Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teknik Sipil dan Arsitektur Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Pixel : Jurnal Ilmiah Komputer Grafis Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur Corruptio Journal of Architectural Design and Development (JAD) Jurnal Hukum Lex Generalis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arsitekta Interdisciplinary Social Studies Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal of Social Research Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik NALAR: Journal Of Law and Sharia Journal of Architecture and Human Experience Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Ruang Media Hukum Indonesia (MHI) Tijarah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara COSMOS Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora INLAW
Wiraguna, Sidi Ahyar
Universitas Esa Unggul
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Privasi dalam Membangun Kepercayaan Pengguna terhadap Platform E-Commerce Hartanto, Annisa Ramadhani; Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong; Wiraguna, Sidi Ahyar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.9221

Abstract

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam hal perlindungan data pribadi. Kepercayaan pengguna menjadi faktor kunci dalam keberhasilan platform digital, dan salah satu elemen utamanya adalah jaminan terhadap keamanan serta privasi data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan privasi dapat membentuk dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce, serta menilai sejauh mana implementasi regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah diterapkan oleh pelaku industri digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan privasi perusahaan, serta studi kasus terkait kebocoran data di beberapa platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari platform dalam membangun sistem privasi yang lebih baik, pelaksanaannya masih belum merata dan banyak bergantung pada kesadaran serta kapabilitas masing-masing entitas. Selain itu, masih rendahnya literasi digital dan belum optimalnya penegakan hukum menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem perlindungan data yang komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, edukasi publik, serta penguatan peran otoritas pengawas perlindungan data dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh pengguna.
Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan atas Doktrin dan Yurisprudensi Ismaya Rahailia Nasution; Sidi Ahyar Wiraguna
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i4.2597

Abstract

The position of judges in the process of proving civil cases occupies a fundamental role in upholding justice and legal certainty within the Indonesian judicial system. This study aims to examine the judge’s position, duties, and authority in the evidentiary process of civil cases through a literature review focusing on doctrines and jurisprudence. Using a normative juridical method with a library research approach, this paper analyzes legal theories, statutory provisions, and judicial precedents that regulate evidentiary procedures in civil law. The findings show that a judge is not merely a passive law enforcer but an active truth-seeker who must interpret and assess evidence based on principles of fairness, propriety, and moral values. The judge’s discretion in evaluating evidence reflects the responsibility to harmonize formal legal norms with the pursuit of substantive justice. Jurisprudence demonstrates that judges play an essential role in shaping evidentiary standards and ensuring that court decisions reflect the ideals of justice and legal certainty. The study concludes that the authority and independence of judges are crucial in realizing a fair trial, as they ensure that decisions are based on verified facts, logical reasoning, and moral responsibility. Strengthening the professionalism and integrity of judges is necessary to guarantee that the evidentiary process in civil proceedings fulfills the principles of equality before the law and promotes justice in society.
Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2698

Abstract

Digitalisasi prosedur perdata di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan melalui kemudahan akses informasi dan efisiensi proses hukum. Namun, kelompok rentan, seperti difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau kecil, seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan sistem peradilan berbasis digital. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas untuk difabel, infrastruktur teknologi yang buruk di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital. Artikel ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap kelompok rentan, dengan fokus pada peran pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki potensi besar untuk mempercepat akses keadilan, implementasinya perlu disertai dengan perbaikan infrastruktur, desain sistem yang lebih inklusif, dan pelatihan literasi digital untuk kelompok rentan. Rekomendasi utama mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan aksesibilitas digital bagi difabel, serta program pelatihan literasi digital di daerah terpencil.
Strengthening the Functional Autonomy of Data Protection Officers Under Indonesia’s PDP Law 2022: A Critical Legal and Institutional Review Wiraguna, Sidi Ahyar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.2317

