Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Arsitektur Pendapa Journal of Architectural Design and Development (JAD) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arsitekta Interdisciplinary Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Ruang Media Hukum Indonesia (MHI) Tijarah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara COSMOS Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Wiraguna, Sidi Ahyar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Instagram Antika Gestia; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/135p3r82

Abstract

Era modern yang berkembang sangat pesat dewasa  ini menuntut digitalisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana era digital saat inipun sangat mudah diakses melalui perangkat internet oleh siapapun yang memiliki kemampuan dibidang digital. Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai sarana interaksi yang bukan hanya interaksi lokal tetapi juga merupakan saranan interaksi global. Selain sarana interaksi, media sosial juga merupakan sarana hiburan, gaya hidup, bisnis bahkan kehidupan bernegara sekalipun. Salah satu aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia adalah Aplikasi Instagram. Berdasarkan data tahun 2024 pengguna  Instagram di Indonesia mencapai 90.183.200 atau setara dengan 31,6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengakses aplikasi Instagram memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya memerlukan data pribadi antara lain : email, nomor telepon, nama pengguna dan kata sandi. Dalam beberapa kasus, Instagram juga meminta data identitas seperti Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan verifikasi. Data pribadi merupakan hak kontitusinal warga negara yang dilindungi negara. Dalam perkembangannya, dewasa ini semakin banyak penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Penyalahgunaan terhadap data pribadi meruapak tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata. Hal ini menuntut perlunya negara hadir melindungi data pribadi warga negara yaitu dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Tanggung Jawab Hukum Pelindungan Data ASN dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wxf6a077

Abstract

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah strategis yang diambil oleh Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dengan meningkatnya digitalisasi, perlindungan data pribadi aparatur administrasi negara (ASN) menjadi sangat penting karena data sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum ASN dalam penyelenggaraan SPBE, termasuk bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran perlindungan data ASN dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Studi hukum normatif ini menggunakan studi kasus perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa, tergantung pada jenis pelanggaran dan pihak yang terlibat, tanggung jawab hukum dapat dijatuhkan melalui hukum administrasi, perdata, atau pidana. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan evaluasi rutin infrastruktur digital pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara SPBE karena undang-undang seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang mengatur kewajiban lembaga pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data ASN.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Tokopedia Dari Kebocoran Data Pribadi Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Devi Wulandari; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5ybj6376

Abstract

The protection of personal data is a crucial aspect of the digital ecosystem, particularly within e-commerce platforms such as Tokopedia. The personal data breach incident that occurred on May 2, 2020—exposing sensitive information such as full names, email addresses, and phone numbers—raised serious concerns regarding data security. This study aims to analyze the legal protection afforded to Tokopedia users against personal data breaches from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method employed is normative juridical, using statutory and case approaches. The findings indicate that although Law Number 27 of 2022 provides a comprehensive legal framework to safeguard personal data, its implementation still faces challenges, especially in terms of supervision, law enforcement, and the accountability mechanisms of electronic system operators. As a data controller, Tokopedia holds a legal obligation to ensure the security of users’ personal data; however, in practice, such protection remains suboptimal. Therefore, it is necessary to strengthen internal corporate policies and foster collaboration between the government and the private sector to enhance compliance with personal data protection regulations.
Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia Nadiroh, Aenun; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/Telemedicine, Personal Data Protection, Health Law, PDP Law, Patient Data Breach.

Abstract

The development of telemedicine services in Indonesia has become an innovative solution in providing remote healthcare access, particularly since the COVID-19 pandemic. However, behind this progress lies a serious legal issue regarding the leakage of patients’ personal data, which remains inadequately addressed. This study aims to analyze the legal aspects of personal data protection in telemedicine services using a normative legal approach, focusing on statutory regulations such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and related health sector policies. The findings indicate that, despite the presence of a formal legal framework, practical implementation remains weak, as evidenced by multiple data breach incidents, including the e-HAC and COVID-19 patient medical record cases. Existing technical regulations fall short in addressing the complexity of digital systems, while awareness among service providers regarding privacy and accountability principles remains insufficient. Therefore, the protection of patient data must be seen as an integral part of digital medical services through effective legal enforcement and the strengthening of ethical and transparent data governance.
Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP Alamsyah, Rizki; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15486207

Abstract

In an increasingly connected digital era, personal data has become a strategic asset that is vulnerable to misuse. The mass media, as an important part of the digital ecosystem, plays a dual role as a manager and disseminator of information involving individual data. The enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) is an important milestone in the Indonesian legal system, but its implementation raises complex problems in mass communication practices. The main legal issue in this article lies in the tension between the media's obligation to protect personal data and press freedom in conveying information to the public. This study aims to examine the legal impact of the PDP Law on the mass media by examining the challenges, implications, and needs for regulatory adjustments. The approach used is the normative legal method, with a qualitative analysis of national laws and regulations (UU PDP, UU ITE, UU Press), GDPR as an international standard, and related legal literature. The results of the study indicate that the PDP Law demands significant reforms in data governance by media institutions, including transparency, security, data subject consent, and protection of sensitive data. On the other hand, the disorder of norms and the absence of an independent supervisory authority create gaps in implementation. This study also offers strategic recommendations for mass media to adjust journalistic practices and digital business with the PDP Law, including harmonization of journalistic codes of ethics and the use of data anonymization technology. In conclusion, the success of the PDP Law in the media sector requires synchronization of regulations, strengthening institutions, and increasing media actors' awareness of the principles of digital privacy rights.
Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan Agustina, Winda; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection of the right to privacy of personal data in the face of hacking crimes according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results show that the PDP Law provides a strong legal basis for the protection of personal data, including data subject rights mechanisms, data controller obligations, and administrative and criminal sanctions for violations. However, the implementation of this law still faces challenges, such as weak cyber law enforcement infrastructure and limited public digital literacy. Therefore, it is necessary to strengthen the institutionalization of supervisory authorities, increase the capacity of law enforcement officers, and educate the public to support the effectiveness of legal protection of personal data from hacking crimes.
Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung Edward, Ryan Fransisco; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15447061

