 35/2021 should be reviewed to align with constitutional principles that offer fairer protection for workers. It is recommended that new employment regulations be created with a focus on balancing the protection of workers' rights with the interests of employers.
Inklusi Sosial Sebagai Strategi Reintegrasi Tunawisma: Pembelajaran Komparatif Kota Medan dan Pulau Penang Thamrin, Husni; Singh, Paramjit Singh Jamir; Yahaya, Mohd Haizzan; Ridho, Hatta; Mazdalifah, Mazdalifah; Moulita, Moulita
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v19i1.46879

Abstract

Fenomena tunawisma di wilayah perkotaan terus menjadi isu sosial yang kompleks dan belum tertangani secara efektif melalui pendekatan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi inklusi sosial sebagai upaya transformasi sosial yang mampu mendorong tunawisma menuju kehidupan mandiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: faktor-faktor penyebab seseorang menjadi tunawisma, pendekatan konvensional dalam penanganannya, serta bagaimana strategi inklusi sosial dapat diusulkan sebagai alternatif yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif di dua lokasi: Kota Medan (Indonesia) serta Pulau Pinang (Malaysia). Data diperoleh dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan analisis dokumen hukum serta kebijakan terkait. Hasil penelitiannya yakni penyebab utama tunawisma meliputi masalah keluarga, kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Di Medan, pendekatan yang digunakan bersifat represif dan berorientasi pada penertiban, sementara di Pulau Pinang bersifat karitatif namun temporer. Keduanya belum menyentuh aspek pemberdayaan dan reintegrasi sosial secara menyeluruh. Strategi inklusi sosial yang diusulkan mencakup kolaborasi lintas sektor, pelatihan kerja berbasis kebutuhan, pemulihan relasi sosial, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar. Temuan ini memperkuat pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan kontrol dan bantuan darurat ke arah pemberdayaan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien kifly, Windy; Saliman, Abdul Rasyid; Baharudin; Zulkifli, Muhamad Aziz; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.94

Abstract

Pada saat ini sering terjadi kasus kebocoran data pribadi, salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Banyak klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempublikasikan hasil perawatan pasien tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu klinik gigi di pangkalpinang yaitu klinik FRAYA Dental  juga mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien di halaman sosial media yang klinik miliki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klinik Fraya Dental dalam mengelola dan menjaga keraasiaan data pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku mengenai peraturan data pribadi pasien. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klinik Fraya Dental telah melakukan prosedur yang tepat dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun belum sepenuhnya terpenuhi karena klinik masih mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien dilaman sosial media klinik. Oleh karean itu sebaiknya klinik tetap menjalakan prosedur yang tepat dalam mengelola kerahasiaan data pasien agar keamaan dan kesejahteraan pasien terjamin.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Irvita, Misnah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.113

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari  pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah.  Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi.Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris  terkait  peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan  kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis  isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Healthy Living Community Movement Policy as an Effort to Eradicate Poverty in Medan City Thamrin, Husni; Pirandy, Gusti; Ritonga, Fajar Utama; Suriadi, Agus; Nasution, Mohammad Arif
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i1.7311

