Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO Dewi Iriani
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1680

Abstract

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa  hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan – 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana. [The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates].
CRITICAL LEGAL STUDIES POLITIK ETIS TERHADAP MAHAR POLITIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DEWI IRIANI; Lusiana Al Vionita; Uswatul Khasanah; Indah Wiranti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.001 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.464

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif dan calon kepala daerah. .2) Pelaksanaan Politik Etis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Mahar Politik ; Pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik perlu dilakukan dengan beberapa alasan yang melandasinya, yaitu ; Sumber hukum materil terdiri dari: Landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berdasarkan filosofis Pancasila, sedangkan dari Sumber hukum formil Perlunya pembaruan hukum pidana dari segi sumber hukum formil terkait Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat 1 dan 2 tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye Kata Kunci : Critical Legal Studies, Mahar Politik, Pembaharuan Hukum
Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the “Thoriqul Huda” Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency) Anwar Mujahidin; Kelik Wardiono; Erwin Yudi Prahara; Arief Budiono; Dewi Iriani
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.36

Abstract

The mosque is not only a place for congregation to pray five times a day. Mosques have social, educational and even economic functions. LP3M IAIN Ponorogo has developed mosque posdaya with the aim of empowering the community on the basis of a mosque. The principle of empowerment used is emancipatory, which is to organize the community by placing the community as the subject (subject) with the empowerment paradigm that rests on the community (community based development). The program called the mosque's Posdaya is centered at the Thoriqul Huda mosque, Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung Ponorogo District. The revitalization of the function of the Thoriqul Huda mosque is carried out by empowering the economy of congregations who are economically disadvantaged or called pre-prosperous communities. Economic empowerment activities are manifested through entrepreneurship training activities for plastic bag making and marketing. The activity is aimed at providing life skills for preprosperous families of mosque congregations. In the next stage, improving the life skills of congregations from underprivileged families must be supported by capital and network access. Mosques develop amil zakat institutions and mosque cooperatives by strengthening mosque religious management.
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI KECAMATAN BULUKERTO) Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie; Ferry Irawan Febriansyah; Rika Maya Sari; Dewi Iriani; Nuryani Nuryani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2722

Abstract

The urgency of this research is to analyze the impact of the increase in BPJS Health contributions to be used as a reference so that if there is a policy to increase the BPJS, Kesehatan no longer impacts society. Evaluating something that happens to be a lesson is of great urgency for legal research, especially in the context of policies related to BPJS Kesehatan. The research methodology is a juridical-empirical research method, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques, through interviews and distributing google forms. The study results show that the increase and increase in BPJS dues that occurred since January 1, 2020, impact the fees or the amount of money that a person must pay against the bill that appears; if not paid, then a fine will appear. The results of the Google Form questionnaire show that basically and in essence, policies related to BPJS Kesehatan are constructive for the community, which clearly proves legal welfare in the Bulukerto District area. This is evidenced by data from research respondents, that 97% of respondents actually appreciate the government programs related to BPJS Kesehatan positively. However, the policy that is written or the content of the BPJS Health policy being questioned by the community is the policy or regulation on the increase in BPJS contributions. The 28 respondents also evidence this on Google Form; 23 respondents have an objection to the policy.Keywords: Indonesia; Health; BPJS. ABSTRAKUrgensi dari penelitian ini adalah menganalisa dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk dijadikan acuan agar jika terjadi kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan lagi tidak berdampak kembali terhadap masyarakat. Mengevaluasi sesuatu yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran merupakan urgensi besar sebuah penelitian hukum khususnya dalam konteks kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Metodologi penelitian dengan jenis penelitian yuridis-empiris, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan penyebaran google form. Hasil penelitian bahwa, Kenaikan dan melonjaknya iuran BPJS yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020 yang lalu, berdampak pada iuran atau jumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang terhadap tagihan yang muncul, jika tidak dibayar maka akan muncul dendanya. Hasil kuisoner Google Form, bahwa pada dasar dan hakikatnya, kebijakan terkait BPJS Kesehatan sangatlah membantu masyarakat dan itu sangat jelas membuktikan sebuah kesejahteraan hukum di wilayah Kecamatan Bulukerto. Hal itu dibuktikan berdasarkan data responden penelitian, bahwa 97% responden sebenarnya mengapresiasi positif program pemerintah terkait dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, kebijakan yang tertuliskan atau isi dari kebijakan BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan masyarakat yaitu kebijakan atau aturan kenaikan iuran BPJS. Hal ini juga dibuktikan dengan dari 28 responden Google Form, 23 responden berpendapat keberatan dengan kebijakan tersebut.
Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Singkong, Kelor dan Kompos Di Dusun Jaten, Desa Karangan, Ponorogo Dewi Iriani; Andhita Dessy Wulansari; Martha Eri Safira; Rohfin Andria Gestanti; Arief Budiono
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2021): Juli 2021 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5186.954 KB) | DOI: 10.25008/altifani.v1i3.146

