Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Arsitektur Pendapa Journal of Architectural Design and Development (JAD) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arsitekta Interdisciplinary Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Ruang Media Hukum Indonesia (MHI) Tijarah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara COSMOS Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Wiraguna, Sidi Ahyar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
INDIKATOR PERANCANGAN OCEANARIUM TANGGAP PANDEMI Wiraguna, Sidi Ahyar; Lianto, Fermanto
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v5i2.13049

Abstract

According to data compiled by Johns Hopkins University, the COVID-19 virus has spread to all countries and regions of the world, infecting and killing people globally since it first emerged in the Chinese city of Wuhan late last year. The impact of COVID-19 has caused several tourism destinations in Jakarta to be closed. One of the public facilities affected is an oceanarium recreation area which functions as a centre for public entertainment, education and scientific research. The purpose of this study was to obtain design indicators for a pandemic-responsive oceanarium to reduce the risk of spreading and transmitting the COVID-19 virus. This research was conducted using literature studies, interviews, questionnaires and direct observation of similar existing buildings, namely Seaworld Ancol, Jakarta Aquarium and Dunia Fresh Air. The reference theories used that are relevant to the theme of this research include the theory of the spread and transmission of the COVID-19 virus through the air and the HVAC system, the theory of the oceanarium, and other supporting theories. Based on the results of the analysis and discussion, it is concluded that several design indicators can be used as the basis for the concept of a design strategy, namely: 1) The importance of natural air ventilation; 2) HVAC system used; 3) Limiting the duration of visits in a closed room; 3) Design of a separate building mass; 4) Minimizing direct contact between visitors and managers and visitors with visitors; 5) Maintain distance between visitors, visitors and operators. Keywords: HVAC; Design Indicators; Oceanarium; Pandemic Response; Jakarta. AbstrakVirus COVID-19 telah menyebar ke seluruh negara dan wilayah dunia, menginfeksi dan membunuh orang secara global sejak muncul pertama kali di kota Wuhan, China, akhir tahun 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Dampak COVID-19 menyebabkan sejumlah Destinasi Pariwisata di Jakarta ditutup. Salah satu fasilitas umum yang terdampak adalah tempat tempat rekreasi oceanarium yang berfungsi sebagai pusat hiburan umum, pendidikan dan penelitian ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan indikator-indikator desain oceanarium tanggap pandemi sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran dan penularan virus COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi studi pustaka, wawancara, kuesioner dan observasi langsung terhadap bangunan sejenis yang sudah ada yaitu, Seaworld Ancol, Jakarta Aquarium dan Dunia Air Tawar. Beberapa teori acuan yang digunakan yang relevan dengan tema penelitian ini diantaranya adalah, teori penyebaran dan penularan virus COVID-19 melalui udara dan sistem HVAC, teori tentang oceanarium dan teori pendukung terkait lainya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan beberapa indikator perancangan yang dapat digunakan sebagai landasan konsep strategi desain yaitu: 1) Pentingnya ventilasi udara alami; 2) Sistem HVAC yang digunakan; 3) Membatasi durasi kunjungan di dalam ruangan tertutup; 3) Desain masa bangunan yang dipisah-pisah; 4) Meminimalisir kontak langsung antara pengunjung dengan pengelola dan pengunjung dengan pengunjung; 5) Menjaga jarak antara sesama pengunjung, pengunjung dengan operator.
STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN HAK PRIVASI DALAM PENGGUNAAN LAYANAN ONLINE DALAM ERA DIGITAL Wiraguna, Sidi Ahyar
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i2.118

Abstract

In the growing digital age, the use of online services has become an integral part of daily life. The convenience and benefits offered by online services, there are also concerns about personal data privacy. Law No. 11 of 2008 on ITE article 26 paragraph 1: "the use of any information through electronic media concerning a person's personal data must be done with the consent of the person concerned." This rule is derived from Government Regulation No. 82/2012 and Government Regulation No. 71/2019. This article discusses strategies to raise awareness of privacy rights in the use of online services. This research focuses on the aspect of individuals' awareness of their data privacy when interacting with digital platforms. The first strategy is education and outreach on online privacy rights, which includes understanding the risks associated with sharing personal data online. The importance of privacy policy transparency and understanding how algorithms used by online platforms work are also highlighted. The second strategy is the development of software and tools that give users greater control over protecting their data. Innovations in technologies that enable end-to-end encryption, data permission management, and online activity monitoring can help individuals to be more active in protecting their privacy. The third strategy is strict oversight and regulation of data collection and use practices by online companies. This article details these efforts and explores how these strategies can be applied in various contexts. As such, it provides a comprehensive view of how to raise awareness of privacy rights in the use of online services in the digital age
HARMONISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP UNDANG –UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN & PERPAJAKAN Wiraguna, Sidi Ahyar
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7536