Abstract

Poverty reduction efforts should also include improving access to health services and environmental conditions. Medan Mayor Regulation No. 61 of 2021 on Healthy Living Community Movement (GERMAS) aims to improve the quality of life through a healthy lifestyle and reduce healthcare costs. The GERMAS policy has been implemented to improve the quality of life. However, the challenge is to change people's behavior and implementing the GERMAS policy in Medan City is quite tricky. This study used a descriptive qualitative method combined with a literature review. Data collection strategies were obtained from observation and literature review. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing were used as data analysis procedures. The results showed that the Medan City Government's GERMAS policy aims to increase productivity and reduce the financial burden of unhealthy living habits. The policy aims to reduce maternal mortality, improve nutrition, and alleviate poverty. However, its implementation is inefficient due to insufficient cross-sectoral coordination, limited resources, and low public awareness. To improve, the government should focus on innovation, community development, healthy lifestyles, and collaboration between government sectors.
Co-Authors Ady Purna Kurniawan Afdal Afdal, Afdal Agus Makmum Agustinne, Hermince Anggelia Albert Septiawan Aldino Kemal Adi Gumawang Alfitri Alfitri Alwasilah, Senny S. Andika Dutha Bachari Andries Lionardo, Andries Andy Alfatih Angga Maulana Anggito, Anggito Anis Rindiani Annisa, Kahira Arifin, Adil Arrum Laksita Devi Arsyad, Muhammad Lutfi Aryani Ristyabudi Asmara Sari Nasution Atih, Idris Ayu, Wira Indah Baharudin Bambang Wahyu Susanto Bana Handaga Batubara, Syahril Bella Brylian Berilphizaldi, Editho Binti Jaffri, Nurul Fatiha Br. Sinulingga, Nurhasanah Brylian, Bella Candra, Edward Chanani, Ubaidillah Al Cik Marhayani Cut Nuraini Dalillah, Aupi Darsita Suparno Dedi Ary Prasetya Depari, Jordan River Devi, Arrum Laksita Dewi Ratih, Dewi Dudy, Iwan Endang Wahyu Pamungkas Esti Royani, Esti Eswanto, Eswanto Fachry Abda El Rahman Fahrudin, Muhammad Husni Fatkhurrahman, Zuhdi Fazri, Muhammad Galih Pramuja Inngam Fanani Giwangkoro, Gery Gebyar Gumawang, Aldino Kemal Adi Gunawan Ariyanto Gunawan Sihombing Gusti Pirandy Hamzah Miftakhuddin Hanifah, Heni Harahap , Mari'e Mahfudz Harnady, Kunkun K. Hasibuan, Edi Sarman Hendra Sudrajat Heni Hanifah Heri Kusmanto, Heri Herlambang, Rahmandani Ida Sofiana Ilham Firizkillah Chairul, Muhammad Imanuddin, M. Irfan Miftahul Fauzi Ismail, Gunawan Ismi Kamelia Najib Putri Izzah Chairul, Aqidatul Jan Wantoro Kifly, Windy Koesoemo Ratih Laili Etika Rahmawati Linanda, Ayu Lionardo, Andreas Lubis, Kurniawan Lubis, Mia Aulina M. Sobri, Kgs. Mahamad, Abd Kadir Mahmudah, Salsabila Nurulfarah Makmum, Agus Mashuri Mashuri Mazdalifah Mazdalifah Meutia, Dewi Misnah Irvita Miyan Banu Setiyawan Mortheza, Dedy Moulita Mubarak, Hari Muhamad, Nu'man Normas Muhammad Luthfi Murtala, Alifah A. Mustain, Akhmad Nabila, Indah Nabila, Yugistia Azma Nadeak, Osin Najib Putri, Ismi Kamelia Nason Nadeak Nasution, Arif Fadillah Nasution, Mohammad Arif Nugroho, Hariyadi Fajar Nuraini Nuraini Nursanthy, Aji Titin Roswitha Oktafiani, Dewi Oktavianus, Andre Pamungkas, Ramadhana Wahid Aji Patricia, Angelica R. Dian Dia-an Muniroh Rahmandani Herlambang Rahmandani Herlambang Rahmat Kurniawan Rahmat Kurniawan Ramadhana Wahid Aji Pamungkas RAMADHANI, ANGGI Rasyid, Ibrahim Ihsan Refiza, Refiza Rezkiany, Miftha Aulia Riana Puspita, Riana Ribeiro, Leonito Ridho, Hatta Ristyabudi, Aryani Ritonga, Fajar Utama Rudi Irawan Rusmana, Erik Saliman Saliman Saliman, Abdul Rashid Salsabila Nurulfarah Mahmudah Saon, Sharifah Sari Nasution, Devi Maiya Sari, Vanny Yulia Eka Sasmitha, Ikhwa Satria Utama, Wahyu Titis Septiawan, Albert Siagian, Tony Sibaweh, Imam Siburian, Repaldo Sinar Nadhif Ilyasa Singh, Paramjit Singh Jamir Siregar, Onan M Siregar, Zufri Hasrudy Sitorus, Ana Tince Sobirov, Bobur Sudana, Dadang Sukrisno, Wijayono Hadi Sumijan Sumijan Supian Suriadi, Agus Thamrin, Muhammad Arganata Tri Ramadani, Nadila Tuti Andriani Ubaidillah Al Chanani Umi Fadlilah, Umi Utama Ritonga, Fajar Wahyu Titis Satria Utama Wawan Joko Pranoto Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Wiratmoko, Galih Wuryanto Wuryanto Yahaya, Mohd Haizzan Yuliana, Irma Zulfikar Siregar, Achmad Zulkifli, Muhamad Aziz