Abstract

Wilayah Desa Janten Karangan Area memiliki asset yang ada berupa, singkong, pohon kelor, ternak sapi dan kambing. Program pada pengabdian masyarakat, dengan mengembangkan aset masyarakat Jaten. Masyarakat hanya memanfaatkan untuk pakan ternak dan sayur bening saja, dengan memanfaatkan kelor menjadi produk inovasi makanan / minuman kesehatan diharapkan produktivitas harga jual meningkat. Begitu juga dengan singkong yang hanya dibuat pakan ternak dan digoreng saja, dengan inovasi singkong menjadi gegerco (getuk gorong cokelat). Daun kering hanya menjadi sampah, dengan pemanfaatan sampah kering yang dicampur kotoran hewan dapat menjadi pupuk kompos yang bernilai jual tinggi.
LAW ENFORCEMENT AND LEGAL AWARENESS OF FEMALE PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTION OF PONOROGO Dewi Iriani
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.01 KB) | DOI: 10.24269/ls.v2i1.1004

Abstract

Female prisoners actually have 15 trials to attend or 4 months in duration. However, most of them do not have adequate understanding concerning this legal process. Thus, this study is conducted as a field research by using qualitative approach. This study tends to describe the law enforcement and the legal awareness of female prisoners in correctional institution in Ponorogo. Moreover, how the coaching process given by the prison officers is conducted is another matter to be discussed. The result of this study presented that mostly, female prisoners are sentenced for 3-9 months in prison, but it turns out to be 1-3 months due to imprisonment. Had the verdict is responsibly announced and conducted, it will be appropriate. However, the fact is that the law enforcer, i.e. judge, police officer, prosecutor, and prison officer ask for some money from the female prisoners. This action, of course is breaking the law. After being sentenced, female prisoners actually realized that they are guilty. In this case, the coaching process in correctional institution in Ponorogo has conducted in a good way. However, the coaching process is not gradually conducted when the prisoners are released.    
KREATIFITAS DAN EKONOMI MELALUI PELATIHAN HASTA KARYA DARI BAHAN BEKAS DAN OLAHAN SINGKONG DI DUSUN KIRINGAN, DESA KARANGLO KIDUL KECAMATAN JAMBON, KABUPATEN PONOROGO Dewi Iriani; Andhita Dessy Wulansari; Martha Eri Safira; Arief Budiono
ADIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/adi.v4i2.2190