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2011, dan peraturan perpajakan yang relevan di Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memastikan kesesuaian hukum di era digital. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap pengaturan keamanan transaksi keuangan digital dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan digital, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, analisis dokumen dan studi literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi efektif dalam meningkatkan keamanan transaksi keuangan digital, memperkuat peran OJK dalam pengawasan lembaga keuangan digital, dan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi penerimaan pajak. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara regulasi yang ketat dan promosi inovasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik yang lebih efektif di masa depan. Kata kunci: Harmonisasi; Digital; Otoritas Jasa Keuangan; Perpajakan; Undang-Undang ITE.
LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO "PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS Wiraguna, Sidi Ahyar; Fakrulloh, Zudan Arief
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 2 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i2.194

Abstract

The election is the manifestation of freedom in choosing the president, vice-president and legislature parliament in a country because the elections has a role as a mechanism for political change regarding the funds patterns for the direction of public policy/or regarding the circulation of the elite periodically and in an orderly manner. Indonesia itself holds the presidential and vice-presidential elections every five years that requires its citizens to vote the potential candidates for becoming the president and vice president for the next 5 years. This research aims to find out the legal reforms related to presidential nomination of presidential threshold based on Law No. 7/2017 concerning the General Elections. This research examines the law concerning presidential elections and presidential threshold based on 1945 Constitution in Indonesia to find out the president election and the obstacles in its implementation. This research indicated that it is possible that public expect more candidate than just two candidates. Then, the public will only vote for presidential candidates from the dominant political party, not the party that suits the community's needs. The result of this research can be concluded that the unnecessary presidential appointments are incompatible with the dignity of Indonesia constitution.
Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia Wiraguna, Sidi Ahyar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1390

Abstract

This study stems from the growing need for effective and efficient legal research methods in Indonesia. Its main objective is to analyze the application of normative and empirical approaches in legal research, including identifying their advantages and disadvantages, as well as providing practical guidance for legal researchers to select and implement the most appropriate method. The scope of the research includes an in-depth study of various legal research methods in Indonesia, with a particular focus on the normative juridical approach. The research method used is normative juridical by utilizing secondary legal sources, such as legal literature, journals, books, and other legal documents. In addition, qualitative analysis was applied to evaluate the advantages and disadvantages of each approach. The findings show that the normative approach excels in providing a clear and structured legal framework, but has limitations in capturing social and empirical dynamics in society. In contrast, the empirical approach is able to provide data directly from the field and offer in-depth insights into real legal practices, although it often faces challenges regarding data validity and reliability. From the results, it is suggested that a combination of both approaches can be an optimal solution to improve the quality of legal research in Indonesia. This approach allows the utilization of each method's advantages while minimizing its weaknesses. This study also provides practical guidance for legal researchers to determine which method is appropriate for their research objectives and context. In conclusion, normative and empirical approaches, when combined, can produce more comprehensive and quality legal research.ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan panduan praktis bagi peneliti hukum untuk memilih dan mengimplementasikan metode yang paling sesuai. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial dan empiris di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dari hasil tersebut, disarankan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian hukum, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik Sultan Reza Islami; Sidi Ahyar Wiraguna
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1614

Abstract

Disputes over general election results (PHPU) at the Constitutional Court reflect the critical role of evidence in resolving electoral conflicts. However, in practice, there exists an imbalance in the evidentiary process between the disputing parties. This study aims to analyze such disparities using a normative juridical approach by examining laws and regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that evidentiary issues in PHPU are influenced not only by formal and material legal aspects but also by the political dynamics that accompany every electoral contest. Unequal access to evidence, disparities in evidentiary capacity among parties, and the Court’s limited ability to conduct active examinations exacerbate this imbalance. Additionally, political interests often influence perceptions of the independence of evidence and the objectivity of court decisions. Therefore, there is a pressing need to strengthen technical regulations on evidence, enhance the evidentiary capacity of disputing parties, and optimize the Constitutional Court’s role in maintaining balance in the evidentiary process. In conclusion, the imbalance of evidence in PHPU at the Constitutional Court stems not only from procedural weaknesses but also from the political interests surrounding the trial process. Reforming the evidentiary system is urgently needed to uphold the principles of electoral justice in Indonesia.
Pelanggaran Privasi Nasabah : Analisis Hukum atas Praktik Pembocoran Data oleh Bank kepada Mata Elang Arkaan Daffa; Sidi Ahyar Wiraguna
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1737

Abstract

The practice of leaking customer data by banks to third parties, such as Mata elang, raises serious problems in the context of personal data protection in Indonesia. This action not only threatens the individual's right to privacy but also has the potential to violate the legal provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This article aims to analyze the legal basis violated by this practice and provide a legal solution in an effort to protect customer rights. The formulation of the problem in this study is what form of legal violation of data leaks by banks to Mata elang and what is the legal enforcement mechanism. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature study of relevant regulations and supporting scientific literature. The results of the analysis show that leaking customer data to third parties without valid consent is a violation of the principles of data processing in the PDP Law, especially regarding legality, transparency, and protection of data subjects. Banks as data controllers are responsible for the leak and can be subject to administrative, civil, or criminal sanctions. In closing, this study recommends strengthening internal bank regulations, strict supervision by regulatory authorities, and increasing legal awareness for customers. This effort is important to ensure the security of personal data and uphold the right to privacy in the banking system.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia Shafa Salsabila; Sidi Ahyar Wiraguna
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): April : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i2.736

