Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.35
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teknik Sipil dan Arsitektur Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Pixel : Jurnal Ilmiah Komputer Grafis Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Arsitektur Pendapa Losari : Jurnal Arsitektur, Kota dan Pemukiman Jurnal Anala Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur Jurnal Kajian Ilmiah Journal of Architectural Design and Development (JAD) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arsitekta Interdisciplinary Social Studies Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal of Social Research Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Journal Of World Science Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmu Multidisplin AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik NALAR: Journal Of Law and Sharia Journal of Architecture and Human Experience Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Ruang Media Hukum Indonesia (MHI) Tijarah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara COSMOS Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Wiraguna, Sidi Ahyar
Universitas Esa Unggul
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA Verina Dwi Muryani; Sidi Ahyar Wiraguna
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12780

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap upaya perlindungan privasi masyarakat di tengah perkembangan era digital. Isu utama yang diangkat adalah efektivitas UU PDP dalam mengatasi persoalan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang kian marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut menjawab tantangan aktual serta menyusun strategi penguatan implementasi melalui pendekatan hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan, dengan data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP merupakan langkah penting dalam perlindungan hak privasi, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multi pihak dan penegakan hukum yang tegas untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.This article explores the legal implications of the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in the context of safeguarding public privacy amid the rapid development of the digital era. The central issue addressed is the effectiveness of the PDP Law in tackling the increasing incidents of data breaches and misuse. The research aims to evaluate the extent to which the regulation responds to current challenges and to formulate strategies to enhance its implementation using a normative legal approach. The method involves analysis of relevant legislation and legal literature, drawing on both primary and secondary legal sources. The findings indicate that while the PDP Law represents a significant step toward strengthening privacy rights, its implementation faces obstacles such as low public awareness and inadequate technological infrastructure. Therefore, multi-stakeholder collaboration and strict law enforcement are essential to building a secure and trustworthy digital ecosystem.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sri Mulyati; Sidi Ahyar Wiraguna
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12791

Abstract

Perlindungan data pribadi di era digital semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis aturan untuk melindungi data pribadi di era digital di Indonesia berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum dengan regulasi perlindungan data pribadi di negara lain. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral, tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang belum terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan percepatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan mengadopsi prinsip-prinsip regulasi internasional seperti GDPR dan pembentukan lembaga pengawas independen khusus perlindungan data pribadi.
Teknologi Fasad Bangunan Interaktif Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Wiraguna, Sidi Ahyar
Arsitekta : Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan Vol. 7 No. 01 (2025): Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan
Publisher : Program Studi Arsitektur Universitas Tanri Abeng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47970/arsitekta.v7i01.789

Abstract

Dalam upaya mengatasi tantangan keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi dalam arsitektur modern, penelitian ini mengkaji integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam desain fasad bangunan. Dengan fokus pada adaptabilitas dan interaktivitas fasad terhadap lingkungan sekitarnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan penghuni. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan analisis literatur dan wawancara dengan ahli untuk memahami potensi dan tantangan implementasi AI dalam fasad bangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fasad berbasis AI dapat secara signifikan meningkatkan kinerja termal dan efisiensi pencahayaan alami bangunan, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan teknis dan regulasi, termasuk kebutuhan akan sinkronisasi antara sistem AI dengan infrastruktur bangunan yang ada, serta keamanan dan keandalan sistem. Dalam konteks regulasi, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang mendukung, seperti Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Hijau di Indonesia, khususnya Pasal 10 yang mendorong penerapan teknologi canggih untuk efisiensi energi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fasad bangunan interaktif berbasis AI memiliki potensi besar dalam arsitektur masa depan, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup di lingkungan perkotaan, meskipun dihadapkan pada tantangan teknis dan regulasi yang perlu diatasi melalui kolaborasi multidisiplin dan pembaharuan regulasi.
Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Yaffa Ivana Faustina; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/p1f2tr70

Abstract

Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam sektor perdagangan elektronik, dengan Shopee menjadi salah satu platform yang menonjol. Namun, peningkatan aktivitas di platform digital ini turut memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan data pribadi pengguna. Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji bagaimana kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi di Shopee diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pada efektivitas pelaksanaan perlindungan data oleh Shopee serta kesesuaian praktik yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Shopee telah mengambil sejumlah langkah untuk melindungi data pengguna, antara lain dengan penerapan enkripsi dan kebijakan privasi yang relatif transparan. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait transparansi informasi serta kendala teknis dalam proses pengawasan dan penegakan regulasi. Terungkap bahwa meskipun regulasi telah cukup memadai secara normatif, implementasi di tingkat operasional masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal pengawasan dan peningkatan literasi digital pengguna. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan pada pengembangan kebijakan perlindungan data yang lebih adaptif terhadap dinamika era digital.
Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Al Satria Diah; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3w415f14