Abstract

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian masyarakat atau dikenal dengan KPM yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) IAIN Ponorogo tidak hanya dalam bidang pendidikan, namun juga KPM dari kelompok 43 dan kelompok 44 di Dusun Krajan dan Dusun Kiringan Desa Karanglo Kidul. Kecamatan Jambon. Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem Asset Based Community – driven development (ABCD) adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memfokuskan pada aset yang dimiliki masyarakat, dengan memiliki tujuh prinsip pengembangan masyarakat berbasis asset. Semua punya potensi (specialized potention), Partisipasi (Participation), Kemitraan (Partnership), perilaku positif (Positive behaviour), Berasal dari dalam masyarakat (indogenous), Mengarah pada sumber energi (Heliotropic). Memanfaatkan asset yang ada yakni melimpahnya pohon singkong maka pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui KPM mengadakan pelatihan pembuatan Kue putu ayu dan nugget dari bahan singkong, KPM juga mengadakan pelatihan hasta karya dari bekas air gelas mineral dan Koran bekas. Tujuannya warga Dusun Krajan dan dusun Kiringan di desa Karanglo Kidul dapat mengembangkan hasil perkebunan singkong dan dapat mengurangi limbah bekas dari air mineral dan koran yang ada di lingkungan desa krajan sehingga kesejahteraan meningkat.
A Midwife: Professional Ethics in Midwifery Practices, Managing Pregnancy and Childbirth Complications, and Legal Rights for Nursing Mothers Ayesha Hendriana Ngestiningrum; siska diana sari; Rizka Rizka; Taadi Taadi; Sofyan Wimbo agung Pradnyawan; Sigit Sapto Nugroho; Dewi Iriani
Journal of Global Pharma Technology Volume 12 Issue 09 (2020) Sept. 2020
Publisher : Journal of Global Pharma Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to discuss a midwife as a health professional, professional ethics in midwifery practices, the management of pregnancy and childbirth complication, and legal rights for nursing mothers. This qualitative research utilizes interview as a main instrument. The data are collected from interviews conducted with: 1.) pregnant women who gave premature birth, 2.) nursing women and families supporting breastfeeding program, and 3.) Public Health Office staffs. The study reveals that legal ethics between midwives and patients is significantly crucial. There is a need for effective communication between midwives and patients. Patients have the right to obtain information as clearly as possible and midwives also have the right to get the trust of patients to perform medical procedures without any interventions. In addition to the aforementioned result, this study reports that there is pregnancy and premature childbirth complication. It is a maternal health issue occurred during pregnancy causing premature birth. This study also highlights a breach of guarantee to nursing mothers who breastfeed up to 2 years of age. The results of study conclude three points. First, it reports informed consent. It is a process for getting permission before conducting a healthcare intervention on a person, or on disclosing personal information. Second, legal practice regulating rights for nursing mothers and its legal sanctions for someone who prohibits breastfeeding for working women or health workers who provide formula milk to newborns without medical indication. Third, the authorized party will conduct an investigative audit of cases of complications of pregnancy and childbirth that cause infant mortality.
Legal Protection Policy for Obstetricians-Gynecologists in Cases of Maternal, Perinatal, and Neonatal Mortality Arief Budiono; Ayesha Hendriana Ngestiningrum; Dewi Iriani; Abdullah Al Mamun; Rizka Rizka; Marisa Kurnianingsih
Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a25637

Abstract

Introduction to The Problem: Obstetrician-gynecologists (OB-GYNs) must be observant in diagnosing diseases suffered by patients. OB-GYNs who act based on their knowledge can certainly not be blamed if their actions are already according to the procedures. Legal policies protect OB-GYNs in the case of a patient’s death.Purpose/Objective Study: This article aims to analyze the legal protection for OB-GYNs in cases of maternal, perinatal, and neonatal mortalities. Design/Methodology/Approach: This research was a field research with juridical-sociological method conducted in 2021. The researchers conducted interviews with four informants who experienced maternal, perinatal, or neonatal emergencies.Findings: Conditions with a high risk of maternal, perinatal, and neonatal deaths are handled by OB-GYNs. OB-GYNs must be proficient in the standards for obstetric and neonatal emergencies. OB-GYNs who have correctly followed the processes but experienced an accident also have the right to legal protection. In providing health services, OB-GYNs do not only examine the patients, but they also make efforts to recover the patient through treatments. In health law, such efforts of recovery are known as the Therapeutic Agreement. The relationship between obstetricians and patients is bound to a therapeutic transaction. OB-GYNs have the legal obligation to make improvements in their efforts and expertise in healing patients. Legal regulations stipulated in the Indonesian Civil Law are still too general. There  was one case involving dr DASP SpOG and dr HS SpOG, who were sentenced with 10 months in prison because they violated article 39 of the Indonesian Criminal Code because their patient died during the treatment. This case caused unrest among the OB-GYNs. Therefore, there needs to be a law that regulates the relationship between OB-GYNs and their patients. In terms of human rights in Indonesia, this particular healthcare issue is regulated in Law Number 36 of 2009 regarding Health (Indonesian Health Act). Chapter III Article 1 clause (1) and (4) specifially regulate the patients' rights. The legal and ethical responsibilities in health services observe how far the obstetricians' actions have legal implications in cases of errors or negligence in providing health treatments.Paper Type: Research Article
Strategic Steps Of The Human Rights Commissioner In Handling Cases Of Human Rights Violations Dewi Iriani; Muhammad Fauzan; Rohmah Maulidia
Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i2.1182