Abstract

The development of information technology has had a major impact on the personal data management system. In Indonesia, the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a crucial step in guaranteeing individual privacy rights as part of human rights. This study aims to examine the form of legal accountability for personal data violations based on the provisions of the Law Number 27 of 2022. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. The results of the study show that violations of personal data can be subject to sanctions in two forms, namely administrative and criminal. These sanctions are given to data controllers and parties proven to have violated the provisions, either due to negligence or deliberate actions. Although it has been regulated normatively, implementation in the field still faces a number of challenges, such as weak supervision, lack of legal literacy in the community, and unpreparedness of digital infrastructure. Thus, it is necessary to strengthen supervisory institutions, ongoing public education, and more responsive law enforcement mechanisms. This research is expected to contribute to the development of regulations and practices for personal data protection in Indonesia.
Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik Anita, Anita; Sidi Ahyar Wiraguna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9599

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memegang peran penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Namun, integritas lembaga ini menghadapi tantangan serius akibat pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat konflik kepentingan. Dimana salah satu hakim memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pelanggaran etik tersebut serta implikasinya terhadap kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi telah mencederai prinsip imparsialitas dan tanggung jawab moral yang menjadi pilar utama profesi kehakiman. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga menurunkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etik, termasuk reformulasi kode etik dan restrukturisasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar lebih independen dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong perbaikan tata kelola etik di lembaga peradilan konstitusi Indonesia.
Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN Purwanti, Yani; Sidi Ahyar Wiraguna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9662

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan kewenangan prerogatif presiden pada proses hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Latar belakang muncul dari gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait tidak diberhentikannya Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto setelah amar putusan MK tentang Pemilihan Bupati Serang 2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan MK dan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011, namun tidak menciptakan kewajiban administratif yang dapat diuji di PTUN atas hak prerogatif presiden. Terdapat ketimpangan norma antara UU MK dan UU Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa keputusan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri tidak termasuk dalam objek sengketa PTUN. Implikasi penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi hukum acara PTUN dengan ketentuan MK agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga. Rekomendasi mencakup revisi peraturan pelaksana UU PTUN untuk memperjelas ruang lingkup dan prosedur pengujian keputusan presiden. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Adiman, Adiman Akmalia Salsabila Al Satria Diah Alamsyah, Rizki Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anesya Fritiana Anita Anita Anna Triningsih Annisa Fitria Antika Gestia Ardelia, Sekar Galuh Arifatunnisa, Shifa Arkaan Daffa Astri Anggraeni Putri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Atmojo, Talitha Maheswari Ning AYU WULANDARI Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bella Fistya Asherli Berto Purnomo Sidik Daishahwa Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Delvi Eka Ariyanti Devi Wulandari Edward, Ryan Fransisco Effendy, D. Andry Eirene, Chresto Elda Septi Darmayanti Elvina Putri Maheswari Faisal Santiago, Faisal Fakrulloh, Zudan Arief Farha Nadiah Feriza, Gousta Fika Nurmajulia Andiani Filal Khair Fitri, Gischa Adelia Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Fritiana, Anesya Galuh Candra Utami Hakim, Suryajaya Harahap, Pardamaian Hartanto, Annisa Ramadhani Hikmawati, Elok Hutapea, Annisa Nurmalasari I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Juanda Juanda Kantikha, I Made Khetrina Maria Angnesia Kusnadi, Kusuma Daniel L.M.F. Purwanto Lenatia, Lenatia Lengkong, Ivany Lianto, Fermanto Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mugiono Mugiono, Mugiono Nadiroh, Aenun Namira, Amanda Jihan Naya Indah Sahqia Nayla Azzahra Khaerunnisa Nazarudin Khuluk Nazili, Intan Nova Reana Wahida Nufus, Hayattun Nugraha, Karindra Alvian Nurhayani nurhayani Pardamean Harahap Pedo, Brandi Stefano Pratama, Muhamad Noval Faris Priscila, Michel Purwanti, Yani Purwanto, L.M.F Putri, Ramadani Radiant, Adzaky Luthfi Rahmadani, Nita Octaviana Reysha Aurelia Shabilla Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani Santoso, Alisya Putri Savana Maulia Shafa Salsabila Sri Mulyati Sultan Reza Islami Suprajogi, Agus Syifa Ramadani Talitha Kamilah Verina Dwi Muryani Wardhani, Dwi Kusumo Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Winda Agustina Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani Yaffa Ivana Faustina Yunesia Amelia Renanta Zulfikar Judge