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam cara bertransaksi melalui platform e-commerce, namun juga membawa tantangan berupa kerentanan data pribadi pengguna sebagaimana terbukti dengan maraknya kasus kebocoran data pada platform besar seperti Tokopedia dan Bukalapak. Isu hukum yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam perlindungan data pribadi serta implikasi hukumnya melalui pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan mewajibkan platform e-commerce sebagai pengendali data untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah, menjamin transparansi, mendapatkan persetujuan eksplisit, serta menerapkan langkah keamanan yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesulitan pembuktian kausalitas, pengawasan regulator yang belum optimal, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan otoritas perlindungan data independen, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi publik untuk mewujudkan ekosistem perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia sebagai ekonomi digital terkemuka di Asia Tenggara.
Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Instagram Antika Gestia; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/135p3r82

Abstract

Era modern yang berkembang sangat pesat dewasa  ini menuntut digitalisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana era digital saat inipun sangat mudah diakses melalui perangkat internet oleh siapapun yang memiliki kemampuan dibidang digital. Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai sarana interaksi yang bukan hanya interaksi lokal tetapi juga merupakan saranan interaksi global. Selain sarana interaksi, media sosial juga merupakan sarana hiburan, gaya hidup, bisnis bahkan kehidupan bernegara sekalipun. Salah satu aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia adalah Aplikasi Instagram. Berdasarkan data tahun 2024 pengguna  Instagram di Indonesia mencapai 90.183.200 atau setara dengan 31,6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengakses aplikasi Instagram memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya memerlukan data pribadi antara lain : email, nomor telepon, nama pengguna dan kata sandi. Dalam beberapa kasus, Instagram juga meminta data identitas seperti Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan verifikasi. Data pribadi merupakan hak kontitusinal warga negara yang dilindungi negara. Dalam perkembangannya, dewasa ini semakin banyak penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Penyalahgunaan terhadap data pribadi meruapak tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata. Hal ini menuntut perlunya negara hadir melindungi data pribadi warga negara yaitu dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Tanggung Jawab Hukum Pelindungan Data ASN dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wxf6a077

Abstract

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah strategis yang diambil oleh Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dengan meningkatnya digitalisasi, perlindungan data pribadi aparatur administrasi negara (ASN) menjadi sangat penting karena data sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum ASN dalam penyelenggaraan SPBE, termasuk bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran perlindungan data ASN dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Studi hukum normatif ini menggunakan studi kasus perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa, tergantung pada jenis pelanggaran dan pihak yang terlibat, tanggung jawab hukum dapat dijatuhkan melalui hukum administrasi, perdata, atau pidana. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan evaluasi rutin infrastruktur digital pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara SPBE karena undang-undang seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang mengatur kewajiban lembaga pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data ASN.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Tokopedia Dari Kebocoran Data Pribadi Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Devi Wulandari; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5ybj6376

Abstract

The protection of personal data is a crucial aspect of the digital ecosystem, particularly within e-commerce platforms such as Tokopedia. The personal data breach incident that occurred on May 2, 2020—exposing sensitive information such as full names, email addresses, and phone numbers—raised serious concerns regarding data security. This study aims to analyze the legal protection afforded to Tokopedia users against personal data breaches from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method employed is normative juridical, using statutory and case approaches. The findings indicate that although Law Number 27 of 2022 provides a comprehensive legal framework to safeguard personal data, its implementation still faces challenges, especially in terms of supervision, law enforcement, and the accountability mechanisms of electronic system operators. As a data controller, Tokopedia holds a legal obligation to ensure the security of users’ personal data; however, in practice, such protection remains suboptimal. Therefore, it is necessary to strengthen internal corporate policies and foster collaboration between the government and the private sector to enhance compliance with personal data protection regulations.
Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia Nadiroh, Aenun; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/Telemedicine, Personal Data Protection, Health Law, PDP Law, Patient Data Breach.

Abstract

The development of telemedicine services in Indonesia has become an innovative solution in providing remote healthcare access, particularly since the COVID-19 pandemic. However, behind this progress lies a serious legal issue regarding the leakage of patients’ personal data, which remains inadequately addressed. This study aims to analyze the legal aspects of personal data protection in telemedicine services using a normative legal approach, focusing on statutory regulations such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and related health sector policies. The findings indicate that, despite the presence of a formal legal framework, practical implementation remains weak, as evidenced by multiple data breach incidents, including the e-HAC and COVID-19 patient medical record cases. Existing technical regulations fall short in addressing the complexity of digital systems, while awareness among service providers regarding privacy and accountability principles remains insufficient. Therefore, the protection of patient data must be seen as an integral part of digital medical services through effective legal enforcement and the strengthening of ethical and transparent data governance.
Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP Alamsyah, Rizki; Wiraguna, Sidi Ahyar
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15486207

Abstract

In an increasingly connected digital era, personal data has become a strategic asset that is vulnerable to misuse. The mass media, as an important part of the digital ecosystem, plays a dual role as a manager and disseminator of information involving individual data. The enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) is an important milestone in the Indonesian legal system, but its implementation raises complex problems in mass communication practices. The main legal issue in this article lies in the tension between the media's obligation to protect personal data and press freedom in conveying information to the public. This study aims to examine the legal impact of the PDP Law on the mass media by examining the challenges, implications, and needs for regulatory adjustments. The approach used is the normative legal method, with a qualitative analysis of national laws and regulations (UU PDP, UU ITE, UU Press), GDPR as an international standard, and related legal literature. The results of the study indicate that the PDP Law demands significant reforms in data governance by media institutions, including transparency, security, data subject consent, and protection of sensitive data. On the other hand, the disorder of norms and the absence of an independent supervisory authority create gaps in implementation. This study also offers strategic recommendations for mass media to adjust journalistic practices and digital business with the PDP Law, including harmonization of journalistic codes of ethics and the use of data anonymization technology. In conclusion, the success of the PDP Law in the media sector requires synchronization of regulations, strengthening institutions, and increasing media actors' awareness of the principles of digital privacy rights.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Adiman, Adiman Adzaky Luthfi Radiant Ahmad Redi Aida Hanan Putri Salsabil Akmalia Salsabila Al Satria Diah Alamsyah, Rizki Alarode Lahoya Simbolon Alfiana, Rita Aliza Yasmin Yusuf Alvarindo, Arif Amanda Jihan Namira Amanda Jihan Namira Anatomi Muliawan Anesya Fritiana Anggraini, Arsilia Suci Hamid Anisyah Sutopo, Hanan Anita Anita Anna Triningsih Annisa Fitria Antika Gestia Ardelia, Sekar Galuh Arifatunnisa, Shifa Arkaan Daffa Astri Anggraeni Putri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Atmojo, Talitha Maheswari Ning Ayu Wulandari AYU WULANDARI Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bahtiar Hamza Barthos, Megawati Bella Fistya Asherli Berto Purnomo Sidik Citra Winona Daishahwa Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Delvi Eka Ariyanti Devi Wulandari Dharma, Dhiva Aurora Pramhesta Dhiyaksa Nugraha Edward, Ryan Fransisco Effendy, D. Andry Eirene, Chresto Elda Septi Darmayanti Elda Septi Darmayanti Eliza Yuniar Elvina Putri Maheswari Fadia Intan Sutisna Faiqotul, Fina Faisal Santiago Faisal Santiago, Faisal Fakrulloh, Zudan Arief Farha Nadiah Fariz Amrullah Hakim Feriza, Gousta Fika Nurmajulia Andiani Fika Nurmajulia Andiani Filal Khair Fitri, Gischa Adelia Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Fritiana, Anesya Galuh Candra Utami Harahap, Pardamaian Hartanto, Annisa Ramadhani Henry Arianto Hikmawati, Elok Hutapea, Annisa Nurmalasari I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Intan Nazili Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Juanda Juanda Kantikha, I Made Khetrina Maria Angnesia Kusnadi, Kusuma Daniel L. M. F. Purwanto L.M.F Purwanto L.M.F Purwanto L.M.F. Purwanto Lenatia, Lenatia Lengkong, Ivany Lianto, Fermanto Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Maryanih Maryanih Maryanih Meiddy Dwi Darmawan Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mugiono Mugiono, Mugiono Nadiroh, Aenun Naswa Fiolla Anggraini Naya Indah Sahqia Nayla Azzahra Khaerunnisa Nazarudin Khuluk Nova Reana Wahida Nufus, Hayattun Nugraha, Karindra Alvian Nurhayani nurhayani Nurmala, Salma Ayu Pardamean Harahap Parlin Jonatan Panjaitan Pedo, Brandi Stefano Pratama, Muhamad Noval Faris Priscila, Michel Purwanti, Yani Purwanto, L.M.F Putri, Ramadani Rahmadani, Nita Octaviana Reysha Aurelia Shabilla Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani Santoso, Alisya Putri Savana Maulia Shafa Salsabila Sri Mulyati Sulaiman, Abdullah Sultan Reza Islami Sultan Reza Islami Suprajogi, Agus Suryajaya Hakim Sutopo Syifa Ramadani Talitha Kamilah Theo Prapaskah Verina Dwi Muryani Wardhani, Dwi Kusumo Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Winda Agustina Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani Yaffa Ivana Faustina Yani Purwanti Yunesia Amelia Renanta Yunita Sari, Kamelia Zhillan Zalzabilla Albana Zudan Arief Fakrulloh Zulfikar Judge