Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
25.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies Jurnal Hukum Islam Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Yunus, Nur Rohim
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 315 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 315 Documents
Search

 23   24   25   26   27 
The Nature of State Sovereignty in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i5.45657

Abstract

Esai berjudul Hakikat Kedaulatan Negara dalam Dimensi Filsafat membahas secara mendalam konsep kedaulatan negara dari perspektif filsafat politik. Dalam esai ini, dikaji bagaimana pandangan para filsuf terkemuka seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant tentang kedaulatan negara sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan pengaturan kehidupan bernegara.Esai ini diawali dengan pengantar mengenai latar belakang konsep kedaulatan negara dalam sejarah pemikiran politik, mulai dari teori kontrak sosial hingga perkembangan pemikiran modern yang mengaitkan kedaulatan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, esai ini mengeksplorasi perdebatan filosofis tentang kedaulatan absolut negara versus perlindungan hak individu, serta bagaimana dilema antara kebebasan dan ketertiban menjadi isu sentral dalam filsafat politik.Pada bagian tengah, esai mengupas pengaruh globalisasi, teknologi digital, dan interdependensi internasional terhadap kedaulatan negara, termasuk tantangan terhadap pengendalian negara dalam mengatur wilayah dan rakyatnya. Selain itu, dibahas pula konsep kedaulatan digital sebagai respons terhadap era teknologi informasi dan keamanan siber.Sebagai penutup, esai ini menekankan pentingnya menyeimbangkan kedaulatan negara dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi dalam menciptakan negara yang berkeadilan dan berdaulat secara nyata. Pandangan filosofis ini diharapkan memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai hakikat kedaulatan negara dalam menghadapi dinamika politik global yang terus berubah.
The Dilemma of State Sovereignty in a Country in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i5.45658

Abstract

Esai berjudul "Dilema Kedaulatan Negara pada Suatu Negara dalam Dimensi Filsafat" membahas secara mendalam konsep kedaulatan negara dalam konteks globalisasi, intervensi asing, dan perkembangan teknologi yang mengaburkan batas-batas tradisional negara. Dalam dimensi filsafat politik, kedaulatan sering dipandang sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak dalam mengatur urusan dalam negeri tanpa intervensi eksternal. Namun, era modern menantang konsep ini dengan fenomena interdependensi internasional dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia.Esai ini mengeksplorasi kritik terhadap konsep kedaulatan absolut dari perspektif filsuf politik klasik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Immanuel Kant, serta pemikiran kontemporer dari Giorgio Agamben dan Carl Schmitt. Paradoks kedaulatan diulas dalam konteks kebutuhan negara akan kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban sekaligus pembatasan kekuasaan agar tidak menjadi tirani.Selain itu, esai ini menawarkan solusi filosofis berupa demokrasi konstitusional, mekanisme checks and balances, dan supremasi hukum dalam mengatasi dilema kedaulatan. Akhirnya, esai ini mengusulkan pergeseran konsep dari kedaulatan negara tradisional menuju kedaulatan hukum, di mana negara tunduk pada norma internasional untuk menjaga hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Dengan pendekatan ini, kedaulatan negara dapat tetap relevan dalam tatanan global yang semakin terhubung.
The Nature of Legal Sovereignty in a Country in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i6.45659

Abstract

Essai ini membahas konsep kedaulatan hukum dalam perspektif filsafat politik, mengupas peran fundamental hukum dalam mengatur negara modern yang berlandaskan pada prinsip supremasi hukum (rule of law). Dalam konteks filosofis, kedaulatan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Locke, 1689; Rawls, 1971).Pembahasan diawali dengan penelusuran sejarah perkembangan kedaulatan hukum, mulai dari era absolutisme yang menempatkan kekuasaan raja sebagai otoritas mutlak (Hobbes, 1651), hingga munculnya konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara (Montesquieu, 1748). Essai ini kemudian mengupas paradoks antara kedaulatan hukum dan hak asasi manusia, di mana hukum dapat menjadi alat perlindungan sekaligus pembatasan kebebasan individu (Schmitt, 1922; Agamben, 2005).Selanjutnya, essai ini mengkritisi penerapan kedaulatan hukum dalam negara modern yang sering dipolitisasi untuk legitimasi kekuasaan. Pembahasan juga menekankan pentingnya demokrasi konstitusional dalam menjamin checks and balances agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan (Rawls, 1971).Sebagai penutup, essai ini menguraikan tantangan kedaulatan hukum dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Negara dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan digital agar hukum tetap relevan dalam mengatur yurisdiksi lintas negara dan mengatasi ancaman siber (Habermas, 1998). Essai ini menegaskan bahwa kedaulatan hukum yang kuat dan berkeadilan merupakan fondasi bagi terciptanya negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
The Dilemma of Legal Sovereignty in a Country in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i6.45660