Abstract

Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection introduces the mandatory appointment of a Data Protection Officer (DPO) as a key mechanism for accountability and compliance. This study critically examines whether Articles 53–54 of the PDP Law sufficiently guarantee the functional autonomy of the DPO in the context of Indonesia’s expanding digital economy and growing risk of data capitalism, where personal data is commodified for economic value. Using a normative-comparative legal method with the GDPR, the analysis demonstrates that although the PDP Law requires professionalism in DPO appointments, it lacks structural safeguards such as protection from interference, conflict-of-interest rules, and guaranteed access to resources—elements expressly regulated under GDPR Article 38. These gaps risk positioning the DPO as a symbolic compliance actor rather than an independent oversight mechanism. The contribution of this research lies in proposing the concept of an institutional firewall as an evaluative framework to assess and strengthen DPO autonomy in Indonesia. The findings imply the need for implementing regulations that institutionalize independence guarantees, reporting hierarchy, and enforcement mechanisms. Strengthening DPO autonomy is essential to ensuring effective privacy governance and realizing the constitutional right to personal data protection.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkenalkan penunjukan wajib seorang Petugas Perlindungan Data (DPO) sebagai mekanisme kunci untuk akuntabilitas dan kepatuhan. Studi ini secara kritis mengkaji apakah Pasal 53–54 Undang-Undang PDP cukup menjamin otonomi fungsional DPO dalam konteks perekonomian digital Indonesia yang terus berkembang dan risiko meningkatnya kapitalisme data, di mana data pribadi dikomersialkan untuk nilai ekonomi. Menggunakan metode hukum normatif-komparatif dengan GDPR, analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang PDP mensyaratkan profesionalisme dalam penunjukan DPO, undang-undang tersebut kekurangan jaminan struktural seperti perlindungan dari campur tangan, aturan konflik kepentingan, dan akses terjamin terhadap sumber daya elemen-elemen yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 38 GDPR. Kekurangan ini berisiko menjadikan DPO sebagai aktor kepatuhan simbolis rather than mekanisme pengawasan independen. Kontribusi penelitian ini terletak pada usulan konsep “firewall institusional” sebagai kerangka kerja evaluatif untuk menilai dan memperkuat otonomi DPO di Indonesia. Temuan ini menyiratkan perlunya menerapkan regulasi yang menginstitusionalkan jaminan kemandirian, hierarki pelaporan, dan mekanisme penegakan. Memperkuat otonomi DPO esensial untuk memastikan tata kelola privasi yang efektif dan mewujudkan hak konstitusional atas perlindungan data pribadi.
Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia Delvi Eka Ariyanti; Sidi Ahyar Wiraguna
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1369

Abstract

The digital transformation of Indonesia’s judiciary through the e-Court system represents a Supreme Court initiative to realize the principles of speed, simplicity, and affordability as mandated by Article 2(4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. This study aims to analyze the effectiveness of these principles in the implementation of e-Court, particularly in civil cases at District Courts. The research employs a juridical-normative and juridical-empirical approach, collecting data through literature review, document analysis, and interviews with court officials, lawyers, and litigants. The findings indicate that e- Court significantly accelerates case administration, claim submission, and inter-party communication, reflecting a faster and more efficient adjudication process. Nevertheless, challenges remain, including technological infrastructure limitations, digital literacy disparities, and regional inconsistencies in implementation. Furthermore, although case fees have become more affordable, accessibility for people in remote areas continues to hinder procedural simplicity. The study concludes that e-Court has positively contributed to realizing the principles of speed, simplicity, and low cost, yet further policy reinforcement, equitable digital infrastructure, and human resource development are necessary to achieve an inclusive and just digital judiciary.
PENDAMPINGAN TERHADAP SENGKETA TANAH DI PAMIJAHAN BOGOR YANG DIKUASAI ORGANISASI KEMASYARAKATA Harahap, Pardamean; Wiraguna, Sidi Ahyar; Kantikha, I Made
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 6 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i6.2315

