Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurnal Arsitektur Pendapa Jurnal Kajian Ilmiah Journal of Architectural Design and Development (JAD) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Arsitekta Interdisciplinary Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmu Multidisplin AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Ruang Media Hukum Indonesia (MHI) Tijarah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara COSMOS Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Wiraguna, Sidi Ahyar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern Talitha Kamilah; Sidi Ahyar Wiraguna
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1460

Abstract

The evolution of modern civil procedural law demands dispute resolution mechanisms that are responsive, efficient, and substantively just. In this context, Alternative Dispute Resolution (ADR) particularly mediation and arbitration has transformed from a supplementary option into a central instrument within Indonesia’s dispute resolution architecture. This study aims to analyze the development of ADR from the perspective of modern civil procedural law, focusing on the normative status and practical efficiency of mediation and arbitration as pre-litigation mechanisms. The research employs a normative-juridical approach, analyzing primary legal sources (legislation, Supreme Court Regulations [PERMA], court decisions) and secondary sources (scholarly journals, books, policy documents). The findings indicate that mediation has been mandatorily integrated into civil procedure through PERMA No. 1 of 2016, functioning as a court-facilitated pre-litigation stage, while arbitration operates as a consensual out-of-court mechanism under Law No. 30 of 1999. Both mechanisms demonstrate clear efficiency in terms of time (resolution within weeks to months), cost (minimal to predictable), and the ability to preserve parties’ relationships through collaborative processes and procedural confidentiality. Nevertheless, implementation challenges remain, particularly concerning the availability of qualified mediators and public perception of ADR. The study concludes that ADR is no longer a marginal alternative but an integral pillar of modern civil justice, aligning with principles of procedural efficiency and substantive justice.
Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce: Studi Kasus Marketplace Shopee Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah; Hartanto, Annisa Ramadhani; Wiraguna, Sidi Ahyar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.9222

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat transaksi e-commerce di Indonesia. Namun, kemudahan ini turut membawa ancaman terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce, dengan studi kasus pada platform marketplace Shopee. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dokumen kebijakan privasi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal implementasi, penegakan hukum, dan transparansi dari pihak penyelenggara sistem elektronik. Kasus dugaan kebocoran data di Shopee mengungkapkan adanya ketimpangan antara kewajiban hukum penyedia layanan dan hak-hak konsumen. Selain itu, belum optimalnya peran lembaga pengawas serta kurangnya literasi digital masyarakat menyebabkan posisi konsumen semakin rentan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi memerlukan penguatan dari segi regulasi, penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman dan berkeadilan
Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Perdata: Sebuah Pendekatan Baru Penyelesaian Sengketa: Menawarkan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Pemulihan Hubungan Sosial Astri Anggraeni Putri; Sidi Ahyar Wiraguna
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i4.1384

Abstract

Indonesia’s civil dispute resolution system remains dominated by an adversarial litigation model that prioritizes legal certainty but often neglects the relational and emotional dimensions underlying conflicts. Yet, in many cases such as family, inheritance, or neighborhood disputes the restoration of social relationships is as crucial as formal legal resolution. This study explores the potential integration of restorative justice principles into Indonesia’s civil procedural law as an alternative approach centered on dialogue, accountability, and reconciliation. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources, the research finds that restorative justice values align not only with Indonesia’s living law traditions such as musyawarah (deliberative consensus) and customary dispute resolution but also with existing provisions in civil procedure codes. Accordingly, the study proposes the Structured Restorative Mediation (SRM) Model, a procedural framework that embeds restorative principles into both court-annexed and community-based mediation. This model prioritizes relational healing while upholding legal certainty and procedural fairness. Its successful implementation requires regulatory support, enhanced mediator training, and institutional strengthening of community-based dispute resolution bodies. Thus, integrating restorative justice is not merely an innovation but a structural necessity for a more humane, inclusive, and holistically just legal system.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang melalui Mediasi dan Arbitrase: Efektivitas dan Kendala di Indonesia Nugraha, Karindra Alvian; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2899