Abstract

The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK), as the guardian of the Constitution, plays a vital role in upholding the rule of law and protecting citizens' constitutional rights. One crucial aspect of judicial proceedings is the evidentiary process through witness testimony. However, the practice of reading out the official investigation report (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) by investigators without the physical presence of witnesses in court raises legal issues, particularly regarding the principles of audi et alteram partem and due process of law. This study aims to examine the validity and legal implications of witness statements being read by investigators from a Constitutional Court procedural law perspective. The research adopts a normative and empirical juridical approach, analyzed through descriptive qualitative methods. The findings reveal that reading witness statements without their direct presence in court weakens evidentiary value and generates legal uncertainty. Although the Constitutional Court, through Decision No. 65/PUU-VIII/2010, expanded the definition of a witness, it did not eliminate the importance of direct examination in court. Compared to common law and continental legal systems, Indonesia’s legal system still requires reform to ensure the protection of defendants' rights. Therefore, clear legal standards and technical guidelines are needed to balance effective law enforcement with the protection of human rights.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Farha Nadiah; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan data oleh pelaku usaha digital, serta lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, edukasi publik, dan pembentukan lembaga pengawas independen agar hak-hak privasi masyarakat dapat terlindungi secara optimal dalam era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.
Dampak Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen Reysha Aurelia Shabilla; Yunesia Amelia Renanta; Sidi Ahyar Wiraguna
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Mei : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v3i2.748

Abstract

This study aims to analyze the impact of personal data protection on consumer satisfaction in online transactions in the marketplace. Along with increasing attention to privacy, consumers are increasingly demanding better data protection policies from marketplaces. This research uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and content analysis of the privacy policies of several marketplaces in Indonesia. The results show that an effective data protection policy has a positive effect on the level of consumer satisfaction. The main influencing factors are policy transparency, consumer awareness, and their experience with personal data management. However, there is still a gap between existing policies and implementation in the field. Marketplaces that successfully manage personal data well can increase loyalty and competitiveness in an increasingly competitive market. The research also highlights the importance of educating consumers about their rights to personal data and the urgency for marketplaces to improve supervision and compliance with existing regulations. Overall, personal data protection not only fulfills legal obligations, but also becomes a differentiation strategy that increases consumer trust and strengthens marketplaces' position in the market.
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Adiman, Adiman Akmalia Salsabila Al Satria Diah Alamsyah, Rizki Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anesya Fritiana Anita Anita Anna Triningsih Annisa Fitria Antika Gestia Ardelia, Sekar Galuh Arifatunnisa, Shifa Arkaan Daffa Astri Anggraeni Putri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Atmojo, Talitha Maheswari Ning AYU WULANDARI Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bella Fistya Asherli Berto Purnomo Sidik Daishahwa Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Delvi Eka Ariyanti Devi Wulandari Edward, Ryan Fransisco Effendy, D. Andry Eirene, Chresto Elda Septi Darmayanti Elvina Putri Maheswari Faisal Santiago, Faisal Fakrulloh, Zudan Arief Farha Nadiah Feriza, Gousta Fika Nurmajulia Andiani Filal Khair Fitri, Gischa Adelia Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Fritiana, Anesya Galuh Candra Utami Hakim, Suryajaya Harahap, Pardamaian Hartanto, Annisa Ramadhani Hikmawati, Elok Hutapea, Annisa Nurmalasari I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Juanda Juanda Kantikha, I Made Khetrina Maria Angnesia Kusnadi, Kusuma Daniel L.M.F. Purwanto Lenatia, Lenatia Lengkong, Ivany Lianto, Fermanto Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mugiono Mugiono, Mugiono Nadiroh, Aenun Namira, Amanda Jihan Naya Indah Sahqia Nayla Azzahra Khaerunnisa Nazarudin Khuluk Nazili, Intan Nova Reana Wahida Nufus, Hayattun Nugraha, Karindra Alvian Nurhayani nurhayani Pardamean Harahap Pedo, Brandi Stefano Pratama, Muhamad Noval Faris Priscila, Michel Purwanti, Yani Purwanto, L.M.F Putri, Ramadani Radiant, Adzaky Luthfi Rahmadani, Nita Octaviana Reysha Aurelia Shabilla Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani Santoso, Alisya Putri Savana Maulia Shafa Salsabila Sri Mulyati Sultan Reza Islami Suprajogi, Agus Syifa Ramadani Talitha Kamilah Verina Dwi Muryani Wardhani, Dwi Kusumo Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Winda Agustina Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani Yaffa Ivana Faustina Yunesia Amelia Renanta Zulfikar Judge