Articles
PEMBERIAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Devi Ayu Febrianti;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40642
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan, kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia di bidang Kesehatan serta usaha yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi faktor penghambat dalam proses pemberian hak tersebut. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif, penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah, gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi. Melalui pembahasan secara mendalam dan luas, diharapkan pembaca memahami isi dari penulisan ini dan memperoleh suatu pemahaman baru. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di lapas belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat hambatan yang dialami. Upaya lapas dalam menghadapi hambatan, agar terlaksananya pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan. Diharapkan usaha yang dikerjakan dapat menyelesaikan kendala dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia yang dilakasanakan seoptimal mungkin agar tidak ada penyimpangan dalam pemberian hak tersebut.
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
Iqbal Kumoro Aziz;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40643
Kebijakan penjara seringkali merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang luas yang berusaha untuk mencakup semua situasi dan semua narapidana. Karena efek penuaan, narapidana lanjut usia menemukan diri mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan batasan kebijakan ini. Menurut seorang petugas, bahkan ketika tersedia area yang dapat diakses penyandang disabilitas, seringkali sulit untuk menempatkan narapidana di area tersebut. Kebijakan lain yang perlu direvisi adalah kebijakan visitasi. Di salah satu Lapas dalam penelitian ini, kunjungan narapidana dihentikan jika mereka perlu menggunakan kamar kecil. Hal ini menyebabkan potensi masalah bagi narapidana lanjut usia yang kurang mampu menahan air seni karena masalah medis seperti pembesaran prostat, yang umum terjadi pada pria yang lebih tua. Sementara kebijakan visitasi bertujuan untuk mengurangi masuknya selundupan selama kunjungan, akan lebih mudah bagi penjaga untuk mengawal dan memantau narapidana selama istirahat kamar mandi untuk memastikan bahwa selundupan tidak diperkenalkan selama kunjungan.
HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MERESTORASI MENTAL DI DALAM LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU
Alber Nurfajri;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40816
Penulis artikel ini memberi judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Antar Narapidana Perempuan Dalam Merestorasi Mental Di Dalam Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi atau keterbukaan diri anatar sesama narapidana perempuan dalam pemulihan mental di dalam lapas. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan di lapas perempuan Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat informan melakukan keterbukaan diri dan satu informan tidak melakukan keterbukaan diri dengan narapidana. Pada penelitian ini, hambatan keterbukaan diri hanya ditemukan pada satu informan yaitu pada faktor internal. Terdapat rasa malu serta keadaan biologis yang tidak mendukung untuk melakukan keterbukaan diri.
PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG
Fitrian Romadhon Dwi Saputra;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45074
Asimilasi memenuhi asas pemasyarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nantinya, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang nantinya dapat mereka gunakan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan asimilasi dalam rangka pembinaan anak bernegara dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di wilayah LPKA Kelas II Bandar Lampung. Asimilasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan narapidana dengan kehidupan masyarakat, dengan bimbingan yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pendidikan serta menjadi sarana bagi narapidana untuk berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar. Kendala asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung antara lain: kurangnya petugas yang terdidik secara profesional dan profesional, kurangnya minat masyarakat yang dilayani, kurangnya pelatih narapidana Sesuai dengan kebutuhan teknologi bisnis, ada juga kekurangan tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dan dokter.
PENERAPAN PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Ovilia Yana Pradipta;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45096
Seseorang warga negara dapat dikatakan bersalah didepan hukum ketika tindakan yang dia lakukan telah melanggar hukum dinegaranya dan salah. Pada saat menjalankan hukumannya seseorang itu akan berada ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan seseorang itu dapat disebut dengan sebutan narapidana. Narapidana adalah manusia dan warga negara yang tingkah lakunya tetap harus diperhatikan oleh pemerintah. Saat berada didalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana tetap berhak mendapatkan hak- haknya. Didalam memenuhi hak- haknya, narapidana juga harus mendapatkan persamaan sikap atau perlakuan tanpa membeda bedakan dalam segi apapun. Tujuan dari penjelasan dalam jurnal ini adalah untuk pelaksaan hak narapidana dalam menerima layanan saat memenuhi haknya untuk cuti mengunjungi keluarga. Penelitian yang digunakan dalam penjelasan jurnal adalah penelitian kualitatif yang isinya tentang penelitian yang menjelaskan secara jelas atau disebut deskriptif dan didalamnya sesuai dengan yang terjadi atau fakta dan penelitiannya mengarah pada analisis- analisis.