Abstract

Esai ini membahas secara mendalam dilema kedaulatan hukum dalam negara modern dari perspektif filosofis, menyoroti ketegangan antara penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kekuasaan negara. Dalam konteks negara modern, kedaulatan hukum seharusnya menjamin supremasi hukum yang adil dan mengatur kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang (Locke, 1689). Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan, terutama dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan negara (Schmitt, 1922; Agamben, 2005).Esai ini mengupas paradoks antara kedaulatan hukum dan hak asasi manusia dalam negara demokratis, di mana negara berhak membatasi hak individu demi keamanan nasional, namun berisiko melanggar prinsip-prinsip keadilan (Schmitt, 1922). Dari sudut pandang postmodernisme, kedaulatan hukum dikritik sebagai instrumen dominasi negara terhadap masyarakat, dengan hukum digunakan untuk mengontrol dan menormalisasi perilaku individu (Foucault, 1977).Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi turut mempersulit penerapan kedaulatan hukum karena pengaruh kuat dari hukum internasional dan tantangan yurisdiksi lintas negara (Habermas, 1998). Esai ini menawarkan solusi filosofis dengan mengintegrasikan prinsip demokrasi konstitusional yang mengedepankan checks and balances serta kesadaran akan kedaulatan Tuhan yang menuntut hukum ditegakkan berdasarkan prinsip moral dan keadilan universal (Rawls, 1971; Al-Attas, 1993).Dengan pendekatan filosofis ini, esai ini mengusulkan transformasi kedaulatan hukum dari sekadar instrumen negara menjadi kesadaran etis yang menghormati nilai-nilai keadilan hakiki.
Classification of Industrial Relations Dispute Court Verdict Document with XGBoost and Bidirectional LSTM Wicaksono, Galih Wasis; Nur Oktaviana, Ulfah; Noor Prasetyo, Said; Intana Sari, Tiara; Hidayah, Nur Putri; Yunus, Nur Rohim; Al-Fatih, Solahudin
JOIV : International Journal on Informatics Visualization Vol 7, No 3-2 (2023): Empowering the Future: The Role of Information Technology in Building Resilien
Publisher : Society of Visual Informatics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30630/joiv.7.3-2.2373

Abstract

Industrial relations disputes (Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)) are essential to examine because these disputes represent unbalanced bargaining positions between workers and corporations. On the other hand, there are many PHI documents, so they need to be classified and distinguished from other types of other decisions for other types of civil cases. PHI decisions document can be accessed openly from a special directory of civil courts. This ruling has similarities with other decisions regarding consumer protection or bankruptcy. This study used 450 documents consisting of 255 PHI court decisions and 255 non-PHI court decisions. This study takes the case as a classified part. We use several feature extractions and three methods: Support Vector Machine (SVM), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), and Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM). For SVM and XGBoost classifier, we utilize Frequency-inverse document frequency (TF-IDF). Another classifier needs word embedding Glove Wikipedia Indonesian with a dimension size of 50. Various experiments conducted found that the best classification results used Bi-LSTM with Gloves. This classification has 100% accuracy without overfitting. We found the second result using XGBoost with parameters optimized using random search, while the lowest accuracy results were obtained using the SVM method. The accuracy of the classification results in this study can impact the availability and quality of open legal knowledge that can be utilized by society and for future research.
Sight Beyond Sight: Foreseeing Fraudulent Financial Reporting through the Perspective of Islamic Legal Ethics Rahmatika, Dien Noviany; Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, Havis; Yunus, Nur Rohim
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 2 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v12i2.15389

