Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
13.308
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia Jurnal Keolahragaan Jurnal Pendidikan Olah Raga Kinestetik : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani JOURNAL SPORT AREA Journal of Languages and Language Teaching JPOS (Journal Power of Sports) Halaman Olahraga Nusantara : Jurnal Ilmu Keolahragaan JP.JOK (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan) JURNAL PENJAKORA Journal on Education JURNAL ILMU KEOLAHRAGAAN Jurnal Menssana Jurnal Sporta Saintika Riyadhoh : Jurnal Pendidikan Olahraga Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Speed (Sport, Physical Education, Empowerment) Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal PORKES Sport Science: Jurnal Sain Olahraga dan Pendidikan Jasmani Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Jurnal Patriot Journal Informatic, Education and Management (JIEM) JURNAL LITERASI OLAHRAGA Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga JMPO Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) juremi: jurnal riset ekonomi Jurnal Impresi Indonesia Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Journal of Law, Education and Business Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Journal Of Sport Education, Coaching, And Health Asian Journal of Social and Humanities E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Greenation Sosial dan Politik Jurnal Pendidikan Progresif
Ruslan Abdul Gani
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Education and Business

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi Kasus di Polresta Jambi) Junaidi, Andi Ilham; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Laka Lantas Berakibat Kematian Karena Kelalaian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi) Sidabutar, Abdul Jalil; Rahman, Fuad; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5543

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polresta Jambi Rikhani, Bambang; Gani, Ruslan Abdul; Hidayati, Rahmi; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5539

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polresta Jambi. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dilakukan oleh Polresta Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan Polresta Jambi dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika oleh anak termasuk dalam kategori jarimah.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Muhario, Muhario; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal drilling yang dilakukan Polda Jambi dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparatur penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari. Penegakan hukum di Kabupaten Batanghari terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kabupaten Batanghari dalam Al-Qur’an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta’zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak illegal di Kabupaten Batanghari diharapkan kepada masyarakat, aparatur penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga konidisi ekonomi masyarakat tetapstabil dan lingkungan terjaga.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suryanto, Agus; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif dengan data berupa Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama’ dan regulasi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek maslahah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Muhario, Muhario; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal drilling yang dilakukan Polda Jambi dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparatur penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari. Penegakan hukum di Kabupaten Batanghari terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kabupaten Batanghari dalam Al-Qur’an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta’zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak illegal di Kabupaten Batanghari diharapkan kepada masyarakat, aparatur penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga konidisi ekonomi masyarakat tetapstabil dan lingkungan terjaga.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suryanto, Agus; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif dengan data berupa Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama’ dan regulasi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek maslahah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi Kasus di Polresta Jambi) Junaidi, Andi Ilham; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Laka Lantas Berakibat Kematian Karena Kelalaian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi) Sidabutar, Abdul Jalil; Rahman, Fuad; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5543

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polresta Jambi Rikhani, Bambang; Gani, Ruslan Abdul; Hidayati, Rahmi; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5539