Abstract

The Republic of Indonesia’s reformation era, many human rights violations occurred during, including human rights violations in cases of Trisakti, Semanggi 1, and Semanggi 2. There were ethnic, racial, and religious conflicts. The state is obliged to provide protection for victims of human rights violations. The Human Rights Commissioner plays a role in issuing policies/decisions to resolve cases of human rights violations that require a long time to resolve. Unfortunately, the term of office of the Chairperson/Deputy of the National Commission for Human Rights (NCHR) only lasts 2 years and 6 months after which they can be re-elected. This is regulated in Regulation of the NCHR No. 2 of 2019 concerning the Order of the NCHR. It is impossible to properly settle cases of human rights violations with a commissioner term of office that is only limited to 2 years and 6 months. Therefore, legal construction is required to revise the term of office of the NCHR Chairperson and Deputy. This paper was library research, namely research using library data from books and journals. It was found that the NCHR had trouble resolving human rights cases due to political pressures. Then, the NCHR Chairperson and Deputy’s term of office should be revised to five years so that they have more time to serve the people by resolving cases of human right violations.
Co-Authors .Muswita, Muswita Abdullah Al Mamun AC., Ahmad Affan Malik Agung Eko Budi Waspada Alidzanur, Muhammad Rifqi Alrizal , Alrizal Andana, Divina Andhita Dessy Wulansari Andi Mappatompo Annisa, Elsy Anwar Mujahidin Anwar Mujahidin Arief Budiono Arif Muslim, Adji Asni Johari Aswan, Dara Mutiara Aulia Sanova Ayesha Hendriana Ngestiningrum Dani, Rahma Desi Fitria Dita Ajeng Yulianie Dwinita Larasati Erwin Yudi Prahara Erwin Yudi Prahara, Erwin Yudi Evita Anggereini Faatinah, Tiyas Hasnaa Fahrudin, Rifqi Fathur Rahman, Muhammad Fauzan , Muhammad Ferry Irawan Febriansyah Hakim, Zulfan Hamidah . Husni Sabil Idrus, Muh. Ikram Imelda Maria Loho, Imelda Maria Indah Wiranti Ine Rachmawati Junita, Ranisa Kalila, Jasmine Alifia Kamid Kamid Kartika, Viar Dwi Kautsar, Adam Kelik Wardiono Khairul Anwar Kusnadi Lianda Siregar Lusiana Al Vionita Mahardhika, Reffi Mahesa Rannie Mandala Putra, Galih Mardhotillah, Bunga Marisa Kurnianingsih Martha Eri Safira Martha Eri Safira Marvinda, Elsa Sintya Mia Aina MUFIDAH, LAILATUL Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Firdaus Muhammad Rusydi Mujahidawati Mujahidawati, Mujahidawati Munawaoroh, Diana Nasiatul Mutohari, A Sobi Nabila, Febriati Nana Ganda Naswir, Muhammad Natalia, Desfaur Nawahdani, Ahmad Mansur Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Ningrum , Esti Nizlel Huda Nova Susanti novferma, novferma Nurfauzan, Reza Nuryani Nuryani Parman, Suhadi Prasetiyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmi, Annisa Elfi rarasati, niken Rika Maya Sari Rinaldi, Adam Rizka Rohfin Andria Gestanti Rohmah Maulidia Romundza, Febbry Roseli Theis Rosyid Ridho, Muhammad Sigit Sapto Nugroho Simatupang, Gugun M Siska Diana Sari Sofnidar - Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Solihah, Yuni Awalaturrohmah Syaiful Taadi Taadi Umam, M. Afifuddin Khotibul Uswatul Khasanah Wafdah Vivid Iziyana Wijaya, Abdun Wiranugraha, M. Eza Zurweni Zurweni