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas serta kendala dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui mediasi dan arbitrase dalam perkara Hutang-Piutang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana mekanisme ADR mampu memberikan solusi hukum yang cepat, efisien, dan berkeadilan, serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan sosiologis yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dikombinasikan dengan analisis empiris terhadap praktik ADR di lembaga mediasi dan arbitrase nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dan arbitrase telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya arbitrase yang tinggi, kurangnya mediator dan arbiter profesional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga hukum. Selain itu, paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian melalui pengadilan turut memperlambat penguatan sistem ADR. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum, digitalisasi proses ADR, serta pembentukan lembaga pengawasan independen untuk menjaga integritas mediator dan arbiter. Dengan perbaikan sistemik tersebut, ADR diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial di Indonesia.
Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi: (Suatu Analisis Yuridis Atas Teori Keadilan) Hutapea, Annisa Nurmalasari; Wiraguna, Sidi Ahyar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3141

Abstract

Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi menjaga keberadaan harta kekayaan tergugat agar tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah adanya tindakan pengalihan, penyembunyian, atau pengurangan nilai aset yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun memiliki tujuan preventif yang kuat, praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun efektivitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta mengkaji penerapannya melalui perspektif teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan memiliki kontribusi penting dalam memastikan terpenuhinya hak pihak penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan perlindungan terhadap keseimbangan hak dan kepentingan para pihak, sehingga mendorong terwujudnya keadilan prosedural dan distributif. Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor administratif, keterbatasan pengawasan, serta inkonsistensi penerapan pada tingkat praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, serta pembaruan mekanisme penyitaan agar conservatoir beslag dapat berfungsi secara lebih optimal, efektif, dan adil.
Eksistensi dan Masa Depan Lembaga Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Wiraguna, Sidi Ahyar; Lengkong, Ivany
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3204

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi sering menimbulkan hambatan berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kompleksitas prosedur yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian dan efisiensi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya lembaga arbitrase sebagai alternative dispute resolution yang menawarkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan bersifat final. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan masa depan lembaga arbitrase dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sekaligus menilai kemampuan regulasi yang ada dalam merespons tantangan undangan, konseptual, dan kasus, serta dilengkapi unsur empiris ringan berupa tren statistik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase tetap memiliki posisi penting sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang relevan bagi para pihak yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan kerahasiaan. Namun, hambatan seperti ketidakkonsistenan putusan pembatalan, intervensi peradilan, dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum masih mengurangi efektivitas arbitrase. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyelarasan norma, penguatan kepastian eksekusi, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan untuk mendukung stabilitas sistem. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kerangka teoretis mengenai hubungan antara arbitrase dan peradilan negara, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi dan optimalisasi lembaga arbitrase di Indonesia.
Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pedo, Brandi Stefano; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3587

Abstract

Mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kedudukan mediasi sebagai prasyarat wajib dalam proses beracara di pengadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya litigasi masyarakat, kualitas mediator, serta dukungan kuasa hukum yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eksistensi mediasi dalam hukum acara perdata yang berlaku serta menganalisis konstruksi idealnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, profesionalisme mediator, dan akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mediasi dalam RKUHAPerdata agar mediasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.
Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum Lenatia, Lenatia; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3588

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dengan memperkuat prosedur, menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib, dan mengoptimalkan peran mediator.1 Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengkaji konsistensi peraturan ini dengan prinsip-prinsip mediasi modern dan implementasinya di pengadilan.2 Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan 1/2016 dapat dianggap memadai, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan di tingkat nasional.  Beberapa kendala masih ada, seperti budaya litigasi yang kuat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai di pengadilan.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Perma 1/2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia
Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi Pratama, Muhamad Noval Faris; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4087

Abstract

Reformasi mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata diperlukan untuk mengatasi inefisiensi, gagal panggil, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meski e-Court telah diterapkan, pemanggilan tahap krusial dalam menjamin hak audi et alteram partem masih mengandalkan metode konvensional yang lambat dan tidak andal, menyumbang signifikan terhadap penundaan sidang dan putusan verstek. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem pemanggilan berdasarkan HIR/RBg serta merumuskan model pemanggilan digital yang sah, efisien, dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif, didukung studi komparatif (Singapura, Estonia, UE) dan wawancara mendalam terhadap 25 informan kunci (hakim, jurusita, akademisi, advokat), serta observasi di tiga Pengadilan Negeri percontohan. Analisis tematik dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori procedural justice serta sociotechnical systems. Hasil menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketidaksesuaian norma HIR/RBg dengan tuntutan digital, serta belum diakuinya e-summons sebagai citatie yang mengikat secara hukum. Model yang diusulkan mencakup: (1) sistem notifikasi multi-saluran (surel, SMS, aplikasi) dengan digital receipt sebagai bukti penerimaan sah; (2) mekanisme persetujuan eksplisit (opt-in) dan hak memilih saluran non-digital; (3) integrasi dengan Dukcapil untuk verifikasi data; dan (4) transformasi peran jurusita menjadi fasilitator digital. Secara normatif, model ini dapat diwadahi melalui PERMA khusus atau penambahan pasal dalam HIR. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi pemanggilan berbasis teknologi informasi bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan upaya merekonstruksi keadilan prosedural di era digital. Model ini berpotensi mempercepat proses hingga 50%, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat inklusivitas asalkan didukung harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan jaminan akses universal. Dengan demikian, langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU Nufus, Hayattun; Wiraguna, Sidi Ahyar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.613

Abstract

Artikel ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana keadilan prosedural terwujud dalam pemberian bantuan hukum prodeo bagi pihak tidak mampu di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, analisis difokuskan pada regulasi, implementasi, serta hambatan dalam mekanisme perkara prodeo sebagai sarana akses terhadap keadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah menjamin hak atas bantuan hukum cuma-cuma, realisasi di lapangan kerap terkendala oleh birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, serta ketidakkonsistenan penanganan perkara oleh aparat peradilan. Akibatnya, prinsip keadilan procedural yang menekankan kesetaraan, transparansi, dan partisipasi bermakna belum sepenuhnya terpenuhi. Artikel ini menegaskan perlunya reformasi administratif dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum agar bantuan hukum prodeo benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok marginal.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Adiman, Adiman Akmalia Salsabila Al Satria Diah Alamsyah, Rizki Alarode Lahoya Simbolon Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anesya Fritiana Anggraini, Arsilia Suci Hamid Anita Anita Anna Triningsih Annisa Fitria Antika Gestia Ardelia, Sekar Galuh Arifatunnisa, Shifa Arkaan Daffa Astri Anggraeni Putri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Atmojo, Talitha Maheswari Ning AYU WULANDARI Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bella Fistya Asherli Berto Purnomo Sidik Daishahwa Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Delvi Eka Ariyanti Devi Wulandari Dharma, Dhiva Aurora Pramhesta Edward, Ryan Fransisco Effendy, D. Andry Eirene, Chresto Elda Septi Darmayanti Elvina Putri Maheswari Faiqotul, Fina Faisal Santiago, Faisal Fakrulloh, Zudan Arief Farha Nadiah Feriza, Gousta Fika Nurmajulia Andiani Filal Khair Fitri, Gischa Adelia Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Fritiana, Anesya Galuh Candra Utami Harahap, Pardamaian Hartanto, Annisa Ramadhani Hikmawati, Elok Hutapea, Annisa Nurmalasari I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Juanda Juanda Kantikha, I Made Khetrina Maria Angnesia Kusnadi, Kusuma Daniel L.M.F. Purwanto Lenatia, Lenatia Lengkong, Ivany Lianto, Fermanto Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mugiono Mugiono, Mugiono Nadiroh, Aenun Namira, Amanda Jihan Naswa Fiolla Anggraini Naya Indah Sahqia Nayla Azzahra Khaerunnisa Nazarudin Khuluk Nova Reana Wahida Nufus, Hayattun Nugraha, Karindra Alvian Nurhayani nurhayani Nurmala, Salma Ayu Pardamean Harahap Pedo, Brandi Stefano Pratama, Muhamad Noval Faris Priscila, Michel Purwanti, Yani Purwanto, L.M.F Putri, Ramadani Rahmadani, Nita Octaviana Reysha Aurelia Shabilla Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani Santoso, Alisya Putri Savana Maulia Shafa Salsabila Sri Mulyati Sultan Reza Islami Suprajogi, Agus Syifa Ramadani Talitha Kamilah Verina Dwi Muryani Wardhani, Dwi Kusumo Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Winda Agustina Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani Yaffa Ivana Faustina Yunesia Amelia Renanta Zulfikar Judge