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polresta Jambi. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dilakukan oleh Polresta Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan Polresta Jambi dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika oleh anak termasuk dalam kategori jarimah.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdul Rochman, Husnul Fadillah Abdul Salam Abdul Saman Abdul Sukur Abdul Zalil Ashidqy Abduloh Abduloh Abduloh Abdurrohman Muzakki Abidin, Jaenal - ACHMAD, IRFAN ZINAT Adi Rahadian Adjie Jodiansyah Ramdhani Afrialdy, Rolly Afrinaldi, Rolly Agung Awaludin Faklimulis Agus Suryanto Ahmad Idris Asmaradhani, Ahmad Idris Ahmad Shayid Akhmad Dimyati Amelia, Ayu AMINUDIN, RIZKI Andreas Barnes Ardawi Sumarno Astri Ayu Irawan Bahrul Maani Bambang Ismaya Budiarto Budiarto Bustanol Arifin Citra Resita Cut Ira Wati Cut Irawati Dayat Hidayat Dayat Hidayat Deddy Whinata Kardiyanto dewi, Cut aziza Dhika Bayu M Dhika Bayu Mahardhika DHIKA BAYU MAHARDIKA Dimas Prasetyo DIMYATI, AKHMAD Dira Fauzi Dori Lukman Hakim Dr. Tite Juliantine,M.Pd Edi Kusnaldi Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Edi Setiawan Ega Trisna Rahayu Eneng Fitri Amalia Erik Fahdli Saputra Ernawati Ervan Kastrena Evendi, Rindawanto fa, Ferdiansyah Fatah, Tata Abdul Fauzi Miftah Fauzi, Chairul Febi Kurniawan Febriani Sari, Indah Rizeki Ferianto Ferianto Ferlian Hendriana Erlangga fermana kautsar, angga Fitri Angre yani Fuad Rahman Furqan Shosa Gustiawati, Resty Gustiawati, Resty Gustuawati, Resty Habi, Nuraida Fitri Hajimasamae, Muhammatkasibudi Hamdany, Mochammad Hanief Alifyah Hariobimo Gunadi Harry Wibowo Haryanto Haryanto Hasanuddin Jumareng Hasanuddin Jumareng Hasanuddin Jumareng Hasanuddin Jumareng Hasanuddin Jumareng Hasanuddin Jumareng Heriansyah Heriansyah Huda, Imam Arifa’illah Syaiful Ibrahim Ibrahim Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ifdil Ifdil Ihsan Abdul Patah Ika Rizky Meilya Ine Rahayu Purnamaningsih Irfan Rahman Irfan Zinat Achmad Irfan Zinat Achmad Jajang Nurjaman Jamudin Jamudin Jeki Haryanto Julianti, Rekha Ratri Jumareng, Hasanuddin Junaidi, Andi Ilham Kurniawan, Ardian Kuswahyudi Lulu Amellia Musyaffa M. E. Winarno Mahardhika, Dhika Bayu Maulana Mansur Mela Aryani Mongsidi, Wolter Muhamad Azis Fikri Muhammad Abel Muhammad Daffa Hilman zaky Muhammad Mury Syafei Muhammad Muslim Al Qusyaeri Muhario, Muhario Mursid, Ahmad Nana Suryana Nasution Nasution, Nana Suryana Németh, Zsolt Novi Yanti novial azhar, novial azhar Noviani Cahya Nur Asri Nurhidayah, Helmy Nurunnabilah, Nurunnabilah Oman Unju Subandi Padli Padli pemdiansyah, Yusuf Pujianto, Dian Purnamaningsih, Ine Rahayu Putra Nova Rachman Hadi RAHMAT IQBAL Raisa Dea Fitrasari REKHA RATRI JULIANTI Resty Gustiawati Reza Firmansyah Rhama Nurwansyah Sumarsono Riana Juni Lestari Rikhani, Bambang Rina Marlina Rohmatullah Rohmatullah Rolly Afrinaldi RR. Ella Evrita Hestiandari Ruslandi, Lalan Ryanto, Aria Kusuma Yuda S Sahabuddin Saeful Bahri Saeful Ma’mun Saepul Ma'mun Safitri, Wulan Sari Safuri Musa SAHABUDDIN SAHABUDDIN Salsabila, Putri Hawa Saprialman, Saprialman Saputra, Oji Sein, Lau Han Sembiring, Rinawati Setio Nugroho Setiya Yunus Saputra Sidabutar, Abdul Jalil Sidik Indra Nugraha Siti Yohanah Sugeng, Santoso Suhada, Ahmad Ikhsan Sumarno, Ardawi Suntoko Supardi, Edi Surur, Muhammad Sutirna Syafei, Muhamad Mury Syam Rafi SYAMSUDAR, BANGBANG Tedi Purbangkara Tedy Purbangkara Teguh Hartanto Uray Gustian Utami, Hesti Nur Wachyudi, Kelik Wijaya, Deny Yudha Ryanto, Aria Kusuma Yulia Eka Putri Yusuf pemdiansyah Zakiyatul Amaliyah