PEMANFAATAN KEHUMASAN DALAM STRATEGI PELAKSANAAN CBC DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Muh. Akhsan;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam rangka peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemassyarakatan. Program yang dimaksud adalah konsep Community Based Correction (CBC). Comminity Based Correction adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam sistem pemasyarakatan serta bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan konsep Community Based Correction untuk dimasa yang akan datang. Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi antara lembaga dengan masyarakatnya untuk menjalin komunikasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga menjadikan dua variabel ini memiliki kedekatan yang diharapkan baik secara fisik maupun psikologis dan hasil itu dapat dilihat dari fakta yang ada dilapangan. Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat Kinerja Public Relations, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif.
EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN
Aldo Ramadhan Prasetyana P;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam hal ini kenaikan mutu dalam hal proses program pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan di LAPAS, hingga membutuhkan diaplikasikannya program serta sebuah sistem yang baik serta benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang bermakna merupakan konsep Community Based Correction (CBC). Community Based Correction berarti suatu gagasan ataupun program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana gagasan ini diimplementasikan kepada pelanggar hukum, spesialnya pidana ringan untuk menjalani pidananya dengan melakukan system kerja sosial. penelitian ini memiliki tujuan buat mengenali kedudukan makna CBC pada sistem pemasyarakatan dan gimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan gagasan Community Based Correction buat pada waktu yang hendak tiba. Hasil dari riset ini merupakan narapidana bisa melaksanakan program pembinaan di tengah- tngah warga lewat reintegrasi sosial.
PELAKSAAN OPTIMALISASI KONSEP COMUNICATION BASIC CORRECTION (CBC) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Aldino Ponco Gunawan;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Oleh sebab itu peran CBC ATAU communication basic correction perlu di optimalkan. Padalemabaga pemsyarakatan. Community based correction menjadi salah satu alternatif pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat. Konsep ini mengedepankan upaya pembinaan sehingga sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian inibersifat deskriptif dengan metode ualitatif sebagai data primer untuk melakukan penilitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. sebagai data tambahan. Hasil serta kesimpulan yang diperolehdari penelitian ini diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lembaga pemsyarakatan
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I MEDAN
Agrifa Leonardo Saragih;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Di kota madya Medan, pembinaan terhadap narapidana dewasa dicoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan karena hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yang memiliki tahanan dengan vonis hukuman tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis narapidana dewasa dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Kedua, guna mengkontruksi bentuk pembinaan tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Tata cara yang dipakai dalam penelitian ini tata cara studi pustaka yang berdasarkan jurnal dan artikel yang terkait dengan substansi terkait, selain itu juga dalam penulisan jurnal ini juga berdasarkan studi yuridis normative yaitu menganalisi suatu undang undang yang berlaku dan peraturan menteri secara relevan sesuai dengan kajian yang terkait dengan pembahasan tentang model pembinaan tahanan dewasa dalam melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Pada riset ini ditemui kalau pembinaan kepada tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, berdasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 mengenai bentuk pembinaan tahanan ataupun narapidana ialah mencakup pembinaan karakter serta independensi. Di dalam pembinaan ini sedang banyak ditemui kekurangan sebab terbatasnya alat serta infrastruktur.
OPTIMALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KLAS II TANJUNG PATI
Maharidho Deel Ziko;
Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Setiap anak di Indonesia, termasuk yang menjalani proses hukum, harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang berhadapan dengan hukum dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA tentunya berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan ketrampilan khusus, pembinaan dan hal-hal lain yang memuaskan anak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan penelitian di LPKA Kelas II Tanjung Pati dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil dari observasi bukan dalam bentuk angka atau poin namun dapat dalam bentuk klasifikasi ataupun kualitas nilai. Selain dengan observasi, penulis juga melakukan wawancara terhadap satu orang petugas dan tiga anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati. Hasil penelitian ini yaitu LPKA Kelas II Tanjung Pati telah memberikan hak anak didik pemasyarakatan yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor di antaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti fasilitas yang belum lengkap seperti kurangnya meja dan kursi, kurangnya alat tulis, belum adanya laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar.