p-Index From 2021 - 2026
25.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

Filsafat Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.31357

Abstract

Pembangunan suatu negara bangsa membutuhkan satu atau lebih pilar yang kuat, agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, bebas dari segala macam gangguan dan bencana. Dalam bentuk sistem kepercayaan atau landasan filosofis, pilar-pilar negara-bangsa berwujud seperangkat konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat negara-bangsa yang bersangkutan. Ini adalah gagasan, prinsip, dan nilai yang dianggap mampu menjadi dasar bagi aktivitas sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara.
NKRI Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.31358

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan, sebaliknya bentuk negaranya adalah republik. Alasan mengapa negara Indonesia disebut negara kesatuan Republik Indonesia adalah karena meskipun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, masih dianggap sebagai satu negara dan negara adalah satu kesatuan yang dikenal sebagai Indonesia. Karena peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus mendeklarasikannya ke dunia luar (bangsa lain), dan sejak saat itu berdirilah negara baru, negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.31360

Abstract

Landasan Nasional Pancasila dan HUT RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bhinneka Tunggal Ika dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam lambang negara Indonesia. Garuda dengan kepala menoleh ke kanan, perisai berbentuk hati yang tergantung di leher garuda dan semboyan yang tertulis di pita yang dipegang garuda adalah tiga komponen yang membentuk lambang negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Tahun 1951 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009. Ungkapan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" dicetak dalam bahasa Jawa Kuno pada pita dengan huruf latin. Ini adalah moto Kebangsaan Indonesia.
UUD 1945 sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 4 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i4.31361

Abstract

Pemerintahan Republik Indonesia saat ini menganut Undang-Undang Dasar yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Di Indonesia, UUD RIS berlaku sejak 27 Desember 1949, dan UUDS 1950 berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950. Pemulihan UUD 1945 disahkan dengan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Hal itu kemudian diakui DPR pada 22 Juli 1959. Ketika negara Indonesia pertama terbentuk, salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan ini, fokusnya bukan pada kepentingan individu, tetapi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 5 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.31362

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup di Indonesia mengandung seperangkat cita-cita luhur yang harus dihayati dan dihayati oleh setiap warga negara Indonesia sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tidak hanya itu, sila-sila Pancasila harus tertanam dalam tatanan masyarakat Indonesia agar Pancasila dapat menjadi simbol bangsa Indonesia dan rakyatnya. Pancasila merupakan dasar utama pembangunan karakter bangsa Indonesia karena memiliki tempat dan tujuan yang fundamental baik bagi bangsa Indonesia maupun rakyat Indonesia. Dalam perannya sebagai landasan, Pancasila berfungsi sebagai acuan, dan sekaligus tujuan dalam proses pembangunan karakter bangsa.
Agama sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 6 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.31364

Abstract

Agama merupakan pedoman hidup keseharian rakyat Indonesia. Tanpa agama maka seseorang tidak dapat hidup sebagai warga negara Indonesia, karena jiwa bangsa Indonesia adalah masyarakat religious yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya pandangan hidup masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan semangat beragama yang mengajarkan kebeneran dan toleransi terhadap pemeluk agama lain.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Federasi Rusia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.38425

Abstract

The Russian Federation is a federal state governed by a presidential system. Russia, functioning as a federation, encompasses a total of 85 federal subjects, each possessing varying degrees of autonomy. These levels of autonomy encompass republics, krais, oblasts, and autonomous districts. The executive branch of the Russian government is headed by a President who is elected directly by the populace and possesses extensive administrative authority. In addition to the aforementioned, there exists a Prime Minister who assumes the responsibility of executing governmental policies and overseeing the coordination of the cabinet. The Russian system of governance ensures a seamless integration of presidential and parliamentary components, facilitated by the presence of the Federal Assembly as a representative body that serves to maintain a balance of executive authority.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Ukraina Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.38432

Abstract

The Ukrainian government is a presidential system, and the country is a unitary, democratic republic. Unitary states are characterized by the concentration of political and administrative power within the central government, which is located in Kiev. The president is the head of state and the head of government. He is elected by the people directly, which makes him the head of government as well as the head of state. In addition, the Prime Minister of Ukraine is the individual who is accountable for the day-to-day implementation of the policies that are implemented by the government. Ukraine's political structure displays a combination of aspects of presidential and parliamentary systems of government, with the prime minister lending a parliamentary feel to a traditionally presidential framework.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Belarusia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.38438

Abstract

Belarus is a unitary state situated in the Eastern European region. Belarus employs a presidential system of governance within its governmental framework. This implies that the president, who is elected directly by the populace, possesses the utmost executive authority. Nevertheless, there exists a role known as the prime minister, which has the responsibility of orchestrating the implementation of government programs on a daily basis. In Belarus, the government system establishes an equilibrium between the authority of the president as the chief executive and the prime minister as the chief executive. While the president wields significant authority, the prime minister plays a crucial role in overseeing the government's daily operations and facilitating the execution of policy. The Belarusian system of government exemplifies an endeavor to amalgamate components from several government systems, so establishing a distinctive model within the political and constitutional framework.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Moldova Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 4 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i4.38443

Abstract

Moldova is a unitary country located in the region of Southeastern Europe. Moldova's governmental structure incorporates features from both presidential and parliamentary systems, wherein the president wields overarching administrative authority while parliament assumes a significant part in shaping political determinations. The government of Moldova is comprised of three distinct parts of power, namely the executive, legislative, and judicial branches. The president, in their capacity as the head of state, assumes responsibility for foreign, defense, and security policy, whilst the prime minister assumes leadership of the administration and is accountable for the execution of policies. The Moldovan parliament, comprising two houses, possesses the jurisdiction to enact legislation, oversee the government, and execute additional legislative duties. Furthermore, Moldova possesses territories with distinct autonomy, namely Gagauzia and Transnistria, so introducing intricacy to the nation's governmental framework.
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah BAMBANG ALI KUSUMO Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Fredinan Yulianda Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Herlina, Ratna Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Lubis, Rahmad Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mery Noviyanti Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Pramuja, Imam Purnama, Desi Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Shapiulayevna, Aliyeva Patimat Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Sulistiono Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Umlina Mukhlas Waluyo, St Budi Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani