Articles
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA IBU MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Adrialsyach Makarim Damanik, Faiz;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4733-4742
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak narapidana ibu menyusui di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan kelompok rentan dengan kebutuhan khusus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi, serta mengeksplorasi tantangan dan faktor pendukung dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur pemenuhan hak narapidana ibu menyusui, implementasinya masih belum optimal. Keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran petugas Lapas, dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan menjadi hambatan utama. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi dengan instansi kesehatan setempat dan program pelatihan bagi petugas Lapas dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kesimpulannya, pemenuhan hak narapidana ibu menyusui memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, serta pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik dan psikologis. Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat terpenuhi dengan baik, sehingga narapidana ibu menyusui dapat menjalankan peran mereka sebagai ibu dengan optimal selama menjalani masa tahanan di Lapas.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK KELOMPOK RENTAN
Subroto, Mitro;
Putra Diosand, Revaldo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5147-5149
Penelitian ini membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan narapidana lanjut usia. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut, tantangan signifikan masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tidak memadai. Peranan petugas pemasyarakatan sangat penting dalam memastikan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak asasi manusia, yang harus dimulai sejak tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan serta evaluasi dan perbaikan kebijakan pemasyarakatan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU
Akbar Beng Lieng, Ahmad;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.%p
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dan mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan narapidana lanjut usia dan petugas pemasyarakatan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan tersebut efektif dalam meningkatkan kemandirian narapidana lanjut usia dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari beberapa narapidana. Penelitian ini menyarankan perlunya integrasi dengan layanan kesehatan dan peningkatan keterlibatan keluarga untuk meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, program ini memiliki potensi besar namun memerlukan penyesuaian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana lanjut usia secara efektif.
ANALISIS PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN DALAM SUDUT PANDANG DISABILITAS DI DALAM LAPAS
Rizal Prayoga, Arizka;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i10.2023.4618-4626
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat dimana negara dapat menahan orang yang dihukum karena melakukan kesalahan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Lapas terdapat berbagai jenis kelompok rentan, dan tentunya salah satunya adalah penyandang disabilitas atau biasa kita sebut dengan penyandang disabilitas (disabilitas fisik). Penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus dihormati di penjara sesuai dengan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penghormatan terhadap hak kelompok rentan dari sudut pandang penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain peraturan hukum, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan beberapa website.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak-hak kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan masih belum sesuai standar dan optimal. Khususnya bagi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh indikator atau faktor tertentu, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, ketidaktahuan aparat, dan stigma negatif masyarakat.
IMPLEMENTASI COMMUNITY BASED CORRECTION SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PADA LAPAS KELAS II GUNUNG SUGIH
Fitranto, Rico;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2538-2544
Hukuman adalah suatu bentuk hukuman yang berusaha memberikan perlakuan untuk memperbaiki perilaku narapidana. Program pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memulihkan keutuhan hubungan antar narapidana dan menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Hubungan berbasis masyarakat antara pemasyarakatan dan rehabilitasi didasarkan pada alasan utama reuni narapidana dan masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah dan memberikan gambaran untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pentingnya posisi Lapas dalam mendukung konsep putusan Lapas berbasis masyarakat merupakan langkah yang baik untuk mencapai tujuan Lapas. Paradigma pembalasan tidak selalu menjadi cara terpenting untuk mencapai tujuan pemidanaan, namun perubahan paradigma penegakan hukum berbasis masyarakat adalah cara yang baik untuk menyadarkan narapidana dari jalan yang hilang. Untuk kejahatan yang dilakukan, Anda dapat membiarkan dan menyembuhkan goncangan sosial.
LANGKAH PENTING DALAM MERAWAT HIV BAGI KELOMPOK RENTAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Rizky Juliansyah, Muhamad;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4541-4547
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dan merupakan masalah kesehatan global yang serius. Narapidana yang menderita HIV/AIDS merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kualitas pelayanan kesehatan dan perawatan yang diberikan kepada mereka memiliki dampak signifikan pada kondisi kesehatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana narapidana yang menderita HIV/AIDS diperlakukan dan dirawat di dalam lembaga pemasyarakatan. Data yang diambil mencakup perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan bagi narapidana, jurnal penelitian terdahulu, dan kamus sebagai referensi data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prosedur dan teknik yang digunakan dalam memberikan perawatan kepada narapidana pengidap HIV/AIDS, dari saat mereka memasuki lembaga pemasyarakatan hingga saat mereka dibebaskan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna mengenai implementasi perawatan bagi narapidana dengan HIV/AIDS, memastikan bahwa pelayanan tersebut memenuhi standar perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan panduan bagi penelitian selanjutnya.Â
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERAWATAN BAGI ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN (ANAK BAWAAN) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
Subroto, Mitro;
Ayu Realisty, Ewika
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5150-5156
Penelitian ini membahas upaya peningkatan kualitas perawatan bagi anak bawaan di LembagaPemasyarakatan Perempuan, yaitu anak-anak yang tinggal bersama narapidana perempuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Anak bawaan ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan dini, serta lingkungan yang aman dan stimulatif. Dalam lingkungan Lapas yang cenderung tidak ideal bagi tumbuh kembang anak, berbagai tantangan dihadapi dalam memberikan perawatan yang optimal, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan literatur terkait kebijakan pemasyarakatan, kondisi anak bawaan, dan standar internasional seperti Bangkok Rules. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perawatan dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang layak untuk anak, pelatihan bagi petugas, pendampingan psikologis, serta penerapan standar internasional dalam perawatan anak bawaan. Strategi ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak bawaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional yang berlaku.
PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Subroto, Mitro;
Surya Aditya, Wisnu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.%p
Penelitian ini mengkaji isu-isu kritis terkait perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini mengungkapkan kekurangan signifikan, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, layanan kesehatan yang kurang, dan kurangnya kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan unik narapidana lanjut usia. Studi ini juga menyoroti stigma sosial yang menyebabkan pengabaian terhadap narapidana lanjut usia, yang berkontribusi pada marginalisasi mereka. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lemah memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi tanpa akuntabilitas, memperburuk ketidakadilan sistemik. Rekomendasi mencakup pengembangan kebijakan yang lebih terarah, peningkatan akses layanan kesehatan, dan peningkatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu, meningkatkan kesadaran publik mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Secara keseluruhan, implementasi yang efektif terhadap undang-undang yang relevan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi narapidana lanjut usia di Indonesia.
DAMPAK PROGRAM ASIMILASI KEPADA MANTAN NARAPIDANA DIDALAM MASYARAKAT
Christiyanto Ku, Devin;
Subroto, Mitro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2578-2582
Abstrak Perkembangan jaman pada saat ini telah menyebabkan banyaknya fenomena-fenomena seperti adanya kasus-kasus pidana yang mampu membuat seorang individu terkena pidana yang berat ataupun yang ringan. Oleh karena itu, individu tidak dapat membuat kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh dirinya sebelumnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya individu yang dikenakan pidana. Setelah ia terkena pidana, maka dirinya akan disebut sebagai seorang narapidana. Hal ini akan berpengaruh tentunya kepada dirinya pada saat ia keluar dari jeruji besi karena layaknya narapidana. Dirinya tidak mampu dipercayakan sebagai pekerja dan juga tidak akan mendapatkan kemampuan. Sehingga, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah program untuk membantu para narapidana tersebut, yaitu program asimilasi. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dirasakan oleh seorang narapidana terutama mantan narapidana. Bentuk pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi literatur. Yaitu, sebuah kajian yang menggunakan data-data dari beberapa jurnal ataupun buku mengenai program asimilasi narapidana. Jenis data yang digunakan adalah data literatur yang dideskripsikan oleh peneliti dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa fakta-fakta mengenai program asimilasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para mantan narapidana. Yaitu: (1) para mantan narapidana menjadi mampu berdikari lewat program ini; (2) Swadaya yang menjadi pemberdayaan lebih sukses dengan hasilnya program asimilasi.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN
Subroto, Mitro;
Chairul Fattah, Puji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.34-37
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana menjalani masa pidana dari hasil putusan sidang pengadilan. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan ini terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di dalam lapas salah satunya yaitu Over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelayanan kesehatan, memiliki beberapa dimensi yang penting untuk diperhatikan. Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah tantangan terkait dengan over kapasitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan, termasuk dalam pelayanan kesehatan, terhambat oleh kurangnya tenaga medis dan profesional kesehatan yang bekerja di lapas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masalah over kapasitas yang terjadi di banyak lapas. Kelebihan kapasitas menyebabkan minimnya sumber daya, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta kurangnya tenaga medis.