Abstract

This community service research aims to analyze the forms of agrarian conflict and the effectiveness of non-litigation strategies in resolving land disputes in Pamijahan District, Bogor Regency. The case involves a landowner, Hlm, who purchased land in 1970 but lost control due to claims by a community organization (ormas) based on an MoU with Perhutani. Using a qualitative case study through interviews, document analysis, and field observation, the study found that mediation and negotiation are effective for restoring ownership rights despite limited formal evidence, emphasizing legality and administrative legitimacy. The study highlights the need to strengthen legal documentation and clarify jurisdictional authority. Its main contribution is offering an evidence-based, non-litigation advocacy model applicable to similar agrarian disputes in local communities.ABSTRAKPenelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis bentuk konflik agraria dan efektivitas strategi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kasus ini melibatkan pemilik tanah berinisial Hlm yang memiliki bukti pembelian tahun 1970, namun tidak dapat menguasai lahannya karena diklaim organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan MoU dengan Perhutani. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi dapat menjadi strategi efektif untuk memulihkan hak kepemilikan meski bukti formal terbatas, dengan menekankan aspek legalitas dan legitimasi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan bukti hukum dan transparansi yurisdiksi. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan model advokasi non-litigasi berbasis bukti yang aplikatif bagi penyelesaian konflik agraria serupa di tingkat masyarakat lokal.
Desember 2025 Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Rahmadani, Nita Octaviana; Fitri, Gischa Adelia; Wiraguna, sidi Ahyar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.9219

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pertukaran dan pengumpulan data pribadi secara masif, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko pelanggaran hak privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif hukum di Indonesia, khususnya melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif terhadap standar internasional, seperti GDPR Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan kerangka hak asasi manusia, antara lain pengakuan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta prinsip kejelasan tujuan dan keamanan data. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, maraknya kebocoran data, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan jaminan hak atas privasi secara efektif dan berkelanjutan.
Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System Fitri, Gischa Adelia; Rahmadani, Nita Octaviana; Wiraguna, Sidi Ahyar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.9220

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam dunia perdagangan melalui sistem online marketplace. Namun, kemudahan transaksi digital ini diiringi oleh risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen diterapkan dalam sistem marketplace daring di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kasus kebocoran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya sistem keamanan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta minimnya literasi digital konsumen. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan pengawasan, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM SITA JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Alvarindo, Arif; Ahyar Wiraguna, Sidi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i1.4132

Abstract

The rapid growth of digital economy in Indonesia has introduced new forms of wealth such as cryptocurrencies, NFTs, and electronic financial instruments, necessitating updates to conservatory attachment (sita jaminan) under colonial-era HIR Article 227 and RBG Article 261 to prevent asset dissipation in civil disputes. This normative juridical research aims to reconstruct the legal position of conservatory attachment for modern assets. Population comprises civil procedure norms (1920-2025); purposive sample includes 35 primary sources like HIR/RBG provisions, OJK regulations, and 15 SINTA-accredited journals. Instruments encompass primary legislation and secondary doctrines; data analyzed via conceptual, grammatical, systematic, and teleological interpretation with comparative approach. Findings reveal inconsistent judicial application, evidentiary gaps for digital assets, and regulatory obsolescence against non-physical property transfers. Conclusion recommends legislative replacement of HIR/RBG with Mahkamah Agung guidelines on blockchain forensics, prima facie standards, and proportional safeguards to ensure legal certainty and execution efficiency.
ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) SEBAGAI SOLUSI DI LUAR PENGADILAN Yunita Sari, Kamelia; Ahyar Wiraguna, Sidi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i2.4226

Abstract

The Indonesian judicial system faces significant challenges from prolonged litigation processes, high costs, and administrative complexities, resulting in a backlog of 5.2 million cases in 2023. This study aims to analyze the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a non-litigation solution, focusing on its concepts, legal basis, and implementation. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the population comprises Indonesian ADR regulations and doctrines, while the purposive sample includes 45 sources from 2021-2025. Data collection utilized library research from Google Scholar and official institutions, analyzed through descriptive-analytical qualitative techniques. Results indicate ADR reduces caseloads by 42% via mandatory mediation (PERMA No. 1/2016), achieves 30-day resolutions versus years in litigation, and cuts costs by 30%, though hindered by low public awareness and mediator shortages. In conclusion, ADR proves effective for substantive justice but requires regulatory strengthening and digitalization for optimal implementation.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Adzaky Luthfi Radiant Ahmad Redi Aida Hanan Putri Salsabil Akmalia Salsabila Al Satria Diah Alamsyah, Rizki Alarode Lahoya Simbolon Alezra Pramesti Bonde Alfiana, Rita Alisya Putri Santoso Aliza Yasmin Yusuf Alvarindo, Arif Amanda Jihan Namira Amanda Jihan Namira Anatomi Muliawan Andika Nugraha Santoso Anesya Fritiana Anisyah Sutopo, Hanan Anita Anita Anna Triningsih Annisa Fitria Annisa Nurmalasari Hutapea Antika Gestia Arkaan Daffa Astri Anggraeni Putri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Atmojo, Talitha Maheswari Ning Ayu Wulandari AYU WULANDARI Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bahtiar Hamza Bella Fistya Asherli Berto Purnomo Sidik Brandi Stefano Pedo Chresto Eirene Citra Winona Daishahwa Daishahwa, Daishahwa Daniel Tata Gabe Darman, Melani Delvi Eka Ariyanti Dhiyaksa Nugraha Dio Fredrick Hezekiel Sitorus Edward, Ryan Fransisco Effendy, D. Andry Elda Septi Darmayanti Elda Septi Darmayanti Eliza Yuniar Elvina Putri Maheswari Fadia Intan Sutisna Faiqotul, Fina Faisal Santiago Faisal Santiago, Faisal Fakrulloh, Zudan Arief Farha Nadiah Faris Dhafin Razaqa Alwani Fariz Amrullah Hakim Feriza, Gousta Fika Nurmajulia Andiani Fika Nurmajulia Andiani Filal Khair Fitri, Gischa Adelia Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Fritiana, Anesya Galuh Candra Utami Harahap, Pardamaian Hartanto, Annisa Ramadhani Henry Arianto Hikmawati, Elok Hutapea, Annisa Nurmalasari I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Intan Nazili Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Juanda Juanda Kantikha, I Made Khetrina Maria Angnesia Kusuma Daniel Kusnadi Kusuma Daniel Kusnadi L. M. F. Purwanto L.M.F Purwanto L.M.F Purwanto L.M.F. Purwanto Lenatia, Lenatia Lengkong, Ivany Lianto, Fermanto Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Maryanih Maryanih Maryanih Meiddy Dwi Darmawan Meiddy Dwi Darmawan Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mugiono Mugiono, Mugiono Muhamad Aldika Adha Wirya Muhammad Raydafi Alfadillah Nadiroh, Aenun Naswa Fiolla Anggraini Naya Indah Sahqia Nayla Azzahra Khaerunnisa Nazarudin Khuluk Nova Reana Wahida Nufus, Hayattun Nugraha, Karindra Alvian Nur Ramadhan Alqadr Nurhayani nurhayani Pardamean Harahap Parlin Jonatan Panjaitan Pedo, Brandi Stefano Pratama, Muhamad Noval Faris Priscila, Michel Purwanti, Yani Purwanto, L.M.F Putri, Ramadani Rahmadani, Nita Octaviana Reysha Aurelia Shabilla Reysha Aurelia Shabilla Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani Ruth Elleny Savana Maulia Sekar Galuh Ardelia Seroja Rizki Amelia Shafa Salsabila Shifa Arifatunnisa Shilvy Anggraini Sri Mulyati Sultan Reza Islami Sultan Reza Islami Suprajogi, Agus Suryajaya Hakim Sutopo Syifa Ramadani Talitha Kamilah Theo Prapaskah Verina Dwi Muryani Wardhani, Dwi Kusumo Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Winda Agustina Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani Yaffa Ivana Faustina Yani Purwanti Yunesia Amelia Renanta Yunesia Amelia Renanta Yunita Sari, Kamelia Zhillan Zalzabilla Albana Zudan Arief Fakrulloh Zulfikar Judge