Abstract

In the financial sectors, fraud has become a world phenomenon, ranging from fraudulent financial reports, assets misappropriation and corruption. These three types of fraud are practices carried out deliberately against the law which harm many parties. This study aims to analyze fraudulent financial reporting, where the presentation of misstatements is presented to mislead financial reports. These are against the ethical perspective of Islamic law as stated in the Quran and Hadith. This research uses secondary data based on the principles of sharia accounting concepts and Islamic ethics. The analytical method used is a qualitative description method with literary and normative approaches by examining fraudulent financial reporting from the perspective of Islamic law. The results of this study strengthen the theory of fraud pentagon with the symptoms and red flags of fraud, namely pressure, opportunity, rationalization, competence, and arrogance of the perpetrators of fraud. The Quran as well as the hadith emphasize the values of honesty, justice, truth, responsibility, and belief in reporting. This research also overlooks the weak ethics of the accounting profession and also the value of religiosity held by weak accountants from the perspectives of Islam. AbstrakPada sektor keuangan, fraud (kecurangan) menjadi salah satu fenomena global, dengan kasus kecurangan laporan keuangan, penyelewengan aset dan korupsi. Ketiga bentuk kecurangan tersebut merupakan praktek yang dilakukan secara sengaja melawan hukum dan merugikan banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecurangan pelaporan keuangan, dimana informasi yang disajikan dalam laporan adalah hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini bertentangan dengan etika hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah dan etika Islam. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskripsikualitatif dengan pendekatan literatur dan kajian normatif. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kecurangan pelaporan keuangan dari perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini memperkuat teori Fraud Pentagon tentang gejala dan Red Flag Fraud, yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi para pelaku penipuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam pelaporan. Penelitian ini juga menunjukkan lemahnya prinsip etis dalam profesi akuntansi dan jugai religiusitas yang dimiliki oleh akuntan. 
Contribution of Law and Religious Principles to Eliminating Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
Mimbar Agama Budaya Vol. 39 No. 1 (2022)
Publisher : Center for Research and Publication (PUSLITPEN), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/mimbar.v39i1.31805

Abstract

Damage will hit the people of a country when corruption has become a culture. However, religion as a way of life for the people is able to contribute to dampening this culture of corruption, so that it can save people from the destruction of their culture of life. The method used in this study is a qualitative method with a literate approach. The results of the study stated that religion greatly contributed to reducing the culture of corruption. However, there are still challenges for religion to be able to contribute to reducing the culture of corruption, including the limited involvement of religious leaders in political issues, religious differences, lack of coordination between religious institutions and the government, cultural and social environmental factors, lack of supervision and strict law enforcement. In addition, there are limitations of religious leaders in their mastery of general science and technology.Keywords: Corruption Culture; Religion; Contribution
SPIRIT EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA GUNA TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN RAKYAT Rohim, Nur
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2013)
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dimaksud adalah yang memiliki ciri-ciri antara lain digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral, yang berhubungan dengan ketuhanan sehingga terdapat solidaritas sosial, berkaitan dengan persatuan Indonesia yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, memiliki ketegasan dan adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Akan tetapi sistem ekonomi ini dirasa mengalamikegagalan dalam mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat, karena kecenderungannya terhadap paham materialistis dan kapitalis. Padahal ia bukanlah identitas dasar dari sistem ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam dianggap memiliki keselarasan dan relevan dengan konsep dasar ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain latar belakang sistem ini telah mengakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karenanya, dalam tafsir konstitusi Republik Indonesia ada spirit ekonomi Islam yang kuat, sehingga harapan terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
CIVIL SOCIETY; UPAYA MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI Yunus, Nur Rohim
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v1i2.384

Abstract

Civil society is a significant element in building democracy. One essential condition for democracy is the creation of public participation in decision-making processes carried out by the state or government. Civil society requires civic engagement, namely the involvement of citizens in social associations. Civic engagement allows the growth of openness, trust and tolerance among one another.
ETIKA DAN MORALITAS POLITIK ANGGOTA DEWAN Yunus, Nur Rohim
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20180

Abstract

Anggota dewan hendaknya memiliki etika dan moralitas politik yang baik. Dengannya, anggota dewan akan dapat bersikap bijak, sehingga aspirasi rakyat yang diwakilinya dapat terpenuhi. Beberapa kajian memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya anggota dewan beretika, diantaranya rekomendasi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga data yang diajukan berasal dari literatur-literatur normatif. Harapan yang diinginkan adalah terciptanya anggota dewan yang dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga harapan dan keinginan masyarakat luas dapat tercapai.
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Ahmad Fadli Fathurrohman Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayyevna Ananda Mardhotillah Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah BAMBANG ALI KUSUMO Desi Purnama Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Faiqatul Husna Faiqatul Husna Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fina Raihani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Karmawan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Putra, Gilang Rizki Aji Rahmad Lubis Rahmad Lubis Rahmi Agustin Raihani, Fina Ratna Herlina Refly Setiawan Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siti Marwiyah Siti Ngainnur Rohmah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Sofwan, Abbas Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Umlina Mukhlas Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani